Home Blog Page 1081

Dishub Medan Rekayasa Lalulintas Mulai 13 Oktober, Ini Rutenya

HADIR: Kadishub Medan Iswar Lubis S.SiT MT saat menghadiri groundbreaking overpass di Jalan Stasiun Kereta Api, Kamis (5/10/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menindaklanjuti dampak dari pembangunan Underpass Jalan H.M Yamin dan Overpass di Jalan Stasiun Kereta Api, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan melakukan rekayasa lalu lintas pada kawasan dua ruas jalan tersebut.

Adapun penutupan jalan secara penuh akan dilakukan di Jalan Gaharu simpang Jalan Perintis Kemerdekaan. Pasalnya, di jalan tersebut akan ditempatkan beberapa bahan material dan alat berat.

“Dampak pembangunan Underpass, Jalan HM Yamin kita lakukan penutupan mulai dari simpang Jalan Sutomo dan dialihkan ke Jalan Sutomo menuju Jalan Krakatau. Bagi masyarakat yang menuju arah ke inti kota, bisa melalui Jalan Thamrin,” ucap Kadishub Medan Iswar Lubis S.SiT MT saat groundbreaking overpass di Jalan Stasiun Kereta Api, Kamis (5/10/2023).

Dijelaskan Iswar, untuk yang di Jalan Jawa, akan dilakukan penutupan di Jalan Jawa simpang Jalan HM Yamin.

“Untuk penutupannya nanti akan lebih dekat ke simpang HM Yamin. Di Jalan Jawa nantinya akan dibuat menjadi m dua arah sampai batas penutupan jalan yang kita lakukan,” jelasnya.

Sementara untuk pembangunan Overpass, sambung Iswar, penutupan jalan tidak dilakukan secara permanen atau hanya menyesuaikan dengan kondisi jika alat berat turun ke lokasi.

“Sifatnya situasional. Jika alat berat datang membawa material, baru kita lakukan penutupan jalan. Kalau ditutup, nantinya masyarakat tidak bisa belok ke Jalan Bukit Barisan dan diarahkan lurus ke Jalan Putri Hijau. Namun jika tidak ada alat berat, para pengendara tetap bisa melintas,” ujarnya.

Iswar mengungkapkan, semua rencana pengalihan arus tersebut akan mulai berlaku pada 13 Oktober 2023 sejak pukul 22.00 WIB.

“”ni juga terus kita sosialisasikan agar masyarakat mengetahui rencana pengalihan arus ini. Mulai sekarang, masyarakat diharapkan bisa mencari jalan alternatif bila nanti penutupan sudah diberlakukan,” pungkasnya.
(map/ram)

MA Menangkan Satgas BLBI dalam Penyitaan Lahan Golf dan Hotel

SUMUTPOS.CO – Mahkamah Agung (MA) memenangkan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) dalam kasus penyitaan lahan golf dan hotel di Bogor senilai Rp2 triliun.

MA membalik keadaan dan memenangkan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta. “Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Mengadili sendiri: tolak gugatan penggugat,” demikian lansir website MA, Rabu (4/10/2023).

Dalam Tim Mahkamah Agung duduk sebagai ketua majelis Yulius dengan anggota Cerah Bangun dan Is Sudaryono. Duduk sebagai Panitera Pengganti Joko Agus Sugianto.

Cerah Bangun sendiri bagi masyarakat Sulawesi Utara, sangat familiar karena pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Utara (DJBC) sejak 2017  hingga 2021 silam.

Sosoknya yang dikenal ramah, tegas serta piawai membangun komunikasi meninggalkan legasi yang baik bagi banyak pihak yang pernah bekerja sama dan mengenal sosoknya.

Selama menjalankan tugas sebagai Kakanwil DJBC Sulbagtara, Cerah begitu akrab dengan rekan-rekan media. Dirinya bahkan sering menghubungi media dan mengajak untuk berdiskusi bersama.

Selain di Sulawesi Utara, Cerah Bangun ketika di Kemenkeu juga pernah bertugas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat.

Dalam karirnya, dia pernah memperoleh penghargaan sebagai pegawai berprestasi luar biasa dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Presiden menganugerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya XX atas pengabdiannya.

Pada 11 Agustus 2022, Cerah Bangun dilantik menjadi Hakim Agung yang bertugas di Mahkamah Agung. Pelantikan dan pengambilan sumpahnya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Nomor: 83/P Tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022.

Satgas Menang

Kembali ke kasus Rp2 triliun yang melibatkan Satgas BLBI dan Bogor Raya Development (BRD). Kasus ini bergulir ketika Menko Polhukam Mahfud MD selaku ketu tim pengarah Satgas BLBI memimpin penyitaan lahan golf dan hotel dari obligor dan debitur.

Awalnya, Satgas BLBI kalah di tingkat pertama dan banding, ketika BRD mengajukan gugatan terhadap Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. PTUN Jakarta memenangkan BRD, membatalkan surat perintah penyitaan.

Namun, MA mengubah keputusan tersebut dan memenangkan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta. MA memutuskan untuk menerima kasasi, membatalkan putusan PTUN Jakarta, dan menolak gugatan BRD.

Selain itu, BRD juga menggugat penyitaan ke PTUN Bandung, yang membatalkan pemblokiran aset BRD. Putusan ini juga dikuatkan di tingkat banding.

Keputusan MA dalam kasus ini mengakhiri sengketa panjang terkait penyitaan aset yang melibatkan lahan golf dan hotel di Bogor.

Kejar Obligor BLBI

Seperti diberitakan, para obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak dibiarkan melenggang dan memberikan kerugian pada keuangan negara. Pemerintah serius mengejar aset-aset dengan membentuk Satgas BLBI yang diketuai Rionald Silaban.

Satgas BLBI dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 jo Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021. Satgas BLBI telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan guna pengembalian hak tagih kepada negara dengan upaya penagihan obligor/debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

Salah satu upaya penanganan aset properti yang dilakukan adalah penguasaan fisik aset tanah dan bangunan melalui pemasangan plang pengamanan yang bertujuan untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI.

Menko Polhukam Mahfud MD selaku pengarah Satgas BLBI menegaskan bahwa tidak ada obligor maupun debitur yang bisa kabur dari kejaran pemerintah. Satgas BLBI masa kerjanya tiga tahun, terhitung sampai 31 Desember 2023.

Selama tiga tahun, Satgas BLBI akan menagih kerugian negara senilai lebih dari Rp110,45 triliun kepada para obligor. ’’Tidak ada yang bisa bersembunyi karena ini daftarnya ada. Semua punya daftar para obligor dan debitur. Jadi, kami tahu, Anda pun tahu,’’ tegasnya pada 4 Juni lalu seperti dilansir jawapos.com.(rel)

Bantu Kembangkan Produksi Usaha Konveksi, Dosen Polmed Beri Pelatihan dan Mesin Jahit

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Politeknik Medan (Polmed) kembali mengadakan pengabdian kepada masyarakat. Kali ini yang menjadi mitranya adalah UMKM di bidang fashion, Rensoe Konveksi yang berada di Desa Bangun Sari Baru, Deliserdang. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan mulai Bulan Juli sampai Oktober 2023.

Ketua tim pengabdian, Sarah Rouli Tambunan SSos MSi mengatakan, usaha jasa konveksi ini merupakan industri dinamis, di mana setiap tahunnya akan selalu mengalami perubahan trend. Hal inilah yang mendasari Rensoe Konveksi berupaya mengembangkan produksinya terutama untuk memperluas pangsa pasar. Tetapi kurangnya keterampilan khusus dari karyawan, menyebabkan terhambatnya rencana pembuatan produk terbaru yang sebenarnya banyak diminati oleh masyarakat.

Maka dari itu, Tim Pengabdian Polmed memberikan pelatihan kepada 15 karyawan Rensoe Konveksi yang dibimbing langsung oleh Ruth Manuhutu, tenaga profesional di bidang Fashion. Selain pelatihan, Tim Pengabdian Polmed juga memberikan mesin jahit Singer kepada Rensoe Konvesksi.

Pengelola Rensoe Konveksi mengucapkan terima kasih kepada Tim Pengabdian Polmed yang telah memberikan mesih jahit dan pelatihan. “Semoga dengan pelatihan yang kami dapat, bisa meningkatkan kreativitas dan omset Rensoe Konveksi. Kami juga berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara kontinyue setiap tahunnya,” harapnya.

Tim pengabdian kali ini diketuai Sara Rouli Tambunan SSos MSi dengan anggota Rismawati SE MSi, Enda Yunita Surbakti SE Ak MSi, Jamardua Haro SE MSi dengan dibantu lima orang mahasiswa. (rel/adz)

Sat Lantas Polres Pelabuhan Belawan Sosialisasikan Kamseltibcar Lantas kepada Sopir Truk

PENYULUHAN: Sat Lantas Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan penyuluhan Kamseltibcar lantas kepada sopir truk. di Kantong Parkir PT. Semen Andalas Pelabuhan Belawan, Rabu,(04/10/2023).ihsan/sumutpos.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Pelabuhan Belawan dengan inisiatif proaktifnya, melaksanakan kegiatan penyuluhan Kamseltibcar lantas kepada sopir truk di Kantong Parkir PT. Semen Andalas Pelabuhan Belawan, Rabu (4/10) Kegiatan ini dipimpin Kanit Kamsel Sat Lantas, Ipda BP. Manurung, yang memberikan penyuluhan penting tentang etika dan tata tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama. Dalam kegiatan penyuluhan dihadiri oleh sejumlah sopir truk.

Ia menekankan bahwa keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara, terutama bagi sopir truk yang seringkali menghadapi situasi lalu lintas yang berat dan berisiko tinggi.

“Kami ingin memberikan pemahaman kepada para sopir truk tentang pentingnya patuh pada aturan lalu lintas, menjaga kecepatan yang aman, dan menghindari pelanggaran seperti kelebihan muatan dan melebihi jam operasional truk. Semua ini bertujuan untuk menjaga keselamatan, baik bagi pengendara truk itu sendiri maupun bagi pengguna jalan lainnya,” kata Ipda BP. Manurung.

Selain itu, dalam sesi penyuluhan ini, para sopir truk juga diberikan informasi terkait tindakan pencegahan kecelakaan lalu lintas, tanda-tanda kelelahan, serta pentingnya istirahat yang cukup saat perjalanan jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko kecelakaan yang bisa terjadi akibat kelelahan dan kurangnya perhatian saat mengemudi.

Kegiatan penyuluhan ini merupakan bagian dari upaya Sat Lantas Polres Pelabuhan Belawan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengendara truk terhadap aturan lalu lintas.

Diharapkan dengan penyuluhan ini, para sopir truk akan lebih memahami pentingnya berperilaku aman dan bertanggung jawab di jalan raya, sehingga dapat berkontribusi dalam menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib di wilayah Pelabuhan Belawan.(mag-1/ila)

PJ Gubernur Sumut Ziarahi Makam Dua Mantan Gubsu

Pj Gubernur Sumut, Hassanudin bersama Forkompimda Sumut, ziarah di Taman Makam Pahlawan dalam rangka HUT TNI Ke-78.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin mengikuti upacara Ziarah Nasional dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Taman Makam Pahlawan (TMP) Bukit Barisan. Pada ziarah tersebut, Hassanudin menziarahi makam Gubernur Sumut Marah Halim Harahap dan Raja Inal Siregar

Menurut Hassanudin, kedua gubernur tersebut telah mendedikasikan dirinya membangun Sumut menjadi seperti sekarang. Untuk itu, patut dihormati dan diberikan tempat khusus di Sumut.

“Para Gubernur terdahulu telah memberikan kontribusi terbaiknya dalam membangun Sumut ini, kedua Gubernur ini merupakan bagian dari keluarga besar TNI,” kata Hassanudin, usai upacara Ziarah Nasional HUT ke-78 TNI di TMP Bukit Barisan, Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan Medan, Rabu (4/10).

Saat menziarahi makam kedua Gubernur Sumut itu, Hassanudinn

menyebut keduanya dengan panggilan ‘Abangda’. Lantaran memang keduanya merupakan senior dari Hassanudin. “Abangda, saya datang bersama, Pangdam, Kapolda, ada Danlanud, Danlantamal,” ucap Hassanudin, yang dilanjutkan dengan menaburkan bunga dan berdoa bersama segenap Forkopimda.

Selain itu, dalam rangka HUT TNI, Hassanudin mengharapkan sinergi yang selama ini telah dibangun antara TNI dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dapat terus berlanjut dan lancar. Menurutnya, pembangunan akan sukses apabila setiap pihak dapat bersinergi bersama.

“Pemprov Sumut dalam menjalankan program-programnya akan terus bersinergi dengan setiap pihak, termasuk TNI, selama ini hubungan yang terlah terjalin dengan baik mesti kita jaga, sebab tujuan kita sama yaitu masyarakat yang sejahtera,” ujar Hassanudin.

Sebelumnya, Ziarah Nasional tersebut dimulai dengan upacara yang dipimpin Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan Mochammad Hasan. Upacara diikuti Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Agung Setya Imam Effendi, Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Soewondo Ucok Henrico Hutajulu, Danlantamal I Belawan Johanes Djanarko Wibowo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Baskami Ginting dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung.

Usai upacara, Pangdam Mochammad Hasan meletakkan karangan bunga di monumen Taman Makam Pahlawan. Kemudian acara dilanjutkan dengan ziarah ke makam para pahlawan.(gus/ila)

158 Pelamar Berebut 11 Formasi PPPK Guru di Binjai

Ilustrasi

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemko Binjai kembali membuka penerimaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk profesi guru Tahun Anggaran (TA) 2023. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Binjai Edi Mulia Matondang, membenarkan hal tersebut.

“Sudah diumumkan untuk pelamar calon PPPK, dialokasikan untuk 11 orang,” ungkap Edi saat dikonfirmasi, Selasa (3/10) lalu.

Edi menguraikan, belasan alokasi tersebut terdiri dari 6 guru kelas. Kemudian 2 alokasi masing-masing di antaranya untuk guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta guru pendidikan prakarya.

“Ada 6 untuk pelamar umum dan ditambah 1 untuk disabilitas. Jadi jumlah alokasinya untuk 7 orang,” tuturnya.

Disoal jumlah pelamar, dia mengaku tidak tahu. “Itu di BKD (Badan Kepegawaian Daerah),” jelas Edi.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Binjai, Rahmad Fauzi menjelaskan, bagi pelamar khusus, tercatat per Selasa (3/10) merupakan hari terakhir pendaftaran.

“Kalau yang umum sampai 12 Oktober nanti,” bebernya.

Dia juga mengatakan, tidak ada pelamar dari penyandang disabilitas yang melamar sebagai calon PPPK di lingkup Pemko Binjai.

“Hingga saat ini, yang melamar sudah 158 orang. Untuk disabilitas belum ada (yang melamar),” urai Fauzi.

“Para pelamar calon PPPK akan melewati tahapan ujian melalui CAT di BKN Regional Medan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di website Pemko Binjai,” imbaunya.

Adapun pelemar kebutuhan khusus dimaksud, yakni yang melamar sebagai calon PPPK guru dengan status pelamar prioritas. Yang merupakan peserta memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru 2021, dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.

Kemudian, eks atau mantan tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN, dan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kementerian, serta memiliki masa kerja 3 bulan. Sementara pelamar kebutuhan umum, yakni lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar di database dan terdaftar pada Dapodik.

Bagi yang mau melamar, dapat memperhatikan usia, dengan ambang batas paling rendah 20 tahun, maksimal 59 tahun. Kemudian tidak pernah dipidana penjara, tak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai CPNS/TNI/Polri/pegawai BUMD/pegawai BUMN/pegawai swasta, dan tidak menjadi anggota partai politik (parpol).

Sedangkan bagi penyandang disabilitas, dapat melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Kemudian menyampaikan video singkat kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.

Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar kebutuhan PPPK pada jabatan guru Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar kebutuhan PPPK pada jabatan guru pendidikan jasmani, serta olahraga dan kesehatan. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar kebutuhan PPPK pada jabatan guru seni budaya keterampilan. (ted/adz)

TNI Unjuk Kekuatan di HUT ke-78, Suguhkan Berbagai Atraksi Alutsista Tiga Matra

PAMERAN ALUTSISTA: Sebanyak 125 unit alutsista TNI dipamerkan dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 TNI di Monas. Rinciannya, lima unit dari Mabes TNI, 45 unit dari TNI AD, 45 unit dari TNI AL, dan 30 unit dari TNI AU.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Hari ini (5/10), TNI genap berusia 78 tahun. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peringatan HUT TNI kali ini diselenggarakan besar-besaran. Masyarakat diajak berkumpul di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat untuk turut serta dalam syukuran hari jadi institusi militer tanah air. Rangkaian acara menuju peringatan HUT TNI juga panjang. Salah satunya ziarah nasional ke makam pahlawan dan tokoh bangsa yang dilakukan, kemarin (4/10).

Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan memimpin langsung ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Ziarah yang diawali dengan upacara dan peletakan karangan bunga itu dilanjutkan doa bersama dan tabur bunga. “Kami melaksanakan ziarah ini dalam rangka menghormati, mengingat kembali jasa-jasa para pahlawan kita yang telah mengorbankan harta terbaiknya, yaitu jiwa dan raga untuk kepentingan bangsa dan negara,” ungkap dia.

Melalui ziarah nasional tersebut, TNI ingin memetik lagi inspirasi dan pelajaran dari para pendahulu yang sudah mengabdikan diri untuk nusa dan bangsa. Sebagai organisasi yang sudah berusia 78 tahun, TNI ingin menjadi lebih baik lagi. Untuk itu, ziarah nasional tersebut tidak hanya dilaksanakan di Jakarta. Melainkan di seluruh wilayah Indonesia. “Dipimpin oleh yang tertua di masing-masing daerah. Mungkin ada pangdam, panglima armada, atau komandan lanud,” imbuhnya.

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, kata Bambang, memimpin ziarah nasional ke makam Panglima Besar Jenderal Soedirman di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Jogjakarta. Sementara di Jawa Timur, komandan Kodiklatal memimpin ziarah nasional di makam Presiden Soekarno. Ziarah nasional tersebut dilaksanakan serentak persis satu hari sebelum hari puncak peringatan HUT TNI ke-78.

Dalam acara puncak tersebut, TNI akan menunjukkan kekuatan mereka melalui parade dan defile alat utama sistem persenjataan (alutsista) tiga matra. Mulai TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU. Selain itu, mereka akan menampilkan demonstrasi udara yang melibatkan pesawat serta prajurit dari tiga angkatan. Bukan hanya panglima TNI dan seluruh jajaran, acara tersebut bakal dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Kepada masyarakat yang ingin hadir dan melihat langsung, Bambang mengajak mereka untuk datang ke Monas. “Karena kami akan tunjukkan berbagai atraksi alutsista yang kita miliki. Jadi, silakan hadir dan sama-sama menyaksikan,” ajak perwira tinggi bintang tiga TNI AD itu. Peringatan HUT TNI tahun ini diselenggarakan besar-besaran lantaran sejak pandemi Covid-19, TNI selalu merayakan hari jadi mereka dengan acara sederhana. (syn/jpg)

Breaking News! Ridwan Saragih Mundur dari Kursi Pelatih PSMS Medan

LATIHAN: Ridwan Saragih saat melihat pemain PSMS Medan latihan beberapa waktu yang lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabar mengejutkan datang dari PSMS Medan. Pasca meraih kemenangan 3-1 dari PSDS Deliserdang, Minggu (1/10/2023) sore dan jelang menghadapi Semen Padang, Senin (9/10/2023) malam, Ridwan Saragih memutuskan mundur dari kursi pelatih kepala PSMS Medan.

Ridwan Saragih yang dikonfirmasi Kamis (5/10/2023) membenarkan, dirinya memutuskan mundur dari kursi pelatih PSMS Medan pada Rabu (4/10/2023) malam. Keputusannya mundur dia sampaikan kepada pengelola PSMS Medan, Direktur Utama (Dirut) PT Kinantan Medan Indonesia, Arifuddin Maulana Basri.

“Ya, benar saya sudah menyampaikan pengunduran diri saya kepada pak Dirut, Arifuddin tadi malam (Rabu 4/10/2023) malam.

Ridwan Saragih menyatakan, pengunduran dirinya dilakukan setelah manajemen memintanya untuk bekerjasama dengan Miftahudin Mukson, pria yang sebelumnya mengarsiteki Persekat Tegal, namun telah menyatakan mengundurkan diri dari posisi pelatih kepala klub Liga 2 asal Tegal, Jawa Tengah itu baru-baru ini.

“Manajemen meminta saya untuk bekerjasama dengan coach Miftahudin Mukson melatih PSMS Medan. Itu juga yang menjadi pertimbangan saya untuk mundur, lantaran saya merasa tidak mungkin dalam satu kapal ada dua nakhoda,” ujarnya memberikan perumpamaan.

Di tengah atmosfer tim PSMS yang tengah diselimuti tren positif, mundurnya Ridwan dia nilai sebagai langkah yang paling tepat. Dia berharap, langkah PSMS Medan untuk bisa menembus Liga 1 musim mendatang bisa tercapai.

“Alhamdulillah saya meninggalkan tim (PSMS) daam kondisi yang baik dengan semangat yang sedang tinggi. Saya turut mendoakan semoga PSMS Medan bisa promosi ke Liga 1 musim mendatang,” ucapnya.

Sekadar informasi, diangkat sebagai pelatih PSMS Medan sejak Juni 2023, selama empat bulan Ridwan Saragih melatih PSMS Medan hingga laga ketiga Liga 2 musim 2023/2024 tanpa pernah kalah sejak persiapan, kompetisi pramusim, hingga Liga 2. Satu kemenangan diraih di Liga 2 serta imbang di dua laga awal Liga 2.

Direktur Teknik PT Kinantan Medan Indonesia, Andry Mahyar, membenarkan kabar Ridwan Saragih mundur. Andry menyatakan, pengunduran diri Ridwan Saragih disampaikannya kepada Arifuddin Maulana Basri, Dirut PT Kinantan Medan Indonesia.

“Ya benar, coach Ridwan Saragih sudah menyampaikan keputusannya mundur sebagai pelatih kepala PSMS Kepada pak Dirut. Ya, bagi kami manajemen, coach Ridwan Saragih meninggalkan warisan yang baik bagi PSMS Medan. Semoga di masaasa mendatang PSMS bisa bekerja sama dengan beliau,” ujar Andry Mahyar.(dek/ram)

Naik Trail, Dansatgas Dampingi Tim Wasev Tinjau TMMD 118 Kodim 0201/Medan

Dansatgas, Kolonel Inf Ferry Muzawwad, SIP, MSi, mendampingi Ketua Tim Wasev Itjenad, Kolonel Inf Wawan Setiawan, SAP, MM, bersama Letkol Arh Agung Rakhman Wahyudi saat meninjau sasaran fisik TMMD 118 Kodim 0201/Medan di Kelurahan Terjun dan Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Selasa (3/10).

MARELAN, SUMUTPOS.CO – Dengan mengendarai motor trail, Dansatgas, Kolonel Inf Ferry Muzawwad, SIP, MSi, mendampingi Ketua Tim Wasev Itjenad, Kolonel Inf Wawan Setiawan, SAP, MM, bersama Letkol Arh Agung Rakhman Wahyudi, meninjau sasaran fisik TMMD 118 Kodim 0201/Medan di Kelurahan Terjun dan Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Selasa (3/10).

Tinjauan dilakukan setelah Tim Wasev menerima paparan dari Dansatgas tentang program TMMD 118 Kodim 0201/Medan hingga 1 Oktober 2023 pasca dibuka pada 20 September 2023 lalu.

Dalam tinjauan ini, Kolonel Wawan melihat langsung proses dan hasil pekerjaan sasaran fisik yang ditangani Satgas TMMD 118 Kodim 0201/Medan, yakni pengecoran/rigid beton jalan speksi sepanjang 335 meter, lebar 5 meter dengan ketebalan 20 cm di Kelurahan Terjun yang telah mencapai 37 persen.

Kemudian, pengecoran/rigid beton jalan sepanjang 600 meter, lebar 4 meter dengan ketebalan 20 cm di Kelurahan Paya Pasir sudah mencapai 93 persen, serta pemasangan bronjong kawat sepanjang 300 meter, juga di Kelurahan Paya Pasir dengan progres 36 persen.

Dijelaskan Dansatgas, dari tiga sasaran fisik ini, akumulasi progres yang telah dicapai per 1 Oktober 2023, sebesar 55,3 persen. “Sedangkan untuk sasaran non fisik berupa penyuluhan, baru akan dimulai 5 Oktober nanti,” ucap Kolonel Ferry Muzawwad.

Turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Aster Kasdam I/BB, Wali Kota Medan diwakili Asisten Pemerintahan, Kadis SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemko Medan, Danlanud Soewondo (diwakili), Kajari Medan (diwakili), Kapolres Belawan, AKBP Josua Tampubolon, serta Kasdim 0201/Mdn beserta Perwira Staf dan para Danramil. (rel/tri)

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Percepatan Pilkada 2024, Revisi UU Bakal Dikonsultasikan ke DPR

Menko Polhukam Mahfud Md.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, untuk membahas percepatan Pilkada 2024. Pemerintah sepakat, Pilkada serentak dimajukan dari November menjadi September 2024. Untuk itu, pemerintah bakal berkomunikasi dengan DPR agar undang-undang direvisi demi percepatan Pilkada.

“Rencana percepatan saja, dari Perppu atau apa nanti. Ya September. Hitungannya kan September, tetapi bentuk hukumnya masih dibahas lagi,” kata Menko Polhukam Mahfud Md usai mengikuti rapat terbatas terkait Pilkada di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/10). Selain Mahfud, rapat itu juga dihadiri Menkominfo Budi Arie Setiadi, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Maulyani, hingga Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi juga mengamini, pemerintah sepakat pelaksanaan Pilkada 2024 akan dimajukan ke September. Menurutnya, pemerintah juga sudah sepakat akan melakukan konsultasi dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait rencana tersebut.

Sebab, dimajukannya jadwal Pilkada, rencananya akan diakomodasi lewat revisi terbatas Undang-undang (UU) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. “Mungkin (dimajukan) ke September. Tapi biar saja itu entar di Baleg. Pemerintah, tadi hasil rapat, sudah memutuskan untuk diskusi dengan Baleg DPR. Ntar kan reses mereka, 1 November baru (dibahas),” ujar Budi usai rapat.

Budi melanjutkan, waktu yang tersedia saat ini masih cukup untuk melakukan revisi terbatas UU Pilkada. Nantinya akan ada sembilan poin yang disampaikan pemerintah di dalam revisi UU tersebut. “Revisi kan poinnya cuma ada sembilan poin dan itu kepentingan bersama kan. Nanti setelah reses 1 November akan dibicarakan,” ungkap Budi.

Sembilan poin yang dimaksud antara lain soal tanggal dan syarat-syarat memajukan jadwal Pilkada. Lebih lanjut, Budi menjelaskan alasan mengapa pemerintah membuka opsi merevisi secara terbatas UU Pilkada. Padahal sebelumnya sempat diungkapkan pemerintah mengusulkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengakomodasi rencana memajukan jadwal Pilkada.

Menurut Budi, jika regulasi yang dipilih adalah Perppu, bisa menimbulkan kesan bahwa ada campur tangan Presiden. Di sisi lain, memajukan jadwal pilkada dari November ke September 2024 merupakan kepentingan bersama. “Jangan Perppu dong. Kalau Perppu entar dipikir presiden punya kepentingan. Percepatan kan kepentingan bersama. Bukan teknis saja. Ngerti enggak? Kalau November, 27 November itu dua bulan sampai penetapan (kepala daerah terpilih),” tuturnya.

“Artinya lewat berapa tuh? Januari kan? Jadi ada kekosongan yang cukup banyak, kekosongan masif kalau sampai 1 Januari 2025 (belum) terpilih pimpinan daerah,” tambah Budi.

Terpisah, Komisi II DPR tengah menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) percepatan Pilkada 2024. “Jadi kami tunggu saja kapan Perppu itu diterbitkan,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

Doli mengatakan, Komisi II DPR dan pemerintah pada sejumlah rapat sejatinya tak masalah bila jadwal pilkada dimajukan. Penyelenggara pemilu juga tak keberatan. “KPU dan Bawaslu dan DKPP menyatakan siap, enggak ada masalah kalau memang itu dipercepat,” ucap Doli.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan Perppu Pilkada kepada Komisi II DPR yang berisi percepatan pelaksanaan pemungutan suara. Salah satu poin krusial terkait percepatan yakni karena ada konsekuensi kekosongan jabatan bila Pilkada dilaksanakan pada November 2024. “Dalam hal ini perlu adanya pengaturan mengenai batas akhir pelaksanaan pelantikan bagi kepala daerah hasil Pilkada Tahun 2024,” kata Tito saat rapat kerja Kemendagri di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (20/9) lalu.

 

Berimplikasi terhadap Penyusunan Anggaran Bawaslu

Sementara, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan, munculnya rencana Pilkada 2024 dimajukan dari semula November menjadi September 2024 akan berimplikasi terhadap penyusunan anggaran Bawaslu. Dengan demikian, selain kesiapan teknis pengawasan harus juga dibarengi dengan kesiapan anggarannya.

Rencana dimajukannya jadwal pilkada 2024 pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR 20 September lalu telah disepakati akan dilakukan proses pembahasan lebih lanjut. Bawaslu kata Herwyn, tentu harus siap dari semua perangkat jikalau akhirnya Pilkada 2024 dimajukan ke September.

“Siap tidak siap Bawaslu harus siap jika nanti ada perubahan jadwal pilkada 2024 yang disepakati Komisi II DPR, KPU, pemerintah dan Bawaslu sendiri. Dan tentu dukungan anggaran sangat amat diperlukan,” tegas Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara periode 2017-2022 itu saat memberikan arahan pada Rapat Penelitian dan Reviu RKA-K/L Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (2/10) malam.

Soal anggaran, Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat ini meminta semua Ketua Bawaslu, Anggota yang membidangi anggaran, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota agar memahami pedoman dan regulasi penyusunan RKA-K/L tahun anggaran sekarang dan tahun-tahun berikutnya. Tentu hal ini supaya Bawaslu menghasilkan RKA-K/L yang sesuai dengan konsep penganggaran berbasis kinerja.

Lalu, lanjut dia, program dan kegiatan Bawaslu harus sesuai dengan prinsip penganggaran yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Dan jauh lebih penting harus ada sinergitas antara Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota perihal anggaran di daerah.

Sementara, Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady menyatakan, pertanggungjawaban anggaran secara transparan dan akuntabel menjadi tujuan dan harapan kita bersama. Dan berharap penyerapan anggaran Bawaslu tahun ini mencapai seratus persen. Hal ini tentu sangat membutuhkan kolaborasi, koordinasi dan sinergi yang intens dilakukan oleh semua jajaran Bawaslu di daerah. “Untuk mencapai hal yang baru dan lebih baik dari yang sebelumnya dibutuhkan kerjasama yang apik soal anggaran di Bawaslu secara keseluruhan. Tidak mudah, namun pasti kita bisa melakukannya,” tambah Ichsan. (bbs/adz)

1...1,0801,0811,082...15,683Page 1,081 of 15,683