SUMUTPOS.CO – Kementerian Dalam Negeri masih menunggu usulan nama-nama penjabat kepala daerah (Pj Kada) yang akan ditempatkan di 85 daerah per September mendatang. Selain dari DPRD, ada mekanisme usulan dari pusat yang dikelola Kemendagri.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengatakan, semua nama yang diusulkan bakal diproses secara setara. Termasuk usulan dari pusat. Dia menegaskan, Kemendagri tidak akan memonopoli usulan di level pusat. ’’Tidak ada, langsung di bypass Kemendagri,’’ ujarnya kemarin (5/8).
Benni menjelaskan, semua kementerian/lembaga yang memiliki pejabat yang memenuhi syarat bisa menyampaikan usulan. Nanti, usulan itu ditampung Kemendagri untuk dibicarakan bersama dengan K/L lainnya.
Karena itu, dia menampik prasangka sebagian orang yang menganggap Kemendagri akan menentukan sendiri. ’’Seakan-akan dimonopoli Kemendagri. Enggak,’’ tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta pemerintah berhati-hati dalam menentukan Pj. Mengingat jumlahnya cukup besar. ’’Ini masif dan menentukan. Ada 85 Pj dengan banyak provinsi utama,’’ ujarnya.
PKS berharap, dalam menentukan Pj, pemerintah tidak menggunakan kacamata politik praktis. ’’Jangan ada kepentingan politik,’’ kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Sebaliknya, proses penentuan harus didasarkan pada kapasitas dan kemampuan teknokrasinya. Bagi Pj yang terpilih, Mardani menilai itu sebagai kesempatan para birokrat untuk membuktikan bahwa mereka punya kapasitas yang beda.
Nah, untuk memastikan terpilihnya sosok tersebut, Mardani menilai aspek transparansi dan akuntabilitas sangat penting. Termasuk partisipasi publik untuk ikut memberikan tanggapan dan masukannya.
Dia mengusulkan, dalam prosesnya nanti, tahap demi tahap harus diketahui publik. Misalnya, dua pekan sebelum memutuskan satu nama, presiden mengumumkan ke publik. ’’Biar publik bisa memberikan tanggapan atau laporan,’’ terangnya.
Nama Arief Paling Unggul
Sementara itu, DPRD Sumatera Utara resmi sudah mengirim tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur Sumut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, untuk menggantikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang berakhir masa jabatannya pada 5 September 2023.
Ketiga calon nama Pj Gubernur Sumut itu, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut Arief Sudarto Trinugroho, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal, dan Deputi Penetapan dan perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI Lasro Simbolon.
Pengamat Kebijakan Publik Sumatera Utara, Rafriandi Nasution, mengatakan, jika ketiga nama tersebut sama-sama memiliki peluang untuk menduduki posisi Pj Gubsu. Namun, nama Sekda Provinsi Sumut Arief Tri Nugroho dinilai sebagai sosok yang paling diunggulkan untuk menduduki posisi Pj Gubsu.
“Tentunya di atas kertas yang paling diunggulkan adalah Sekda Provsu Arief Tri Nugroho. Setidaknya ada beberapa alasan yang membuat penilaian tersebut menjadi realistis,” ucap Rafriandi kepada Sumut Pos, Minggu (6/8). Di antaranya, kata Rafriandi, nama Arief dinilai sebagai sosok yang sudah mengerti kondisi dan masalah yang dihadapi Pemprov Sumut saat ini. Dengan kata lain, Arief merupakan sosok yang tidak harus belajar dari awal untuk mencari solusi dari setiap persoalan yang dihadapi Sumut.
Kemudian, sosok Arief juga dinilai sebagai sosok yang sudah memiliki hubungan emosional dengan jajaran ASN yang merupakan bawahannya. Mengingat, Arief sudah satu tahun menjabat sebagai Sekda Pemprov Sumut.
“Tentunya Arief tidak akan canggung dalam memimpin para ASN di Pemprovsu yang sehari-harinya memang merupakan bawahannya. Sebab posisinya sebagai Sekda sudah berjalan satu tahun, hubungan emosional ini tentu sudah terbangun,” ujarnya.
Begitu juga dengan unsur forkopimda tingkat Sumut, Arief diyakini akan lebih mudah dalam berkomunikasi karena sudah adanya kedekatan dan komunikasi yang baik diantara mereka. Terutama, untuk DPRD Sumut sebagai lembaga legislatif, Arief dinilai punya komunikasi yang baik, sehingga dirinya mendapatkan dukungan dari hampir semua fraksi untuk menjadi Pj Gubsu.
“Hampir semua fraksi di DPRD Sumut mencalonkan nama Arief sebagai Pj Gubsu. Bahkan Fraksi PKS hanya mengusulkan satu nama sebagai Pj Gubsu, yaitu nama Arief Tri Nugroho. Tentu ini bukan kebijakan yang main-main,” katanya. Lantas, bagaimana dengan dua nama lainnya? Rafriandi menilai jika Arief Tri Nugroho juga tidak boleh merasa di atas angin. Pasalnya, keputusan ada di tangan Kemendagri.
Sementara calon lainnya, yaitu Safrizal ZA, juga memiliki keunggulan. Diketahui, Safrizal merupakan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri sejak tahun 2020. Tak hanya itu, pada tahun 2021 Safrizal juga pernah ditunjuk sebagai Pj Gubernur Kalimantan Selatan. “Artinya dari ketiga nama tersebut, nama Safrizal yang dinilai paling dekat dengan Kemendagri sebagai pihak yang menentukan. Kemudian, hanya beliau (Sfarizal) itu yang punya pengalaman sebagai Pj Gubernur,” jelasnya.
Untuk nama Lasro Simbolon, dinilai tetap memiliki peluang. Meskipun sosok Lasro tidak berkarir di Sumut dan saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik pada BP2M, namun dirinya merupakan satu-satunya calon putra daerah asli dari Sumatera Utara.
Pasalnya, Sekda Provsu Arief Tri Nugroho diketahui lahir di Lampung, sementara Safrizal diketahui lahir di Aceh. “Lasro Simbolon lahir di Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli Utara. Ini bisa saja menjadi penilaian tersendiri bagi Kemendagri,” pungkasnya.
Sekda Sumut Arief Sudarto Trinugroho, angkat bicara terkait namanya masuk dalam tiga nama Pj Gubernur Sumut yang dikirim DPRD Sumut ke Mendagri. Ia mengatakan, jabatan itu adalah amanah dari Allah SWT. “Kalau saya ditanya, saya selalu berdoa kepada Allah SWT berikan amanah jabatan yang terbaik bagi Allah. Karena, pasti itu yang terbaik untuk saya,” ujar Arief kepada wartawan, Minggu (6/8).
Arief mengungkapkan, ketiga nama calon Pj Gubernur Sumut itu belum final. Masih ada proses yang akan dilakukan oleh Kemendagri RI. Kemudian akan diputuskan oleh Presiden RI, Joko Widodo. Arief mengatakan, akan terus fokus menjalani tugas sebagai Sekda Sumut untuk membantu jalannya roda Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumut ini.”Tidak ada (calon) yang kuat, enggak ada yang lemah. Bahkan saya enggak tahu udah dikirim atau belum,” ucapnya.
Siapa pun nanti terpilih menjadi Pj Gubernur Sumut, Arief mengungkapkan mampu melanjutkan program pembangunan di Sumut. Apa lagi, pada tahun 2024 ada dua event yang akan dilaksanakan di Sumut ini, yakni Pemilu dan PON XXI tahun 2024. “Kalau sebagai Sekda nanti, siapa pun yang terpilih Pj Gubernur bisa meneruskan. Bisa melanjutkan program-program yang ada ,” ucap Arief.
Arief berpesan kepada Pj Gubernur Sumut yang diputuskan Presiden Jokowi untuk tidak melupakan program pembangunan di Sumut. “Walaupun memang fokus kita nanti di tahun 2024 tadi ke pemilu sama PON tapi yang program-program lain harus jalan,” pungkas Arief.
Seperti diketahui, dari 8 Fraksi yang mengajukan nama-nama calon Pj Gubernur Sumut itu, hanya Fraksi PKS DPRD Sumut mengusulkan satu nama Pj Gubernur Sumut, yakni Sekda Sumut Arief Sudarto Trinugroho.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Hariyanto mengungkapkan kenapa pihaknya, memilih Arief diajukan sebagai calon Pj Gubernur Sumut, karena melihat track record yang baik dan profesional. (jpg/map/gus/ila)
