SURABAYA, SUMUTPOS.CO – Sanksi administratif pemerintah yang membekukan PSSI menimbulkan beberapa konsekuensi. Salah satunya, hasil kongres PSSI, dipastikan tak diakui.
“Keputusan dan/atau tindakan yang dihasilkan oleh PSSI termasuk Keputusan hasil Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sah dan batal demi hukum bagi organisasi, pemerintah di tingkat pusat dan daerah maupun pihak-pihak lain yang terkait,” tulis salah satu poin dalam putusan Menpora, Sabtu (18/4).
Dengan itu, maka kepengurusan PSSI sudah pasti tidak diakui seluruhnya oleh pemerintah. Keputusan ini pun, memastikan jika terpilihnya La Nyalla Mattalitti di kongres dengan 92 suara, tak ada gunanya.
Karena itulah, proses-proses pemilihan yang dilakukan, juga tak berarti. Sampai saat ini, proses pemilihan masih berlanjut pemilihan wakil ketua umum (waketum) dan Executive Committee (Exco) PSSI. (dkk/jpnn)
SURABAYA, SUMUTPOS.CO – Sanksi administratif pemerintah yang membekukan PSSI menimbulkan beberapa konsekuensi. Salah satunya, hasil kongres PSSI, dipastikan tak diakui.
“Keputusan dan/atau tindakan yang dihasilkan oleh PSSI termasuk Keputusan hasil Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sah dan batal demi hukum bagi organisasi, pemerintah di tingkat pusat dan daerah maupun pihak-pihak lain yang terkait,” tulis salah satu poin dalam putusan Menpora, Sabtu (18/4).
Dengan itu, maka kepengurusan PSSI sudah pasti tidak diakui seluruhnya oleh pemerintah. Keputusan ini pun, memastikan jika terpilihnya La Nyalla Mattalitti di kongres dengan 92 suara, tak ada gunanya.
Karena itulah, proses-proses pemilihan yang dilakukan, juga tak berarti. Sampai saat ini, proses pemilihan masih berlanjut pemilihan wakil ketua umum (waketum) dan Executive Committee (Exco) PSSI. (dkk/jpnn)
