JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut diminta memperhatikan benar kerawanan politik uang terhadap para ibu raumah tangga (IRT). Karena hasil sejumlah lembaga survei menyebutkan lebih dari 50 persen para IRTmengaku menerima sejumlah imbalan terkait pelaksanaan Pilkada.
Demikian dikemukakan Peneliti Senior Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), August Mellaz, di Jakarta, Rabu (24/10). “Ada satu yang dilupakan dari pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Hampir semua hasil lembaga survei memperlihatkan 57 persen kaum ibu usia produkti, mengaku menerima uang menjelang Pilkada,” katanya.
UANG: Sejumlah lembaga survei menyebutkan lebih dari 50 persen ibu-ibu rumah tangga menjadi sasaran politik uang di Pilkada.//net
Hal ini menurutnya tentu sangat memprihatinkan. Sehingga oleh sebab itu, bagi daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, seperti Sumut, Mellaz mengingatkan pentingnya KPUD memperhatikan hal ini. Dan segera melakukan sosialisasi secara maksimal di lapangan. Karena itu merupakan salah satu tanggungjawab dari tugas sebagai pelaksana Pemilu. Jangan hanya sibuk dengan urusan-urusan administrasi.
“Bila perlu sesegera meungkin dibentuk kaukus perempuan penyelenggara Pemilu. Jadi para wanita penyelenggara Pemilu yang ada di KPU, KPUD dan Bawaslu, mereka fokus menyosialisasikan hal-hal seperti ini, bahwa politik uang benar-benar sangat berbahaya bagi kemandirian bangsa ke depan,” katanya.
Langkah ini dinilai penting, karena tidak dapat dipungkiri, para IRT cenderung akan lebih mudah terpengaruh, mengingat tingkat penghidupan dan kondisi ekonomi yang ada. “Bahkan mereka juga akan lebih mudah mempengaruhi para ibu lainnya. Jadi langkahnya, mungkin sosialisasi dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan kelompok-kelompok PKK atau kelompok pengajian dan lain sebagainya.”
Ketika langkah sosialisasi yang dilakukan tepat sasaran, Mellaz yakin, kemungkinan praktik money politic dalam penyelenggaraan Pilgubsu dapat diminimalisir.
“Sosialisasinya memerlukan pendekatan yang lebih bermasyarakat. Kalau para ibu disentuh hatinya, dan kami nyatakan politik uang benar-benar berbahaya mereka akan mengerti. Apalah artinya pemberian sesaat bila lima tahun ke depan membawa sengsara,’’ katanya. (gir)
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut diminta memperhatikan benar kerawanan politik uang terhadap para ibu raumah tangga (IRT). Karena hasil sejumlah lembaga survei menyebutkan lebih dari 50 persen para IRTmengaku menerima sejumlah imbalan terkait pelaksanaan Pilkada.
Demikian dikemukakan Peneliti Senior Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), August Mellaz, di Jakarta, Rabu (24/10). “Ada satu yang dilupakan dari pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Hampir semua hasil lembaga survei memperlihatkan 57 persen kaum ibu usia produkti, mengaku menerima uang menjelang Pilkada,” katanya.
UANG: Sejumlah lembaga survei menyebutkan lebih dari 50 persen ibu-ibu rumah tangga menjadi sasaran politik uang di Pilkada.//net
Hal ini menurutnya tentu sangat memprihatinkan. Sehingga oleh sebab itu, bagi daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, seperti Sumut, Mellaz mengingatkan pentingnya KPUD memperhatikan hal ini. Dan segera melakukan sosialisasi secara maksimal di lapangan. Karena itu merupakan salah satu tanggungjawab dari tugas sebagai pelaksana Pemilu. Jangan hanya sibuk dengan urusan-urusan administrasi.
“Bila perlu sesegera meungkin dibentuk kaukus perempuan penyelenggara Pemilu. Jadi para wanita penyelenggara Pemilu yang ada di KPU, KPUD dan Bawaslu, mereka fokus menyosialisasikan hal-hal seperti ini, bahwa politik uang benar-benar sangat berbahaya bagi kemandirian bangsa ke depan,” katanya.
Langkah ini dinilai penting, karena tidak dapat dipungkiri, para IRT cenderung akan lebih mudah terpengaruh, mengingat tingkat penghidupan dan kondisi ekonomi yang ada. “Bahkan mereka juga akan lebih mudah mempengaruhi para ibu lainnya. Jadi langkahnya, mungkin sosialisasi dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan kelompok-kelompok PKK atau kelompok pengajian dan lain sebagainya.”
Ketika langkah sosialisasi yang dilakukan tepat sasaran, Mellaz yakin, kemungkinan praktik money politic dalam penyelenggaraan Pilgubsu dapat diminimalisir.
“Sosialisasinya memerlukan pendekatan yang lebih bermasyarakat. Kalau para ibu disentuh hatinya, dan kami nyatakan politik uang benar-benar berbahaya mereka akan mengerti. Apalah artinya pemberian sesaat bila lima tahun ke depan membawa sengsara,’’ katanya. (gir)
