SUMUTPOS.CO- Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI tinggal menghitung hari. Rencananya, pertemuan tingkat tinggi anggota PSSI untuk memilih Ketua Umum PSSI yang baru tersebut akan digelar di Surabaya pada 18 April mendatang. Meski begitu, Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin khawatir kongres tersebut akan tersandera masalah ijin keamanan dari pihak kepolisian.
Kekhawatiran Djohar tersebut terkait dengan ijin keamanan yang tidak akan diberikan oleh pihak kepolisian. ” Kami sejak awal memang masih optimistis rencana kongres tetap berjalan sesuai dengan jadwal. Tapi, ada wacana bahwa kami akan kesulitan masalah perijinan dari pihak kepolisian, itu yang kami khawatirkan,” kata Djohar di kantor PSSI, kemarin (7/4).
Sebelumnya, memang tersiar wacana bahwa pemerint ah lewat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi berencana menunda kongres tersebut. Dengan alasan, masa jabatan Djohar Arifin belum genap empat tahun. Selain itu, menpora juga berharap tidak ada pergantian ketua umum di semua cabang olahraga sebelum SEA Games Singapura 2015, Juni mendatang berakhir.
Tapi, Djohar berharapan bahwa intervensi pemerintah atas jalannya kongres tersebut tidak terlalu jauh. Dengan pertimbangan, agenda KLB tersebut adalah murni agenda FIFA (Federasi Sepak Bola Internasional). “Jadi, kalau ada kaitannya dengan pemerintah, itu mungkin masalah izin seamata,” lanjut pria berambut putih itu.
Seperti yang diketahui, ada Sembilan kandidat yang akan bertarung untuk meraih kursi nomor satu di PSSI tersebut. Mayoritas dari para kandidat tersebut adalah muka lama seperti incumbent Djoahr Arifin Husin, La Nyalla Mattalitti (Wakil Ketua Umum), dan Joko Driyono (Sekjen PSSI). Sementara kandidat lainnya adalah, Achsanul Qosasi, Bernard Limbong, H. Subardi, Muhammad Zein, Sarman, dan Syarif Bastaman.
Tapi, jumlah kandidat tersebut terancam berkurang satu karena Benhard Limbong berencana menarik diri dari bursa calon ketua umum PSSI di KLB Surabaya nanti. Limbong menilai kultur sepak bola Indonesia sudah tidak sehat lagi. Itu berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di ISL. “Kalau keputusan pemerintah saja di lawan, lalu sepak bola kita mau dibawa kemana,” tegasnya. (dik/jpnn/don)
