Program tersebut merupakan bagian dari perombakan sistem layanan publik yang dihasilkan di Rapat Kabinet Terbatas di kantor Presiden kemarin (28/4). Dalam ratas tersebut, Presiden meminta semua layanan publik dipercepat. Baik SIM, STNK, BPKB, hingga layanan pertanahan dan keimigrasian.
’’Saya tidak ingin lagi mendengar keluhan rakyat mengenai pelayanan publik yang berkaitan dengan lamanya pelayanan, dioper sana sini, berbelit-belit, tidak jelasnya waktu dan biaya,’’ ujar Jokowi saat membuka ratas. Semua layanan harus dipercepat dan diperjelas prosesnya menjadi lebih transparan.
Jokowi juga mengeluarkan peringatan agar praktik percaloan dan pungli benar-benar hilang. Seluruh pelayanan harus berbasis elektronik dan terintegrasi satu dnegan lainnya. E-KTP misalnya, harus benar-benar mampu digunakan untuk mengakses semua layanan yang berkaitan dengan kependudukan.
Seskab Pramono Anung menjelaskan, akan dibentuk tim khusus untuk mengawal peningkatan kualitas layanan publik. ’’Semua pelayanan (selesai) dalam waktu hitungan jam, tidak ada lagi yang hari,’’ terangnya. Selain itu, semua layanan yang bisa disederhanakan harus bisa lebih simpel.
Sebagai contoh adalah pengurusan STNK. Temuan presiden, layanan STNK masih ada 3 loket. Masing-masing untuk Samsat, Dispenda, dan Jasa Raharja. Seharusnya, di tempat tersebut hanya ada satu loket. Baru nanti setelah di dalam dipisah sesuai kebutuhan. (byu/sof/jpg/adz)
Program tersebut merupakan bagian dari perombakan sistem layanan publik yang dihasilkan di Rapat Kabinet Terbatas di kantor Presiden kemarin (28/4). Dalam ratas tersebut, Presiden meminta semua layanan publik dipercepat. Baik SIM, STNK, BPKB, hingga layanan pertanahan dan keimigrasian.
’’Saya tidak ingin lagi mendengar keluhan rakyat mengenai pelayanan publik yang berkaitan dengan lamanya pelayanan, dioper sana sini, berbelit-belit, tidak jelasnya waktu dan biaya,’’ ujar Jokowi saat membuka ratas. Semua layanan harus dipercepat dan diperjelas prosesnya menjadi lebih transparan.
Jokowi juga mengeluarkan peringatan agar praktik percaloan dan pungli benar-benar hilang. Seluruh pelayanan harus berbasis elektronik dan terintegrasi satu dnegan lainnya. E-KTP misalnya, harus benar-benar mampu digunakan untuk mengakses semua layanan yang berkaitan dengan kependudukan.
Seskab Pramono Anung menjelaskan, akan dibentuk tim khusus untuk mengawal peningkatan kualitas layanan publik. ’’Semua pelayanan (selesai) dalam waktu hitungan jam, tidak ada lagi yang hari,’’ terangnya. Selain itu, semua layanan yang bisa disederhanakan harus bisa lebih simpel.
Sebagai contoh adalah pengurusan STNK. Temuan presiden, layanan STNK masih ada 3 loket. Masing-masing untuk Samsat, Dispenda, dan Jasa Raharja. Seharusnya, di tempat tersebut hanya ada satu loket. Baru nanti setelah di dalam dipisah sesuai kebutuhan. (byu/sof/jpg/adz)
