Nasionalisasi PT Inalum 2013
JAKARTA-Pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca 2013 yang akan melibatkan pemda, bukan saja akan menambah pundi-pundi pendapatan Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota yang ada di sekitar Danau Toba. Perusahaan level internasional itu juga dipastikan akan bermanfaat langsung bagi putra-putri daerah.
Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar meyakini, bakal makin banyak lagi putra daerah yang terserap menjadi tenaga kerja level ahli (skill) di perusahaan yang selama ini dikendalikan konsorsium perusahaan Jepang itu.
Politisi asal PAN itu menjelaskan, ada tiga level tenaga kerja, yakni buruh kasar, tenaga ahli, dan level manajerial. Selama ini, tatkala mayoritas saham Inalum dikuasai Jepang, sudah banyak putra daerah asal Sumatera (tak sebatas Sumut), yang bekerja di level ahli di perusahaan Inalum.
“Ketika nanti 100 persen saham dikuasai pemerintah dan pemda dilibatkan, yang dikelola BUMN dan BUMD, maka otomatis akan banyak lagi putra daerah yang bekerja di Inalum,” terang Nasril kepada koran ini di Jakarta, kemarin (29/6).
Dia juga yakin, pasca 2013 nanti tidak ada lagi tenaga kerja asing yang bekerja di Inalum. Alasannya, sudah terjadi alih penguasaan teknologi, dari tenaga kerja asing, ke tenaga kerja lokal. “Putra bangsa kita sendiri sudah bisa menguasai teknologi yang ada di Inalum,” terangnya.
Terkait berapa porsi tenaga kerja putra Sumut dibanding dengan putra non Sumut, kata Nasril, hal itu sepenuhnya tergantung pembicaraan antara pusat dengan pemda. Yang pasti, untuk tingkat manajerial, baik Pemprov maupun 10 Pemkab/Pemko jika memang nantinya mendapat porsi saham, akan menempatkan orang-orangnya di Inalum.
“Jadi tak perlu khawatir. Putra daerah pasti terserap, tanpa harus melupakan bahwa ini NKRI. Akan lebih mudah dibicarakan jika 100 persen saham sudah dikuasai pemerintah. Tinggal nanti bagaimana sharing sahamnya dengan pemda,” paparnya.
Dia menjelaskan, ketentuan mengenai penyerapan tenaga lokal itu sudah diatur di UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Seperti diketahui, keterlibatan pemda dalam pengelolaan Inalum sudah dijanjikan para petinggi di Jakarta. Pemprov dan 10 bupati/wali kota pun dilibatkan menjadi anggota tim pengambialihan Inalum.
Untuk proses keterlibatan pengelolaan Inalum ini, pemda akan membentuk perusahaan konsorsium. Bupati Samosir Mangindar Simbolon, yang juga juru bicara 10 bupati/walikota dimaksud, menjelaskan, kemungkinan pemda akan menggandeng pihak swasta, yang akan menyokong pendaan penyertaan modal sesuai porsi saham yang akan didapatkan.
Sebelumnya diberitakan, Menteri BUMN Mustafa Abubakar mempersilakan pemda membentuk konsorsium. Meski belum dibahas berapa jatah saham Inalum yang akan diberikan ke pemda, Mustafa memberikan sinyal jatah saham itu pasti ada. “Pemerintah terbuka. Kita ingin tetap ada hubungan yang harmonis antara pusat dengan daerah,” kata Mustafa kepada koran ini beberapa waktu lalu.
Menteri Perindustrian MS Hidayat, selaku ketua tim negosiasi yang dibentuk pemerintah RI, juga sudah menyarankan agar 10 kabupaten/kota dan Pemprov Sumut membentuk konsorsium perusahaan daerah.
Ke-10 kabupaten/kota yang ada di sekitar danau Toba yakni Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Simalungun, Karo, dan Dairi. Sedang tiga kabupaten/kota di bagian hilir Danau Toba yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai. (sam)
