JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Walau baru dua hari pasca dilantik, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo langsung bergerak cepat. Dia merancang pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan kepala daerah se-Indonesia pekan depan. Pertemuan tersebut untuk berkoordinasi soal program jangka pendek, menengah, dan panjang pemerintah.
Tjahjo menuturkan, program pertama itu pertemuan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati se-Indonesia membahas berbagai program pemerintah. Semua program itu tentu harus disampaikan ke setiap daerah. “Program ini nanti diarahkan presiden dan wapres, biar secara teknis nanti diatur. Pekan depan harus digelar,” ujarnya dihubungi kemarin (28/10).
Soal apa saja program yang akan dibahas, dia menuturkan bahwa materinya sedang dipersiapkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Misalnya, untuk Bappenas akan membahas terkait keberadaan kementerian baru.
“Daerah tingkat satu (provinsi) dan dua (kota atau kabupaten) tentu perlu beradaptasi dengan kementerian baru ini. Ada juga koordinasi dengan program jangka panjanng, menengah, dan pendek ,” jelasnya.
Yang utama, pemerintah memastikan bahwa tidak boleh ada pembangunan gedung untuk kementerian baru. Sehingga, kebijakan yang sama juga berlaku untuk provinsi, kota dan kabupaten. Tidak hanya itu, untuk efisiensi juga tidak ada penambahan pegawai baru. “Pegawai bisa diambil dari instansi dan departemen yang ada. Ini agar kementerian baru bisa lebih cepat bekerja,” terangnya.
Untuk kemendagri sendiri, rencananya juga akan membeberkan sejumlah rencana strategis jangka pendek. Soal materinya masih dibahas, belum bisa diberitahukan. “Saya minta semua bisa mengaturnya,” ujarnya.
Mengingat begitu pentingnya pertemuan ini, semua kepala daerah diwajibkan untuk datang dan tidak boleh diwakilkan. Sehingga, kepala daerah bisa memahami dengan benar kebijakan pemerintah pusat. “Kalau sakit ya boleh diwakilkan,” jelasnya.
Saat ditanya terkait kebijakan baru dalam tubuh kemendagri sendiri, dia menuturkan bahwa target untuk memangkas panjangnya jalur birokrasi. Caranya, kalau biasanya ada sebuah disposisi, sekretris jenderal (sekjend) sampaikan ke menteri, baru menteri ke pejabat eselon I hingga eselon III. Maka, kalau sekarang akan dibalik, dari menteri yang disposisi dan sekjend ke semua pejabat eselon. “Harus cepat mengerjakannya, soal teknisnya besok (hari ini) akan ada rapat kerja (raker),” paparnya.
Selain itu, ada sejumlah hal yang perlu diketahui semua pejabat di Kemendagri, bahwa presiden telah mengizinkan kementerian secara bebas untuk melakukan koordinasi dengan kementerian lain tanpa melewati menteri Koordinator (menko). “Ini juga agar lebih cepat kerja antara kementeriannya, akhirnya terintegrasi,” jelasnya.
Salah satu program kemendagri yang akan dikoordinasikan dengan kementerian lain adalah pembangunan rumah murah untuk pegawai negeri sipil (PNS). Kemendagri akan berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Kemen PU dan Perumahan).”Ini akan dibicarakan lebih lanjut,” terang Sekjend PDIP tersebut. (idr)
