JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Jokowi mengungkapkan banyak bahan kebutuhan pokok yang mengalami defisit di sejumlah provinsi akibat pandemi virus corona Covid-19.
“Laporan yang saya terima untuk stok beras defisit di 7 provinsi. Stok jagung defisit di 11 provinsi. Kemudian stok cabai besar defisit di 23 provinsi,” kata Jokowi saat membuka rapat kabinet terbatas lewat video conference, Selasa (28/4).
Jokowi melanjutkan, stok cabai rawit defisit di 19 provinsi, stok telur ayam defisit di 22 provinsi, stok gula pasir defisit di 30 provinsi, serta stok bawang putih juga diperkirakan defisit di 31 provinsi. “Langkah-langkah antisipasi harus kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyat kita,” kata Jokowi.
Untuk mengantisipasi krisis pangan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka lahan persawahan baru demi mengantisipasi ancaman krisis pangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, BUMN telah mempersiapkan sejumlah lahan. “Lahan basah dan lahan gambut di Kalimantan Tengah lebih dari 900 ribu hektar. Sudah siap 300 ribu ha,” kata Airlangga usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi, Selasa (28/4/2020). “Juga yang dikuasai BUMN ada sekitar 200 ribu hektar,” sambung dia.
Airlangga menambahkan, saat ini sudah dibuat perencanaan agar lahan tersebut bisa ditanami padi. Walaupun BMKG memperkirakan ancaman kekeringan tidak akan terjadi pada tahun ini, antisipasi perlu disiapkan. “Tetap kami monitor apakah ada tantangan alam seperti kekeringan atau hama 5 tahunan di semester 2 nanti,” ujarnya.
Pembukaan lahan ini sejalan dengan Indonesia yang mulai mengalami defisit bahan pokok di tengah pandemi corona.
Insentif Petani Rp600 Ribu
Pemerintah juga memutuskan memberi insentif kepada petani agar tetap bisa menggenjot produksi pangan di tengah pandemi virus corona Covid-19. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, total insentif yang diberikan pemerintah senilai Rp 600.000 Per bulan.
“Pemerintah memberikan BLT sebesar Rp 600 ribu. Dimana Rp 300 ribu merupakan bantuan tunai dan 300 ribu itu (untuk) sarana prasarana produksi pertanian,” kata Airlangga usai rapat kabinet terbatas bersama Presiden Jokowi, Selasa (28/4/2020).
Adapun bantuan Rp 300 ribu unuk sarana dan prasarana pertanian terdiri dari alat-alat untuk membantu produksi petani seperti bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya. Airlangga mengatakan, saat ini terdapat 2,44 juta petani yang masuk kategori miskin yang perlu diberikan insentif oleh pemerintah.
Dia menyebut penyaluran BLT petani kemungkinan akan sama dengan program bansos lainnya yakni, selama tiga bulan. “Ini diharapkan periode selama tiga bulan dan teknis akan diumumkan Kementan (Kementerian Pertanian),” ucapnya.
Sebelumnya, saat membuka rapat kabinet, Presiden Jokowi meminta program stimulus ekonomi yang dianggarkan untuk penanganan dampak Covid-19 juga dapat menjangkau para petani. Dengan sitimulus ekonomi ini, diharapkan petani dapat terus berproduksi saat masa pandemi corona. “Program stimulus ekonomi juga benar menjangkau yang berkaitan dengan produksi beras kita, artinya menjangkau petani kita,” ujar Jokowi.
Distribusi Pangan Lewat Udara
Presiden Joko Widodo juga meminta distribusi bahan pangan menggunakan pesawat dioptimalkan. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas mengenai ketersediaan kebutuhan pokok melalui konferensi video, Selasa (28/4/2020). Ia menyadari saat ini pengiriman melalui kargo udara terkendala biaya operasional. Sebabnya saat ini pesawat penumpang hanya sedikit yang beroperasi.
Di satu sisi pengiriman lewat kargo biasanya mengikuti keberangkatan pesawat penumpang. Lantaran hanya sedikit pesawat pemumpang yang beroperasi maka demikian pula dengan kargo pengiriman pesawat. “Yang namanya pesawat kalau yang jalan hanya kargonya saja, penumpangnya tidak, tentu saja hitung-hitungannya akan sangat sulit. Karena sebetulnya kargo itu mengikuti pesawat yang berpenumpang,” ujar Presiden Jokowi.
“Ini tolong betul-betul kita exercise sehingga jangan sampai distribusi bahan-bahan pokok, bahan-bahan yang penting itu terganggu karena kita sekali lagi adalah negara kepulauan,” lanjut dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga meminta distribusi bahan pangan tak terganggu selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Ia mendapat laporan bahwa sejumlah daerah terganggu proses distribusi bahan pokoknya di tengah penerapan PSBB. Ia mengatakan saat ini sejumlah daerah mengalami kekurangan bahan pangan seperti beras, bawang putih, dan selainnya. Karena itu distribusi menjadi kunci karena daerah yang berkecukupan akan menyuplai ke daerah yang kekurangan.
“Pastikan distribusinya baik sehingga daerah yang mengalami defisit kebutuhan pokoknya dapat disuplai melalui distribusi dari daerah yang surplus,” lanjut Jokowi. (kps)
