JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ternyata bara perseteruan dua kubu di Partai Golkar belum padam. Dua kubu yakni Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono masih belum menemukan kata sepakat untuk mengakhiri perseteruan dengan cara islah. Kubu Ical, panggilan Aburizal Bakrie, berharap mantan Ketum Partai Golkar Jusuf Kalla yang dapat menyatukan dua kubu.
Langkah islah itu sangat diharapkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly.
Jika tidak, maka langkah hukum yaitu banding, jalan terus. Sepertinya Menkumham memaksakan Golkar untuk islah karena khawatir partai berlambang beringin itu tidak ikut Pilkada.
Bahkan, Yasonna berjanji jika islah dapat dilakukan, kemungkinan mengajukan banding terhadap putusan PTUN akan dicabut. “Bisa jadi kami akan mencabut (banding),” tutur Yasonna di Jakarta, kemarin (28/5).
Karena sejauh ini belum ada sinyal Golkar bisa islah, maka skenario Menkumham mengajukan banding tetap dijalankan. Menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan percuma kalau banding dicabut namun Golkar tetap berkonflik. “Banding tetap jalan terus. Kalau ini tidak, nanti tidak ada penyelesaian lebih tuntas,” katanya.
Namun, dia mengaku sepakat antara kubu Agung Laksono hasil Munas Ancol Jakarta melakukan islah dengan kubu Aburizal Bakrie (Ical) hasil Munas Bali. “Kan mereka mau islah terbatas, ya kita dorong saja islah sekaligus sajalah. Saya dengar dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kan kalau islah harus ada kepengurusan yang baru. Itu yang kita dorong terus,” tegasnya.
Upaya islah itu memang masih terus diupayakan oleh kedua kubu. Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Ade Komarudin, meyakini Jusuf Kalla dapat menengahi dan menyatukan dua kubu yang berseteru.
“Kita sangat percayakan kalau Pak JK sebagai senior Golkar dapat membimbing kedua pihak ke jalan yang benar,” ujar Ade di Gedung DPR RI, kemarin (28/5).
Lebih lanjut Akom, panggilan Ade Komarudin, mengatakan dualisme kepengurusan partai berlambang pohon beringin harus segera diakhiri. Sebab, kader dan simpatisan partai yang berkuasa di rezim Orde Baru itu berharap bisa ambil bagian dalam gelaran Pilkada serentak akhir 2015 mendatang.
JK sebenarnya sudah memberikan win-win solution agar Golkar bisa ikut Pilkada. Namun saran atau fromulasi yang ditawarkan JK masih jadi perdebatan. “Ya, Pak JK mengusulkan agar salah satu pihak yang menandatanganin calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar. Tapi siapa yang akan menandatangani, itu yang masih kita bicarakan,” kata Akom.
Meski begitu, Akom tetap optimistis dua belah pihak baik Ical dan Agung akan menemukan jalan keluar demi Golkar bisa ikut Pilkada. “Masa sih tidak menyadari itu semua. Mau tematik, mau apa, terserah. Yang penting maunya kader dan rakyat itu Golkar bisa ikut pemilu,” tuturnya. (sis/jpnn/rbb)
