OC Kaligis Bantah Surya Paloh Terlibat Bansos Sumut

Menurut dia, kemudian timbul pertanyaan, apakah Prasetyo sudah pernah memerintahkan upaya hukum terkait kekalahan aparat Kejati Sumut. Lalu, mengapa kemudian dia sangat tersentak atas pernyataan Gatot yang tidak mau disidik Kejagung sehingga dia kukuh tetap memeriksa Gatot.

Sehingga publik tahu bahwa kejaksaan memiliki kewenangan untuk menyidik Gatot, namun sekarang diketahui juga bahwa ternyata Gatot pernah berhubungan dengan partai yang menaungi Prasetyo.

“Masihkan Prasetyo merasa bahwa tetap memeriksa Gatot adalah suatu bagian dari kinerjanya sebagai Jaksa Agung. Apa tidak sebaiknya dia melepas penyidikan Gatot ke KPK. Jika kinerja Jaksa Agung sudah terkuak seperti itu, masihkah Prasetyo bekerja dengan baik. Bukankah publik sudah diliputi curiga bahwa terkait kasus-kasus lain bisa saja penanganannya terjadi seperti kasus Gatot,” pungkasnya.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Arif Nasution berpendapat, semua parpol itu terlibat dalam persoalan hukum di Indonesia, tentu saja dengan kasus yang berbeda-beda. Kebanyakan, keterlibatan parpol ini mengaburkan atau melemahkan hukum. “Maka itu saya pikir tak salah Surya Paloh diperiksa. Kalau tidak terbukti adanya pembicaraan itu, artinya nama Partai NasDem bersih,” ungkapnya.

Terpisah Pengamat Politik Pemerintahan USU Agus Suriadi menambahkan, pemeriksaan Surya Paloh masih sekadar wacana yang dipublikasikan KPK ke media. Tapi kalau pemeriksaan terjadi, peta politik dan persekongkolan politik akan melebar ke mana-mana. “Artinya ada rekayasa politik di dalamnya, yang berkaitan dengan persekongkolan. Untuk Sumut, situasi ini tidak menguntungkan,” ujarnya.

Agus kemudian menekankan, bahwa Surya Paloh tidak mungkin diperiksa KPK. “Kayaknya dia tidak tersentuh. Banyak variabel lain yang memengaruhi,” katanya tanpa menjelaskan variabel itu.

Dia menambahkan, hubungan Gatot dan Erry memang tidak harmonis. Menurutnya semua pihak di Sumut ini sudah tahu disharmonisasi Gatot dan Erry. “Manuver (Erry) itu memang ada. Tapi apa ini disebut tackling politik dari Wagubsu pada Gubsu, bisa ya, bisa tidak,” ungkapnya.

Menurut Agus lagi, meminta OC Kaligis dan petinggi Partai NasDem mendamaikan Gatot dengan Erry, merupakan kesalahan komunikasi politik yang dilakukan Gatot. Kata Agus, banyak pihak yang ingin mendudukkan Gatot-Erry sebagai simbol kepemimpinan di Sumut. “Tapi itu tak pernah terjadi karena memang komunikasi politik Gatot buruk. Maka itu saya tidak melihat korelasi antara pertemuan Gatot dan para petinggi Partai NasDem dengan penyuapan atau kasus Gatot di KPK,” pungkasnya.

Sementara HT Erry Nuradi belum bisa diminta tanggapannya mengenai hal ini. Kemarin, usai rapat kerja dengan Komisi II DPR, Erry bergegas pergi dengan mobil dinasnya. Di dalam lift hingga ke mobil dinasnya, Erry terlihat terlibat pembicaraan dengan Ali Umri, mantan Ketua DPW Partai NasDem Sumut, yang kini duduk sebagai Anggota Komisi II DPR. (prn/jpnn/bbs/val)

Menurut dia, kemudian timbul pertanyaan, apakah Prasetyo sudah pernah memerintahkan upaya hukum terkait kekalahan aparat Kejati Sumut. Lalu, mengapa kemudian dia sangat tersentak atas pernyataan Gatot yang tidak mau disidik Kejagung sehingga dia kukuh tetap memeriksa Gatot.

Sehingga publik tahu bahwa kejaksaan memiliki kewenangan untuk menyidik Gatot, namun sekarang diketahui juga bahwa ternyata Gatot pernah berhubungan dengan partai yang menaungi Prasetyo.

“Masihkan Prasetyo merasa bahwa tetap memeriksa Gatot adalah suatu bagian dari kinerjanya sebagai Jaksa Agung. Apa tidak sebaiknya dia melepas penyidikan Gatot ke KPK. Jika kinerja Jaksa Agung sudah terkuak seperti itu, masihkah Prasetyo bekerja dengan baik. Bukankah publik sudah diliputi curiga bahwa terkait kasus-kasus lain bisa saja penanganannya terjadi seperti kasus Gatot,” pungkasnya.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Arif Nasution berpendapat, semua parpol itu terlibat dalam persoalan hukum di Indonesia, tentu saja dengan kasus yang berbeda-beda. Kebanyakan, keterlibatan parpol ini mengaburkan atau melemahkan hukum. “Maka itu saya pikir tak salah Surya Paloh diperiksa. Kalau tidak terbukti adanya pembicaraan itu, artinya nama Partai NasDem bersih,” ungkapnya.

Terpisah Pengamat Politik Pemerintahan USU Agus Suriadi menambahkan, pemeriksaan Surya Paloh masih sekadar wacana yang dipublikasikan KPK ke media. Tapi kalau pemeriksaan terjadi, peta politik dan persekongkolan politik akan melebar ke mana-mana. “Artinya ada rekayasa politik di dalamnya, yang berkaitan dengan persekongkolan. Untuk Sumut, situasi ini tidak menguntungkan,” ujarnya.

Agus kemudian menekankan, bahwa Surya Paloh tidak mungkin diperiksa KPK. “Kayaknya dia tidak tersentuh. Banyak variabel lain yang memengaruhi,” katanya tanpa menjelaskan variabel itu.

Dia menambahkan, hubungan Gatot dan Erry memang tidak harmonis. Menurutnya semua pihak di Sumut ini sudah tahu disharmonisasi Gatot dan Erry. “Manuver (Erry) itu memang ada. Tapi apa ini disebut tackling politik dari Wagubsu pada Gubsu, bisa ya, bisa tidak,” ungkapnya.

Menurut Agus lagi, meminta OC Kaligis dan petinggi Partai NasDem mendamaikan Gatot dengan Erry, merupakan kesalahan komunikasi politik yang dilakukan Gatot. Kata Agus, banyak pihak yang ingin mendudukkan Gatot-Erry sebagai simbol kepemimpinan di Sumut. “Tapi itu tak pernah terjadi karena memang komunikasi politik Gatot buruk. Maka itu saya tidak melihat korelasi antara pertemuan Gatot dan para petinggi Partai NasDem dengan penyuapan atau kasus Gatot di KPK,” pungkasnya.

Sementara HT Erry Nuradi belum bisa diminta tanggapannya mengenai hal ini. Kemarin, usai rapat kerja dengan Komisi II DPR, Erry bergegas pergi dengan mobil dinasnya. Di dalam lift hingga ke mobil dinasnya, Erry terlihat terlibat pembicaraan dengan Ali Umri, mantan Ketua DPW Partai NasDem Sumut, yang kini duduk sebagai Anggota Komisi II DPR. (prn/jpnn/bbs/val)