30 C
Medan
Monday, April 13, 2026
Home Blog Page 1057

Masifkan Dukungan kepada Ganjar Pranowo, Usbat Ganjar Gelar Gotong royong di Medan

Usbat Ganjar Sumut bersama warga saat kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekaligus mengenalkan sosok Ganjar Pranowo dan visi misinya kepada warga di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Minggu (10/10)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Geliat dukungan untuk Capres 2024 Ganjar Pranowo semakin menguat dari sukarelawan Ustad Sahabat (Usbat) Ganjar.

Kali ini, mereka memasifkan dukungan untuk Ganjar Pranowo di Kota Medan.

Sembari mengadakan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan, sukarelawan Usbat Ganjar mengenalkan sosok Ganjar Pranowo dan visi misinya kepada warga di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara (Sumut)

Ahmad Dairobi Butar Butar selaku Koordinator Daerah (Korda) Usbat Ganjar Kota Medan menyampaikan, sosok Ganjar Pranowo dikenal luas di kalangan masyarakat Kota Medan.

“Sosok Pak Ganjar itu sampai hari ini insya Allah mudah-mudahan di kalangan masyarakat Kota Medan cukup antusias,” ujar Ahmad di lokasi gotong royong, Selasa (10/10).

Tak hanya mengenal luas sosok Ganjar Pranowo, menurut Ahmad masyarakat juga menginginkan pria berambut putih itu memimpin Indonesia di tahun 2024-2029.

“Mereka mengharapkan agar Pak Ganjar bisa memimpin negara kita Indonesia,” ucap Ahmad.

Hal senada disampaikan Gunawan, warga Kelurahan Bantan, Kota Medan yang mengikuti kegiatan gotong royong bersama Usbat Ganjar.

Dia menilai Ganjar Pranowo adalah figur yang bijak dan arif dalam kepemimpinannya.

Kesederhanaan dan jiwa pemimpin yang merakyat dari Ganjar Pranowo juga menjadi alasannya terkait dukungannya untuk Ganjar.

Menurut Gunawan, sukarelawan Usbat Ganjar juga mencerminkan sosok Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 dengan melakukan aksi nyata terjun langsung ke lapangan untuk menemui warga.

“Menurut saya Pak Ganjar orangnya sangat bijaksana dan arif. Beliau cocok dan tepat (jadi Presiden RI 2024-2029). Harapan kami supaya negara ini lebih makmur,” ungkap Gunawan. (rel/tri)

Tiga KBRI Siapkan Rencana Evakuasi WNI

PERANG: Suasana perang di Jalur Gaza, Palestina.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menyusul memanasnya konflik Palestina dengan Israel, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengeluarkan travel advisory bagi warga negara Indonesia (WNI). Anjurannya, segera tinggalkan dua wilayah tersebut.

“Menimbang situasi keamanan terakhir dan demi keselamatan para WNI, pemerintah Indonesia mengimbau agar WNI yang berada di wilayah Palestina maupun Israel segera meninggalkan wilayah tersebut,” ujar Juru Bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal kemarin (10/10). Lalu, yang sudah merencanakan perjalanan ke dua wilayah tersebut diimbau untuk membatalkannya.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah berupaya mengevakuasi WNI di sana. Rencana kontingensi evakuasi WNI dengan beberapa skenario situasi telah dibuat.

Pemerintah, melalui KBRI Amman, KBRI Beirut, dan KBRI Kairo, sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait upaya evakuasi itu, khususnya sepuluh WNI yang berada di Jalur Gaza, Palestina. “Indonesia sudah melakukan komunikasi dengan Palang Merah Internasional (ICRC) untuk mengupayakan evakuasi WNI yang berada si Jalur Gaza,” ungkapnya.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi telah melakukan komunikasi dengan Menlu Filipina Enrique Manalo kemarin. Dalam komunikasi tersebut, Retno meminta bantuan Filipina untuk evakuasi WNI dari wilayah konflik jika diperlukan. “Permintaan Menlu Retno langsung ditanggapi Menlu Enrique dengan menginstruksikan tim Filipina di lapangan,” kata Iqbal. Sebagai informasi, Filipina memiliki kedutaan besar di Tel Aviv.

Berdasar pemutakhiran data, saat ini terdapat 45 WNI di Palestina. Perinciannya, 10 orang di Gaza dan 35 berada di Tepi Barat. Selain 45 WNI tersebut, terdapat 230 WNI yang diketahui tengah melakukan wisata religi di berbagai titik di Israel. Dipastikan, hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban. “Pada awal tercatat 13 WNI di Gaza. Tiga di antaranya telah keluar wilayah Gaza ke Mesir dan Indonesia. Jadi, saat ini ada sepuluh di Gaza,” jelas Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha.

Dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo mendorong agar akar permasalahan yang menimbulkan konflik Palestina dengan Israel segera diselesaikan sesuai ketentuan yang telah disepakati. “Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB,” tuturnya.

Sementara itu, Head of Presidium MER-C Abdul Murad mengatakan, layanan RS Indonesia di Gaza masih berlangsung normal. Hanya, tingkat kunjungannya makin tinggi akibat serangan Israel. Dia menyampaikan, kebutuhan obat-obatan cukup mendesak, khususnya obat bius.

MER-C akan mengirimkan tim yang terdiri atas lima personel ke Gaza. Dua orang personel tenaga medis dan lainnya adalah tenaga teknis. Selain itu, tim membawa logistik untuk RS Indonesia di Palestina senilai Rp 10 miliar.

Murad sudah berkoordinasi dengan Kemenlu supaya WNI yang menjadi relawan di RS Indonesia di Gaza tidak dievakuasi. Sebab, tenaganya sangat dibutuhkan. Saat ini ada tiga WNI yang menjadi relawan di RS Indonesia di Gaza. (mia/lyn/wan/c9/fal/jpg/ila)

Kemenlu Meminta WNI Tinggalkan Palestina dan Israel

PERANG: Suasana perang di Jalur Gaza, Palestina.

SUMUTPOS.CO – Merespon kondisi perang antara Palestina dan Israel yang kian panas, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) langsung mengeluarkan travel advisory bagi WNI di dua wilayah tersebut. Kemenlu meminta agar segera meninggalkan wilayah tersebut.

“Menimbang situasi keamanan terakhir dan demi keselamatan para WNI, Pemerintah Indonesia menghimbau agar WNI yang berada di wilayah Palestina maupun Israel segera meninggalkan wilayah tersebut,”ujar Juru Bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal, kemarin (10/10). Lalu, bagi yang sudah merencanakan perjalanan ke kedua wilayah tersebut diimbau untuk membatalkan rencananya hingga pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah.

Di bagian lain, Pemerintah Indonesia juga tengah berupaya mengevakuasi WNI yang berada di sana. Rencana kontigensi evakuasi WNI dengan beberapa skenario situasi pun telah dibuat. Pemerintah, melalui KBRI Amman, KBRI Beirut dan KBRI Kairo sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait upaya evakuasi ini, khususnya 10 orang WNI yang berada di Jalur Gaza, Palestina.

“Indonesia sudah melakukan komunikasi dengan Palang Merah Internasional (ICRC) untuk mengupayakan evakuasi WNI yang berada si Jalur Gaza,” ungkapnya.

KBRI Amman, KBRI Beirut dan KBRI Kairo disiagakan penuh untuk memantau perkembangan situasi di wilayah konflik dan memastikan perlindungan bagi WNI yang terdampak.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pun disebutnya telah melakukan komunikasi dengan Menlu Filipina Enrique Manalo, kemarin (10/10). Dalam komunikasi tersebut, Retno meminta  bantuan Filipina untuk evakuasi WNI dari wilayah konflik jika diperlukan. “Permintaan Menlu Retno langsung ditanggapi Menlu Enrique dengan menginstruksikan Tim Filipina di lapangan,” katanya.

Sebagai informasi, Filipina memiliki Kedutaan Besar di Tel Aviv. Upaya saling membantu evakuasi warga ini juga kerap dilakukan antara Indonesia dan Filipina. Sebelumnya, Indonesia membantu evakuasi warga Filipina dari Yaman (2015), Kabul (2021), dan Sudan (2023).

“Pemerintah Indonesia melakukan semua upaya yang dapat dilakukan dan melalui berbagai jalur guna memberikan perlindungan kepada WNI,” tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, Pemerintah Indonesia juga tengah berupaya mendorong upaya menghentikan eskalasi kekerasan dan menghindari jatuhnya lebih banyak korban sipil.

Terkait hal ini, Menlu Retno terus berkomunikasi dengan sejumlah negara dan organisasi internasional. Pada 9 Oktober lalu, Retno telah membahas hal ini dengan Menlu Brazil yang saat ini menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB.

“Selain dengan Brazil selaku Presiden DK PBB, Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dgn Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengenai perlunya upaya menghentikan kekerasan dan menyepakati koridor kemanusiaan,” jelasnya.

Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi erat dengan KBRI Amman, KBRI Cairo, dan KBRI Beirut untuk memonitor situasi di Palestina. Termasuk, menyiapkan rencana kontingensi. “Evakuasi menjadi salah satu bagian dari rencana kontingensi tersebut,” ujar Judha.

Berdasarkan pemutakhiran data terakhir, saat ini terdapat 45 WNI di Palestina. Dimana, 10 WNI berada di Gaza dan 35 WNI berada di Tepi Barat. Selain 45 WNI tersebut, terdapat 230 WNI yang diketahui tengah melakukan wisata religi di berbagai titik di Israel.

Dipastikan, hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban. ”Pada awal tercatat 13 WNI di Gaza. Tiga diantaranya telah keluar wilayah Gaza ke Mesir dan Indonesia. Jadi saat ini ada 10 di Gaza,” jelasnya.

Judha meminta para WNI di Palestina dan Israel untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus menjalin komunikasi dengan Perwakilan RI di sana. Ketika terjadi kondisi darurat, WNI didorong segera hubungi hotline KBRI Amman, KBRI Cairo, dan KBRI Beirut.

Presiden Joko Widodo akhirnya menyatakan sikap terkait konflik di Palestina dan Israel. Sikap ini mewakili Indonesia.  Dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Jokowi mendesak agar perang dan tindak kekerasan yang terjadi di daerah konflik segera dihentikan. “Untuk menghindari makin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar,” ucapnya.

Kepala Negara juga mendorong agar akar permasalahan yang menimbulkan konflik Palestina dan Israel segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

“Akar konflik tersebut yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan upaya pemerintah dalam memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Palestina. Menurutnya, instruksi terkait perlindungan para WNI di daerah konflik telah disampaikan kepada jajaran kementerian terkait. “Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik,” ucap Jokowi.

MER-C Kirim Tim Medis

Di tempat lain dukungan dari sejumlah lembaga kemanusiaan untuk Palestina terus bermunculan. Diantaranya disampaikan oleh Medical Emergency Rescue Committee (MER-C). Head of Presidium MER-C Abdul Murad mengatakan layanan RS Indonesia di Gaza masih berlangsung normal. Hanya saja tingkat kunjungannya semakin tinggi akibat serangan Israel. ’’Dalam kondisi biasa saja sudah ramai kunjungannya,’’ katanya.

Meskipun berjalan dengan normal, dia menyampaikan kebutuhan obat-obatan cukup mendesak. Khususnya obat bius. Untuk saat ini alat-alat kesehatan dan obat-obatan disimpan di basement. Diperkirakan dengan stok yang tersedia saat ini, layanan RS Indonesia di Gaza mampu beroperasi sampai lima bulan ke depan.

Murad mengatakan akan mengirimkan tima yang terdiri dari lima personel ke Gaza. Dua orang personel tenaga medis dan lainnya adalah tenaga teknis. Selain itu juga membawa logistik untuk RS Indonesia di Palestina senilai Rp10 miliar. (mia/lyn/wan/jpg/ila)

IndiHomeTV Perkuat Kolaborasi Strategis Bersama Pelaku Industri Kreatif Tanah Air

IndiHome TV berkolaborasi bersama Taulany TV, Rans Entertainment, Pekan Gembira Ria, dan Indonesia Comic Con x DGCON 2023 menghadirkan ragam konten serta event berkualitas berupa tayangan orisinal yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Hadirkan Ragam Program Tayangan dan Event Berkualitas, Perkaya Industri Hiburan dan Konten Kreatif Nasional

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Melanjutkan kesuksesan integrasi layanan IndiHome serta implementasi inisiatif Fixed Mobile Convergence (FMC) melalui peluncurkan brand produk Telkomsel One beberapa waktu lalu, kini IndiHome melalui fitur kanal IndiHomeTV dengan layanan Internet Protocol Television (IPTV), menghadirkan pengalaman layanan yang melampaui ekspektasi pelanggan dengan berkolaborasi bersama para pelaku industri kreatif tanah air dalam menghadirkan ragam program konten tayangan orisinal dan event berkualitas.

Melalui Inisiatif tersebut, Telkomsel semakin mempertegas posisinya sebagai leading convergence services di Indonesia yang konsisten menjadi home of entertainment melalui ragam konten hiburan digital kelas dunia dengan berbagai genre yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Direktur Marketing Telkomsel Derrick Heng mengungkapkan, “Dengan layanan IPTV IndiHome yang kini sudah menjadi bagian dari layanan ekosistem hiburan gaya hidup digital Telkomsel, kami konsisten untuk terus meningkatkan kualitas dan kapabilitas layanan IndiHomeTV yang sejalan dengan komitmen Telkomsel sebagai digital lifestyle enabler untuk lebih banyak membuka peluang menghadirkan ragam konten digital unggulan karya anak bangsa yang berkualitas. Berkolaborasi dengan rumah produksi dan penyelenggaraan event ternama di Indonesia, Telkomsel menghadirkan konten orisinal yang semakin variatif, dengan mengedepankan tayangan dan acara berkualitas yang dapat dinikmati seluruh masyarakat dari semua umur.”

Founder & Chairman RANS EntertainmentRaffi Ahmad menambahkan, “RANS Entertainment terus mendukung kemajuan industri hiburan dan kreatif di Indonesia dengan beragam konten digital sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Kami mengapresiasi inisiatif Telkomsel melalui IndiHomeTV Original yang mendukung anak bangsa untuk dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi. Melalui kolaborasi ini, kami menghadirkan dua program terbaru, yaitu Studio Dangdut: Trio Darling dan Petualangan Cipung & Monstars sebagai wujud komitmen RANS Entertainment untuk terus memberikan konten yang menghibur dan dapat dinikmati masyarakat Indonesia.”

Komisaris Taulany TVAndre Taulany menjelaskan, Taulany TV konsisten menghadirkan konten hiburan digital yang tidak hanya menghibur, tetapi juga dapat menginspirasi berbagai lapisan masyarakat. Kami juga percaya bahwa kolaborasi ini merupakan langkah awal dalam menghadirkan konten hiburan digital yang dapat merangkul audiens lebih luas lagi. Saksikan keseruan APOSE Pindah Kantor, sitcom yang bercerita tentang kehidupan seorang podcaster, hanya di IndiHomeTV Original.”

Derrick lebih lanjut menambahkan, kolaborasi IndiHomeTV Original bersama RANS Entertainment, Taulany TV, Pekan Gembira, Ria dan Indonesia Comic Con x DGCON 2023 diharapkan dapat mendukung pertumbuhan serta mengakselerasi industri hiburan dan kreatif Tanah Air karya anak bangsa yang bervariasi dari sisi genre, sehingga pelanggan mendapatkan tontonan yang menghibur, informatif, dan edukatif. Program terbaru yang disiapkan IndiHomeTV Original dan segera tayang adalah komedi situasi (sitcomAPOSE Pindah Kantor, hiburan musik dangdut dan bincang-bincang Studio Dangdut: Trio Darling, serta animasi anak yang menghibur dan sarat edukasi, yakni Petualangan Cipung & Monstar. Selain itu dalam waktu dekat juga akan ada gelaran empat acara terbaru, yakni konser dangdut terbesar tahun ini melalui Pekan Gembira Ria Bareng Studio Dangdut, lomba pushbike anak Racing Stars, tinju selebritis PGR Fight Show, serta pekan pop culture dan gaming  terbesar di Indonesia, Indonesia Comic Con x DGCON 2023.

Selain menghadirkan ragam konten dan kolaborasi strategis, Telkomsel melalui IndiHomeTV juga melakukan penyegaran dengan melakukan perubahan pada nama Channel Usee Prime menjadi Channel All Play Entertainment, dan Channel IndiKids berubah menjadi Channel FunPlanet. Penyesuaian tersebut dihadirkan untuk membuka lebih banyak peluang bagi setiap lapisan masyarakat dalam menikmati kemudahan dan kenyamanan ragam tayangan berkualitas serta konten hiburan berkelas dunia.

IndiHomeTV merupakan layanan televisi interaktif yang menghadirkan 100+ channel dan konten hiburan digital menarik seperti film, video, dan live streaming event. IndiHomeTV dilengkapi berbagai fitur unggulan yang meningkatkan pengalaman menonton pelanggan seperti pause & rewind, TV StorageTVOD (TV on Demand)VOD (Video On-Demand), karaoke, dan akses untuk menonton serta mengunduh konten premium IndiHomeTV. Informasi lengkap tentang IndiHomeTV Original dapat diakses melalui tautan telkomsel.com/indihome/tv, dan aplikasinya dapat diunduh di Play Store dan App Store.

Sukses berintegrasi menjadi bagian ekosistem bisnis Telkomsel, kini IndiHome memastikan keberlanjutan dalam menghadirkan pengalaman konektivitas dan gaya hidup digital bagi para pelanggan di segmen rumah tangga (household) atau keluarga dengan dukungan internet rumah berteknologi broadband jaringan fiber terdepan. Salah satunya melalui ragam varian Paket JITU yang menawarkan akses kecepatan internet hingga 100 Mbps, mulai dari Rp 280 ribu/bulan, dengan bonus langganan platform streaming, seperti IndiHome TV, Disney+ Hotstar, dan MAXstream. Informasi lebih lanjut mengenai produk dan jangkauan layanan paket JITU IndiHome dapat diakses melalui myih.ch/nasional-JITU.

Bagi pelangan yang ingin menikmati layanan Fixed Mobile Convergence (FMC) yang menghadirkan pengalaman konektivitas internet pasti, baik di dalam maupun di luar rumah, Telkomsel juga menyediakan berbagai pilihan paket layanan konvergensi unggulan yang customer centric sesuai kebutuhan pelanggan melalui Telkomsel One, dengan harga mulai dari Rp 120 ribu untuk satu bulan berlangganan, pelanggan dapat menikmati solusi internet pasti terkoneksi, dan hiburan digital. Informasi lebih lanjut mengenai beragam keunggulan paket layanan konvergensi Telkomsel One dapat diakses melalui telkomsel.com/one.(rel)

Kedaulatan Pangan Perlu Komitmen Bersama, Meryl: Hentikan Alih Fungsi Lahan Subur

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam mewujudkan kedaulatan pangan secara berkelanjutan, dibutuhkan komitmen bersama. Salah satu komitmen yang harus dilakukan, adalah menghentikan pengalihfungsian lahan subur untuk hal lain.

“Saya melihat potensi lahan di Indonesia semua memiliki potensi. Terutama di Sumatera Utara, provinsi kita ini, sesungguhnya merupakan pionir kedaulatan pangan wilayah Sumatera. Maka dari itu, peran kepala daerah di Sumatera Utara adalah bisa menghentikan pengalihfungsian lahan di Sumatera Utara untuk yang lain,” kata Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Meryl Rouli Saragih dalam siaran persnya yang diterima Sumut Pos, Rabu (11/10).

Menurut Meryl, praktik pengalihfungsian lahan akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan pertanian di masa depan. Kementerian Pertanian juga telah mengajak berbagai pemangku kepentingan termasuk jajaran aparat penegak hukum dan para akademisi untuk memperketat pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan.

Sebagai komitmen PDI Perjuangan, kata Meryl, dalam rapat kerja nasional (Rakernas) IV baru-baru ini, PDI Perjuangan mengusung tema ‘Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia’ dengan sub tema ‘Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia bagi Dunia. Di mana, salah satu hasil rekomendasi Rakernas IV PDI Perjuangan mendukung dan memfasilitasi pengembangan benih, teknologi dan inovasi yang dilakukan petani dan melindungi petani dari upaya kriminalisasi melalui reformasi peraturan perundangan.

“Di Sumatera Utara itu banyak potensi lumbung pangan (food estate) untuk kedaulatan pangan. Jangan sampai kita mengalihfungsikan lahan subur untuk kepentingan lain dari segelintir orang,” ujar politisi muda PDI Perjuangan ini.

Meryl menambahkan, beberapa daerah di Sumatera Utara telah memiliki potensi lahan sebagai kawasan lumbung pangan. Seperti, kawasan lumbung pangan di Desa Ria-ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, pernah ditinjau Presiden Joko Widodo. Pengembangan lumbung pangan di kawasan tersebut dengan luas keseluruhan mencapai 30 ribu hektare guna meningkatkan ketahanan pangan nasional khusunya ketahanan pangan local.

Dalam proyek pengembangan lumbung pangan di Sumatera Utara, Presiden ingin proyek pengembangan Food Estate proses bisnis terintegrasi, pengolahan lahan lokasi pengembangan 215 hektare tersebut melibatkan tujuh kelompok tani yang menaungi 169 petani di Desa Ria-ria. “Kemudian ada beberapa daerah yang potensi lahannya untuk mendukung kedaulatan pangan seperti di Deliserdang, Karo, Dairi dan lainnya. Lahan-lahan di daerah ini yang harus kita jaga bersama dan manfaatkan semua potensi yang ada,” sebutnya.

Kedaulatan pangan ini, lanjut Meryl, selain sebagai pemenuhan hak manusia serta diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. “Dari sini kita bisa memberdayakan anak-anak muda atau petani milenial untuk kedaulatan pangan. Kesempatan untuk anak muda di daerah untuk mengembangkan dan menciptakan potensi lahan pertanian yang ada,” pungkasnya. (adz)

Ganjar Respon Aspirasi dan Keluhan Warga dengan Cepat dan Tepat

EFEKTIF: LaporGub! merupakan sistem yang diciptakan Ganjar Pranowo selama memimpin Jawa Tengah untuk menampung dan mengatasi persoalan masyarakat.Humas Pemprov Jateng.

SUMUTPOS.CO – PENGAMAT Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta Prof Dr Kumorotomo menilai fasilitas LaporGub! merupakan sebuah terobosan yang bagus untuk menampung aspirasi dan keluhan warga. Sejak 2014 hingga Juli 2023, aplikasi laporan pengaduan online LaporGub! sudah menerima sebanyak 126.289 aduan.

Sistem yang diciptakan Ganjar Pranowo selama memimpin Jawa Tengah itu dinilai efektif untuk menampung dan mengatasi persoalan yang dilaporkan masyarakat kepada gubernur sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan di tingkat provinsi.”LaporGub! bagus sebagai upaya untuk menampung aspirasi dan keluhan warga secara langsung, kata Prof Kumoro, pada Jumat (22/9).

Dia menekankan, laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Selain itu, yang harus ditekankan pada sistem LaporGub! adalah melacak kebenaran laporan yang dilayangkan masyarakat, tanggapan serius dari gubernur, serta ditindaklanjuti secara cepat oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Prof Kumoro menganggap Ganjar Pranowo selama ini konsistem menanggapi secara cepat laporan yang disampaikan masyarakat. Selanjutnya, Ganjar memastikan agar laporan atau keluhan masyarakat tersebut ditindaklanjuti oleh OPD terkait.

Yang dimaksud ditindaklanjuti sebagian besar bukan sekadar ditanggapi atau dijawab dengan waktu respona yang cepat. Namun yang lebih diperlukan adalah upaya untuk menangani masalah yang diadukan, dilacak kebenarannya, ditanggapi secara serius, dan ditindaklanjuti melalui OPD yang relevan, paparnya.

Menurut Prof Kumoro, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kontak pemerintah dengan warga (government to citizens) sekarang ini sangat mudah dilakukan.”Tetapi apakah itu akan memperbaiki kualitas layanan pemerintah, masih bisa iya, bisa juga tidak. Kuncinya adalah ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang nyata, tegasnya.

Selama menjabat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berhasil mengubah mental masyarakat agar berani melapor, bila menemukan penyimpangan terkait dengan fasilitas dan pelayanan publik. Banyak platform dimanfaatkan sebagai wadah yang efektif untuk pelaporan masyarakat. Terbukti, sejak pertama LaporGub! dikenalkan hingga sekarang jumlah warga yang melapor melalui terus bertambah.

Ganjar meminta OPD terkait untuk menyelesaikan persoalan yang telah dilaporkan masyarakat. Masyarakat yang melapor juga bisa melacak hingga sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Agar tetap bisa melayani warga Jateng, Ganjar secara rutin mengecek laporan warga di situs LaporGub!.

“Disitu (situs LaporGub!) saya selalu baca laporan warga. Misal, lho ini kok belom direspons. Kita semua tahu. Masalah yang banyak itu kami coba selesaikan. Jadi tidak ada hubungan hari libur dan jam kerja, kapan saja bisa, ucap Ganjar.

Sistem yang diciptakan Ganjar Pranomo selama memimpin Jawa Tengah dengan aplikasi laporan untuk pengaduan secara online oleh masyarakat, dinilai sangat baik oleh seorang warga yang berdomisili di Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak, Deli Serdang Sumatera Utara.

Salah satu tokoh masyarakat Sigara-gara, Indra mengatakan seyogyanya laporan yang diberikan masyarakat ditanggapi secara langsung oleh pemimpin setempat, atau pemimpin daerah. Dan masyarakat harus mendapat kemudahan menyampaikan aspirasi. “Pemimpin harus lah tanggap dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat, “ ujarnya. (wir/ika)

Eksistensi Pidana Pelayanan Masyarakat dalam Prespektif Hukum Progresif

Fitrah Anata Saragih SH, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

OLEH : FITRAH ANATA SARAGIH, S.H.,- MAGISTER ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Pada tanggal 06 Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah berhasil merampungkan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-Undang.

Meskipun terjadi polemik, perlu diakui bahwa hal tersebut merupakan langkah yang didedikasikan untuk mereformasi hukum pidana di Indonesia yang berasal dari masa penjajahan.

Meskipun membawa semangat pembaharuan dalam hukum pidana, namun banyak kritikus yang mengatakan bahwa masih ada pasal-pasal bermasalah yang berpotensi mengancam demokrasi, hak-hka privasi, dan membuka celah kriminalisasi terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak berhenti pada pengesahan KUHP.

Salah satu strategi pembaharuan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan Pidana Pelayanan Masyarakat dalam sistem pemasyarakatan. Pidana Pelayanan Masyaraat digunakan sebagai salah satu opsi pemidaan yang menggantikan pidana penjara dengan melibatkan kegiatan-kegiatan sosial yang bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku tindak pidana.

Merujuk pada efektivitas sanksi pidana berupa pidana penjara, menunjukkan bahwa tidak semua pemidanaan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya dan tidak dapat secara langsung menurunkan angka kejahatan. Maka dalam KUHP terdapat bentuk pemidanaan yang menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat dengan mengedepankan pembinaan dan pelatihan.

Dengan demikian warga binaan diberikan kesempatan untuk meningkatkan diri dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan agar mampu hidup mandiri dan produktif di masyarakat. Tingkat kebutuhan penerapan hukuman pelayanan masyarakat di Indonesia cukup tinggi karena beberapa alasan yakni salah satunya, banyaknya kejahatan di Indonesia menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan cepat penuh dan kurang efektif dalam menangani perlaku kejahatan.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia sering kali tidak memberikan sousi efektif bagi rehabilitasi narapidana, sementara hukuman pelayanan masyarakat memberikan kesempatan bagi tahanan untuk meningkatkan diri dan memperoleh keterampulan yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan setelah dibebaskan.

Penerapan hukuman pelayanan masyarakat memerlukan suatu sistem peraturan perundang-undangan yang mengarut dan mengendalikan suatu tindakan atau kegiatan yang dapat kita sebut sebagai kerangkat hukum.

Hal ini mencakup undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta mekanisme penerapan dan penegakannya. Kurangnya regulasi dan undang-undang menjadi kendala dalam pengaturan hukuman pelayanan masyarakat. Masih banyk kesenjangan dan tantangan dalam proses pemidanaan ini, yang pertama dan utama adalah kurangnya jumlah aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Disamping itu keterbatasan teknologi, infrastruktur dan juga fasilitas yang belum memadai, serta kurangnya dukungan dan sumber daya dari pemerintah dan masyarakat merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi. Maka dari itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan dukungan aparat penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien dalam menangani permasalahan terkait dengan pidana pelayanan masyarakat yang terbilang kompleks ini.

Penerapan pidana pelayanan masyarakat di Indonesia memiliki urgensi yang menting dalam mengatasi ketidakefektifan pidana penjara. Melalui pidana pelayanan masyarakat, individu yang teribat dalam tindak pidana tersebut memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilakunya melalui kerja sosial dan membantuk masyarakat.

Beberapa aspek terpenting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat yakni sistem yang efektif dan transparan, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, pendidian dan kapasitas penegak hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta evaluasi dan monitoring berkelanjutan. Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut maka diharapkan pelaksaanan pidana pelayanan masyarakat di Indonesia dapat ditingkatkan.(*)

Pemda Nias Selatan Hibahkan Tanah dan Gedung untuk Bakamla RI

RAPAT KERJA: Komisi 3 DPRD Nias Selatan bersama Pemda dan Bakamla abadikan dengan foto bersama setelah melakukan rapat kerja, Selasa (10/10/2023).

NIAS SELATAN, SUMUTPOS.CO- Komisi III DPRD Kabupaten Nias Selatan melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PUPR, BPKPAD, Bappeda, Kabag Hukum Setda Nias Selatan dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI tentang usulan permohonan persetujuan hibah barang milik daerah berupa tanah dan gedung kepada Bakamla RI di ruang rapat paripurna DPRD Nias Selatan, Selasa (10/10/2023).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Nias Selatan Ferisman Ndruru dan dihadiri oleh anggota.

KSDT info Bakamla RI Kolonel Jan Lucky Boy dalam pemaparannya menyampaikan bahwa tugas dan fungsi Bakamla ini nantinya akan melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia.

“Tugas pokok Bakamla yakni melakukan patroli keamanan, selain itu fungsi dari Bakamla juga sebagai bidang keamanan dan keselamatan laut, menyelenggarakan sistem peringatan dini, memberi bantuan SAR dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut,” jelas Kolonel Boy.

Dia menambahkan, dengan adanya Bakamla RI di Nias Selatan akan meminimalisir terjadinya ilegal fishing dan tindakan kriminal lainnya yang dilakukan di perairan dan juga memberikan bantuan SAR ketika ada musibah dengan alat yang memadai.

Kolonel Boy juga memaparkan alasan Bakamla RI memilih Nias Selatan sebagai lokasi Bakamla RI karena dianggap sebagai lokasi strategis.

“Nias Selatan ini kami anggap sebagai lokasi strategis karena terdapat akses ke laut, baik untuk sarana patroli dan memudahkan pengamatan dan monitor ke laut, selain itu tersedianya dukungan fasilitas listrik/energi, jaringan telepon dan ketersediaan air bersih dan dukungan logistik lain serta dukungan infrastruktur,” ujarnya.

Pada rapat tersebut Komisi III DPRD Nias Selatan sepakat dan merekomondasikan kepada pimpinan DPRD untuk menyetujui hibah barang milik daerah berupa tanah dan gedung kepada Bakamla RI dengan mempedomani undang undang yang berlaku.

Komisi III juga merekomendasikan kepada pimpinan DPRD untuk menjadwalkan pada badan musyawarah DPRD tentang jadwal rapat paripurna dalam rangka persetujuan penyerahan aset kepada Bakamla RI
Selain itu Komisi III DPRD melalui pimpinan DPRD merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang persetujuan hibah tanah dan gedung kepada Bakamla RI. (mag-8/ram)

Rugikan Negara Rp50,4 M, Pidmil Kejatisu Tahan 3 Tersangka Korupsi Eradikasi Lahan PT PSU

KORUPSI: Tiga tersangka dugaan korupsi Eradikasi, dipamerkan Kejati Sumut dalam gelar paparan, Selasa (10/10/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka perkara koneksitas libatkan sipil dan oknum TNI. Ketiganya ditahan atas dugaan korupsi Kegiatan Eradikasi lahan perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) di Tanjung Kasau, Batubara, tahun 2019-2020 dengan kerugian negara sebesar Rp50.441.613.822, Selasa (10/10/2023).

Kajati Sumut Idianto didampingi Kepala Otmilti Laksma TNI E Masuppey, Kaotmil I Medan Kolonel Laut (KH) Budi Winarno dan DanPomdam I/BB Kolonel Cpm Zulkarnain mengatakan, ketiga orang tersangka yang diamankan dan ditahan diantaranya, berinisial Ir GZA, selaku mantan Direktur PT PSU, FMB selaku Direktur PT Kartika Berkah Bersama dan oknum militer Letkol TNI (Purn) Inf SHT.

“Tersangka mantan Direktur PT PSU Ir GZA, MBA sudah ditahan lebih awal, Rabu (4/10) ke Lapas Kelas I Tanjunggusta Medan. Kemudian disusul tersangka FMB yang juga ditahan ke Lapas Tanjunggusta selama 20 hari ke depan sejak tanggal 9 Oktober 2023. Sedangkan tersangka Letkol TNI (Purn) Inf SHT dilakukan penahanan di STAL-TAHMIL atau Instalasi Tahanan Militer POMDAM I/BB Medan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Idianto, adapun kronologis dalam perkara itu bermula pada tahun 2019 sampai dengan 2020 dimana mantan Dirut PT PSU, Ir GZA dan Ketua Primkop Kartuka Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I/BB, Letkol TNI (Purn) Inf SHT dan Direktur PT Kartika Berkah Bersama tersangka FMB mengadakan surat perjanjian kerja yang diterbitkan untuk kegiatan eradikasi lahan perkebunan PT PSU di Tanjung Kasau, Batubara.

“Ternyata belakangan terungkap bahwa surat Perjanjian Kerja tersebut hanya modus atau cara untuk mengeruk dan menjual tanah lahan PT PSU ke pembangunan jalan tol melalui vendor-vendor dengan jumlah tanah yang dikeruk sebanyak 2.980.092 m3,” paparnya.

“Berdasarkan perhitungan ahli akuntan dengan rincian 2.980.092 m3 x Rp 17.500/m3 = Rp52.151.610.000 dari total ini PT PSU mendapatkan uang sebesar Rp1.710.004.000 untuk pembayaran kegiatan tanah Disporsal sehingga PT PSU mengalami kerugian Rp50.441.613.822,” sambung Idianto.

Ketiga tersangka lanjut Idianto, dijerat dengan primair Pasal 2 ayat (1), subsidair Pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU No 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Sementara, Kasipenkum Kejati Sumut Yos A Tarigan menambahkan, alasan dilakukan penahanan oleh Tim Penyidik Koneksitas, dikhawatirkan tersangka akan menghilangkan barang bukti, tersangka melarikan diri dan dikhawatirkan tersangka akan mengulangi perbuatannya. (man/ram)