BANDUNG, SUMUTPOS.CO -Pejabat Lapas Sukamiskin dirotasi. Sebanyak 16 pejabat dirotasi pasca kasus OTT Kalapas Sukamiskin, Bandung, sebelumnya. Kini Lapas Sukamiskin dijabat oleh Tedjo Harwanto, yang merupakan mantan Kalapas Tanjunggusta, Medan.
Kadivmin Kanwil Kemenkumham Jabar, Dodot Adikoeswanto menjelaskan, selain 16 pejabat, sipir lapas juga akan dirotasi.
“Petugas lain di luar struktural akan dilakukan assessment kembali, ini dilakukan untuk melihat yang bersangkutan apakah punya kompetensi,” tutur Dodot di depan Lapas Sukamiskin, seperti dilansir RMOl Jabar (Grup Sumut Pos), Senin (30/7).
Saat ini, menurut Dodot, ada sekitar 50 petugas yang nanti akan di-assessment. “Ya bertahap, minggu depan akan kami lakukan assessment,” ungkapnya.
Dodot berkomitmen penuh, untuk melakukan perubahan dan pembenahan secara menyeluruh. “Menyeluruh ya, tapi assessment bertahap kami rotasinya,” katanya.
Sementara Kepala Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung, dijabat Tejo Herwanto, setelah dilakukan serah terima jabatan dari Plh Kalapas Kusnali di Lapas Sukamiskin, Bandung, Senin (30/7).
Pasca OTT terhadap Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen, Lapas Sukamiskin tengah menajdi sorotan publik. Bahkan nilai buruk oleh beberapa pihak, karena adanya dugaan kasus jual beli fasilitas dan perizinan para narapidana korupsi di sana.
Atas dugaan tersebut, dan dilakukannya serah terima jabatan, serta digantinya 16 struktural Lapas Sukamiskin, kini pejabat baru bertugas membenahi. Sebagai langkah awal, pihaknya akan berkonsolidasi dengan pejabat di bawahnya. “Saya harus konsolidasi dan rapat kerja antara pejabat lama dan baru. Kami akan lakukan pemetaan masalahnya. Kami buat laporan pada pimpinan,” ungkap Tejo di Lapas Sukamiskin, Bandung, Senin (30/7).
Mantan Kalapas Tanjunggusta Medan ini, mengatakan, akan menyelesaikan pemetaan terlebih dulu. Maka tidak bisa menyebutkan target dalam waktu dekat ini. Ke depannya ia akan melihat dan masuk kamar-kamar hunian warga binaan Lapas Sukamiskin. Dengan tujuan tahu persis keadaan di dalam.
Perihal fasilitas akan disamakan bagi setiap warga binaan. Namun infrastruktur secara menyeluruh harus lihat terlebih dulu, jika harus dirombak dan memiliki manfaat untuk seluruh warga binaan, maka akan dilakukan. “Namun tidak akan semua. Sebagimana diketahui, bagunan tersebut ternyata dulu peninggalan heritage Indoensia yang pernah dihuni Presiden Soekarno,” pungkas Tejo. (mam/ona/jpg/jpc/saz)