JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla tak mempermasalahkan penolakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di sisa waktu pemerintahannya. Dia menilai kebijakan tidak populis itu sebenarnya dibutuhkan pemerintah saat ini juga, namun terpaksa ditanggung pemerintahan Jokowi-JK.
“Tidak apa-apa kalau pemerintah sekarang ragu-ragu. Nanti kami (Jokowi-JK) perbaiki,” ujar Kalla usai menjadi pembicara dalam seminar bisnis properti di Hotel Luwansa, Jakarta, kemarin (28/8).
Menurut dia, pemangkasan subsidi BBM dibutuhkan untuk membuat keuangan negara lebih sehat. Dengan jumlah subsidi BBM mencapai Rp 291,1 triliun tahun depan, pemerintah Jokowi-JK hampir tidak memiliki alokasi anggaran untuk menjalankan program-program yang dijanjikan pada waktu kampanye pemilu presiden.
“Hal terpenting saat ini adalah bagaimana membuat negara tidak bangkrut, mampu membayar gaji pegawai, dan memastikan pembangunan di daerah. Jadi, kenaikan harga BBM bagaimana pun juga harus ditetapkan,” kata dia.
Jika tidak ada kenaikan harga BBM, tutur Kalla, likuiditas pemerintah akan habis. Setelah itu, pemerintah tidak akan berfungsi. “Kalian suka jalan jelek, rumah sakit dan pertanian tidak bisa dibangun, tetapi dana (subsidi) itu habis di knalpot-knalpot mobil?” katanya.
Terkait rekomendasi tim transisi agar pemerintah Jokowi-JK menaikkan harga BBM sebesar Rp 3.000 per liter, Kalla mengatakan kebijakan pemerintah tidak akan tergantung rekomendasi tim transisi. Bisa saja kenaikannya lebih kecil dari rekomendasi tim, bisa juga lebih besar. “Kami akan putuskan nanti,” katanya. (idr)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla tak mempermasalahkan penolakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di sisa waktu pemerintahannya. Dia menilai kebijakan tidak populis itu sebenarnya dibutuhkan pemerintah saat ini juga, namun terpaksa ditanggung pemerintahan Jokowi-JK.
“Tidak apa-apa kalau pemerintah sekarang ragu-ragu. Nanti kami (Jokowi-JK) perbaiki,” ujar Kalla usai menjadi pembicara dalam seminar bisnis properti di Hotel Luwansa, Jakarta, kemarin (28/8).
Menurut dia, pemangkasan subsidi BBM dibutuhkan untuk membuat keuangan negara lebih sehat. Dengan jumlah subsidi BBM mencapai Rp 291,1 triliun tahun depan, pemerintah Jokowi-JK hampir tidak memiliki alokasi anggaran untuk menjalankan program-program yang dijanjikan pada waktu kampanye pemilu presiden.
“Hal terpenting saat ini adalah bagaimana membuat negara tidak bangkrut, mampu membayar gaji pegawai, dan memastikan pembangunan di daerah. Jadi, kenaikan harga BBM bagaimana pun juga harus ditetapkan,” kata dia.
Jika tidak ada kenaikan harga BBM, tutur Kalla, likuiditas pemerintah akan habis. Setelah itu, pemerintah tidak akan berfungsi. “Kalian suka jalan jelek, rumah sakit dan pertanian tidak bisa dibangun, tetapi dana (subsidi) itu habis di knalpot-knalpot mobil?” katanya.
Terkait rekomendasi tim transisi agar pemerintah Jokowi-JK menaikkan harga BBM sebesar Rp 3.000 per liter, Kalla mengatakan kebijakan pemerintah tidak akan tergantung rekomendasi tim transisi. Bisa saja kenaikannya lebih kecil dari rekomendasi tim, bisa juga lebih besar. “Kami akan putuskan nanti,” katanya. (idr)
