Saat ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tengah menelusuri pencairan proposal bodong sebagai modus dugaan penyimpangan di Biro Bina Sosial (Binsos) Pemprovsu.
Kabarnya, proposal yang tidak cair tetap disimpan dan tidak dikembalikan saat pemohon memintanya kembali. Terkait dengan itu, Sumut Pos langsung mencari tahu.
Beruntung, saat berada di sana, secara tak sengaja Sumut Pos bertemu dengan Angga. Dia mengaku Mahasiswa Politeknik USU. Dan, dia sedang mengurus proposal.
Pria berbadan kurus ini dengan nyamannya menuturkan kalau dirinya pernah mengurus proposal acara reuni mahasiswa Politeknik USU di sekitar pertengahan 2010 lalu. Anggaran yang tertera di proposal itu diperkirakan sebesar Rp100 juta. Namun, akhirnya dirinya harus gigit jari karena proposal itu tidak cair. “Akhirnya kami menggunakan uang dari alumni untuk menggelar acara reunian itu,” katanya.
Kembali diceritakannya, saat dirinya hendak meminta kembali proposal itu ke Biro Binsos, anehnya pihak Biro Binsos tidak mau memberikan proposal itu dengan alasan sebagai bukti adanya proposal-proposal yang masuk ke biro tersebut. “Sudah saya minta, tapi nggak dikasih. Waktu itu, saya dengar di salah satu ruangan, ada yang berbicara mengenai bagi-bagi. Yang kudengar waktu itu, ada yang ngomong gini, ‘Aku dapat segini, kau dapat berapa. Kalau kayak gitu, udah tahulah kita’,” katanya sambil menirukan.
Pengakuan lainnya juga diutarakan oleh salah seorang anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS Muhammad Nasir. Pria yang duduk sebagai anggota Komisi D DPRD Sumut ini mengatakan, dirinya pernah melakukan investigasi dengan dua orang temannya di sebuah Sekolah Dasar (SD) di daerah Percut Sei Tuan. M Nasir mendapat jawaban yang sangat memiriskan hati dari Kepala Sekolah SD tersebut, dimana bantuan yang awalnya sebesar Rp200 juta ternyata disunat menjadi hanya Rp70 juta. Lanjut M Nasir, awalnya memang uang yang ditransfer ke rekening pihak sekolah adalah sebesar Rp200 juta, namun saat pencairan di Bank Sumut ternyata sudah ada orang yang menunggu di bank itu.
Saat sudah dicairkan, orang yang telah menunggu itu langsung memotong uang yang ditransfer tersebut sebesar Rp130 juta. Jadi, yang diterima sekolah itu hanya sebesar Rp70 juta saja. “Mafia proposal di Pemprovsu ini sangat rapi. Tapi, saya mendapat pengakuan yang sangat memilukan dari pihak penerima bantuan. Dimana, potongan lebih dari 50 persen. Ini harus diungkap. Intinya, praktik-praktik seperti ini harus terkuak,” tegasnya.
Seorang anggota DPRD Sumut lainnya, Richard Eddi M Lingga juga mengaku pernah dipersulit di Biro Binsos. Ketika itu, sejumlah bantuan pembangunan masjid dan geraja dari Karo diusulkan untuk dibangun. Tapi, pada perjalanannya setelah proposal dimasukkan, anggaran tidak kunjung dicairkan hingga akhir anggaran.
Prihal inilah yang membuatnya bertanya tentang nasib proposal di Biro Binsos itu. “Ini kan aneh sekali instansi seperti ini, apa karena potongannya yang tak dituruti, makanya tak dibayarkan,” katanya beberapa waktu lalu. (ari/ril)
