30 C
Medan
Sunday, April 12, 2026
Home Blog Page 1259

USM Indonesia Lepas & Bekali 135 Mahasiswa Peserta Program PM3 ke 41 PTN/PTS diluar Pulau Sumatera

USM INDONESIA: Rektor USM Indonesia Dr Ivan Elisabeth Purba MKes bersama dengan wakil rektor, dekan, ketua program studi beserta 135 mahasiswa peserta program PMM3, Senin (7/8). (DEDDI MULIA PURBA/SUMUT POS)

KEPALA Program Kampus Mengajar dan Pertukaran Mahasiswa Merdeka Kemendikbud Ristek RI Asri Aldila Putri SSos MSi mengapresiasi 135 mahasiswa Universitas Sari Mutiara (USM) Indonesia mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) angkatan 3.

Apresiasi ini disampaikannya melalui daring pada acara Pelepasan dan Pembekalan 135 Mahasiswa Peserta Program PMM3 Tahun 2023 ke 41 PTN/PTS di kampus USM Indonesia, Senin (7/8). Perguruan tinggi tempat pertukaran mahasiswa USM Indonesia semuanya berada diluar Pulau Sumatera.

Diantaranya Universitas Jember, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Padjadjaran, Universitas Pelita Harapan, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Mulawarman, Universitas Negeri Jakarta dan Institut Teknologi Bandung.

Ia berharap kehadiran mahasiswa USM Indonesia selain membangun diri sendiri, juga dapat membangun lingkungan sekitarnya. ”Tahun 2023, USM Indonesia baru pertama kali ikut sebagai perguruan tinggi penerima dan pengirim program PMM3. Jumlah yang dikirim tidak tanggung-tanggung. Langsung 135 mahasiswa,” ungkap Asri Aldila Putri SSos MSi

Rektor USM Indonesia Dr Ivan Elisabeth Purba MKes meminta 135 mahasiswa peserta PMM3 hingga Desember 2023, untuk selalu menjaga nama baik USM Indonesia sebagai kampus terbaik di Sumut.

”Sebentar lagi kita memperingati Hari Kemerdekaan. Teruskan perjuangan para pahlawan dengan semangat nasionalisme membangun negara. Kita harus berguna untuk banyak orang,” ucapnya.

Ia menambahkan pihaknya juga akan menerima 104 mahasiswa dari 25 perguruan tinggi diluar Pulau Sumatera untuk mengikuti PMM3 di USM Indonesia. ”Kita satu dari tujuh perguruan tinggi penerima PM3 di Sumut. Tahun depan kita berencana melaksanakan program pertukaran mahasiswa ke luar negeri,” kata rektor.

Ketua Yayasan Sari Mutiara Dr Parlindungan Purba MM secara daring juga memberi dukungan pada mahasiswa USM Indonesia ke 41 perguruan tinggi mengikuti program PMM3 tersebut. (dmp)

Aset Pemko Medan Banyak yang Perlu Dievaluasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Medan menggelar rapat paripurna laporan Panitia khusus (Pansus) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Renperda) Kota Medan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di gedung ruang paripurna kantor DPRD Medan, Senin (7/8/2023).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua H Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan T Bahrumsyah serta para anggota DPRD Medan, Sekwan DPRD Medan M Ali Sipahutar bersama Kabag Persidangan Andre Willy Simanjuntak. Hadir juga Walikota Meda M Bobby Afif Nasution, Sekda Wiria Alrahman serta para pimpinan perwakilan OPD Pemko Medan.

Dalam laporan Ketua Pansus Dhiyaul Hayati dibacakan hasil pembahasan yang terdapat beberapa pandangan dan saran dari anggota Pansus sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan Ranperda.

Adapun laporan dan beberapa pandangan itu diantaranya, Ranperda tersebut terdiri dari 594 Pasal. Pansus masih membahas sampai 378, sisanya 216 Pasal lagi belum dibahas.

Pansus menilai, banyak poin yang harus diperbaharui dari Ranperda tersebut. Terkhusus aset Pemko Medan, dinilai perlu untuk dievaluasi.

“Ranperda dinilai masih banyak yang perlu diperbaharui, khususnya terkait aset. Banyak aset pemerintah yang dinilai perlu untuk dievaluasi,” ucap Dhiyaul.

Dikatakan Dhiyaul, aset yang tidak bergerak dan tidak digunakan sama sekali dengan kurun waktu lewat dari 5 tahun harus dilihat fungsinya kembali agar bisa bermanfaat bagi mayarakat seluas-luasnya.

“Untuk itu, terkait appraisal dan sensus aset sebaiknya di buat 5 tahun sekali dan perlu ditekankan pada draft Ranperda tersebut,” ujarnya.

Kemudian, Ranperda juga perlu dilakukan penambahan pasal tentang pengelolaan aset dan perlu dibuat pasal terkait appraisal.

Untuk itu, sebut Dhiyaul, Pansus masih memerlukan waktu demi penyempurnaan Ranperda. Melalui sidang paripurna, Pansus memohon untuk dapat memperpanjang masa kerja Pansus demi terciptanya Perda yang lebih berkualitas, berbasis bukti, dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Seperti diketahui, adapun anggota DPRD Medan yang bergabung di Pansus Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dhiyaul Hayati (Ketua), Mulia Syahputra Nasution (Wakil Ketua, dan para anggota seperti Paul Mei Anton Simanjuntak, Edward Hutabarat, Hendri Duin Sembiring, Dedy Akhsyari Nasution, Dame Duma Sari Hutagalung, Irwansyah, Edi Saputra, Edwin Sugesti Nasution, Mulia Asri Rambe, Afif Abdillah, Ishaq Abrar Tarigan dan Erwin Siahaan.
(map/ram)

PT PP Goes to UNPAR, Bagikan Pengalaman Asyiknya Kerja di BUMN

PT PP menggelar kegiatan Srikandi BUMN Goes to Campus ke Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang mengusung tema “Infrastructure for Sustainability".

SUMUTPOS.CO – PT PP menggelar kegiatan Srikandi BUMN Goes to Campus ke Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang mengusung tema “Infrastructure for Sustainability.” Dalam acara yang telah berlangsung pada Jumat (28/7/2023) itu dua alumni UNPAR dan Sinur Linda Gustina sebagai Direktur Strategi Korporasi & HCM PT PP berbagi pengalaman di hadapan 1000 mahasiswa hadir.

Direktur Strategi Korporasi & HCM PT PP Sinur Linda Gustina menuturkan, peran mahasiswa bila nanti berkontribusi terhadap BUMN adalah sebagai Value Creator dan Agent of Development untuk kepentingan publik. Linda juga menjelaskan bahwa BUMN hadir di seluruh aspek kehidupan dengan 12 kluster industri dengan menerapkan AKHLAK dalam perilaku, konsep berpikir serta bagian dari SOP Perusahaan.

“Selain itu, PT PP juga telah menerapkan Respectful Workplace Policy untuk mencegah adanya diskriminasi, kekerasan, pelecehan di lingkungan kerja menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, untuk bekerja di BUMN,” tuturnya.

Menurut Linda untuk bekerja di BUMN semua memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berkarir dari semua disiplin ilmu dan berharap mahasiswa termotivasi dan memiliki keinginan untuk melanjutkan karir di BUMN.

Dia pun berterima kasih kepada Unpar karena telah berkolaborasi dengan Srikandi PP. Linda juga berharap Srikandi BUMN Goes to Campus ini memberikan manfaat kepada semua pihak untuk kemajuan Indonesia.

“Kami optimis kolaborasi yang tercipta ini tidak hanya memberdayakan perempuan, memberdayakan generasi muda tetapi juga memperkuat BUMN di masa mendatang. Dengan memfasilitasi interaksi langsung, kami berharap dapat menginspirasi dan membimbing generasi muda menuju karir yang sukses di perusahaan milik negara,” ucapnya.

Sementara itu, Rektor Unpar Tri Basuki Joewono mengapresiasi kehadiran Srikandi BUMN di Unpar. Menurutnya, hal ini menjadi langkah nyata bagi bagi mahasiswa untuk mulai merancang masa depan untuk lebih tahu apa itu BUMN.

“BUMN jangan dilihat sebagai tempat untuk bekerja saja, tetapi tempat untuk mengembangkan diri, aktualisasi diri, mengabdi, dan membuat kehidupan lebih baik.
Kehadiran para Srikandi BUMN juga menunjukkan bagaimana perempuan di Indonesia akan membawa pengaruh yang signifikan di dunia profesional,” ujarnya.

Selain itu hadir juga sebagai pembicara Dwi Aji Wicaksono General Manager Divisi Operasi Gedung PT PP yang juga merupakan alumni Unpar, Astri Oktaviani Senior Manager Manajemen Risiko PT PP yang juga merupakan alumni Unpar serta Febry Indra Permana sebagai Senior Manager Talent Management PT PP.

Dwi Aji Wicaksono dan Astri Oktaviani yang juga merupakan alumni Unpar juga menceritakan pengalaman bekerja dan asyiknya berkarir di BUMN. Dwi Aji juga berkesempatan menjelaskan proyek IKN dengan berbagai teknologi yang digunakan PT PP untuk mempercepat progress pembangunan Ibu Kota Negara Baru yang tentu saja menambah antusiasme mahasiswa untuk bertanya dan mengetahui lebih dalam lagi tentang proyek strategis tersebut.

Selain itu, Febry Indra Permana juga menjelaskan bahwa BUMN juga membuka peluang tidak hanya lulusan universitas negeri tapi lulusan Perguruan Tinggi Swasta juga memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung dan berkontribusi kepada BUMN. (rel/sih)

12 Tim Ramaikan Bapenda Medan Cup 2023

BERSAMA: Kepala Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan Bapenda Kota Medan Rudi Hadian Siregar SSTP dan Ketua Panpel Ali Fitri Harahap bersama peserta Turnamen Futsal Bapenda Medan Cup 2023 di Karya Futsal, Senin (7/8). (ist)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 12 tim bersaing pada Turnamen Futsal Bapenda Medan Cup 2023 yang digelar di Karya Futsal, 7-15 Agustus 2023. Turnamen ini digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Turnamen tersebut dibuka Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Benny Sinomba Siregar SE yang diwakili Kepala Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan, Rudi Hadian Siregar SSTP di Karya Futsal, Senin (7/8).

Dalam sambutannya, Benny menjelaskan, turnamen ini diikuti para pegawai Bapenda Kota Medan. Tujuannya adalah untuk menyambut HUT ke-78 Kemerdekaan RI. Untuk itu, dia mengajak semua peserta tetap menjaga semangat, sportifitas, dan fair play.

“Mari kita tetap semangat dan menjaga sportifitas serta fair play. Kalah menang merupakan hal biasa dalam pertandingan,” ujarnya.

Selain itu, Benny menambahkan, turnamen ini bertujuan meningkatkan tali silaturahmi antar sesama pegawai Bapenda Kota Medan. Kemudian menjaga kebugaran para pegawai Bapenda Kota Medan sehingga bisa bekerja maksimal.

“Dengan kebersamaan dan tubuh bugar, maka kita bisa bekerja dengan maksimal. Sesuai dengan tagline Kolaborasi Medan Berkah, maka kita semua harus bersama-sama mewujudkan pembangunan Kota Medan,” tandasnya.

Benny juga berharap agar turnamen ini bisa menghasilkan para pemain futsal berbakat di Bapenda Kota Medan. Para pemain itu akan dipersiapkan membela tim Bapenda Kota Medan pada Liga Instansi Kota Medan di masa mendatang.

Ketua Panpel Ali Fitri Harahap didampingi Koordinator Partandingan Ahmad Zulyaden Lubis menjelaskan, turnamen ini diikuti 12 tim unit kerja Bapenda Medan. Rinciannya 4 tim bidang, 1 tim sekretariat, dan 7 tim UPT. “Pertandingan menggunakan sistem setengah kompetisi,” ungkapnya.

Para peserta dibagi dalam empat grup. Grup A dihuni tim Bidang 2, tim Bidang 3, dan tim Bidang 4. Grup B diisi tim UPT 3, tim UPT 7, dan tim UPT 6. Grup C diisi tim Sekretariat, tim UPT 4, dan tim UPT 2. Kemudian Grup D dihubi tim UPT 5, tim UPT 1, dan tim Bidang 1. (dek)

Pastikan Kepesertaan BPJS Kesehatan Aktif, Warga Medan Diminta Cek Kesehatan secara Rutin

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kota Medan Fraksi NasDem, Habiburrahman Sinuraya, meminta warga Kota Medan untuk melakukan cek kesehatan secara rutin di puskesmas. Itu harus dilakukan guna mengetahui aktif atau tidaknya kepesertaan BPJS Kesehatan yang dimiliki. Terkhusus untuk mereka yang memiliki BPJS Kesehatan gratis atau yang iurannya ditanggung pemerintah.

Hal itu diungkapkan Habib Sinuraya saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 4 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, Minggu (6/8). Kegiatan itu digelar di dua lokasi, yakni di Jalan Perjuangan Lingkunfan 22 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal, dan di Jalan Bunga Teratai Simpang Gg Teratai 3 Lingkungan 1 Kelurahan PB Selayang 2, Kecamatan Medan Selayang.

“Kalau sudah punya kepesertaan BPJS gratis, perlu lah sesekali datang ke faskes nya agar tahu apakah kartu BPJS nya masih aktif atau tidak. Karena ada sistem dari pemerintah pusat yang menonaktifkan peserta yang tidak pernah dipakai, karena dianggap tidak membutuhkan,” ucap Habib.

Menurut Politisi Partai Nasdem itu, saat ini ada sekitar 5 ribu hingga 10 ribu peserta BPJS yang dibayar pemerintah, namun orangnya sudah meninggal dunia.

Selain permasalahan BPJS, lanjutnya, masih ada soal kriminalitas dan banjir yang harus diperhatikan. Namun untuk banjir, Pemko sudah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian.

Sedangkan untuk kriminalitas, pemerintah dan pihak aparat telah melakukan antisipasi dengan menyiapkan 14 unit patroli yang dilengkapi senjata. Kemudian, para kepling juga telah diminta untuk membentuk posko-posko.

“Tindakan kriminalitas itu dipengaruhi narkoba. Tapi kalau menurut saya pribadi, 75 persennya difaktori kurangnya pengawasan dari orangtua kepada anak-anak remajanya,” kata Habib.

Sementara untuk bantuan sosial dari pemerintah, Habib juga meminta warga yang merasa miskin dan belum mendapatkan bantuan agar mendaftarkan dirinya ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke kelurahan.

“Sebab yang mendapatkan bansos dari pemerintah pusat itu adalah yang terdaftar di DTKS. Namun kalau sudah terdaftar tapi belum mendapatkan bantuan, kemungkinan sedang dalam antrian. Jadi bersabar saja, karena pemerintah juga punya batasan anggaran dalam memberikan bansos itu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Perda No 4 Tahun 2012 menguraikan seperti dalam BAB II Pasal 2 yakni terciptanya tatanan kesehatan dengan melibatkan semua unsur meningkatkan kesehatan masyarakat. Mewujudkan pembangunan Kota Medan berwawasan kesehatan dan kemandirian daerah dalam bidang kesehatan.

Perda bertujuan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkan dan terbuka serta meningkatkan akses memperoleh pelayanan masyarakat. Pemko Medan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, adil terjangkau dan terbuka kepada masyarakat secara merata di Puskesmas sebagai tingkat pelayanan dasar.

Sedangkan masalah pembiayaan kesehatan seperti pada BAB VII Pasal 43 disebutkan Pemko berkewajiban membiayai seluruh upaya kesehatan dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, adil dan terbuka serta terjangkau masyarakat. Di Pasal 44 dikuatkan, Pemko membiayai seluruh pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas. (map)

Wali Kota Serahkan SK 305 PPPK Binjai

SK: Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah saat memberikan SK PPPK secara simbolis usai apel gabungan bersama, Senin (7/8/2023) - Istimewa/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 305 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah sah menerima surat keputusan (SK) yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah, Senin (7/8/2023). Penyerahan SK dilakukan Amir usai apel gabungan yang digelar di lapangan apel Balai Kota Binjai.

Selain memberikan SK kepada para PPPK Kota Binjai, juga dilakukan pemberian cenderamata dari Baznas Kota Binjai kepada tiga OPD yang telah memberikan sumbangsih besar pada pelaksanaan zakat profesi di instansinya. Di antaranya kepada Sekdako Binjai, Dirut RS Djoelham Binjai, dan Camat Binjai Kota.

Apel Gabungan dengan pelaksana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai. Juga diikuti para kepala opd, bagian, badan, camat dan lurah serta para ASN dan Tenaga Non ASN di Lingkungan Sekretariat Pemko Binjai.

Dalam arahannya, Amir menjelaskan, bahwa peran pemerintah dalam menanggulangi bencana alam merupakan kewajiban pemerintah dan sistem yang diperlukan setiap daerah sebagai organ penting menyangkut keselamatan dan keamanan bagi setiap warga di setiap daerah. Pada tahun 2021, BPBD Kota Binjai telah membentuk kelurahan tangguh bencana yang bekerja sama dengan BPBD Provinsi Sumatera Utara.

Ada 8 kelurahan tangguh bencana di Kota Binjai. Di antaranya Binjai Selatan yaitu Kelurahan Rambung Timur, Kelurahan Rambung Barat dan Kelurahan Binjai Estate; Binjai Kota yaitu Kelurahan Setia dan Kelurahan Berngam; Binjai Timur pada Kelurahan Mencirim, Binjai Kota pada Kelurahan Tangsi dan Binjai Utara yaitu Kelurahan Kebun Lada.

“Saya mengharapkan, BPBD Kota Binjai lebih cepat tanggap dalam menghadapi bencana juga melakukan sosialisasi pada masyarakat akan pentingnya pengetahuan dasar menghadapi bencana sejak dini, baik itu bencana alam maupun non alam,” serunya.

BPBD Kota Binjai juga diharapkan mampu melaksanakan mitigasi di daerah aliran sungai yang bertujuan untuk meminimalisir akan terjadinya bencana banjir yang diakibatkan oleh tumpukan sampah, yang menghambat aliran sungai dan memberi edukasi kebencanaan kepada anak-anak sekolah di Kota Binjai.

Meyikapi cuaca ekstrim yang tidak menentu seperti curah hujan yang cukup tinggi disertai angin kencang, genangan di beberapa wilayah di Kota Binjai, kerusakan rumah penduduk, juga pohon tumbang yang disebabkan angin puting beliung. Wali Kota Binjai meminta BPBD Kota Binjai untuk meningkatkan kesiapsiagaan baik dari personel maupun peralatan dalam menghadapi pra bencana dan paska bencana.

“Saya juga mengharapkan adanya komitmen dan kerjasama yang baik antara BPBD Kota Binjai bersama lintas sektoral untuk mengantisipasi kebencanaan, dan peka saat terjadi bencana,” pungkasnya. (ted)

Ratusan BPD Demo Ke Kantor Bupati Dairi Tuntut Tunjangan Kinerja dan Operasional

DEMO: Perwakilan BPD diabsen sebelum masuk ke Pendopo Bupati Dairi, Senin (7/8/2023) - RUDY SITANGGANG/SUMUTPOS.CO

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ratusan Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 15 Kecamatan di Kabupaten Dairi, menggelar aksi unjukrasa ke Kantor Bupati Dairi, Senin (7/8/2023). Para BPD mendatangi Kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi mereka perihal tunjangan kinerja dan operasional BPD.

Anggiat Pakpahan Ketua BPD Gomit, Kecamatan Siempat Nempu mengatakan, aksi mereka untuk menuntut supaya Bupati mencabut Peraturan Bupati (Perbub) No 5 tahun 2022 yang mengatur tentang tunjangan dan operasional BPD.

Dalam Perbub itu, tunjangan kinerja dan operasional BPD paling besar 10 persen dari operasional Desa.

“Dalam Perbub tersebut tunjangan kinerja BPD, untuk Ketua hanya Rp4.720.000 per tahun. Dan untuk anggota, dibawah itu,” ucapnya.

Menurut BPD, tunjangan diterima Ketua dan anggota BPD itu, sangat jauh dari Upah Minimum Kabupaten (UMK). Sementara, tanggungjawab dan beban kerja, sudah tidak sebanding karena menyangkut satu desa.

Anggiat mengatakan, usulan untuk kenaikan tunjangan kinerja dan operasional BPD, sudah disampaikan ke Bupati Dairi, Eddy KA Berutu beberapa waktu lalu. Dan, Eddy KA Berutu berjanji akan menindaklanjuti. Tetapi sampai aksi ini dilakukan, tidak ada tindaklanjut dari Bupati.

“Kami meminta supaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melaui Bupati Dairi, Eddy Keleng mencabut Perbu dimaksud,” lanjutnya

Amatan wartawan, aksi BPD langsung mendapat tanggapan dari Pemkab Dairi. Sebanyak 15 perwakilan BPD diarahkan ke Pendopo Bupati dibawah pengawalan ketat Personiel Polres Dairi.

Pengunjukrasa diterima Penjabat Sekda Dairi, Surung Charles Bantjin dan Asisten 1, Jonny Hutasoit di Pendopo Bupati Dairi.(rud/ram)

Optimis PON XXI Sumut – Aceh Berjalan Lancar, DPRD Sumut Harapkan Campur Tangan Pemerintah Pusat

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting menyatakan optimismenya terkait penyelenggaraan PON XXI Sumut- Aceh yang akan digelar pada September 2024 mendatang.

Dikatakan Baskami, optimisme itu semakin besar usai pihaknya menghadiri rapat bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo guna membahas progress report pelaksanaan PON XXI di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jumat (4/8/2023) malam lalu.

“Usai rapat dengan Bapak Menteri Jumat lalu, kita semakim optimis PON XXI Sumut – Aceh ini akan berjalan lancar,” ucap Baskami, Senin (7/8/2023).

Dikatakan Baskami, dalam rapat yang turut dihadiri Gubsu Edy Rahmayadi tersebut, DPRD Sumut dan Pemprovsu sama-sama mengharapkan adanya campur tangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenpora dalam perhelatan olahraga tingkat nasional itu.

“Kemaein saat di rapat kita membahas sampai detail-detail terkait progress, kekurangan di sana sini, bagaimana persoalan akomodasi, infrastruktur penunjang, kesiapan daerah, sampai ketersediaan anggaran,” ujarnya.

Baskami menjelaskan, Menpora berjanji akan segera mereview rancangan anggaran dan segala kebutuhan untuk nantinya dibuat keputusan yang tepat.

“Bapak Menpora bersama kita semua, sepakat untuk memberikan yang terbaik dalam penyelenggaraan PON XXI ini,” katanya.

Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi, mengatakan, kesiapan APBD Sumut dalam menyelenggarakan PON XXI di tahun 2024 masih terbatas. Hal itu dikarenakan adanya penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak di tahun depan.

“Kami berharap dengan prakarsa Bapak Menpora, maka penyelenggaraan PON ini dapat maksimal,” jelasnya.

Edy mengungkapkan, hingga saat ini persiapan fisik dan non fisik PON XXI berada di angka 48 persen.

“Kita terus menggenjot persiapan venue. Seandainya nanti pak PUPR tidak menyempurnakannya, maka kita sudah siapkan alternatif yang ada di sembilan kabupaten dan kota,” jelasnya.

Terkait stadion, lanjut Edy, awalnya Pemprov Sumut meminta stadion berkapasitas internasional dengan standarisasi FIFA.

“Standar FIFA itu minimal 40 ribu, awalnya saya minta kapasitas 70 ribu diaminkan, kemudian turun terus hingga hanya 25 ribu saja. Namun karena tidak memenuhi standar saya tambah 15 ribu menjadi 40 ribu. Saya akan berbuat terbaik untuk Sumut,” ungkapnya.

Di lain pihak, Menpora Dito Ariotedjo mengatakan pihaknya telah menyamakan visi-misi dan langkah bersama Pemprovsu terkait persiapan PON XXI.

“Jadi memang masih ada beberapa catatan yang harus kita cari solusinya terkait dengan persiapan ataupun venue,” tambahnya.

Dito menambahkan, pihaknya telah melakukan kroscek ke lapangan terkait kekurangan-kekurangan yang nantinya menjadi domain pemerintah pusat.

Selain itu, Dito menampik keras isu Pemerintah Aceh sebagai tuan rumah PON XXI meminta pagelaran tersebut ditunda karena minimnya persiapan.

“Ini saya rasa perlu disebar oleh teman-teman media, bahwa isu tersebut tidak benar. Aceh menyatakan komitmen dan kesiapannya dalam menyelenggarakan PON XXI ini,” pungkasnya.
(map/ram)

Gelombang Panas di Korsel, Pemprov Sumut Pastikan 34 Kontingen Aman dan Sehat

Kadis Kominfo Sumut, Ilyas Sitorus.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara memastikan 34 kontingen yang mengikuti Jambore Pramuka Internasional di Korea dalam keadaan sehat dan aman. Hal ini dikarenakan bertepatan terjadinya gelombang panas di Korsel.

Kepala Dinas Kominfo Sumut, Ilyas Sitorus mengatakan sudah melakukan kordinasi dengan para peserta dengan menanyakan kondisi kesehatan puluhan kontingen tersebut.

“Kalau hasil komunikasi saya sama tim kita yang di Korsel. Alhamdulillah semua anak-anak dan utusan Sumut dalam keadaan baik-baik saja dan sehat semuanya,” ungkap Ilyas saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (7/8/2023).

Untuk diketahui, Korsel saat ini berlangsung kegiatan Jambore Pramuka Internasional, dan gelombang panas mencapai 35 derajat celcius. Karena kondisi ini, dilaporkan ratusan peserta mengalami sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Ilyas mengungkapkan komunikasi dirinya dengan peserta Pramuka Jambore Internasional, bahwa pihak Pemerintah Korsel sudah menambah fasilitas kesehatan.

Meski mengalami gelombang panas, kondisi cuaca di Korsel sempat mendung dan hujan gerimis. Ilyas mengharapkan dan mendoakan seluruh peserta Pramuka Jambore Internasional diberikan kesehatan hingga akhir acara.

“Insya Allah begitulah selanjutnya, sampai mereka kembali ke tanah air dalam keada sehat dan aman semuanya,” ucap Ilyas.

Gelombang panas yang melanda Korea Selatan dilaporkan membuat ratusan peserta jatuh sakit. Acara yang diselenggarakan di Buan, Korea Selatan, sejak Selasa, (1/8) lalu. Diikuti lebih dari 43.000 pramuka dari 158 negara.

Suhu cuaca diperkirakan berkisar antara 35 derajat Celcius dengan hujan yang sangat singkat. Pada upacara pembukaan jambore, Rabu, 2 Agustus 2023, sebanyak 108 orang mengalami sakit karena gelombang panas dan kelelahan serta dibawa ke rumah sakit.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi melepas 34 penggalang asal Sumut dan juga penegak akan berlatih selama 10 hari Pramuka ke Jambore Internasional, Korea Selatan.

Pelepasan 34 kontingen mengikuti Jambore Pramuka Internasional itu, berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, Jumat (28/7) lalu.

“Kalian duta Sumut di sana, berlatih, belajar terkait Pramuka, sehingga kalian bisa menjadi kader-kader pembangunan di provinsi kita dan kalian juga harus berbagi kepada teman-teman kalian sehingga kita maju bersama-sama,” jelas Gubsu Edy.(gus/ram)