JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kongres tahunan PSSI 2015 rupanya juga menjadi perhatian Komisi Informasi Pusat (KIP). Pernyataan Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin, yang menyebut PSSI sudah transparan menuai kritik dari KIP.
Tenaga Ahli KIP, Agus Wijiyanto Nugroho, menegaskan transparansi hanya kepada anggota bukanlah sebenar-benarnya transparansi. Sebab, setelah KIP memutuskan PSSI sebagai badan publik, harusnya mereka lekas melaksanakan putusan tersebut.
“Transparansi yang diutarakan Djohar Arifin bisa dimulai dengan melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh KIP. Sampai sekarang mereka tidak melaksanakan itu,” katanya, siang hari ini.
KIP memang telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa PSSI merupakan badan publik non pemerintah. Tapi, putusan yang memerintahkan PSSI memberikan informasi yang diminta komunitas suporter, ternyata belum juga dijalankan.
Menurut Agus, Djohar yang memberikan pernyataan bahwa PSSI memiliki auditor sendiri, harusnya lebih berani. Hasil itu, lanjut Agus, harus diungkapkan dan dijelaskan ke publik.
“Transparansi PSSI jangan hanya setengah-setengah. jangan hanya kepada anggota saja, Masyarakat juga perlu tahu, karena informasi (transparansi keungan) ini berkaitan dengan kepentingan rakyat Indonesia,” cetus Agus. (upi/mas)
PSSI. Foto: Dokumen JPNN.com
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kongres tahunan PSSI 2015 rupanya juga menjadi perhatian Komisi Informasi Pusat (KIP). Pernyataan Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin, yang menyebut PSSI sudah transparan menuai kritik dari KIP.
Tenaga Ahli KIP, Agus Wijiyanto Nugroho, menegaskan transparansi hanya kepada anggota bukanlah sebenar-benarnya transparansi. Sebab, setelah KIP memutuskan PSSI sebagai badan publik, harusnya mereka lekas melaksanakan putusan tersebut.
“Transparansi yang diutarakan Djohar Arifin bisa dimulai dengan melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh KIP. Sampai sekarang mereka tidak melaksanakan itu,” katanya, siang hari ini.
KIP memang telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa PSSI merupakan badan publik non pemerintah. Tapi, putusan yang memerintahkan PSSI memberikan informasi yang diminta komunitas suporter, ternyata belum juga dijalankan.
Menurut Agus, Djohar yang memberikan pernyataan bahwa PSSI memiliki auditor sendiri, harusnya lebih berani. Hasil itu, lanjut Agus, harus diungkapkan dan dijelaskan ke publik.
“Transparansi PSSI jangan hanya setengah-setengah. jangan hanya kepada anggota saja, Masyarakat juga perlu tahu, karena informasi (transparansi keungan) ini berkaitan dengan kepentingan rakyat Indonesia,” cetus Agus. (upi/mas)
