KENDATI masih banyaknya tuntutan penangan TKI yang bermasalah harus diselesaikan, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat meraih penghargaan Soegeng Sarjadi Award on Good Governance.
Penghargaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dari Soegeng Sarjadi itu diberikan sehubungan dengan peringatan dua tahun Sekolah Kepemerintahan Soegeng Sarjadi (Soegeng Sarjadi School of Government) dan Peringatan Hari Konstitusi UUD 1945 ke-66 pada 18 Agustus 2011. BNP2TKI menyabet kategori respons publik dan akuntabilitas (public responsiveness and accountability) 2011. “Ini sebagai bentuk apresiasi kepada para pemimpin publik,” kata Direktur Eksekutif SSSG Fadjroel Rachman, di Hotel Four Seasons Jakarta, Kamis malam (18/8).
Menurut Fadjroel, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penilaian atas laporan keuangan BNP2TKI dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) tiga kali berurut-turut sejak 2008. Pada 2009, BNP2TKI mendapat penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki integritas tertinggi dalam pelayanan publik.
Pada 2010, BNP2TKI mendapat penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas keberhasilan memberikan pelayanan prima, khususnya pada sistem pelayanan terpadu satu pintu di NTB dan pelayanan kepulangan TKI di Gedung Pendataan Kepulangan TKI, Selapajang, Tangerang, Banten.
“Dan pada 2011, BNP2TKI mendirikan pelayanan pengaduan (call center) TKI 24 jam nonstop gratis. Pada 2011, BNP2TKI juga mendirikan sistem online yang terintegrasi baik dari Perwakilan RI hingga ke dinas-dinas kabupaten/kota untuk meniadakan pemalsuan dokumen TKI. Pada 2011 juga BNP2TKI sebagai lembaga pemerintah yang baru berusia lima tahun telah memiliki website yang terbanyak dikunjungi masyarakat setelah website Kementerian Keuangan berdasarkan hasil penghitungan lembaga Alexa,” papar Fadjroel.
Dalam penghargaan ini, BNP2TKI merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mendapat penghargaan berupa Sugeng Sarjadi Award on Good Governance for Public Responsiveness and Accountability.
Lembaga dan tokoh lain yang mendapat penghargaan adalah Mahkamah Konstitusi, KPK, PT Pertamina, Maarif Institue, Surya Paloh, Munir (almarhum) dan Sieas Mira Lesmana. (net/jpnn)
