Seorang warga desa mencoba memadamkan semak yang terbakar di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 26 Oktober 2015. Hampir 2 bulan, ribuan titik api menyebabkan kebakaran lahan di Indonesia, menyebabkan kabut asap menyebar ke Asia Tenggara.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Upaya pemadaman kebakaran lahan dan hutan di sejumlah daerah hingga kemarin (27/10) sudah menghabiskan dana Rp 500 miliar. Dana yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu dipastikan akan semakin membengkak, lantaran kebakaran makin meluas di sejumlah daerah di Indonesia.
“Hingga hari ini sudah menghabiskan sekitar 500 miliar,” ujar Juru Bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho kepada koran ini di Jakarta, kemarin.
Adakah kemungkinan BNPB kekurangan dana lantaran kebakaran lahan dan hutan belum mereda bahkan makin meluas? Sutopo tidak mengkhawatirkan soal dana. “Dana masih banyak,” cetusnya.
Dana tersebar tersedot untuk menyewa sejumlah pesawat untuk operasi water booming, antara antara lain Helikopter, Pesawat Casa, Pesawat CN 295, dan Hercules.
Diketahui, untuk 2015, anggaran BNPB untuk mengatasi berbagai bencana di Tanah Air sebesar Rp2,5 triliun, naik dibandingkan anggaran bencana tahun lalu yang hanya Rp1,2 triliun.
Dari Rp 2,5 trilun itu, khusus penanganan kebakaran lahan dan hutan, disiapkan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp 385 miliar. Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan dana tersebut sudah habis.
Hanya saja, karena sepanjang Januari-September, BNPB “baru” menggunakan dana Rp 550 miliar untuk semua jenis bencana (sudah termasuk untuk pemadaman lahan dan hutan), maka dana yang tersedia masih mencukupi. Yakni tersisa hampir Rp 2 triliun.
Meski demikian, untuk antisipasi karena pemadaman kebakaran lahan dan hutan masih berlangsung, BNPB mengajukan permintaan dana tambahan Rp 750 miliar ke Kementerian Keuangan.
Terkait dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk pemadaman, ahli hukum lingkungan Andri Gunawan mengatakan, mestinya uang itu ditanggung perusahaan-perusahaan yang terlibat pembakaran lahan dan hutan.
Caranya dengan sistem reimburse, yakni BNPB meminta ganti uang yang telah dikeluarkan, kepada pihak perusahaan.
“Karena kalau menggunakan dana APBN (yang digunakan BNPB, red, sama saja itu mensubsidi pelaku pembakar lahan. Negara tetap harus membebankan biayanya ke pelaku,” ujar Andri. (sam)
