JAKARTA – Merebak kecurigaan, pemerintah daerah sengaja enggan menggunakan sistem computer assisted test (CAT) dalam pelaksanaan tes CPNS dari jalur umum tahun ini. Arahnya, agar pemda tetap dengan menggunakan lembar jabawan komputer (LJK) dengan harapan bisa diakali karena sistemnya tak seketat CAT.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmaja membantah sistem LJK ada celah untuk dicurangi. Dia memastikan, sejak mulai penyusunan soal hingga pengolahan LJK, semua dilakukan secara ketat.
Untuk penyusunan soal tes kompetensi dasar (TKD), penyusunan soal melibatkan konsorsium PTN. Sedang untuk soal tes kompetensi bidang (TKB), disusun oleh tim, sesuai dengan masing-masing bidang.
“Untuk soal TKB bidang pendidikan disusun kemdikbud, kesehatan oleh kemenkes, bidang administrasi umum disusun BKN (Badan Kepegawaian Negara),” terang Setiawan Wangsaatmaja di Jakarta, kemarin.
Untuk pengamanan master soal, melibatkan lembaga sandi negara. Untuk pemantauan, melibatkan BIN, kepolisian, dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Sementara, untuk pengolahan LJK, termasuk CAT, juga dilakukan oleh konsorsium PTN dan melibatkan instansi yang punya kemampuan sistem audit IT.
Sementara, Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan (Kindang) S. Kuspriyomurdono sudah pernah menyampaikan, instansi dimaksud adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
“BPPT misalnya, merupakan instansi yang berwenang memeriksa hasil tes dengan LJK secara nasional,” ujar Kuspriyomurdono beberapa hari lalu.
Setiawan juga menjelaskan, untuk elaksaan seleksi CPNS di tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur. Gubernur pula yang punya tanggung jawab terhadap proses penggandaan soal yang dilakukan pemprov, untuk tes tingkat kabupaten/kota, juga di pemprov.
Bagaimana model pengolahan LJK oleh BPPT sehingga dijamin tak ada praktek kecurangan? Kepala BPPT, Marzan A Iskandar menjamin tak mungkin ada potensi curang. Tes CPNS 2012, LJK juga diolah oleh BPPT. Marzan bertindak selaku pengarah tim audit dan pengawas pengolahan LJK.
Dijelaskan Marzan, BPPT melakukan sterilisasi petugas, sarana dan tempat pengolahan LJK melalui presensi sidik jari dan penyegelan perangkat. “Sehingga hanya petugas dan perangkat yang telah divalidasi saja yang berada di dalam Ruang Pengolahan LJK,” terangnya.
Selain itu, agar pengawasan bisa dilakukan 24 jam, ruangan dimonitor CCTV 16 Chanel, guna memantau pelaksanaan proses penerimaan berkas LJK sampai pengolahan. Ini untuk memastikan datanya aman, valid dan mampu telusur (traceable).
Seperti diketahui, untuk wilayah Sumut, hanya Pemprov Sumut dan 12 pemkab/pemko saja yang mendapat jatah kursi CPNS baru dari jalur umum tahun ini. Yakni Kabupaten Batubara, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Deli Serdang, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga.
Sementara itu, Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta dalam beberapa hari belakangan kebanjiran tamu dari daerah. Yang datang sebagian besar para anggota DPRD yang ingin memperjuangkan nasib tenaga honorer tersisa, yang nantinya tidak bisa ikut diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Ada dua kategori honorer tersisa, yakni pertama adalah tenaga honorer kategori satu (K1) yang sama sekali tidak memenuhi persyaratan dan peluangnya langsung dinyatakan tertutup untuk diangkat sebagai CPNS.
Kategori kedua, adalah honorer kategori dua (K2) yang nantinya gagal mengikuti seleksi CPNS berdasar hasil tes yang bersaing dengan sesama honorer K2. Honorer K2 yang mengikuti tes ini sebagian merupakan limpahan dari honorer K1 yang karena tidak memenuhi syarat untuk langsung diangkat jadi CPNS tapi diberi kesempatan ikut tes bersaing dengan honorer K2 pada 3 November 2013. (sam)
