MEDAN-Hari ini (31/8) klub-klub anggota PSMS akan berkumpul di Kantor KONI Medan untuk menindaklanjuti pencabutan mandat dua ketua umum Indra Sakti Harahap dan Benny Sihotang. Namun langkah penyatuan PSMS ini, ternyata tak sepenuhnya mendapat reaksi positif. Sejumlah pengurus PSMS PT LI yang juga pengurus klub mengeluarkan nada protes.
Pengurus PSMS LI, Alwi dan Juanda, menjadi unsur pengurus yang tidak menyepakati. Mengacu KLB PSSI 17 Maret 2013 lalu di Jakarta, ia mengklaim hanya ada satu PSMS. “Sudah diputuskan di KLB lalu, PSMS IPL tidak diakui keberadaannya oleh PSSI untuk berkiprah di kancah sepak bola Nasional. Jadi sudah jelas PSMS kini dan ke depan hanya satu. Sejak 17 Maret itu dualisme berakhir,” tuturnya.
Menurut Alwi, dengan keputusan itu, pengurus PSMS PT LPIS otomatis tereliminasi. Karena ia mengkritik langkah Julius Raja dkk yang bersama 36 klub coba melakukan penyatuan. “Sebanyak 28 klub anggota PSMS yang ikut RULB di Hotel Candi 29 Juli lalu yang berhak mencabut mandat ketua umum PSMS LI yang dipilih mereka dengan sadar. Bukan dengan cara beretika dan moral. Tentunya melalui mekanisme yang terpuji,” ungkapnya.
Sekadar catatan, PS Telkom sendiri juga mengalami dualisme kepengurusan. Pasalnya PS Telkom termasuk dalam 36 klub yang menyatakan persetujuan mencabut mandat. “Harusnya setiap anggota klub PSMS punya akta perkumpulan. Jadi siapa pemilik klubnya jelas,” katanya.
Sementara, Kordinator PSMS Satu Julius Raja, mengatakan, upaya penyatuan PSMS lebih kepada untuk memperbaiki PSMS ke depannya. “Kami bukannya tidak mentaati keputusan kongres yang memutuskan PSMS LI yang sah. Namun, apa kita mau kalau PSMS ke depan dipimpin oleh ketua umum yang sudah nyata terbukti gagal?” jelas King, sapaan akrabnya.
Mengenai peran KONI dalam memfasilitasi pertemuan 40 klub, King mengatakan, KONI hanya sebatas mediator, bukan pelaksana. “Klub yang meminta agar KONI menjembatani pertemuan klub-klub anggota PSMS. Ini karena KONI dianggap pihak yang paling netral,” tandasnya. (don)
MEDAN-Hari ini (31/8) klub-klub anggota PSMS akan berkumpul di Kantor KONI Medan untuk menindaklanjuti pencabutan mandat dua ketua umum Indra Sakti Harahap dan Benny Sihotang. Namun langkah penyatuan PSMS ini, ternyata tak sepenuhnya mendapat reaksi positif. Sejumlah pengurus PSMS PT LI yang juga pengurus klub mengeluarkan nada protes.
Pengurus PSMS LI, Alwi dan Juanda, menjadi unsur pengurus yang tidak menyepakati. Mengacu KLB PSSI 17 Maret 2013 lalu di Jakarta, ia mengklaim hanya ada satu PSMS. “Sudah diputuskan di KLB lalu, PSMS IPL tidak diakui keberadaannya oleh PSSI untuk berkiprah di kancah sepak bola Nasional. Jadi sudah jelas PSMS kini dan ke depan hanya satu. Sejak 17 Maret itu dualisme berakhir,” tuturnya.
Menurut Alwi, dengan keputusan itu, pengurus PSMS PT LPIS otomatis tereliminasi. Karena ia mengkritik langkah Julius Raja dkk yang bersama 36 klub coba melakukan penyatuan. “Sebanyak 28 klub anggota PSMS yang ikut RULB di Hotel Candi 29 Juli lalu yang berhak mencabut mandat ketua umum PSMS LI yang dipilih mereka dengan sadar. Bukan dengan cara beretika dan moral. Tentunya melalui mekanisme yang terpuji,” ungkapnya.
Sekadar catatan, PS Telkom sendiri juga mengalami dualisme kepengurusan. Pasalnya PS Telkom termasuk dalam 36 klub yang menyatakan persetujuan mencabut mandat. “Harusnya setiap anggota klub PSMS punya akta perkumpulan. Jadi siapa pemilik klubnya jelas,” katanya.
Sementara, Kordinator PSMS Satu Julius Raja, mengatakan, upaya penyatuan PSMS lebih kepada untuk memperbaiki PSMS ke depannya. “Kami bukannya tidak mentaati keputusan kongres yang memutuskan PSMS LI yang sah. Namun, apa kita mau kalau PSMS ke depan dipimpin oleh ketua umum yang sudah nyata terbukti gagal?” jelas King, sapaan akrabnya.
Mengenai peran KONI dalam memfasilitasi pertemuan 40 klub, King mengatakan, KONI hanya sebatas mediator, bukan pelaksana. “Klub yang meminta agar KONI menjembatani pertemuan klub-klub anggota PSMS. Ini karena KONI dianggap pihak yang paling netral,” tandasnya. (don)
