31 C
Medan
Sunday, April 12, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1262

Diguyur Hujan Deras, Debit Air Dua Sungai di Medan Sempat Meluap

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kota Medan diguyur hujan deras pada Sabtu (5/8/2023) sore hingga malam. Akibatnya, sejumlah ruas jalan dan permukiman warga terendam banjir. Diketahui, banjir tersebut terjadi akibat meluapnya dua sungai di Kota Medan, yakni Sungai Sikambing dan Sungai Babura.

“Ada dua sungai yang mengalami kenaikan debit air, yaitu Sungai Sikambing naik sekitar 70-100 cm, sementara Sungai Babura naik sekitar 10-30 cm. Namun pagi ini ketinggian air kedua sungai terus menurun,” ucap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Muhammad Husni kepada Sumut Pos, Minggu (6/8/2023) pagi.

Untuk sungai-sungai lainnya seperti Sungai Denai, Sungai Deli, dan Sungai Belawan, tidak mengalami kenaikan debit air.

“Namun begitu, kondisi sungai-sungai tersebut terus kita pantau,” ujarnya.

Dijelaskan Husni, terkait sejumlah wilayah yang sempat terendam banjir akibat meluapnya Sungai Sikambing dan Sungai Babura, pihaknya telah membangun posko untuk warga yang terdampak. Beruntung, tidak ada warga yang harus dievakuasi, sehingga tidak ada warga yang menginap di posko yang telah didirikan.

“Posko tetap dilakukan di mako, dharma wanita dan wilayah, tapi tidak ada evakuasi warga. Alhamdulillah semua aman terkendali, tidak ada warga yang mengungsi,” katanya.

Husni juga menerangkan, bahwa banjir yang terjadi pada sejumlah wilayah di Kota Medan telah surut pada Sabtu malam.

“Mayoritas sudah surut. Minggu pagi yang kita pantau masih tergenang air tinggal di kawasan Kelurahan Polonia Lingkungan 1 dan 2 dengan ketinggian air yang menggenangi badan jalan sekitar 40 – 60 cm. Saat ini tim kita terus memantau di kawasan tersebut,” pungkasnya.
(map/ram)

Menpora Tepis Isu PON 2024 Ditunda

Menpora RI Ario Bimo Nandito Ariotedjo dan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut, tetap berjalan dengan jadwal yang ditetapkan pada September 2024, walau pelaksanaan bersamaan dengan tahapan Pemilu 2024.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ario Tedjo juga menepis isu bahwa Aceh belum siap melaksanakan PON. Sehingga salah pemicu pelaksanaan akan ditunda. Sebelum ke Kota Medan, ia mengatakan melakukan kunjungan ke Aceh untuk melihat langsung persiapan Panitia Besar (PB) PON wilayah Aceh.

“Kebetulan (sebelumnya) kami dua hari di Aceh, isu ditunda (PON) itu tidak ada. Mungkin, harus disebarkan juga ke khalayak luas, bahwa pada prinsipnya Aceh komit dan siap dalam penyelenggaraan PON di 2024,” ujarnya dalam jumpa pers, usai menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) Persiapan PON 2024 Wilayah Sumut, berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, di Jalan Jendral Sudirman, Kota Medan, Jumat (4/8/2023).

Dito mengungkapkan untuk persiapan PON di Sumut, berjalan dengan matang dan sangat baik. Ia memastikan rapat koordinasi tersebut untuk menyamakan persepsi sekaligus misi antara pemerintah pusat dengan daerah.

“Saya harus apresiasi, saya lihat persiapannya, perencanaanya matang, sangat baik, siap, perkembangan pembangunannya setelah saya lihat sangat banyak,” jelas Dito

Disamping itu, Menpora Dito mengungkapkan terutama mencari solusi bersama terkait dengan kendala di sektor sarana dan prasarana hingga pendanaan untuk persiapan menuju PON 2024.

“Memang masih ada beberapa catatan yang harus kita carikan solusinya, baik venue dan penyelenggaraan. Kita mengecek ke lapangan dan apa yang kurang kita catat, sehingga yang menjadi domainnya pusat dalam membantu pelaksanaan PON akan diupayakan,” jelas Dito.

Ketua KONI Pusat Marciano Norman, yang datang bersama rombongan Menpora. Ia mengatakan bahwa dalam persiapan venue, Sumut memiliki progres meningkat dan baik

“Hasil visitasi kami, progress Sumut sangat menggembirakan, progres pembangunan venue berjalan dengan baik, kita akan terus pantau,” jelas Marciano Norman.

Sementara itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi berharap ada kepastian anggaran dalam penyelenggaraan PON. Sehingga pemerintah daerah bisa mempersiapkan anggaran sesegera mungkin.

“Ini sangat penting karena penganggaran tahun depan kita susun tahun ini, dan itu relatif tidak singkat pengesahannya, teman-teman gubernur lain juga butuh kepastian, itu karena mereka akan mengirim kontingennya,” ucap mantan Pangkostrad itu.

Disinggung soal stadion utama, Gubernur Edy mengatakan pembangunan akan dilakukan bulan depan. Sedangkan venue lainnya sedang dalam proses pembangunan.

“Kalau martial art dan atletik di Desa Sena, sudah mulai pengerjaannya, kalau stadion menurut keterangan Bu Esi dari PUPR akhir Agustus akan selesai tender, berarti bulan 9 bisa mulai bekerja,” jelas mantan Ketua Umum PSSI itu.

Sedangkan, persiapan Sumut menghadapi PON 2024. Gubsu mengungkapkan bahwa sudah mencapai 36 persen secara fisik. Sedangkan, nonfisik persiapan sudah diangka 58 persen.

Melalui rapat koordinasi ini, Gubsu Edy berharap pemerintah pusat bisa membantu anggaran persiapan PON melalui APBN.”Ada kalau kita secara fisik ini memang baru 33 sampai 36 persen. Kalau non fisik sudah 58 persen kurang lebih. Ada yang plus dan minus,” tandas Gubsu Edy.

Dalam rakor tersebut, juga dihadiri perwakilan dari kementerian PUPR dan Menko PMK. Dalam pemaparan total biaya penyelenggaraan PON tahun 2024 ditaksir mencapai Rp4,1 triliun.

Sementara untuk anggaran yang ditampung dari dana APBD provinsi Sumut sejak tahun 2019 hingga 2024 bekisar Rp1,2 triliun lebih dan dana sponsorship Rp 266 miliar.

Sehingga, Pemerintah provinsi Sumut masih membutuhkan anggaran sekitar Rp 2,6 triliun lebih, yang diharapkan bisa didorong melalui Pemerintah Pusat menggunakan APBN.(gus/ram)

Namanya Masuk dalam Pj Sumut, Sekda Sumut: Jabatan adalah Amanah

Sekda Sumut, Arief Sudarto Trinugroho.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekda Sumut, Arief Sudarto Trinugroho, angkat bicara terkait namanya masuk dalam tiga nama Pj Gubernur Sumut, yang dikirim DPRD Sumut ke Mendagri. Ia mengatakan jabatan itu, adalah amanah dari Allah SWT.

“Kalau saya ditanya, saya selalu berdoa kepada Allah SWT berikan amanah jabatan yang terbaik. Karena, pasti itu yang terbaik untuk saya,” sebut Arief, Minggu (6/8/2023).

Arief mengungkapkan bahwa ketiga nama calon Pj Gubernur Sumut itu, belum final. Masih ada proses, yang akan dilakukan oleh Kemendagri RI. Kemudian, akan diputuskan oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Arief mengatakan akan terus fokus menjalani tugas sebagai Sekda Sumut, untuk membantu jalannya roda Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumut ini.

“Tidak ada (calon) yang kuat enggak ada yang lemah. Bahkan saya enggak tahu udah dikirim atau belum,” ucapnya.

Arief berharap, agar siapapun yang terpilih dapat amelanjutkan program pembangunan di Sumut. Apa lagi, pada tahun 2024, ada dua event yang akan dilaksanakan di Sumut ini, yakni Pemilu dan PON XXI tahun 2024.

“Kalau sebagai Sekda nanti, siapa pun yang terpilih Pj Gubernur bisa meneruskan, bisa melanjutkan program-program yang ada sehingga ini bisa terus berkelanjutan,” ucap Arief.

“Walaupun memang fokus kita nanti di tahun 2024 tadi ke pemilu sama PON tapi yang program-program lain harus jalan,” tandas Arief. (gus/ram)

HIPMI Labuhanbatu Adakan RBPL, Bahas Agenda Penting

BAHAS: Para pengurus HIPMI Labuhanbatu saat rapat untuk membahas sejumlah agenda penting.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Labuhanbatu mengadakan Rapat Badan Pengurus Lengkap (RBPL) membahas sejumlah agenda penting, seperti, rencana MoU Rumah Kemasan, pembahasan rencana Pendirian Koperasi dan rencana Muscab dan Bazar Sembako di 7 Kecamatan se Labuhanbatu, Sabtu (5/8/2023).

“Pentingnya RBPL HIMPI ini untuk menguatkan fungsi organ lengkap di tubuh HIPMI guna menyukseskan sejumlah rencana,” kata Ketua BPC HIMPI Labuhanbatu, Cheppy Aditya.

Menurutnya, rencana pengikatan Memorandum of Understanding (MoU) antara HIMPI dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Labuhanbatu dalam hal pendirian rumah kemasan sangat penting untuk membantu para pelaku UMKM.

“Kerjasama dengan Disperindag Pemkab Labuhanbatu membangun rumah kemasan. Dimana, akan disepakati pendirian tempat usaha percetakan segala bentuk kemasan produk untuk UMKM,” kata Chepy.

Rumah kemasan itu, nantinya mencetak kebutuhan kemasan segala produk usaha kecil di Labuhanbatu. Dan, harga akan cenderung lebih murah dibanding tempat lain.

“Kita akan berupaya membantu penghematan beban biaya produksi produk UKM dengan harga lebih bersaing,” tegasnya.

Pemkab Labuhanbatu melalui Disperindag, katanya akan memberikan sejumlah fasilitas. Yakni, lokasi tempat usaha dan juga mesin pembuat kemasan. Sedangkan, HIMPI akan menjadi pelaku usaha.

Pada RBPL itu juga, terungkap pembahasan rencana dilakukannya musyawarah cabang (Muscab) HIPMI untuk periodeisasi kedepan.

“Memasuki agenda pemilihan Ketua HIPMI, maka dijadwalkan dilakukan musyawarah cabang HIPMI Labuhanbatu,” ujar Chepy.

Di RPBL itu juga dihunjuk sejumlah nama untuk ditugaskan sebagai Steering Committee (SC).

HIMPI Labuhanbatu juga berencana akan melakukan pasar murah (Bazar) sejumlah Sembako. Rencananya ribuan paket akan disediakan untuk produk bazar itu. Pelaksanaannya sendiri akan berlangsung di 7 Kecamatan se-Labuhanbatu.

“Akan dilakukan penjualan sembako secara murah untuk membantu masyatakat. Dan tentu saja, harga terjangkau oleh masyarakat,” papar Chepy.

Arief Trinugroho Dinilai Paling Diunggulkan Jadi Pj Gubsu

Arief Trinugroho

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebijakan DPRD Sumut yang telah mengusulkan tiga nama pejabat eselon I kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai calon Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, terus menjadi pembahasan.

Pasalnya, satu dari ketiga nama tersebut diyakini akan memimpin Sumatera Utara dalam waktu dekat. Mengingat, periode masa jabatan Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah akan habis pada 5 September 2023 mendatang.

Adapun ketiga nama yang dimaksud, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut Arief Sudarto Trinugroho, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Lasro Simbolon, dan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA.

Diantara ketiga nama itu, siapakah yang paling diunggulkan untuk menjadi Pj Gubsu?

Pengamat Kebijakan Publik Sumatera Utara, Rafriandi Nasution, mengatakan jika ketiga nama tersebut sama-sama memiliki peluang untuk menduduki posisi Pj Gubsu. Namun, nama Sekda Provinsi Sumut, Arief Tri Nugroho dinilai sebagai sosok yang paling diunggulkan untuk menduduki posisi Pj Gubsu.

“Tentunya di atas kertas yang paling diunggulkan adalah Sekda Provsu, Arief Tri Nugroho. Setidaknya ada beberapa alasan yang membuat penilaian tersebut menjadi realistis,” ucap Rafriandi kepada Sumut Pos, Minggu (6/8/2023).

Diantaranya, kata Rafriandi, nama Arief dinilai sebagai sosok yang sudah mengerti kondisi dan masalah yang dihadapi Pemprov Sumut saat ini. Dengan kata lain, Arief merupakan sosok yang tidak harus belajar dari awal untuk mencari solusi dari setiap persoalan yang dihadapi Sumut.

Kemudian, sosok Arief juga dinilai sebagai sosok yang sudah memiliki hubungan emosional dengan jajaran ASN yang merupakan bawahannya. Mengingat, Arief sudah satu tahun menjabat sebagai Sekda Pemprov Sumut.

“Tentunya Arief tidak akan canggung dalam memimpin para ASN di Pemprovsu yang sehari-harinya memang merupakan bawahannya, sebab posisinya sebagai Sekda sudah berjalan satu tahun, hubungan emosional ini tentu sudah terbangun,” ujarnya.

Begitu juga dengan unsur forkopimda tingkat Sumut, Arief diyakini akan lebih mudah dalam berkomunikasi karena sudah adanya kedekatan dan komunikasi yang baik diantara mereka.

Terutama untuk DPRD Sumut sebagai lembaga legislatif, Arief dinilai punya komunikasi yang baik, sehingga dirinya mendapatkan dukungan dari hampir semua fraksi untuk menjadi Pj Gubsu.

“Hampir semua fraksi di DPRD Sumut mencalonkan nama Arief sebagai Pj Gubsu. Bahkan Fraksi PKS hanya mengusulkan satu nama sebagai Pj Gubsu, yaitu nama Arief Tri Nugroho. Tentu ini bukan kebijakan yang main-main,” katanya.

Lantas, bagaimana dengan dua nama lainnya? Rafriandi menilai jika Arief Tri Nugroho juga tidak boleh merasa di atas angin. Pasalnya, keputusan ada di tangan Kemendagri.

Sementara calon lainnya, yaitu Safrizal ZA, juga memiliki keunggulan. Diketahui, Safrizal merupakan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri sejak tahun 2020. Tak hanya itu, pada tahun 2021 Safrizal juga pernah ditunjuk sebagai Pj Gubernur Kalimantan Selatan.

“Artinya dari ketiga nama tersebut, nama Safrizal yang dinilai paling dekat dengan Kemendagri sebagai pihak yang menentukan. Kemudian, hanya beliau (Sfarizal) itu yang punya pengalaman sebagai Pj Gubernur,” jelasnya.

Untuk nama Lasro Simbolon, dinilai tetap memiliki peluang. Meskipun sosok Lasro tidak berkarir di Sumut dan saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik pada BP2M, namun dirinya merupakan satu-satunya calon putra daerah asli dari Sumatera Utara.

Pasalnya, Sekda Provsu Arief Tri Nugroho diketahui lahir di Lampung, sementara Safrizal diketahui lahir di Aceh.

“Lasro Simbolon lahir di Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli Utara. Ini bisa saja menjadi penilaian tersendiri bagi Kemendagri,” pungkasnya.
(map/ram)

Diskotik OKG Disegel, Pengelola Perlambat Gerak Tim Gabungan

RAZIA: Diskotik OKG di Jalan Pante Cendana, Desa Seibamban, Kecamatan Batangserangan, Kabupaten Langkat dirazia tim gabungan ditempel spanduk ditutup sementara - Teddy Akbari/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Tim gabungan Polres Langkat dan Pemkab Langkat dibantu Brimob menyegel Diskotik berinisial OKG yang berlokasi di Jalan Pante Cendana, Desa Seibamban, Kecamatan Batangserangan, Jum’at (4/6/2023) malam. Namun, penyegelan Diskotik OKG diduga sudah diketahui oleh pengelola tempat hiburan malam tersebut alias bocor.

Pasalnya, pengelola diduga sengaja membuat kondisi yang gelap gulita dan tidak ada pengunjung. Bahkan, pengelola juga mempertontonkan drama saat tim gabungan tiba sekitar pukul 21.00 WIB.

Mulai dari pemegang kunci orang yang pegang kunci gerbang sedang keluar hingga begitu tiba, kunci gembok gerbang yang dibawa salah. Drama yang berlangsung 40 menit ini menunjukkan pengelola diduga sengaja memperlambat gerak tim gabungan yang hendak masuk ke dalam.

Akhirnya, pintu kecil yang ditutup dari berbahan triplek, dibuka paksa. Setelahnya, tim gabungan baru masuk ke dalam tempat disko yang dikelilingi perkebunan sawit tersebut.

Meski terlihat ada sebuah generator berukuran besar, tapi pengelola Diskotik OKG tidak menyalakan. Alhasil, tim gabungan masuk ke dalam bangunan diskotik berwarna emas ini dalam kondisi gelap-gelapan.

Di dalam bangunan tempat disko, terdapat 2 KTV dan 1 hall berukuran besar. Pada hall tersebut juga disediakan kandang-kandang diisi sofa untuk pengunjung yang mau menghabiskan uang senilai Rp700 ribu.

Pada pintu masuk hall, Satpol PP Langkat melakukan penyegelan tanpa menggunakan gembok. Artinya, Satpol PP hanya menempel spanduk yang bertuliskan: tempat usaha ini ditutup sementara.

Tempat disko OKG melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelengaraan Ketertiban Umum. Sempat terjadi adu mulut antara pengelola dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat, Nur Elly Rambe.

“Kalau yang baik (diskotek) udah luar biasa ini ada kemajuan kita. Kalau gak baik gak boleh,” ujar Elly. Namun diduga ngeyel, pengelola menyahuti apa yang disampaikan oleh Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Langkat.

“Bisa menambah PAD Langkat,” jawab pengelola Diskotik OKG. “Karena anak Batangserangan pola pikirnya sekarang rendah buk, jadi dengan di sini (diskotek) bisa nalar dia,” sambung pengelola diskotek lainnya.

Setelah menempel spanduk, Elly penasaran dengan isi dalam KTV. “Ini dibuka lah, biar kita lihat. Gak bisa?” ujar Elly.

“KTV bu, kuncinya gak ada,” jawab pengelola Diskotik OKG sembari buru-buru berjalan keluar meninggalkan Kadis Parbud Langkat.

Pemasangan spanduk penyegelan tak hanya pada pintu masuk ke ruangan utama tempat dugem saja. Tim gabungan juga memasang spanduk di sekitaran lobi pintu masuk tempat disko tersebut.

Karena pintu masuk ke ruangan utama terkunci, tim gabungan diarahkan masuk melalui pintu keluar. Kondisinya sama, penerangan diduga sengaja dipadamkan.

Namun, ruangan utama terasa sejuk karena diduga AC di tempat itu beroperasi. Pantauan, terlihat speaker berukuran besar serta perlengkapan Disc Jockey (DJ) sudah tersusun rapi pada tempatnya.

Sofa untuk pengunjung juga sudah tersusun rapi. Pintu keluar ini juga disegel oleh tim gabungan.

Kasatpol PP Langkat, Dameka Putra Singarimbun menyatakan, tempat usaha yang diduga milik pria berinisial MRG alias KG ini belum mengantongi izin. Namun, pemilik diduga membandal dan meresmikan tempat disko tersebut dengan mengundang Kades Seibamban.

“Yang ditutup ini usahanya, usaha diskotik karena tidak mempunyai izin,” kata Dameka.

Disoal jika pengelola nekat mencabut spanduk penyegelan dan beroperasi kembali, menurut Dameka, pihaknya akan melaporkan hal tersebut kepada Polres Langkat. “Bila nanti kita menemukan kembali beroperasi, itukan disegel, nanti segelnya kita laporkan ke kepolisian agar ditindak karena perusakan segel,” pungkas mantan Camat Bahorok tersebut.

Tim gabungan berjanji akan terus mengawasi Diskotik OKG secara intensif setelah sudah disegel. Sebelumnya, keberadaan diskotik baru di Kecamatan Batangserangan telah menodai visi Kabupaten Langkat yang religius. Lokasinya dikelilingi perkebunan sawit dengan bangunan yang besar berwarna emas.

Informasi dari masyarakat menyebut, pengunjung berjenis kelamin pria dikenakan biaya sebesar Rp30 ribu untuk masuk ke hall. Sementara untuk pengunjung wanita, menejemen OKG tidak memungut biaya alias gratis.

Selain itu, OKG tidak hanya memfasilitasi hall kepada pengunjung untuk menikmati dentuman musik. Juga ada KTV atau ruangan privasi kepada pengujung yang datang secara rombongan.

Bahkan, KTV tersebut juga menyediakan adanya satu ruangan tersendiri yang disediakan tempat tidurnya. Di sekitar lokasi THM, diduga juga ada barak narkotika untuk mengisap sabu. Artinya, pengunjung diduga dapat mengisap sabu sebelum masuk ke THM OKG. (ted/ram)

Polres Tebingtinggi Tingkatkan Patroli untuk Cegah Aksi Balap Liar, Begal dan Curanmor

PATROLI: Gabungan personel kepolisian Polres Tebingtinggi dan Polsek melakukan patroli di sejumlah jalan inti Kota Tebingtinggi guna menekan angka kriminalitas seperti balap liar, begal dan curanmor.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Jajaran Polres Tebingtinggi melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Tebingtinggi, Sabtu (5/8) malam. Hal ini untuk mencegah terjadinya kasus balap liar, begal dan aksi curanmor di wilayah hukum Polres Tebingtinggi.

Kasi Humas Polres Tebingtinggi AKP Agus Arianto mengatakan dalam rangka menindak pelaku balap liar, begal, curat curas dan curanmor (3C) di wilayah hukum Polres Tebingtinggi, pihaknya melakukan patroli di titik-titik rawan kriminalitas.

“Patroli malam ini gabungan dari jajaran Polres Tebingtinggi, Polsek Tebingtinggi, Polsek Padang Hilir, Polsek Padang Hulu dan Polsek Rambutan. Patroli dilakukan menyebar guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melakukan aktivitas malam hari,” jelasnya.

Saat patroli tersebut, jajaran kepolisian sempat membubarkan kumpulan para anak muda secara humanis di Desa Sei Sarimah, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Serdangbedagai.

“Kita harapkan kepada seluruh masyarakat di wilayah hukum Polres Tebingtinggi untuk memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila melihat tindakan tindakan kriminal,” jelasnya. (ian/ram)

Program Penanggulangan Kemiskinan, DPRD Medan Minta Kepling Diminta Pastikan Program Berjalan

SOSIALISASI PRODUK: Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Gerindra, Mulia Syahputra Nasution menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No.5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Pintu Air IV Gg Telkom Lingkungan 8, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Sabtu (5/8/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Gerindra, Mulia Syahputra Nasution SH MH, meminta kepada setiap kepala lingkungan (kepling) di Kota Medan untuk memastikan jalannya program-program Pemerintah Kota (Pemko) Medan di tingkat lingkungan, terkhusus program bantuan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan.

Hal itu diungkapkan Mulia saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Pintu Air IV Gg Telkom Lingkungan 8, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Sabtu (5/8).

“Pemko Medan di bawah kepemimpinan Pak Bobby Nasution sangat fokus dalam menanggulangi kemiskinan melalui program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepling harus bekerja keras, pastikan setiap masyarakat yang berhak mengetahui program-progran tersebut dan bisa mengurus segala persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan yang disiapkan pemerintah,” ucap Mulia.

 Sebab hingga saat ini, kata Mulia, masih cukup banyak warga Kota Medan yang belum mengetahui ataupun kesulitan dalam mendapatkan program-program Pemko Medan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan berbagai jenis bantuan kepada warga yang membutuhkan. Sementara, kepling merupakan ujung tombak pemerintah.

“Jadi kepling itu jangan hanya mendata dan memberikan informasi, tapi harus membantu warganya untuk bisa mengurus persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan agar bisa mendapatkan bantuan yang dimaksud. Kepling harus ‘jemput bola’, pastikan semua program yang disiapkan Pemko Medan berjalan di lingkungan yang anda pimpin,” ujar Mulia kepada sejumlah kepling yang hadir.

Ditegaskan Mulia, saat ini ada sangat banyak program yang disiapkan Pemko Medan untuk menanggulangi kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya program jaminan kesehatan UHC JKMB, bantuan lansia tunggal, bantuan UMKM, bantuan pelayan masyarakat, program bedah rumah, pelatihan-pelatihan kerja, job fair, dan masih banyak program serta bantuan lainnya.

 “Belum lagi bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi seperti PKH, BPNT, PIP, dan masih banyak yang lainnya. Sekali lagi, kepling sebagai ujung tombak pemerintah harus memastikan bahwa program-program ini sudah disosialisasikan dan diedukasikan ke masyarakat. Bila masyarakat mengalami kesulitan dalam mengurus persyaratannya, maka kepling harus membantunya,” tegasnya.

Di hadapan perwakilan Kelurahan Kwala Bekala, BPJS Kesehatan, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) dan warga yang hadir pada kesempatan itu, Mulia mengatakan bahwa sejatinya tanggungjawab kepling memang sangat besar, khususnya dalam memastikan jalannya program-program pemerintah di tengah-tengah masyarakat.

Untuk itu, Pemko Medan dan DPRD Medan sepakat untuk meningkatkan kesejahteraan para kepling, yakni dengan menaikkan gaji seluruh kepling di Kota Medan pada tahun 2024 mendatang.

“Kita harapkan peningkatan kesejahteraan tersebut dibarengi dengan peningkatan kinerja kepling dalam melayani warganya. Sebab seyogiyanya, kepala lingkungan bukan hanya sebuah jabatan, tetapi juga pengabdian,” pungkasnya.

 Seperti diketahui, Mulia Syahputra juga menggelar kegiatan yang sama pada Minggu (6/8) di Jalan Perjuangan, Lingkungan 13-14, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Medan Sunggal.(map/ila)

Warga Bagan Deli Desak Polres Pelabuhan Belawan untuk Tangkap Pelaku Pengrusakan Rumah Warga

LAPORAN : Surat Laporan Warga yang diterima Polres Pelabuhan Belawan, terkait yang rumahnya dihancurkan dan intimidasi OTK (Orang Tak Dikenal) bersenjata, pada Jumat (4/7/2023).

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Warga Lorong Sawita Lingkungan XIV Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Belawan, yang rumahnya dihancurkan dan intimidasi OTK (Orang Tak Dikenal) bersenjata, pada Jumat siang (4/8) pukul 13:00 WIB lalu, menuntut agar otak pelaku dan para pelaku segera ditangkap dan diberikan hukuman yang setimpal.

“Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar ini segera di usut tuntas sebab kami juga merasa trauma dengan kejadian semalam, kami diberlakukan seperti pejahat kelas kakap tidak boleh keluar, memoto aksi berutal mereka, bahkan kami juga di intimidasi dengan letusan senjata api, ” ucap Nurdin (59) yang mengaku sudah tinggal dilokasi sejak tahun 1992 lalu, ketika dikonfirmasi, Sabtu (5/8/ 2023).

Aksi berutal segerombolan pria bersenjata api yang diduga beberapa orang diantaranya adalah oknum itu datang kelokasi dengan mengendarai tujuh unit mobil diantaranya jenis
Fortune, APV, Avanza, Taft dan Grand Max dan satu rombongan lainnya menggunakan boat yang diduga berjumlah 40 orang.

Langsung melakukan pengerusakan lima rumah warga yang terbuat dari papan hingga hancur dan rata dengan tanah.

Kelima warga yang rumahnya dirusak diantaranya Nurhayani, Nurdin, Muhammad Rizki, Dhoni Danardi dan Ridwan.

Salah seorang warga sekitar yang menolak nama ditilis ketika dikonfirmasi mengatakan, mereka datang kesini menggunakan 7 unit mobil namun 1 mobil lainnya menunggu didepan tidak masuk kelokasi dan mobil mereka itu parkir didepan warung ku.

“Awalnya aku enggak curiga, tapi selang tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara letusan senjata api dari sana, terus mereka semua lari dan masuk dengan terburu-buru kedalam mobil mereka, semua nomor Polisi mobil mereka itu ditutup lakban warna hitam, ” ucapnya.

Karena suasana mendadak panik, sambung warga tersebut, warga disini tiba-tiba membalas mereka dengan melempar mobil itu dengan batu. Ujarnya.

Warga lainnya, Budiman (51) salah satu pemilik lahan dan tokoh masyarakat Belawan mengatakan, bila kasus ini tidak segera di usut tuntas maka kami akan membawa warga kami ke kantor walikota kota Medan untuk mengadu dan memohon perlindungan kepada Kapolda sumut dan Bapak Pangdam I/BB.

“Kami nyakin pelaku-pelaku itu ada yang menyuruhnya, mungkin mereka mau menguasai lahan yang telah kami huni puluhan tahun ini, ” Ungkapnya.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Josua Tampubolon ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya sedang melakukan penyelidikan, “kami sedang melakukan penyelidikan dan mengarahkan agar warga mau membuat LP ke Polres, ” Ucapnya.

Pantauan dilokasi, tampak petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan sedang menyisir lokasi untuk mengumpulkan barang bukti.(mag-1/ram)

Sejak November 2022, DPMPPTSP Sumut Sudah Larang PT HKI Ambil Material Ilegal

TAMBANG: Aktivitas penambangan galian c berupa tanag urug diduga ilegal di Desa Serapuh ABC, Kacamata Padangtualang.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumut Faisal Arif Nasution menegaskan bahwa sejak November 2022, pihaknya sudah menyampaikan, agar PT HKI mengambil material dari lokasi yang sudah memiliki izin.

“HKI ini sudah pernah kita sampaikan di November 2022, sudah ketemu dari ESDM sama HKI dan menyampaikan, agar HKI mengambil material dari lokasi tanah urug yang punya izin. Inspektur Tambang hadir juga (saat itu). Artinya kami mau jumpa lagi, dulu yang kami ingatkan kok enggak dijalankan, jadi sudah diingatkan mau memastikan lagi,” ujar Faisal pada rapat bersama dengan tim terpadu yang terdiri dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, anggota Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumut, Anggota DPRD Sumut hingga Inspektur Tambang, Suroyo.

Rapat bersama ini diadakan untuk menyoroti aktivitas galian c dan diduga material hasil penambangan tersebut dipasok untuk pembangunan proyek Jalan Tol Binjai-Langsa. Undangan dimaksud yakni untuk ikut

Sayangnya, PT Hutama Karya Infrastruktur yang mengerjakan pembangunan proyek Jalan Tol Binjai-Langsa, absen dalam rapat tersebut. Sejatinya, Kepala DPMPPTSP Sumut, mengundang PT HKI untuk ikut dalam rapat tersebut.

“Berkaitan dengan proses izin yang sudah keluar sampai dengan tahap izin eksplorasi, itukan yang berwenang juga Inspektur Tambang untuk melakukan pengawasan, juga agar mendorong mereka melanjutkan tahapan IUP Operasi Produksi itu yang kita lakukan,” sambung dia.

Faisal menambahkan, pihaknya sudah mengirim surat edaran ke kabupaten/kota di Sumut terkait dengan pemungutan pajak daerah dari jenis Mineral Bulan Logam dan Batuan (MBLB). Dalam surat edaran dimaksud, Faisal bilang, Pemprov Sumut melarang pemkab/pemko untuk memungut pajak MBLB kepada pelaku usaha penambangan yang tidak mengantongi izin.

“Kita sudah ingatkan ke seluruh kab/kota, tolonglah yang belum punya izin jangan diambil pajaknya, walaupun sesuai undang-undang dapat diambil, dipungut. Sehingga kesimpulan dari Satgas KPK kemarin, bersurat saja provinsi atau kabupaten/kota untuk memastikan agar ini tidak ambigu,” ujarnya.

Tujuannya, agar tim terpadu dapat melakukan penindakan kepada pelaku penambangan yang tidak memiliki izin. “Kami terima kasih, yang kalian informasikan kepada saya (aktivitas penambangan diduga ilegal), kami anggap ini penting,” ujarnya.

Faisal menegaskan, aktivitas penambangan baru dapat dilakukan jika dokumen sudah terpenuhi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. “Selain IUP, juga ada SIPB (surat izin penambangan batuan). Ada tahapan-tahapan dalam proses izin, karena kita ketahui pelaku usaha inikan sudah mudah untuk masuk di aplikasi OSS, tentu untuk izin usaha pertambangan, harus melewati tahapan WIUP-nya dulu, wilayahnya dulu sesuaikan,” kata mantan Kepala BKPSDM Sumut ini.

Setelah WIUP, terbit izin eksplorasi. Namun, kata Faisal, izin eksplorasi belum dapat dijadikan dasar untuk melakukan operasi produksi.

“Karena ini harus ada penelitian dulu terkait dengan lokasi yang akan ditambang, mereka harus memiliki dokumen persetujuan lingkungan dulu, dan melengkapi beberapa dokumen lainnya. etelah nanti dilakukan verifikasi, setelah lengkap dokumen itu, maka mereka sudah bisa mendapat tahap yang akhir yaitu, usaha produksi operasi produksi. Inilah yang menjadi dasar pelaku usaha,” kata dia.

“Bila itu belum ada, berarti izin tersebut belum bisa digunakan untuk menggali atau melakukan pertambangan di dalam satu lokasi,” sambung dia.

Sementara, perwakilan dari Ditreskrimsus Polda Sumut, M Harahap selaku Plt Kanit menegaskan, pelaku usaha dilarang melakukan aktivitas penambangan selama belum mengantongi izin. “Sebelum lengkap izin, belum boleh melakukan kegiatan (penambangan) dan itu bisa tindak pidana,” serunya.

Terpisah, Manejer PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), Sunardi, tidak menanggapi soal pernyataan Pemprov Sumut agar melarang menerima material dari aktivitas penambangan ilegal ketika dikonfirmasi, Minggu (6/8). Dia malah menjawab, pihaknya tengah melakukan penertiban terhadap material yang tidak berizin.

“Kami saat ini sedang melakukan penertiban terhadap pengambilan material yang tidak berizin. Untuk lebih jelasnya bisa hubungi Bang Candra, bagian legal kita,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, aktivitas galian c berupa penambangan darat diduga ilegal kembali ditemukan jurnalis Sumut Pos di Kabupaten Langkat. Setelah ditemukan di Desa Buluh Telang, kali ini ditemukan penambangan darat galian tanah urug diduga ilegal bebas beraktivitas di Desa Serapuh ABC, Kecamatan Padangtualang.

Material ini menjadi primadona untuk pembangunan proyek Jalan Tol Binjai-Langsa. Pasalnya, kebutuhan tanah urug mendominasi dalam pembangunan untuk melakukan penimbunan.

Karena itu, penambangan darat tanah urug di Desa Serapuh ABC, Kecamatan Padangtualang pun diduga mengalir untuk penimbunan pada pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa. Penambangan darat di Desa Serapuh ABC pada koordinat 3.889590 LU – 98.369899 BT ini diduga dikelola oleh seseorang berinisial SW. (ted/ram)

1...1,2611,2621,263...15,675Page 1,262 of 15,675

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor