MEDAN, SUMUTPOS.CO – Diharmonisasi terus ditunjukkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah di ujung masa jabatannya. Hal ini terlihat ketika keduanya menghadiri sidang paripurna istimewa DPRD Sumut, Rabu (16/8) lalu Bahkan, Edy sempat menyindir jika Ijeck sudah lama meninggalkan dirinya.

Saat berpidato pada rapat paripurna dewan itu, Edy mulanya menyapa ketua, wakil ketua, serta anggota DPRD Sumut yang hadir. Setelah itu, mantan Pangkostrad itu hendak memberikan salam penghormatan kepada Forkopimda.

Setelah menyapa Forkompinda barulah Edy tersadar jika dia lupa menyapa Ijeck.

“Yang terhormat ketua, wakil ketua dan seluruh anggota dewan. Yang saya hormati Forkopimda, eh Wakil Gubernur Sumut, lupa saya ini Wakil Gubernur Sumut,” ujar Edy.

Dia pun menjelaskan alasan, kenapa dia sampai lupa dengan Ketua DPD I Partai Golkar Sumut itu. “Karena terlalu lama saya ditinggalkannya, sehingga lupa saya, Musa Rajekshah,” ucapnya.

Selanjutnya Edy mengatakan, sidangkemarin merupakan sidang paripurnanya terakhir bagi dirinya dan Ijeck. Sebab, pada 5 September 2023, adalah hari terakhir dirinya menjabat sebagai gubernur.

“Hari ini, kita melakukan paripurna terakhir bagi saya dan Musa Rajekshah, karena ke depan tak ada lagi. Tolong diumumkan ini,” katanya.

Edy pun menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat dan seluruh anggota DPRD Sumut. Permohonan tersebut, disampaikan mantan Pangkostrad itu, karena selama menjabat sebagai Gubernur belum dapat berbuat banyak, untuk kesejahteraan dan kemajuan di Provinsi Sumut.

Disampaikan Edy, siapa pun nanti yang menjadi Pj Gubsu hingga terpilih Gubsu definitif melalui Pilkada 2024, harus berkomitmen membangun Sumut lebih baik lagi dari saat ini. “Siapa pun yang menjadi gubernur ke depan, haruslah komitmen kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Namun begitu, Edy memberikan sinyal kalau dirinya akan maju kembali pada Pilkada Sumut 2024 dan optimis terpilih kembali sebagai Gubsu. “Katakan lah saya, nanti tanggal 5 September berakhir. Siapa pun gubernur ini, dia harus komit terhadap rakyat. Insya Allah, 2025 kita ketemu lagi,” ujar Edy.

Dia pun menegaskan, siapa saja boleh maju sebagai calon Gubernur Sumut pada Pilkada 2024, termasuk Wagubsu Ijeck. “Semakin banyak calon, semakin baik. 12 juta rakyat Sumut yang akan memilih.

Rakyat itu akan bebas memilih siapa yang akan menjadi pemimpin di provinsi ini. Apakah saya, Edy Rahmayadi, apakah Baskami Ginting, apakah Rahmansyah Sibarani, atau Musa Rajekshah.

Siapapun, yang penting harus becitacita menjadikan Sumut kita ini menjadi Sumut Bermartabat,” harapnya.

Mantan Pangdam I/Bukit Barisan itu juga mengatakan, semua yang akan menjadi peserta Pilkada harus memulai (start) bersama-sama. Kemudian, harus menjunjung tinggi aturan yang ada.

“Tapi jangan sekarang, nanti habis 5 September. Kita start sama-sama. Namanya orang bertanding, orang mau megang start, itu tepat watunya dan hasilnya juga ditentukan oleh waktunya. Siapa yang mendahului, haram hukumnya,” tegasnya.

Di sisi lain, Edy juga mengatakan, menjadi gubernur merupakan kehormatan terbesar dalam hidup, di mana tertulis dalam sejarah perjalanan hidupnya pernah memimpin provinsi ini sejak 5 September 2018 silam. “Sebentar lagi tugas dan kewenangan sebagai Gubernur Sumatera Utara yang saya emban, akan segera berakhir.

Namun rasa bangga sejak 2018, sejak saya dilantik presiden, hingga saat ini masih terasa. Ini adalah sebuah kehormatan terbesar dalam hidup saya.

Misi terpenting yang pernah saya jalankan dalam hidup saya, dan telah saya laksanakan dengan sepenuh hati saya, Insya Allah,” tuturnya.

Ia pun menyampaikan kilas balik hal yang krusial sejak awal menjabat sebagai Gubernur bersama Wakil Gubernur di September 2018. Bahwa kepemimpinannya di tahun pertama, ditandai dengan warisan utang yang harus dibayar, terkait bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota.

Besarnya, Rp2,269 triliun, dimana saat itu prioritasnya adalah melunasi kewajiban dimaksud. Sehingga perencanaan lainnya harus ditunda.

“Karena ini harus dibayar, sebab sudah masuk September, pada P-ABPBD 2018, yang bisa diselesaikan adalah 33,86% atau senilai Rp768,38 miliar lebih. Dan 66,14% lagi sisanya, senilai Rp1,5 triliun lebih, langsung dibayarkan lunas di tahun anggaran 2019, jadi kita tak punya utang lagi,” ungkapnya.

Meskipun utang selesai, tantangan selanjutnya yang harus dihadapi adalah la pemerintahan, Sumut meraih sembilan kali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan secara berturut-turut (setiap tahun). Termasuk capaian predikat A pada Pelayanan Publik atau masuk zona hijau dari Ombudsman RI.

“Pada bidang infrastruktur, kita telah melakukan pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 450 Kilometer, mengejar tingkat kemantapan jalan mencapai 85% dan penanganan jalan dengan skema tahun jamak yang saat ini sudah mencapai 45%. Mohon doanya ini bisa tuntas hingga akhir Desember 2023.

Kita juga telah melakukan rehabilitasi rumah layak huni sebanyak 2.957 unit, pemasangan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu sebanyak 8.745 sambungan,” jelas Gubernur.

Kemudian dari sektor pertanian, Pembencana pandemi Covid-19 yang tak hanya menimpa Sumut, tapi seluruh dunia. Sehingga pada tahun itu, diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan mengarah kepada fokus ulang anggaran (APBD) menjadi untuk penanganan pandemi.

Termasuk tahun berikutnya, diarahkan untuk penanganan pandemi dan upaya pemulihan dampak Covid-19. Kemudian pada tahun 2022, program pembangunan berbagai bidang dijalankan.

Dari bidang pendidikan, katanya, Pemprov Sumut telah membangun 26 unit sekolah baru (tingkat SLTA), revitalisasi 6 sekolah, kampung beasiswa, 33 unit pojok baca, serta gerobak baca hingga pengembangan perpustakaan digital. Diikuti kemudian bidang kesehatan, dengan pembangunan gedung Rumah Sakit Haji berskala Internasional.

Dari sektor pariwisata, kata Gubernur, Pemprov Sumut juga telah memberikan dukungan penataan cagar budaya di beberapa tempat atau situs, termasuk terhadap upaya revitalisasi Lapangan Merdeka Medan.

Kemudian, pada tata kelola pemerintahan, Sumut meraih sembilan kali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan secara berturut-turut (setiap tahun). Termasuk capaian predikat A pada Pelayanan Publik atau masuk zona hijau dari Ombudsman RI.

“Pada bidang infrastruktur, kita telah melakukan pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 450 Kilometer, mengejar tingkat kemantapan jalan mencapai 85% dan penanganan jalan dengan skema tahun jamak yang saat ini sudah mencapai 45%. Mohon doanya ini bisa tuntas hingga akhir Desember 2023.

Kita juga telah melakukan rehabilitasi rumah layak huni sebanyak 2.957 unit, pemasangan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu sebanyak 8.745 sambungan,” jelas Gubernur.

Kemudian dari sektor pertanian, Pemprov Sumut telah meningkatkan pelayanan daerah irigasi dengan total luas lahan mencapai 51.232 Hektare. Juga pada bidang kepemudaan dan olahraga, membangun Sport Center di Kualanamu sebagai persiapan menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 dengan membangun stadion Madya Atletik, Martial Art, Voli Indoor, fasilitas latihan di Kabupaten Karo, serta membangun 300 Kampung Bersih Barkoba (Bersinar) disusul pengukuhan 4.500 relawan anti narkoba, hingga pembangunan/rehab 6.611 unit rumah ibadah di seluruh kabupaten/ kota.

“Selama periode kepemimpinan ini, Provinsi Sumatera Utara meraih 94 penghargaan selama kurun waktu 2019 hingga Juli 2023. Berada di posisi kedua setelah Jawa Barat,” ujarnya. Edy kemudian mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan yang telah membersamai kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi Wakil Gubernur Musa Rajekshah, dalam upaya mewujudkan Sumut yang Maju, Aman
dan Bermartabat. (gus/adz)