27.8 C
Medan
Friday, May 17, 2024

Klub Menggugat Isu Mark Up Kontrak Meluas

MEDAN-Sejumlah klub di bawah PSMS mulai menggugat keabsahan hasil Musdalub pemilihan Ketua Umum PSMS, yang pada akhirnya memutuskan Rahudman Harahap menjadi Ketua Umum yang baru menggantikan Dzulmi Eldin.
Belakangan, kepemimpinan Rahudman yang juga Wali Kota Medan itu ternyata dibantah yang bersangkutan. Rahudman kabarnya merasa belum dilantik jadi Ketua Umum PSMS, maka itu dia merasa tidak perlu bertanggung jawab kepada klub berjuluk Ayam Kinantan itu.

“Makanya kita ingin audiensi dengan Pak Rahudman, untuk menanyakan langsung apa sebenarnya yang terjadi,” beber Fredy Hutabarat, Ketua PS Medan Putra kemarin.

Ini baru sebatas memulai mencari kejelasan dan nasib PSMS ke depannya. Merasa masih peduli dengan PSMS, Fredy dan rekan-rekan ingin tahu pasti seperti apa kepengurusan PSMS musim depan. Di samping itu, Fredy juga tak menampik kalau ada semacam intrik politis pada pemilihan Ketua Umum menggantikan Dzulmi Eldin yang juga Wakil Wali Kota Medan itu.

“Ya makannya biar pasti, apa yang sebenarnya menjadi motif musdalub kemarin. Kalau sudah tahu langsung dari yang bersangkutan kan kita bisa bertindak. Kalau memang ada kejanggalan, kita sudah tahu siapa dalangnya,” lanjut Fredy.

Kepedulian Fredy dan sejumlah pengurus lainnya tak lain tak bukan karena PSMS semakin tak jelas masa depannya. Apalagi setelah gagal secara dramatis melaju ke semifinal Divisi Utama dan adanya indikasi pemain terima suap.
Di samping itu, isu baru yang mendera PSMS saat ini adalah mark up nilai kontrak sejumlah pemain asing. Meski masing-masing pihak membantah tuduhan adanya kecurangan penggunaan APBD Kota Medan itu, namun nyatanya pihak Kejari Medan siap mengusut kecurangan yang terjadi di PSMS.

Saat ini hasil audit pemakaian anggaran PSMS masih dinanti publik. Di samping itu, pendapatan dari hasil sponsorship dan penjualan tiket juga belum diumumkan ke publik. Wajar jika akhirnya pihak berwajib mulai mengendus adanya indikasi korupsi di tubuh PSMS.
Di samping itu, para pemain hingga saat ini masih menanti kepastian pencairan gaji. Sesuai janji Idris SE, Sekum merangkap Manajer PSMS, seharusnya para pemain sudah menerima gaji sebelum tanggal 15 Juni lalu. Namun hingga kini janji itu belum ditepati. Soal gaji juga masih ada kejanggalan, karena sesuai kontrak, sejumlah pemain harusnya ada yang menerima hingga tiga bulan sisa gaji. Namun manajemen tetap akan membayarkan gaji hanya satu bulan gaji. (ful)

MEDAN-Sejumlah klub di bawah PSMS mulai menggugat keabsahan hasil Musdalub pemilihan Ketua Umum PSMS, yang pada akhirnya memutuskan Rahudman Harahap menjadi Ketua Umum yang baru menggantikan Dzulmi Eldin.
Belakangan, kepemimpinan Rahudman yang juga Wali Kota Medan itu ternyata dibantah yang bersangkutan. Rahudman kabarnya merasa belum dilantik jadi Ketua Umum PSMS, maka itu dia merasa tidak perlu bertanggung jawab kepada klub berjuluk Ayam Kinantan itu.

“Makanya kita ingin audiensi dengan Pak Rahudman, untuk menanyakan langsung apa sebenarnya yang terjadi,” beber Fredy Hutabarat, Ketua PS Medan Putra kemarin.

Ini baru sebatas memulai mencari kejelasan dan nasib PSMS ke depannya. Merasa masih peduli dengan PSMS, Fredy dan rekan-rekan ingin tahu pasti seperti apa kepengurusan PSMS musim depan. Di samping itu, Fredy juga tak menampik kalau ada semacam intrik politis pada pemilihan Ketua Umum menggantikan Dzulmi Eldin yang juga Wakil Wali Kota Medan itu.

“Ya makannya biar pasti, apa yang sebenarnya menjadi motif musdalub kemarin. Kalau sudah tahu langsung dari yang bersangkutan kan kita bisa bertindak. Kalau memang ada kejanggalan, kita sudah tahu siapa dalangnya,” lanjut Fredy.

Kepedulian Fredy dan sejumlah pengurus lainnya tak lain tak bukan karena PSMS semakin tak jelas masa depannya. Apalagi setelah gagal secara dramatis melaju ke semifinal Divisi Utama dan adanya indikasi pemain terima suap.
Di samping itu, isu baru yang mendera PSMS saat ini adalah mark up nilai kontrak sejumlah pemain asing. Meski masing-masing pihak membantah tuduhan adanya kecurangan penggunaan APBD Kota Medan itu, namun nyatanya pihak Kejari Medan siap mengusut kecurangan yang terjadi di PSMS.

Saat ini hasil audit pemakaian anggaran PSMS masih dinanti publik. Di samping itu, pendapatan dari hasil sponsorship dan penjualan tiket juga belum diumumkan ke publik. Wajar jika akhirnya pihak berwajib mulai mengendus adanya indikasi korupsi di tubuh PSMS.
Di samping itu, para pemain hingga saat ini masih menanti kepastian pencairan gaji. Sesuai janji Idris SE, Sekum merangkap Manajer PSMS, seharusnya para pemain sudah menerima gaji sebelum tanggal 15 Juni lalu. Namun hingga kini janji itu belum ditepati. Soal gaji juga masih ada kejanggalan, karena sesuai kontrak, sejumlah pemain harusnya ada yang menerima hingga tiga bulan sisa gaji. Namun manajemen tetap akan membayarkan gaji hanya satu bulan gaji. (ful)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/