Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan biaya haji petugas TPHD tidak dibayar orang yang bersangkutan. “Tetapi dibayar oleh gubernur,” jelasnya.
Secara umum Sodik tidak mempermasalahkan Kemenag memasang tarif yang selangit untuk petugas TPHD. Namun dia mengatakan sebaiknya kebijakan ini disampaikan Kemenag saat pembahasan BPIH 2017. Seperti diketahui pembahasan BPIH 2017 telah rampung Kamis (23/3) lalu.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, sepengetahuannya selisih biaya haji petugas TPHD diambil dari pembiayaan tidak langsung (indirect cost) haji 2017 yang mencapai Rp 5,486 triliun. Sehingga jatuhnya petugas TPHD tetap membayar ongkos haji seperti jamaah regular. “DPR akan meminta penjelasan Kemenag terkait biaya haji TPHD,” kata dia.
Terkait dengan keberadaan TPHD sendiri, Sodik mengakui selama ini banyak yang mempertanyakannya. Sejumlah kalangan menilai bahwa TPHD kerjanya lemah dan kontribusi dalam membimbing jamaah haji minim. Bahkan sering kali muncul selentingan bahwa TPHD itu adalah jatah bagi-bagi kursi haji untuk kolega tim sukses kepala daerah. (wan/jpg/ril)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan biaya haji petugas TPHD tidak dibayar orang yang bersangkutan. “Tetapi dibayar oleh gubernur,” jelasnya.
Secara umum Sodik tidak mempermasalahkan Kemenag memasang tarif yang selangit untuk petugas TPHD. Namun dia mengatakan sebaiknya kebijakan ini disampaikan Kemenag saat pembahasan BPIH 2017. Seperti diketahui pembahasan BPIH 2017 telah rampung Kamis (23/3) lalu.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, sepengetahuannya selisih biaya haji petugas TPHD diambil dari pembiayaan tidak langsung (indirect cost) haji 2017 yang mencapai Rp 5,486 triliun. Sehingga jatuhnya petugas TPHD tetap membayar ongkos haji seperti jamaah regular. “DPR akan meminta penjelasan Kemenag terkait biaya haji TPHD,” kata dia.
Terkait dengan keberadaan TPHD sendiri, Sodik mengakui selama ini banyak yang mempertanyakannya. Sejumlah kalangan menilai bahwa TPHD kerjanya lemah dan kontribusi dalam membimbing jamaah haji minim. Bahkan sering kali muncul selentingan bahwa TPHD itu adalah jatah bagi-bagi kursi haji untuk kolega tim sukses kepala daerah. (wan/jpg/ril)
