SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), pemerintah kabupaten (Pemkab) dan pemerintah kota (Pemko) se-Sumut, sepakat mendanai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Tak tanggung, anggaran yang akan dikucurkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024 mencapai Rp1 triliun
“Dana yang dikucurkan dari anggaran pemerintah provinsi dan daerah itu Rp1 triliun, sesuai dengan tahapan Pemilu. Anggaran Rp1 triliun itu untuk KPU dan Bawaslu,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin usai penandatanganan kesepakatan pendanaan bersama Pilkada serentak 2024 dengan para bupati dan wali kota se-Sumut di Hotel Grand Mercure, Jalan Sutomo Medan, Rabu (27/9).
Hassanudin berharap, penandatanganan tersebut menjadi tanda sinergitas antara Pemprov dengan Pemkab dan Pemko. “Pelaksanaan kegiatan ini kita harapkan kiranya dapat meningkatkan sinergitas penyelenggaraan Pemilu 2024 terutama dalam aspek penganggaran pelakasanaan Pilkada serentak tahun 2024,” kata Hassanudin didampingi Kaban Kesbangpol Sumut Ardan Noor, Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus, dan pejabat lainnya.
Mantan Panglima Kodam (Pangdam) I/Bukit Barisan ini juga mengatakan, sinergi sangat diperlukan untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak. Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak termasuk masyarakat, untuk bersinergi menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dukungan masyarakat untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak ini sangat dibutuhkan, ini merupakan tugas mulia, dengan bergandengan tangan, kita pasti bisa menyukseskan kegiatan ini,” kata Hassanudin.
Selain itu, Hassanudin juga mengajak media untuk senantiasa menyampaikan pesan-pesan positif. Sehingga Pemilu dan Pilkada serentak 2024 dapat kondusif dan sukses dilaksanakan. “Sosialisasikan untuk kita semua, karena ini harapan kita bersama, media berpegangan tangan beritakan hal positif dan hal yang baik untuk kemajuan kita bersama,” ujar Hassanudin.
Sementara, Kepala Badan Kesbangpol Sumut Ardan Noor mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk menetapkan kesepakatan pendanaan bersama Pilkada serentak 2024 antara Pemprov Sumut, kabupaten, dan kota. “Pendanaan bersama ini tentunya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Ardan Noor.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Pangdam I/BB Mochammad Hassan, Kajati Sumut Idianto, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Jawari, dan bupati/wali kota se-Sumut. Selain penandatanganan kesepakatan bersama, pada kesempatan itu juga dilakukan pendantanganan Deklarasi Pemilu Damai oleh Pj Gubernur Sumut, Forkopimda Sumut, perwakilan partai politik, bakal calon anggota DPD RI.
Antisipasi Kerawanan
Pada penandatanganan Deklarasi Pemilu Damai, Pj Gubsu Hassanudin mengingatkan, diperlukan kerja keras dari semua pihak untuk menyukseskan dan mengantisipasi kerawan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Apalagi, Provinsi Sumut berada di posisi keempat daerah rawan konflik di Indonesia. “Kita, Sumatera Utara ini sangat seksi. Kenapa begitu? Karena, kita ada pada posisi ke empat. Tertinggi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, baru Sumatera Utara. Kita di atas DKI Jakarta, di atas Yogyakarta. Jadi, kita cukup seksi,” kata Hassanudin.
Dalam Deklarasi Pemilu Damai ini, ada empat poin yang dikampanyekan yakni pertama, mewujudkan Pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kedua, mewujudkan Pemilu yang aman dan damai dengan menjunjung tinggi etika martabat bangsa dan negara serta mentaati peraturan yang berlaku. Ketiga, mewujudkan Pemilu yang berkualitas dengan menjadi pemilih cerdas dan bertanggung jawab tanpa hoax, politisasi uang, dan ujaran kebencian. Keempat, menghormati dan menerima hasil Pemilu.
Hassanudin menjelaskan, Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi yang terbesar, mengingat selain memilih calon anggota DPD RI, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan Pilpres di saat bersamaan.
Kemudian, juga akan berlangsung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia di tahun yang sama. Hanya beberapa bulan setelah pencoblosan di Pemilu Pileg dan Pilpres. “Dalam pelaksanaannya, akan menghadapi berbagai potensi permasalahan atau kerawanan, mulai dari persiapan kebutuhan/anggaran, data pemilih, distribusi logistik Pemilu, kapasitas dan beban kerja petugas, sampai dengan penetapan calon terpilih,” terang Hassanudin.
Untuk itu, lanjut Pj Gubernur, diperlukan perhatian, usaha dan kerja keras dari semua pihak agar pelaksanaan pesta demokrasi di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan asas sebagai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil).
“Kita perlu mengambil langkah-langkah preventif dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta stabilitas suhu perpolitikan Sumatera Utara. Suksesnya Pemilu tahun 2024 ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah terkait kesiapan pendanaan oleh pemerintah daerah,” jelas Hassanudin.
Dengan upaya dan kerja keras bersama mengantisipasi potensi permasalahan, lanjut Hassanudin, Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang demokratis. Dengan demikian, berbagai potensi kerawanan yang bisa saja muncul dapat dicegah, terutama dengan deklarasi damai yang ditandatangani seluruh peserta Pemilu.
“Melalui kegiatan ini kita harapkan dapat meningkatkan sinergitas penyelenggaraan Pemilu 2024. Sehingga kita mampu menjalankan tugas mulia dengan bergandengan tangan dalam menjaga kondusifitas wilayah, serta menghindari konflik kepentingan dan pelanggaran. Termasuk kepada ujaran kebencian yang berbau fitnah terhadap suku, agama, ras dan politik uang,” jelas Hassanudin.
Mantan Pangdam I Bukit Barisan ini, juga mendorong seluruh masyarakat di Sumut untuk meningkatkan partisipasi pemilih dari pemilu sebelumnya. Dimana pada pemilu 2019 lalu, partisipasi warga Sumut berada di angka 78 persen. “Kita juga perlu mengambil langkah-langkah preventif, mitigasi, pencegahan mulai dari sekarang. Saya selalu mengingatkan kepada rekan-rekan OPD bahwa keberhasilan sesuatu kita itu jangan menunggu ada sesuatu terjadi, itu adalah keberhasilan kita,” kata Hassanudin.
Selain itu, Hassudin juga mengingatkan penyelenggara untuk mulai memetakan daerah yang berpotensi rawan dalam di Pemilu 2024 mendatang. Ia meminta agar perencanan mitigasi dengan baik. “Kapasitas dan beban kerja petugas dari pengalaman lalu, kita ingat catatan kita masing masing, sampai nanti pelaksanaan pencoblosan dan terakhir nanti penetapan calon terpilih, inilah perlu kita sepakati,” sebutnya.
Untuk itu, Hassanudin mengharapkan perhatian masyarakat dan secara bersama sama-sama. Dengan kerja keras dalam mensukseskan Pemilu 2024. “Kerja keras kita bersama, mari kita mulai dan laksanakan pesta demokrasi tahun 2024 ini untuk mendapatkan amanah ini dan dapat berjalan dengan lancar ini adalah tekad kita semua,” tandasnya.
Pada kegiatan tersebut, dua kepala daerah yang hadir, yakni Plt Bupati Langkat Syah Afandin sekaligus Plt Ketua DPW PAN Sumut dan Bupati Mandailingnatal (Madina) HM Jafar Sukhairi Nasution yang juga Ketua DPW PKB Sumut, turut menandatangai deklarasi damai bersama ketua partai politik peserta Pemilu.
Kesempatan itu, Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution menyampaikan, pihaknya turut berkomitmen bersama dalam hal penganggaran Pemilu 2024, sekaligus ikut bertanggung jawab memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berdemokrasi. “Sebagai ketua partai politik, tentu kita harus berkomitmen bersama dengan seluruh partai peserta pemilu. Sebagaimana pesan Pak Pj Gubernur agar menjaga iklim demokrasi, menjaga pikiran, mulut dan jari. Sehingga semuanya adalah adu program, tanpa menjelekkan orang lain,” pungkasnya.
Sementara, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu yang hadir pada Deklarasi Pemilu Damai itu mengatakan, untuk menciptakan Pemilu yang damai dibutuhkan sinergi dalam membangun semangat persatuan dan kesatuan. Ia juga mengajak semua peserta Pemilu untuk menunjukkan kedewasaan dan kematangan dalam berdemokrasi.
“Mari bersama-sama mewujudkan Pemilu, baik Pilkades, Pileg, Pilkada, dan Pilpres yang damai, bermartabat, dan berintegritas untuk melahirkan pemimpin berkualitas yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih maju dan lebih baik,” tandas Eddy. (gus/rud/adz)
