Penganggaran PTN Andalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menyiapkan pola penganggaran baru untuk perguruan tinggi negeri (PTN). Mulai tahun depan, kampus diinstruksikan untuk menggenjot sumber keuangan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jika pemasukan dari PNBP mengucur deras, biaya kuliah bisa ditekan.
Proyeksi kebijakan anggaran baru tersebut, disampaikan Mendiknas Mohammad Nuh usai meresmikan sekolah Tzu Chi, di Jakarta kemarin (10/7). Nuh memaparkan, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk PTN ke depan hanya digunakan untuk belanja wajib. “Belanja yang sifatnya wajib itu diantaranya gaji dosen dan karyawan,” ujar mantan Menkominfo itu.
Sementara untuk kebutuhan alokasi pengembangan pendidikan, kampus diharapkan untuk menggenjot pemasukan dari PNBP. Duit dari PNBP ini, bisa digunakan untuk pengembangan mutu pendidikan. “Biaya untuk pengembangan pendidikan relatif sedikit,” tuturnya. Sehingga, tambah Nuh, jika perguruan tinggi ingin investasi pengembangan pendidikan bisa dengan menaikkan PNBP-nya.
Nuh menjelaskan, tahun ini anggaran APBN untuk PTN sebesar Rp28 triliun. Dana dari PNBP yang masuk dalam APBN tersebut, mencapai Rp11 triliun. Selanjutnya, anggaran yang terkumpul itu diantaranya digunakan untuk belanja honor dosen dan karyawan hingga Rp17 triliun. Nuh berharap, persentase pemasukan PNBP tahun depan bisa terus meningkat.
Pemasukan kampus dari PNBP bisa diupayakan melalui kerja sama dengan masyarakat. Nuh mencontohkan, ada PTN yang bekerja sama dengan pihak swasta untuk mendirikan SPBU. “Pihak kampus menyiapkan tanahnya, sedangkan swasta yang mendirikan SPBU-nya. Selanjutnya ada pembagian hasil usaha,” terang Nuh. Upaya serupa, juga bisa dilakukan dengan penelitian-penilitian bersama pemerintah atau perusahaan daerah.
Untuk menyemangati pihak PTN mengembangkan PNBP, Nuh menjanjikan bonus tertentu kepada PTN. Nuh menuturkan, duit dari PNBP ini bisa menjadi solusi bagi kampus yang kerap menggantungkan pemasukan dari APBN dan uang kuliah. Jika PBNP sudah cukup besar, biaya kuliah bisa ditekan.
Sebaliknya, Nuh juga mengancam kepada PTN yang terus membiasakan mengeruk sebagian besar pendapatan dari uang kuliah. “Kami bisa mengurangi insentif kepada kampus yang bersangkutan,” jelas Nuh. (wan/jpnn)
