JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membentuk pemerintahannya harus memperhatikan sikap, perilaku, kinerja orang-orang di sekitar pemerintahannya seperti menteri, ajudan, maupun lainnya. Hal ini supaya Revolusi Mental yang dijanjikan Jokowi saat kampanye pemilihan presiden 2014 bisa segera dilaksanakan.
Ketua Indonesia Police Watch Neta S Pane menyakan ada tujuh hal yang patut diperhatikan Jokowi. Pertama, para menteri, ajudan, dan pejabat pemerintahan Jokowi perlu difokuskan pada figur-figur muda. Sehingga enerji dan sinergi dengan Jokowi tidak menemui kendala, terutama dalam hal psikologis.
Keterlibatan figur senior yang begitu besar dan kental di dalam pemerintahan Jokowi hanya akan menjadi beban tersendiri bagi konsep Revolusi Mental.
Kedua, pengangkatan para menteri, ajudan, dan pejabat pemerintahan Jokowi tidak berlandaskan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). “Ketiga, tidak main perempuan,” kata Neta, Minggu (26/10).
Keempat, konsisten melakukan penegakan hukum, sebab selama ini pelanggaran hukum masih terjadi di berbagai lini. Kelima, berani memberantas mafia hukum, mafia pajak, mafia proyek, mafia anggaran, mafia migas, dan segala bentuk mafioso lainnya.
Keenam, senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat kecil. Ketujuh, jika terlibat tindak pidana, terutama dugaan korupsi harus segera mundur dari jabatannya.
Inti dari pembentukan kabinet dan pemerintahan ini adalah bagaimana Presiden Jokowi bisa bekerja cepat menjalankan konsep Revolusi Mental. “Sebab rakyat sudah letih menghadapi korupsi, calo, dan aksi mafioso lainnya yang menghancurkan bangsa Indonesia,” pungkas Neta. (boy/jpnn)
