NasDem Ajak Elite Politik Cegah Budaya Kebencian dan Kedengkian

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Semua komponen bangsa terutama para elite politik harus semakin menyadari bahwa penyebaran hoaks, fitnah, provokasi dan caci maki, dalam jangka panjang akan menciptakan budaya kebencian dan kedengkian di dalam masyarakat.

Peringatan itu disampaikan Ketua DPP Partai NasDem bidang Agama dan Masyarakat Adat, Hasan Aminudin melalui siaran persnya diterima Sumut Pos, Rabu (27/3). ‎Mantan Bupati Probolinggo, Jawa Timur, dua periode itu menanggapi berkembangnya hoaks, fitnah dan provokasi yang merajalela menyebar terutama dalam masa kampanye Pemilu 2019 ini.

“Penyebaran hoaks, fitnah, provokasi itu tanpa disadari akan menciptakan permusuhan antara satu kelompok terhadap kelompok lain dalam masyarakat kemudian melahirkan kedengkian dan kebencian,” kata politisi NasDem itu.

Caleg DPR RI NasDem Dapil Jawa Timur II Nomor Urut 1, itu merasa aneh, bahwa bangsa yang sudah puluhan tahun merdeka, kini terjebak pada hoaks, fitnah, provokasi, hanya karena ingin berkuasa. Demokrasi yang semestinya menciptakan kecerdasan, saling menghargai perbedaan pilihan, malah berbalik mengancam persatuan dan kesatuan bangsa karena adanya kebencian di antara sesama anak bangsa.

Menurut Hasan, munculnya kebencian sebagai budaya memang belum dirasakan. Namun jika fitnah, hoaks, provokasi terus menerus dilakukan terhadap kelompok tertentu, maka lama kelamaan bibit kedengkian dan kebencian akan bertunas dan masyarakat akan terbelah antara kelompok ‘kami’ di satu sisi dan kelompok ‘kamu’ di sisi lain. Luka lama warisan pilkada belum sembuh dan kini ditambah lagi dengan luka Pemilu 2019.

“Kegelisahan NasDem ini perlu disampaikan agar ada pemahaman bersama mengenai ancaman ini. Ini warning. Kita harus mewariskan nilai-nilai budaya yang luhur, bukan kebencian,” katanya lagi.

Hasan yang juga Ketua DPW NasDem DKI Jakarta itu mengatakan lagi bahwa mungkin saja ada yang menyebut kekhawatiran NasDem tersebut berlebihan. Tetapi bagi NasDem, mengingatkan lebih awal jauh lebih baik agar di kemudian hari bangsa ini tidak perlu menghabiskan waktu dan energi untuk sesuatu yang tidak berguna, yang kemudian membutuhkan upaya-upaya ekstra untuk memperbaikinya.

“Kita sudah terlambat berkembang dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini, jadi untuk apa terjerembab lagi. Alangkah lebih baik segala energi dan waktu serta dana digunakan untuk memajukan kesejahteraan bersama daripada untuk memperbaiki kerusakan sosial dan ekonomi yang timbul akibat munculnya budaya kebencian itu,” katanya.

Politisi NasDem itu berharap elite politik tidak menjadi bagian dari pemicu dan pemacu berkembangnya budaya kebencian dan kedengkian, tetapi menjadi bagian untuk mencegah dan menghentikannya, kecuali ada yang memang sengaja mendesain berkembangnya budaya kebencian tersebut.

Menurut dia, elite politik dan kaum cendekiawan haruslah menjadi elemen yang mempersatukan, menjaga, merawat dan merekatkan simpul-simpul bangsa, bukan malah menjadi provokator yang bisa mencabik-cabik bangsa ini.

“Kita sudah terlalu lelah, membuang energi secara sia-sia untuk menyulam kembali tenunan kebangsaan akibat adanya keretakan sosial yang muncul dari pilkada. Kita harus jujur mengakui bahwa situasi itu ada dan masih dirasakan hingga saat ini,” katanya.

Kontestasi pemilu dimanapun memang selalu menaikkan tensi politik. Namun, kata politisi NasDem itu, para elite politik harus memiliki parameter agar tidak melampaui batas toleransi  yang mengancam bangsa dan negara. Komitmen pada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diletakkan di atas segala-galanya termasuk sekadar berkuasa.

“Elite politik juga jangan menciptakan situasi seolah pemilu ini seperti perang sehingga masyarakat merasa tertekan. Dalam perang selalu ada musuh yang harus ditumpas. Musuh harus dibenci. Ini yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Elite politik harus menjadi negarawan,” tambah politisi NasDem itu lagi. (gus)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Semua komponen bangsa terutama para elite politik harus semakin menyadari bahwa penyebaran hoaks, fitnah, provokasi dan caci maki, dalam jangka panjang akan menciptakan budaya kebencian dan kedengkian di dalam masyarakat.

Peringatan itu disampaikan Ketua DPP Partai NasDem bidang Agama dan Masyarakat Adat, Hasan Aminudin melalui siaran persnya diterima Sumut Pos, Rabu (27/3). ‎Mantan Bupati Probolinggo, Jawa Timur, dua periode itu menanggapi berkembangnya hoaks, fitnah dan provokasi yang merajalela menyebar terutama dalam masa kampanye Pemilu 2019 ini.

“Penyebaran hoaks, fitnah, provokasi itu tanpa disadari akan menciptakan permusuhan antara satu kelompok terhadap kelompok lain dalam masyarakat kemudian melahirkan kedengkian dan kebencian,” kata politisi NasDem itu.

Caleg DPR RI NasDem Dapil Jawa Timur II Nomor Urut 1, itu merasa aneh, bahwa bangsa yang sudah puluhan tahun merdeka, kini terjebak pada hoaks, fitnah, provokasi, hanya karena ingin berkuasa. Demokrasi yang semestinya menciptakan kecerdasan, saling menghargai perbedaan pilihan, malah berbalik mengancam persatuan dan kesatuan bangsa karena adanya kebencian di antara sesama anak bangsa.

Menurut Hasan, munculnya kebencian sebagai budaya memang belum dirasakan. Namun jika fitnah, hoaks, provokasi terus menerus dilakukan terhadap kelompok tertentu, maka lama kelamaan bibit kedengkian dan kebencian akan bertunas dan masyarakat akan terbelah antara kelompok ‘kami’ di satu sisi dan kelompok ‘kamu’ di sisi lain. Luka lama warisan pilkada belum sembuh dan kini ditambah lagi dengan luka Pemilu 2019.

“Kegelisahan NasDem ini perlu disampaikan agar ada pemahaman bersama mengenai ancaman ini. Ini warning. Kita harus mewariskan nilai-nilai budaya yang luhur, bukan kebencian,” katanya lagi.

Hasan yang juga Ketua DPW NasDem DKI Jakarta itu mengatakan lagi bahwa mungkin saja ada yang menyebut kekhawatiran NasDem tersebut berlebihan. Tetapi bagi NasDem, mengingatkan lebih awal jauh lebih baik agar di kemudian hari bangsa ini tidak perlu menghabiskan waktu dan energi untuk sesuatu yang tidak berguna, yang kemudian membutuhkan upaya-upaya ekstra untuk memperbaikinya.

“Kita sudah terlambat berkembang dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini, jadi untuk apa terjerembab lagi. Alangkah lebih baik segala energi dan waktu serta dana digunakan untuk memajukan kesejahteraan bersama daripada untuk memperbaiki kerusakan sosial dan ekonomi yang timbul akibat munculnya budaya kebencian itu,” katanya.

Politisi NasDem itu berharap elite politik tidak menjadi bagian dari pemicu dan pemacu berkembangnya budaya kebencian dan kedengkian, tetapi menjadi bagian untuk mencegah dan menghentikannya, kecuali ada yang memang sengaja mendesain berkembangnya budaya kebencian tersebut.

Menurut dia, elite politik dan kaum cendekiawan haruslah menjadi elemen yang mempersatukan, menjaga, merawat dan merekatkan simpul-simpul bangsa, bukan malah menjadi provokator yang bisa mencabik-cabik bangsa ini.

“Kita sudah terlalu lelah, membuang energi secara sia-sia untuk menyulam kembali tenunan kebangsaan akibat adanya keretakan sosial yang muncul dari pilkada. Kita harus jujur mengakui bahwa situasi itu ada dan masih dirasakan hingga saat ini,” katanya.

Kontestasi pemilu dimanapun memang selalu menaikkan tensi politik. Namun, kata politisi NasDem itu, para elite politik harus memiliki parameter agar tidak melampaui batas toleransi  yang mengancam bangsa dan negara. Komitmen pada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diletakkan di atas segala-galanya termasuk sekadar berkuasa.

“Elite politik juga jangan menciptakan situasi seolah pemilu ini seperti perang sehingga masyarakat merasa tertekan. Dalam perang selalu ada musuh yang harus ditumpas. Musuh harus dibenci. Ini yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Elite politik harus menjadi negarawan,” tambah politisi NasDem itu lagi. (gus)