28 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 119

GPM Jadi Strategi Pemkab Asahan untuk Stabilkan Harga Pangan

HADIR: Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Kota Kisaran Barat, Rabu (6/8).(Istimewa)
HADIR: Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Kota Kisaran Barat, Rabu (6/8).(Istimewa)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Pemkab Asahan mulai melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah taktis menstabilkan harga dan memperkuat ketahanan pangan di tengah naiknya harga bahan pokok, khususnya beras. GPM ini menyasar seluruh kecamatan di Asahan, dan dimulai dari Kecamatan Kota Kisaran Barat, Rabu (6/8).

GPM merupakan intervensi pasar berskala kabupaten yang dirancang untuk memberikan akses langsung kepada masyarakat terhadap bahan pangan strategis dengan harga lebih rendah dari pasaran. Kebijakan ini menjadi bentuk respons cepat terhadap fluktuasi harga yang berisiko memperberat beban pengeluaran rumah tangga, terutama jelang peringatan HUT ke-80 RI.

Berlangsung di Halaman Kantor Camat Kota Kisaran Barat, pelaksanaan GPM perdana ini ditinjau langsung oleh Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Asahan Rianto, Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra, Ketua PN Kisaran Yanti Suryani, Wakapolres Asahan Kompol Slamet Riyadi, Manager Bulog Wilayah Sumut, jajaran Forkopimda, camat se-Kabupaten Asahan, para lurah, serta mitra usaha penyedia bahan pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan, Ali Muqhofar menjelaskan, GPM menyediakan beras SPHP, beras medium dan premium, minyak goreng, gula pasir, telur, hingga produk UMKM lokal, dengan harga rata-rata 15–25 persen lebih murah dari pasar umum.

GPM juga menggandeng berbagai pihak, seperti Perum Bulog Cabang Kisaran, PT Sintong Abadi, PT Jampalan Baru, pengusaha telur, dan pelaku UMKM yang berkomitmen menyalurkan barang secara langsung tanpa rantai distribusi panjang yang menyebabkan kenaikan harga.

Pelaksanaan GPM akan berlangsung di 17 titik kecamatan secara bergilir hingga akhir Agustus 2025, dengan fokus kepada lokasi-lokasi padat penduduk dan wilayah yang rentan terdampak lonjakan harga pangan.

Pada kesempatan itu, Taufik menyampaikan, penguatan ketahanan pangan tidak hanya dilakukan melalui kegiatan jangka pendek seperti GPM, tapi juga disiapkan kebijakan jangka menengah berupa pembangunan cetak sawah seluas 1.200 hektare di Kecamatan Silau Laut, untuk memperkuat produksi beras lokal.

“Kami ingin hadir bukan hanya saat harga naik, tapi juga menyiapkan pondasi agar Asahan bisa mandiri secara pangan. Kami mendorong masyarakat untuk menanam bahan pangan rumah tangga dari pekarangan sendiri,” imabunya. (dat/saz)

Wali Kota Tebingtinggi dan Kapolres, Tinjau GPM di Padang Hulu

TINJAU: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih, didampingi Kapolres Tebingtinggi AKBP Simon Paulus Sinulingga, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Marimbun Marpaung, saat meninjau GPM di Kecamatan Padang Hulu.
TINJAU: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih, didampingi Kapolres Tebingtinggi AKBP Simon Paulus Sinulingga, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Marimbun Marpaung, saat meninjau GPM di Kecamatan Padang Hulu.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih bersama Kapolres AKBP Simon Paulus Sinulingga, meninjau langsung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) hari kedua yang berlangsung di Kantor Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebingtinggi, Selasa (5/8) lalu. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program bantuan dari pemerintah pusat tersebut, berjalan lancar dan tepat sasaran.

Iman bersama Simon, pun menyambut hangat warga yang hadir. Pada kesempatan itu, Iman menjelaskan, GPM merupakan program dari pemerintah pusat, Presiden RI Prabowo Subianto, yang bertujuan meringankan beban masyarakat. Dia pun menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk Polres Tebingtinggi, untuk mengawasi pelaksanaan program ini.

“Kami juga setiap bulan akan melaksanakan kegiatan ini, membantu meringankan beban masyarakat Tebingtinggi. Juga menjaga stabilitas harga pangan yang ada di Tebingtinggi. Terima kasih kami sampaikan kepada dinas terkait, Bapak Kapolres, dan Camat Padang Hulu yang sudah memfasilitasi kegiatan ini,” ungkap Iman.

Iman berpesan kepada warga yang ikut dalam GPM ini, agar dalam membeli bahan pokok seusai dengan kebutuhan masing-masing, jangan berlebihan.

“Terima kasih kepada warga yang sudah meluangkan waktu, meninggalkan aktivitas kegiatannya untuk berbelanja sembako,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Marimbun Marpaung, selaku leading sektor kegiatan ini, menjelaskan, GPM kali ini berlangsung sejak Senin (4/8) hingga Sabtu (9/8) nanti. Dia juga menjelaskan, untuk pelaksanaan GPM di Kecamatan Padang Hulu, Bulog menyediakan lima ton beras SPHP.

“Untuk stok dan kesediaan pangan di Tebingtinggi, warga jangan khawatir, tidak ada kekurangan beras, kita aman untuk pangan. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Kapolres yang turut mendukung kegiatan ini,” katanya.

Seorang warga Kecamatan Padang Hulu, Nurahmah (55), warga Jalan Pulau Buru, Kelurahan Tualang, menyambut baik program ini. Dan berharap agar GPM dapat rutin diadakan setiap bulan. Dia juga menyampaikan aspirasi agar kuota pembelian beras bisa ditambah menjadi tiga hingga empat karung per KTP.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Wali Kota, Pemerintah Pusat, Bapanas. Warga berharap kalau bisa ditambah kuota, menjadi tiga atau empat karung per KTP. Demikian harapkan kami kepada Bapak Wali Kota, mumpung jumpa di sini, menjadi besar harapan kami untuk disampaikan ke pemerintah pusat,” harapnya.

Pada GPM tersebut, berbagai bahan pokok tersedia dengan harga di bawah pasar, antara lain beras SPHP 5 kilogram sebanyak 10 ton, minyak goreng Minyakita 696 liter, gula pasir 300 kilogram, serta telur ayam, cabai, dan bawang. (ian/saz)

Muhammad Syah Irwan Dilantik Jadi Pj Sekdako Tebingtinggi

LANTIK: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih saat melantik Pj Sekdako Tebingtinggi Muhammad Syah Irwan di Gedung Balai Kota Tebingtinggi, Rabu (6/8).
LANTIK: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih saat melantik Pj Sekdako Tebingtinggi Muhammad Syah Irwan di Gedung Balai Kota Tebingtinggi, Rabu (6/8).

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih secara resmi melantik Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebingtinggi Muhammad Syah Irwan. Pengambilan sumpah dan pelantikan digelar di Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Tebingtinggi, Rabu (6/8).

Dalam sambutannya, Iman menjelaskan, penunjukan Pj Sekda mengacu pada Peraturan Presiden No 3 Tahun 2018, tentang Penjabat Sekretaris Daerah. Lebih lanjut, dia menuturkan, pengangkatan Pj Sekda bertujuan untuk melaksanakan tugas Sekretaris Daerah yang berhalangan melaksanakan tugas, satu di antaranya karena terjadi kekosongan.

“Karena itu, pelantikan Pj Sekda di lingkup Pemko Tebingtinggi 2025 dilaksanakan agar pelaksanaan tugas, khususnya dalam membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan administrasi, dapat berjalan secara berkesinambungan di lingkungan Pemko Tebingtinggi,” ungkap Iman.

Kepada Pj Sekda, yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setdako Tebingtinggi, Iman berpesan, agar menjalankan amanah dengan integritas tinggi, khususnya dalam pengelolaan aset daerah secara efektif dan efisien, pengelolaan sumber daya manusia aparatur, dalam meningkatkan kinerja organisasi dan pengelolaan keuangan secara akuntabel.

“Serta dapat menjunjung prinsip-prinsip profesionalisme dengan menunjukkan prestasi kerja yang baik di masa yang akan datang. Selamat bekerja, semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kekuatan dan kelancaran dalam upaya kita melaksanakan tugas dan pengabdian di Pemko Tebingtinggi,” tuturnya.

Usai dilantik, Pj Sekda Muhammad Syah Irwan, menyatakan kesiapannya untuk segera bekerja membantu Wali Kota Tebingtinggi mewujudkan visi dan misi dan program kerja.

“Insya Allah kekurangan apa yang perlu dibenahi, akan dibenahi. Sambil berjalan kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pj Sekda Muhammad Syah Irwan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tebingtinggi No: 100.3.3.3/972 Tahun 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tebingtinggi turut mengangkat Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, sebagai Plt Kepala Dinas Sosial. Dan Muhammad Fachry Kepala Disdukcapil, sebagai Plt Inspektur.

Acara ini turut dihadiri dan disaksikan oleh Wakil Wali Kota Tebingtinggi Chairil Mukmin Tambunan, Ketua DPRD Sakti Khadaffi Nasution, Kajari Muchsin, Wakapolres Kompol Rudi Syahputra, dan Forkompinda Kota Tebingtinggi. (ian/saz)

Dosen Poltekkes Kemenkes Medan Edukasi Penanggulangan TB Paru di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan

PENGEMAS : Pengabdian Masyarakat Dosen Poltekkes Kemenkes Medan bersama kader kesehatan di Aula Kantor Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan.
PENGEMAS : Pengabdian Masyarakat Dosen Poltekkes Kemenkes Medan bersama kader kesehatan di Aula Kantor Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan.

PERCUT SEI TUAN, SUMUTPOS.CO- Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Medan menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) dan pemberdayaan kader kesehatan dalam rangka peningkatan program keluarga sehat sebagai upaya penanggulangan TB Paru di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (11/7/2025) sampai Sabtu (12/7/2025) lalu.

Dosen Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan, Dr Dame Evalina Simangunsong SKM MKes menjelaskan, adapun tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini agar para kader kesehatan yang ada di Desa Bandar Khalipah mempunyai peningkatan pengetahuan tentang upaya penurunan dan penemuan kasus TB Paru.

“Mampu melakukan pendekatan dan sosialisasi pada keluarga dan anggota keluarga tentang upaya pencegahan dan penularan terhadap anggota keluarga lain dan pengelolaan lingkungan dan rumah yang sehat,” kata Dr Dame Evalina Simangunsong dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/8/2025).

Menurut Dr Dame Evalina, mereka berharap kepada Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, sebagai desa binaan Poltekkes Kemenkes Medan, dapat memiliki kader kesehatan yang telah terlatih dalam mendeteksi dini penderita TB Paru melalui pendekatan program keluarga sehat.

Dikatakannya, tingginya kasus Tuberculosis (TB) di dunia, menjadi fokus perhatian karena sudah tergolong pada kedaruratan global bagi kemanusiaan. Penularan Tuberkulosis dari seorang pasien, diperkirakan dalam waktu satu tahun dapat menularkan pada 10-15 orang disekitarnya. “Bakteri ini dapat menyebar ke udara dengan mudahnya, ketika seorang penderita berbicara, meludah, batuk dan bersin, sehingga orang-orang yang ada disekitarnya dapat tertular,” ujarnya.

Menurut Dr Dame Evalina, penularan kuman TBC lebih cepat pada orang yang imunitasnya rendah seperti penderita HIV-AIDS atau diabetes mellitus, kontak dengan penderita TBC, tinggal di area yang padat penduduk serta kumuh, dan merokok. Sekitar seperempat dari seluruh populasi di dunia memiliki infeksi TBC. “Artinya, sejumlah orang tersebut telah terinfeksi oleh bakteri penyebab TBC tetapi belum atau tidak mengalami gejala TBC dan tidak dapat menularkannya. Hal ini disebut dengan infeksi TBC laten,” terangnya.

Sementara itu, lanjut Dr Dame Evalina, infeksi TBC aktif berarti seseorang terinfeksi bakteri TBC aktif yang dapat menular dan menyebabkan gejala. Gejala ini umumnya adalah batuk disertai dahak dan darah selama tiga minggu atau lebih, nyeri dada, lesu, penurunan berat badan, demam, dan berkeringat di malam hari.

Menurut Dr Dame Evalina, tingginya kasus Tuberkulosis di Kabupaten Deliserdang, menjadi alasan dilakukannnya kegiatan pengabdian masyarakat ini. Lokus kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan adalah di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang. “Hal ini didasari oleh masih ditemukannya kasus TB Paru, didukung dengan faktor lingkungan berupa kepadatan hunian dan mobilitas masyarakat yang mayoritas bekerja di luar desa serta peran kader dalam upaya penanggulangan TB paru di daerah ini masih minim,” ungkapnya.

Oleh karenanya, lanjut Dr Dame, perlunya suatu upaya pemberdayaan terhadap kader dengan melatih kader baru yang dapat membantu petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan dan menemukan kasus TB paru di daerah tersebut. “Salah satu strategi inovasi yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Bandar Khalipah adalah dengan melibatkan peran kader yang menjadi mitra tenaga kesehatan melalui program intervensi keluarga sehat,” bebernya.

“Kader merupakan warga masyarakat setempat yang bersedia bekerja secara sukarela dan mengikuti pelatihan dan melakukan kegiatan untuk mendukung upaya penanggulangan TBC,” imbuhnya.

Dia juga menjelaskan, peran kader dapat membantu petugas kesehatan dalam melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) meningkatkan fungsi keluarga, sehingga turut meningkatkan keberhasilan penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar.

“Peran kader juga merupakan suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri,” ungkapnya.

Dr Dame juga mengungkapkan, hasil yang dicapai setelah terlaksananya kegiatan Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM), pemberdayaan kader kesehatan dalam peningkatan program keluarga sehat sebagai upaya penanggulangan TB paru di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang tahun 2025, telah terlaksana dengan memberikan pelatihan pada kader terkait peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pendekatan keluarga tentang pengetahuan penyakit TBC di masyarakat.

Sosialisasi informasi terkait deteksi dini penyakit TB paru, pengobatan sesuai standar, upaya pencegahan penularan TB paru pada anggota keluarga lain, lingkungan dan rumah yang sehat untuk merawat penderita TB paru. Keterampilan melakukan komunikasi dengan pendekatan keluarga. Melatih keterampilan kader tentang, tehnik pemberian pendidikan kesehatan dan pengumpulan data oleh kader tentang kasus TB Paru, dengan pendekatan keluarga.

Kegiatan PKM yang dilakukan, terhadap 15 kader yang ada di Desa Bandar Khalipah, pada hari I (tanggal 11 Juli 2025) sesi I adalah mengaplikasikan pendekatan keluarga dalam mendeteksi dini penderita paru, pemaparan tentang pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan TB Paru dan pada sesi II, membahas tentang topik Peran Kader dalam mengedukasi keluarga dengan melakukan pendekatan terhadap keluarga.

Pada hari II (tanggal 12 Juli 2025), dilanjutkan dengan materi melatih keterampilan Kader dalam mengedukasi keluarga dengan melakukan pendekatan terhadap keluarga dan tehnik menampung dahak yang benar.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari kader kesehatan dan Kepala Desa Bandar Khalipah, Sunaryo. Atas kegiatan yang dilakukan oleh team Pengabdi. “Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dengan Poltekkes Kemenkes Medan terus berlanjut, sehingga mendatangkan manfaat bagi warga Desa Bandar Khalifa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang terutama dalam melakukan upaya pencegahan dan penularan TB Paru,” harapnya. (adz)

Gelar Sosialiasi Sertifikasi Halal Gratis bagi UMKM, PC Muslimat NU Sergai Kolaborasi Dinkes

KOLABORASI: PC Muslimat NU Sergai berkolaborasi dengan Dinkes Sergai, pada kegiatan cek kesehatan gratis di Desa Firdaus, Kecamatan Seirampah, Jumat (1/8). (Istimewa)
KOLABORASI: PC Muslimat NU Sergai berkolaborasi dengan Dinkes Sergai, pada kegiatan cek kesehatan gratis di Desa Firdaus, Kecamatan Seirampah, Jumat (1/8). (Istimewa)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sergai, menggelar kegiatan cek kesehatan gratis (CKG) di Desa Firdaus, Kecamatan Seirampah, Jumat (1/8) lalu.

Kegiatan yang digelar di kediaman Ketua PC Muslimat NU Sergai, Roslaini, merupakan bentuk wujud kepedulian sosial kepada masyarakat yang ada di Sumatera Utara (Sumut).

Dalam kesempatan itu, PW Muslimat NU Sumut, diwakili Ketua Yayasan Kesejahteraan Muslimat (YKM) Wilayah Sumut, Maria Monarita Damanik menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan di bidang kesehatan dan ekonomi, tidak hanya bagi pengurus Muslimat, tapi juga untuk masyarakat luas.

“Kegiatan ini merupakan bagian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di bidang kesehatan. Sekaligus sosialisasi terkait pengurusan izin usaha dan sertifikat halal gratis, untuk meningkatkan daya saing para pelaku usaha yang ada di Sergai. Dengan harapan, Muslimat NU ke depan lebih berdaya guna bagi masyarakat khususnya di Sumut,” ungkap Monarita.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Ketua PC Muslimat NU Sergai Roslaini, Kabid Kesmas Dinkes Sergai Hendri Yanto Ginting, Kepala Puskesmas Ratna Irene Sitompul, Kepala Desa Firdaus, Suherwin, dan seluruh Pengurus Cabang Muslimat NU Sergai, dan Pengurus YKM NU Sumut, beserta masyarakat sekitar. (mag-2/saz)

Bhabinkamtibmas Polsek Tebingtinggi Ajak Warga Pasang Bendera Merah Putih

IMBAU: Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Tebingtinggi Bripka Muzianto Purba, ketika memberikan imbauan untuk memasang Bendera Merah Putih di depan rumah.(Istimewa)
IMBAU: Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Tebingtinggi Bripka Muzianto Purba, ketika memberikan imbauan untuk memasang Bendera Merah Putih di depan rumah.(Istimewa)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Bhabinkamtibmas Polsek Tebingtinggi Resor Tebingtinggi, Bripka Muzianto Purba mengajak masyarakat untuk memasang Bendera Merah Putih, dan umbul-umbul dalam memeriahkan bulan kemerdekaan.

“Menyambut peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, diharapkan masyarakat mengibarkan Bendera Merah Putih di setiap rumah. Jadi hari kemerdekaan menjadi semangat bagi masyarakat menuju perubahan lebih baik,” pinta Muzianto.

Kegiatan ini dilaksanakan saat Bhabinkamtibmas melaksanakan sambang di Dusun 3 Desa Mariah Padang, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), pada Selasa (5/8), sembari menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat.

Muzianto juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat, agar memberikan informasi tentang peredaran narkoba di lokasi sekitar desa jika ada. Selanjutnya guna mendukung program pemerintah tentang ketahanan pangan dalam penanaman jagung, dan untuk hasilnya agar berkoordinasi dengan pihak Bulog demi swasembada pangan.

Muzianto juga mengingatkan, apabila ada permasalahan yang terjadi di lingkungan agar segera menghubungi Call Center Polres Tebingtinggi di nomor 110, atau kepada anggota Bhabinkamtibmas maupun kepala dusun dan perangkat desa. (ian/saz)

Bantu Masyarakat Peroleh Beras Dengan Harga Terjangkau, Pemko Medan Gelar Gerakan Pangan Murah

Pemko Medan menggelar Gerakan Pangan Murah
Pemko Medan menggelar Gerakan Pangan Murah

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Dalam rangka membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok berupa Beras dengan harga yang lebih terjangkau, sesuai arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas Pemko Medan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Medan menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) berupa beras SPHP 5 Kg.

GPM ini diselenggarakan bekerja sama dengan Kecamatan Medan Petisah yang digelar di halaman kantor Kecamatan Medan Petisah, Rabu (6/8/2025).

Selain membantu masyarakat, GPM juga bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kota Medan.

Dalam GPM ini, DKP3 Kota Medan menggandeng Bulog dengan menjual beras SPHP 5 Kg kepada masyarakat dengan harga per karungnya Rp. 58.000. Untuk menjaga stabilitas pasokanpembelian beras juga dibatasi. Masyarakat hanya boleh pembelian maksimal 2 kemasan per orang.

Camat Medan Petisah Arafat Syam diwakili Sekretaris Kecamatan Hotler Simatupang menyambut baik dan berterima kasih kepada DKP3 atas digelarnya GPM di Kecamatan Medan Petisah. Tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau.

“Kami (Kecamatan Medan Petisah) menyambut baik dan berterima kasih atas digelarnya Gerakan Pangan Murah di Medan Petisah. Selain menjaga stabilitas pasokan beras, kegiatan ini sangat bermanfaat dan membantu masyarakat khususnya di Medan Medan Petisah,” jelasnya.

Menurut Sekcam, masyarakat Medan Petisah cukup antusias dengan adanya GPM, meskipun demikian pihaknya bersama DKP3 memastikan masyarakat hanya dapat memberi 2 kemasan per orang.

“GPM di Medan Petisah digelar dari pukul 09:00 Wib sampai pukul 15:00 Wib. Untuk membeli Masyarakat disyaratkan membawa KTP atau Kartu Keluarga,” jelasnya.

Selain Kecamatan Medan Petisah, DKP3 juga menggelar GPM di seluruh Kecamatan se- Kota Medan dengan waktu yang telah ditentukan. Masyarakat kota Medan diharapkan dapat manfaatkan GPM ini untuk memenuhi kebutuhan berasa dengan harga terjangkau. (map/ila)

Dua Pejabat Bank Divonis Bersalah, Jaksa Ajukan Kasasi Vonis Bebas Pengusaha Opak

SIDANG: Suasana sidang vonis dua pejabat bank di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (4/8). (Fadly/Sumut Pos)
SIDANG: Suasana sidang vonis dua pejabat bank di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (4/8). (Fadly/Sumut Pos)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Dua pejabat bank milik negara akhirnya dijatuhi hukuman penjara, setelah terbukti terlibat dalam praktik korupsi pemberian fasilitas kredit bermasalah yang terjadi sejak 2015 lalu. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Ruang Cakra 9, Senin (4/8) lalu. Sidang ini, menjadi sorotan publik karena turut menyeret nama seorang pengusaha lokal, Selamet, yang dikenal sebagai produsen opak di Kabupaten Serdangbedagai (Sergai).

Dua terdakwa yang telah diputus bersalah adalah TAM (53) mantan pimpinan cabang, dan ZR (44) mantan kepala seksi pemasaran di satu bank pelat merah cabang Seirampah. Keduanya divonis hukuman satu tahun empat bulan penjara, serta diwajibkan membayar denda masing-masing sebesar Rp50 juta. Bila tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan, kedua terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenang dalam proses pemberian kredit kepada debitur, dengan cara mengabaikan prosedur analisis risiko serta mengesampingkan prinsip kehati-hatian perbankan. Hal ini menyebabkan kerugian pada keuangan negara dan membuka celah terjadinya penyimpangan dana di sektor perbankan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sergai, Imam Darmono, didampingi Cakra Aulia Sebayang, menyampaikan, kedua terdakwa secara sadar dan aktif terlibat dalam proses pemberian kredit bermasalah kepada seorang pengusaha yang tidak layak secara administratif. Namun tetap disetujui pencairannya tanpa dilakukan verifikasi sesuai prosedur.

Vonis Bebas Pengusaha Opak Masih Berproses di MA

Yang menarik perhatian dalam kasus ini adalah keterlibatan seorang pengusaha lokal bernama Selamet, yang dikenal luas sebagai pengusaha opak di Sergai. Dia disebut sebagai pihak yang menerima kredit dari bank dalam kasus ini, dan sebelumnya juga pernah duduk di kursi terdakwa dalam rangkaian perkara yang sama. Namun, berbeda dengan dua pejabat bank yang sudah divonis bersalah, Selamet justru divonis bebas oleh majelis hakim pada tingkat pertama.

Vonis tersebut sempat menimbulkan polemik dan perdebatan di kalangan masyarakat, terlebih karena fakta-fakta persidangan menunjukkan, kredit yang diterima Selamet digunakan tidak sesuai peruntukannya dan tanpa pengawasan yang semestinya.

Kasi Intelijen Kejari Sergai, Hasan Afif, saat dikonfirmasi menegaskan, proses hukum terhadap Selamet masih berlangsung.

“Putusan terhadap Selamet belum inkracht. JPU telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA),” ujarnya.

Hasan juga menuturkan, meskipun telah divonis bebas di tingkat pertama, kejaksaan memiliki keyakinan, ada unsur kesengajaan dan persekongkolan antara Selamet dan pihak bank dalam pencairan kredit tersebut. Karena itu, upaya kasasi ditempuh untuk mencari keadilan dan memastikan, semua pihak yang terlibat bertanggung jawab secara hukum.

Kasus Tak Berhenti di Dua Terdakwa

Pihak kejaksaan menegaskan, proses penegakan hukum tidak akan berhenti hanya pada dua terdakwa yang sudah divonis. Mereka memastikan, penyidikan masih terus dikembangkan, dan bila ditemukan bukti keterlibatan pihak-pihak lain, maka proses hukum akan kembali berjalan tanpa pandang bulu.

“Kasus ini belum selesai. Kami akan terus melakukan pendalaman dan pengembangan. Jika ada pihak lain yang ikut terlibat dalam praktik korupsi ini, maka akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menegaskan, kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi dunia perbankan, khususnya dalam hal pemberian fasilitas kredit. Pengawasan internal yang lemah serta prosedur analisis kredit yang tidak dijalankan dengan baik telah membuka ruang bagi praktik kolusi dan penyalahgunaan wewenang.

Cermin Buram Sistem Pengawasan Perbankan

Kasus ini menguak betapa rapuhnya sistem pengawasan internal pada lembaga keuangan milik negara. Dana yang semestinya diperuntukkan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), justru menjadi objek penyimpangan karena lemahnya sistem verifikasi dan kontrol di tingkat cabang.

Diduga, kredit yang dicairkan kepada Selamet tidak sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan usaha sebagaimana tertulis dalam proposal pengajuan.

Meski begitu, kredit tetap dicairkan dan tidak melalui proses pengecekan yang mendalam, baik dari aspek kelayakan usaha, agunan, maupun histori keuangan debitur.

Perkara ini menjadi bukti nyata, praktik penyalahgunaan wewenang dalam sektor keuangan masih kerap terjadi, dan jika tidak ditangani dengan serius, akan terus merugikan keuangan negara serta mencoreng nama baik institusi keuangan negara.

Kejari Sergai berharap, melalui proses hukum yang sedang berlangsung, ada efek jera dan perbaikan menyeluruh dalam sistem pemberian kredit di sektor perbankan.

Di sisi lain, masyarakat juga diminta untuk turut mengawasi jalannya kasus ini agar tidak berhenti pada vonis simbolik semata. (fad/saz)

Cegah Pengoplosan Beras, Satgas Ketahanan Pangan Tinjau Pasar

TINJAU: Satgas Ketahanan Pangan Kota Tebingtinggi meninjau beberapa pasar, kilang padi, dan toko grosir sembako di wilayah Kota Tebingtinggi.
TINJAU: Satgas Ketahanan Pangan Kota Tebingtinggi meninjau beberapa pasar, kilang padi, dan toko grosir sembako di wilayah Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Kota Tebingtinggi melakukan peninjauan ke beberapa pasar, kilang padi, dan toko grosir sembako di wilayah Kota Tebingtinggi, Selasa (5/8). Peninjauan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan bahan pangan pokok, dan mencegah praktik kecurangan seperti pengoplosan beras.

Dalam peninjauan ini, tim satgas yang terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Polres Tebingtinggi, Kejaksaan Negeri (Kejari), dan Koramil 13 Tebingtinggi, dibagi menjadi tiga kelompok untuk lokasi berbeda.

Tim pertama meninjau Pasar Gambir, Toko Sembako AJ Jalan Iskandarmuda, dan UD Kilang Padi Kamal Jalan Yos Sudarso. Sedangkan tim kedua ke Pasar Inpres, UD Semesta Jalan Soekarno Hatta, dan Kilang Padi Cinta Damai Jalan Soekarno Hatta. Selanjutnya untuk tim ketiga di Pasar Sakti, UD Sembiring Jalan Soekarno Hatta, dan Kilang Padi Cipanas Jalan Letda Sujono.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Erni Widya, yang mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebingtinggi, Selasa, menyampaikan, stok bahan pangan pokok secara umum masih aman dan mencukupi.

“Untuk stok beras, minyak goreng, gula, aneka bawang, cabai, telur, daging, ikan, dan sayuran di pasar masih dalam posisi aman dan cukup,” ungkap Erni. Meskipun demikian, Erni mencatat adanya peningkatan harga pada beberapa komoditas, terutama beras dan sayuran.

“Harga beras di pasar masih tinggi, sekitar Rp16.000 per kilogram untuk beras medium, dan Rp16.500 untuk beras premium. Komoditas hortikultura seperti cabai, bawang, dan berbagai jenis sayuran, juga mengalami kenaikan,” bebernya.

Dia juga menuturkan, harga gula dan minyak goreng cenderung stabil. Minyak goreng berada di kisaran Rp16.000 per liter, sementara gula pasir Rp16.500 per kilogram. Terkait isu pengoplosan beras dan ketidaksesuaian label kemasan, Erni memastikan, tim tidak menemukan adanya indikasi kecurangan tersebut.

“Dari hasil pemantauan kami di kilang padi dan toko grosir, tidak ada indikasi pengoplosan beras atau pencantuman kualifikasi yang berbeda dengan isi kemasan. Baik dari jenis beras, derajat sosoh, derajat patah, maupun volume, semuanya sesuai,” pungkasnya. (ian/saz)