MEDAN-Polemik seputar keberadaan Pengcab PSSI Medan dan PSMS Medan masih terus bergulir. Bahkan polemik itu diperkirakan akan semakin memuncak jelang berlangsungnya rapat pengurus PSMS yang berlangsung di Hotel Grand Aston pada 13 April mendatang .
Pasalnya, Ketua Umum PSSI Medan Drs Darwin Syamsul saat ditemui wartawan koran ini, kemarin (11/4) menegaskan bahwa, bagi perkumpulan sepak bola (PS) yang terdaftar sebagai anggota PSSI Medan akan dijatuhkan sanksi bila menghadiri rapat pengurus anggota PSMS.
“PSSI Medan akan mengambil tindakan tegas jika ada perkumpulan sepak bola yang bernaung di bawah bendera PSSI Medan mengikuti rapat pengurus anggota PSMS,” bilang Darwin.
Terkait sanksi yang akan diberikan kepada pengurus atau pun perkumpulan sepak bola yang menghadiri rapat pengurus anggota PSMS, maka PSSI Medan akan mengeluarkan PS tersebut dari PSSI Medan, serta tidak dilibatkan pada kompetisi yang digelar PSSI Medan.
Sekedar diketahui, bahwa sejak terbentuknya pada tahun 2009, pada tahun 2010 Pengcab PSSI Medan menggelar kompetisi yang melibatkan pekumpulan sepak bola (PS) yang bernaung di bawah bendera PSSI Medan. Even itu memperebutkan Piala Emas Ketua PSSI Medan.
“Itu adalah sanksi yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pasal 5,” tegas Darwin.
“Sudah sebelas tahun lamanya PSMS tidak mampu menggelar kompetisi kepada perkumpulan sepak bola. Nah, dahaga akan nuansa kompetisi itu akhirnya terlampiaskan saat PSSI Medan menggelar kompetisi dengan memperebutkan Piala Emas Ketua PSSI Medan,” tambah Darwin.
Selanjutnya Darwin menjelaskan bahwa seharusnya yang mengundang perkumpulan sepak bola adalah PT PSMS. Itu pun setelah PT PSMS terlebih dulu melakukan koordinasi dengan Pengcab PSSI Medan.
“Surat pemanggilan yang dikirim PSMS bernomor 070/B/PSMS/VI/2011 yang ditanda tangani Sekum PSMS Medan Idris SE. Surat ini jelas menyalahi aturan. Apalagi, pada surat itu tertera bahwa perkumpulan sepak bola yang tidak memenuhi undangan dianggap seteju dengan keputusan rapat. Ini jelas salah,” tegas Darwin.
Menurut Darwin, sejatinya keputusan rapat dianggap sah bila dihadiri oleh 2/3 anggota. “Jadi, kebijakan seperti yang tertulis dalam surat undangan yang dibuat PSMS itu terkesan mengada-ada dan memaksakan kehendak,” sesal Darwin. (omi)
