JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bahwa pemerintahannya saat ini terus berusaha keras memperjuangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap secara langsung. SBY mengaku sudah mengantongi rencana untuk mensiasati agar RUU Pilkada yang mengembalikan mekanisme pilkada ke DPRD.
Berbicara dalam jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusumah, Selasa (30/9) dini hari, SBY mengatakan bahwa dirinya memang telah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva guna mencari celah untuk menolak RUU Pilkada yang baru disetujui untuk disahkan melalui voting di DPR, pekan lalu. Opsi yang awalnya dikaji SBY adalah tidak menandatangani undang-undang itu.
Namun, SBY membatalkan skenario yang disebutnya “plan A” itu. Pasalnya, SBY terhambat ketentuan di UUD 1945, yakni tentang RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah, maka dalam tempo 30 hari sejak persetujuan itu sah berlaku meski tidak ditandatangani presiden.
“Meskipun dalam amanat presiden itu tidak secara eksplisit dikatakan bahwa menteri yang saya beri ampres (amanat presiden, red) itu juga memberikan persetujuan, tapi dimaknai (setuju, red), jadi praktiklah begitu, termasuk pemberian persetejuan. Maka kesimpulannnya tidak ada jalan bagi presiden untuk tidak bersetuju atas apa yang telah dihasilkan oleh paripurna DPR itu,” kata SBY usai rapat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa dini hari, (30/9).
Mengingat plan A yang direncanakan telah terpatahkan, SBY mengaku belum kehilangan akal. Kini, ia mempersiapkan plan B.
Hanya saja, SBY masih enggan membeberkan plan B tersebut. Yang terpenting, katanya, pemerintah belum berhenti berusaha memperjuangkan pelaksanaan pilkada langsung dengan perbaikan besar.
“Saya katakan di Osaka (Jepang, red), kalau plan A tidak tembus, maka saya akan menuju plan B. Dan plan B ini yang sedang kami matangkan hingga subuh ini. Kami akan lanjut besok. Mudah-mudahan ada jalan terbaik. Kepentingan kami adalah untuk demokrasi kita,” tandasnya.(flo/jpnn)
