ORANGUTAN: Bayi Orangutan Tapanuli kembar digendong induknya saat ditemukan pada 20 Mei 2018.
JAKARTA,SUMUTPOS.CO – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta PT North Sumatera Hydro Energi (NSHE) terus memperkuat konservasi habitat orangutan dan satwa liar lainnya. Hal ini karena keberadaan orangutan menjadi perhatian utama KLHK.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Wiratno kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/9). “Kami sudah mengirimkan surat. Nantinya hasilnya akan menjadi pedoman sejak pembangunan, hingga beroperasi,” kata Wiratno.
Demikian pentingnya masalah itu, sehingga saat ini KLHK menempatkan satu tim yang terus memantau aktivitas orangutan di sana.”Orangutan di sana itu lucu. Dia mempunyai tradisi bisa tinggal di dekat kebun-kebun masyarakat. Apalagi musim buah. Kalau buahnya habis, dia pergi ke daerah yang lebih tinggi lagi. Menariknya, masyarakat di sana tidak menganggu orangutan,” kata Wiratno.
Tim monitoring itu difungsikan selama sebulan ini. Setiap hari mereka melakukan monitoring di Batangtoru dan melapor langsung kepada Dirjen.
Hal seperti ini juga yang diharapkan untuk dilakukan oleh NSHE. Membentuk tim pemantau orangutan yang bisa merespons secara cepat. Dengan demikian jika ada masalah orangutan, bisa langsung terdeteksi. Ada laporan harian yang bisa menjadi pedoman. Wiratno menyatakan, hal itu menjadi poin penting dalam revisi Amdal nanti.
Pembangunan PLTA di Batangtoru ini, diharapkan bisa menjadi contoh penting untuk pembuktian bahwa kelestarian bisa sejalan dengan pembangunan. Pembuktian itu nantinya bisa direplikasi untuk pembangunan PLTA di tempat lain di Indonesia.
“Kita punya 40 PLTA di seluruh di Indonesia. PLTA itu mensyaratkan hutan yang bagus. Kalau hulunya rusak bagaimana airnya mengalir? PLTA dengan konservasi hutan itu sangat terkait, terkait langsung,” katanya.
Saat ini, Rektor Universitas Sumatera Utara Runtung Sitepu bersama tim sedang berada di lokasi proyek PLTA Batangtoru. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman bersama USU, NSHE, dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, pada Senin (10/9) lalu. USU mengerahkan para ahlinya untuk membuat kajian dan langkah-langkah kolaborasi bersama masyarakat untuk mendorong pembangunan PLTA Batangtoru secara lestari.
Sebelumnya Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sakti Hadengganan menyatakan, rencana pembangunan PLTA di Batang Toru bisa berdampak positif pada kesehatan Daerah Aliran Sungai (DAS) setempat. PLTA tersebut, katanya, tidak membangun bendungan skala besar. Ini berarti kesinambungan pasokan air akan mengandalkan aliran sungai.
“PLTA punya kepentingan untuk menjaga DAS Batang Toru. Mereka membutuhkan pasokan air yang berkesinambungan,” kata Sakti dalam lokakarya Pengelolaan Lanskap Batang Toru Secara Berkelanjutan di Bogor, Jumat lalu.
DAS bukan hanya meliputi wilayah kiri-kanan bantaran sungai. Akan tetapi, DAS merupakan seluruh kesatuan wilayah daratan yang dibatasi pemisah topografis yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke laut secara alami.
Untuk perbaikan hulu DAS yang masuk ke dalam kawasan hutan, pengembang PLTA Batang Toru bisa melakukannya dengan pendekatan public private partnership.
Sementara untuk lahan dengan status Areal Penggunaan Lain (APL) yang dimiliki masyarakat, bisa dilakukan dengan pendekatan imbal jasa lingkungan dengan pola-pola insentif dan pendampingan agar masyarakat melakukan budidaya agroforestry yang mendukung pengelolaan tata air.
“Agroforestry yang berhasil menyediakan ketersediaan air sepanjang tahun untuk kebutuhan PLTA dapat diberikan imbal jasa lingkungan. Model seperti ini sudah terlaksana di Cidanau, Banten,” kata Sakti.
Sementara Ketua Forum DAS Batang Toru Adriani Siahaan menjelaskan, sebagai wadah multipihak untuk mendorong pengelolaan DAS berkelanjutan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan rencana aksi untuk pemulihan DAS Batang Toru.
Menurut Adriani, diantara rencana aksi yang disiapkan adalah pelibatan masyarakat dan mendorong pengelolaan kawasan budidaya berbasis DAS. “Untuk itu butuh penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat,” katanya. (rel/ila)
