31 C
Medan
Friday, April 10, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1268

Rektor Lantik 126 Pejabat Didepan Masjid Al-Musannif UINSU: Luruskan Niat, Allah Beri Kemudahan

MASJID MUSANNIF: Prof Dr Hj Nurhayati MAg dan pimpinan UIN Sumatera Utara bersama kepala lembaga, ketua dan sekretaris Prodi serta undangan di depan Masjid Al-Musannif Kampus Tuntungan, Kamis (3/8).DEDDI MULIA PURBA/SUMUT POS.

REKTOR Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Prof Dr Hj Nurhayati MAg melantik ketua dan sekretaris program studi (prodi) strata-1, 2 dan 3 beserta kepala lembaga di perguruan tinggi tersebut di kampus Tuntungan, Kamis (3/8).

Bersamaan dengan itu, Prof Dr Hj Nurhayati MAg yang juga kordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) Sumut juga melantik wakil kordinator dan sekretaris Kopertais Sumut. Hadir dalam acara ini, para wakil rektor, kepala biro, dekan dan undangan lainnya.

Pelantikan dilakukan di halaman Biro Rektor UIN Sumatera Utara atau di depan Masjid Musannif UIN Sumatera Utara kampus Tuntungan. Ini kali pertama, pelantikan pejabat UIN Sumatera Utara dilakukan diruang terbuka.

Dalam pelantikan, 126 pejabat ini juga menandatangani fakta integritas berisi enam butir pernyataan. Diantaranya untuk melaksanakan program kerja segala ketentuan sesuai aturan yang berlaku. Termasuk berperan aktif mencegah dan membrantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Rektor UIN Sumatera Utara pun mengingatkan pejabat baru tersebut untuk meluruskan niat tatkala menjadi pemimpin. ”Luruskan niat, Allah akan memberikan kemudahan dalam menghadapi hambatan dan ritangan. Insya Allah kita mendapat ridho Allah,” ucap rektor.

Agar terhindar dari cobaan hukum, Prof Dr Hj Nurhayati MAg yang baru beberapa bulan menjadi rektor, juga akan melakukan kegiatan yang disebutnya sebagai pencerahan hukum bagi semua pejabat di UIN Sumatera Utara.

Sebelumnya, rektor telah melaksanakan dua kali pelantikan. Yakni jajaran wakil rektor dan dekan beserta pejabat lainnya. ”Luruskan niat. Amalkan, bekerja itu adalah ibadah. Setiap apapun halangan dan rintangan akan dapat dilalui,” pesannya.

Rektor meminta sivitas akademika mewujudkan rasa memiliki bahwa UIN Sumatera Utara adalah rumah kita. ”Beri pengabdian terbaik pada UIN Sumatera Utara yang kita miliki bersama,” tegasnya.

Tak kalah penting, lanjut Prof Dr Hj Nurhayati MAg, agar keluarga besar UIN Sumatera Utara memupuk kebersamaan dan hindari berburuk sangka. ”Jangan menjelek-jelekan orang lain. Hindari mencari-cari keburukan. Jaga diri dan kuatkan silaturahim dan rasa memiliki,” sebutnya.

Dibagian akhir, rektor meminta semua pejabat mampu bersyukur. ”Syukuri jabatan, beri kinerja yang terbaik. Bersama kita wujudkan UIN Sumatera Utara yang lebih baik,” ungkap rektor.

Kepada 124 ketua dan sekretaris prodi sarjana, magister dan doktoral, rektor juga menyampaikan pesan khusus. Menurut rektor, mereka sebagai pejuang yang membawa akreditasi unggul pada prodi dan universitas. (dmp)

Kanwil Kemenkumham Sumut Gandeng Fakultas Hukum UMSU Laksanakan Luhkumtak Sosialisasi UU KUHP

Narasumber dan peserta usai Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) Sosialisasi Undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP, Rabu (2/8).

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dika (HDKD) ke-78, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) menggelar Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) Sosialisasi Undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP, Rabu (2/8).

Kegiatan yang melibatkan 78 titik Kantor Wilayah dan 78 titik Pemberi Bantuan Hukum (PBH) ini dibuka langsung secara hybrid oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Widodo Ekatjahjana.

Dalam sambutannya, Widodo Ekatjahjana mengatakan, penyuluhan hukum terkait UU KUHP merupakan wujud nyata peran serta Kementerian Hukum dan HAM RI dalam 78 tahun pengabdian membangun negeri melalui peringatan Hari Kemenkumham (Hari Dharma Karya Dhika) ke-78 tahun 2023.
Pihaknya mengapresiasi jajaran Kantor Wilayah, Pemerintah Daerah dan PBH di seluruh Indonesia yang telah berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

“Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para peserta kegiatan Penyuluhan Hukum UU KUHP dengan jumlah total sebaran di 156 titik seluruh Indonesia,” ujarnya.
Widodo berharap, kegiatan ini dapat memaksimalkan proses sosialisasi dalam masa transisi selama 3 tahun sebelum UU KUHP mulai diberlakukan.
Luhkumtak di Sumut

Di Sumatera Utara, Kanwil Kemenkumham Sumut melaksanakan Luhkumtak dengan menggandeng Fakultas Hukum UMSU dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH UMSU). Kegiatan yang mengusung tema “Arah Baru Pidana Indonesia (UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP)” dilaksanakan di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Rabu (2/8).

Kegiatan Luhkumtak yang diikuti seluruh perangkat Pemerintahan Desa Cinta Rakyat dan puluhan warga masyarakat ini menghadirkan dua narasumber, yakni Dekan Fakultas Hukum UMSU Dr Faisal SH MHum dan Penyuluh Hukum Ahli Madya Ester Sinaga SH MH.

Kepala Desa Cinta Rakyat, H Adi Kustiono S.KP dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih atas dipilihnya Desa Cinta Rakyat sebagai lokasi pelaksanaan.

Mengawali penyuluhannya, Dekan FH UMSU Dr Faisal SH MHum mengungkapkan, bahwa sejak masih jadi rancangan hingga ditetapkan sebagai UU sudah menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Namun terlepas dari polemik tersebut, menurut Faisal masyarakat Indonesia patut mendukung KUHP yang merupakan produk murni buatan anak bangsa, dan menggantikan Undang-undang KUHP (UU KUHP) sebelumnya yang merupakan warisan kolonial Belanda.

“KUHP baru ini patut disyukuri oleh seluruh masyarakat. Mengingat, KUHP ini merupakan produk buatan anak bangsa yang lebih mengedepankan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia,” ujar Faisal.

Dijelaskannya, KUHP warisan kolonial Belanda yang dipakai sampai kurang lebih 70 tahun sudah banyak yang tidak relevan dengan situasi masyarakat Indonesia khususnya pada masa ini.“ Atas dasar itulah, DPR RI dan pemerintah melakukan rekodifikasi atau perubahan UU KUHP ini,” sebut Faisal.

Tampil sebagai narasumber kedua, Penyuluh Hukum Ahli Madya Ester Sinaga SH MH menjelaskan, bahwa pembaruan KUHP mengacu pada 5 misi yaitu dekolonisasi, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi/rekodifikasi hukum pidana, adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, serta modernisasi.

Ester juga membeberkan 17 keunggulan KUHP baru, yakni diantaranya bertitik tolak dari asas keseimbangan, Rekodifikasi Hukum Pidana yang terbuka dan terbatas, Tujuan Pemidanaan, Pedoman Pemidanaan, 11 pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pemidanaan, dan Penentuan sanksi pidana dengan Modified Delphi Method, Putusan Pemaafan Oleh Hakim (Judicial Pardon).

Keunggulan bertitik tolak dari asas keseimbangan dilihat dari antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu”; antara perlindungan/kepentingan pelaku, korban dan penegakan hukum; antara faktor “objektif” (perbuatan/ lahiriah/ actus reus) dan “subjektif” (orang/ batiniah/ sikap batin/ mens rea); dengan ide “daad-dader strafrecht”; antara “kepastian hukum”, “kelenturan/ elastisitas/ fleksibilitas”, dan “keadilan”; antara nilai-nilai partikular, nasional dan nilai-nilai global/ internasional/universal; dan tercermin dalam 3 masalah pokok Hukum pidana, yaitu: Perbuatan Pidana/ Tindak Pidana; Kesalahan/ Pertanggungjawaban Pidana; dan Pidana/ Pemidanaan.

Selain itu, menurut Ester, keunggulannya ada pertanggungjawaban pidana korporasi, mengutamakan pidana pokok yang lebih ringan, perluasan jenis pidana pokok (Pengawasan dan Kerja Sosial, pembagian Pidana dan Tindakan ke dalam 3 kelompok (umum, anak, korporasi), pidana denda diatur dalam 8 kategori, mengatur penjatuhan pidana mati secara bersyarat sebagai jalan tengah pro kontra pidana mati,mencegah penjatuhan pidana penjara utk TP Max 5 Tahun, mengatur alternatif pidana penjara berupa pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial, mengatur Pemidanaan Dua Jalur, yaitu berupa Pidana & Tindakan, mengatur Pertanggungawaban Mutlak (Strict Liability) & Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability).

Usai pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Pada sesi ini banyak pertanyaan dari warga desa terkait persoalan hukum dan kemudian dijawab secara lugas oleh kedua narasumber. (rel/tri)

Peringatan HLUN ke-27, Bobby Nasution Bantu Lansia

FOTO BERSAMA: Wali Kota Medan Bobby Nasutin foto bersama saat hadir pada Peringatan Hari Lanjut Usia (HLUN) ke-27 Tahun 2023 di Hotel Madani, Jalan Sisingamangaja Medan, Kamis (3/8/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keceriaan terpancar dari wajah para  lanjut usia (lansia) penyandang disabilitas saat Wali Kota Medan Bobby Nasution menyerahkan sejumlah bantuan berupa kursi roda dan tongkat untuk mereka. Dengan senyum penuh bahagia, mereka pun mengucapkan terima kasih kepada menantu Presiden RI Joko Widodo tersebut.

 Bantuan tersebut diserahkan Bobby Nasution ketika hadir dalam Peringatan Hari Lanjut Usia (HLUN) ke-27 Tahun 2023 di Hotel Madani, Jalan Sisingamangaja Medan, Kamis (3/8/2023).

 Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Pemko Medan itu juga melantik Pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Kota Medan periode 2023-2028 yang diketuai Renward Parapat.

 Di hadapan ratusan lansia yang hadir, Bobby Nasution menyampaikan harapannya agar orang-orang tua yang masuk dalam kategori lansia tetap bisa produktif. Artinya, produktifitas dapat dimulai dari pola pikir (mindset) yang menganggap jika lansia pun bisa aktif dalam ragam kegiatan.

 “Terkhusus bagi pengurus yang baru dilantik, saran dan masukan saya, kalau bisa hadirkan program – program yang mampu merubah mindset orangtua kita bahwa lansia pun bisa produktif. Maksudnya, program yang ada harus lah bisa mengakar sehingga manfaatnya bisa dirasakan hari ini dan hingga nanti,” kata Bobby Nasution.

  Di beberapa negara, sambung Bobby Nasution, ada program khusus untuk lansia seperti magang. Jika di sini magang identik dengan kaum muda atau anak-anak kuliah yang akan memasuki masa akhir pendidikannya sebagai suatu persyaratan kelulusan.

 “Ada beberapa negara yang memberlakukan program magang. Misalnya, perusahaan swasta yang membutuhkan tenaga profesional namun tidak sanggup atau mampu mencukupi membayar gaji yang terlalu tinggi, mereka memberlakukan program tersebut,” terangnya.

 Selanjutnya, Bobby Nasution menuturkan, saat ini pembangunan Kota Medan juga melibatkan lansia. Hal ini tergambar salah satunya dengan pembangunan trotoar dengan mengadopsi universal design. Jika selama ini terbilang cukup tinggi, namun sekarang dibuat lebih rendah.

 “Jadi, kita ingin pembangunan yang dilakukan bisa dinikmati semua kalangan sehingga baik kita, kaum lansia maupun difabel dapat merasakan pembangunan ini secara bersama-sama,” tuturnya.

 Terakhir, Bobby Nasution berharap kepengurusan LLI yang baru dilantik berjalan aktif dan mampu membawa para lansia terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan Kota Medan. “Tetap semangat para orang-orang tua kami, ” ungkapnya seraya membagikan tiga buah handphone kepada lansia yang hadir usai berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan. (rel)

Eratkan Sinergitas Lintas Matra, Danlantamal I Terima Kunjungan Danlanud Soewondo

KUNJUNGAN: Danlantamal I Belawan, Komandan Laksamana Pertama TNI Johanes Djanarko Wibowo menerima kunjungan kerja Danlanud Soewondo Kolonel PNB Ucok Enrico Hutajulu di Mako Lantamal I, Rabu (3/8/2023).

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – TNI Angkatan Laut (AL) Lantamal I Belawan, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) I Laksamana Pertama TNI Johanes Djanarko Wibowo menerima kunjungan kerja Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Danlanud) Soewondo Kolonel PNB Ucok Enrico Hutajulu di ruang VIP Mako Lantamal I, Jalan Serma Hanafiah, Belawan, Rabu (3/8/2023).

Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) I Laksamana Pertama TNI Johanes Djanarko Wibowo mengatakan tujuan dari kunjungan ini adalah bersilaturahim dalam rangka memperkenalkan diri terkait dengan jabatan sebagai Komandan Lanud Soewondo yang baru sekaligus untuk meningkatkan hubungan dan soliditas yang terjalin baik.

“Silaturahim ini sebagai salah satu sarana untuk menjalin komunikasi dan koordinasi antar pimpinan di jajaran Forkompimda dalam upaya mewujudkan stabilitas keamanan yang kuat di wilayah Provinsi Sumatera Utara,” ujarnya.

Komandan Lantamal I menyambut baik atas kunjungan tersebut dan berharap sinergitas dan soliditas antar lintas Matra TNI yang selama ini sudah sangat erat terjalin lebih ditingkatkan untuk menjaga serta menjamin situasi yang kondusif di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

“Menjaga situasi aman dan kondusif merupakan tugas kita, prajurit TNI,” tutupnya.

Hadir dalam acara tersebut Wadan Lantamal I serta para PJU Lantamal I.(mag-1/ram)

4 Polisi Diduga Disandera saat Penangkapan Buronan Bentrok IPK-FKPPI di Langkat

MENCEKAM: Anggota Polsek Kuala datang ke lokasi saat suasana mencekam berupa terjadi penghalangan dan penghadangan oleh masyarakat di Dusun Betengar, Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai, Langkat hingga berbuntut 4 anggota polisi diduga disekap.Istimewa/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – 4 orang anggota polisi dari tugas luar Jatanras Polres Langkat, diduga disandera oleh salah satu anggota OKP saat penangkapan terhadap buronan bentrok IPK-FKPPI yang dilakukan Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Langkat, di Dusun Betengar, Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai, Rabu (2/8/2023).

Adapun para anggota polisi tersebut berinisial Aipda AH, Aipda JB, Bripka SG dan termasuk Iptu HS yang diduga menjabat sebagai Kanit Pidum Polres Langkat. Penyanderaan bermula ketika anggota Satreskrim Polres Langkat menyisir tempat kejadian perkara untuk melakukan penangkapan terhadap terduga buronan atau sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Penyisiran tersebut dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Luis Beltran Marissing. Disebut-sebut lokasi yang disisir untuk mencari buronan polisi berinisial E ini adalah diduga barak narkoba atau lokalisasi lapak isap.

Ada belasan orang yang diamankan saat melakukan penyisiran tersebut. Mereka berinisial Riz, Rik, Chan, Suk, Eb, Yog, D, Jel, Rob, Ngr, Reh dan Mek. Belasan orang ini diduga anggota FKPPI.

Namun saat hendak membawa mereka ke Polres Langkat, terjadi penghalangan hingga penghadangan oleh masyarakat. Bahkan, salah satu mobil anggota polisi juga ditahan oleh sekelompok masyarakat yang diduga berisikan keempat personel tugas luar Jatanras Polres Langkat.

Masyarakat diduga meminta agar salah satu yang diamankan berinisial Eb, tidak dibawa atau dikembalikan. Alhasil, Anggota Satreskrim Polres Langkat pun menjadi tersandera dan terjebak di kerumunan masyarakat.

“Benar, terjadi penghalangan yang dilakukan oleh masyarakat saat Polres Langkat melakukan penangkapan,” kata Kasi Humas Polres Binjai, Iptu Riswansyah ketika dikonfirmasi, Kamis (3/8/2023).

Saat Anggota Satreskrim Polres Langkat terjebak, diduga masyarakat melakukan tindakan anarkis terhadap mobil Avanza BK 1441 XL milik anggota polisi berinisial Aipda AH. Kondisi mobil mengalami pecah pada kaca bagian depan, samping dan belakang yang diduga akibat dilempari hingga dipecahkan pakai batu oleh masyarakat.

“Kami Polres Binjai membantu Polres Langkat melakukan penangkapan. Penanganan kasus perkaranya di Polres Langkat,” kata Riswansyah.

Polsek Selesai dan Polsek Kuala dibantu Anggota Brimob, tak lama kemudian datang ke lokasi yang mencekam tersebut. Pasalnya, masyarakat melakukan penghalangan dengan memalangkan truk berisi material batu dan membakar kayu di tengah badan jalan tersebut.

Melihat kedatangan polisi, masyarakat berhamburan. Beberapa masyarakat yang berjumlah 3 orang sebagai provokator penghalangan dan penghalangan, diduga turut diamankan.

Sementara anggota polisi yang tersandera oleh warga akhirnya bebas menghirup udara segar. Meski demikian, salah seorang anggota polisi diduga berinisial Aipda JB mengalami cidera pada bagian kulit perut.

Diduga Aipda JB mendapat siraman bensin atau air keras dan sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. “Benar, ada anggota Polres Langkat yang membuat laporan ke Polres Binjai. Untuk informasi lebih lanjut, ke Satreskrim Polres Langkat saja ya, karena penanganan kasus di Polres Langkat,” ujar Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP M Rian Permana saat dikonfirmasi.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Luis Beltran Marissing tidak berkomentar panjang terkait hal tersebut. Namun, dia membenarkan adanya peristiwa mencekam yang terjadi di Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai dan masih dilakukan pemeriksaan.

“Nanti informasi lengkapnya untuk pemberitaan disampaikan oleh Kasi Humas Polres Langkat,” katanya.

Menanggapi dugaan penyanderaan yang terjadi, Kanit Pidum Polres Langkat, Iptu Herman Sinaga tidak berhasil dikonfirmasi. Dihubungi melalui telepon selularnya dan dilayangkan pesan singkat, Herman tidak menjawab.

Sebelumnya, bentrok antara IPK dengan FKPPI pecah di Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Langkat, Minggu (9/7) malam. Akibatnya, 1 orang yang menjabat Ketua PAC IPK Batangserangan, Simson Sembiring alias Bagong (40) meninggal dunia dengan luka bacok senjata tajam pada lengan kiri atas, paha kiri, tumit kiri, kepala belakang dan luka lecet di punggung kanan.

Korban kemudian dilarikan ke klinik terdekat dan dinyatakan harus dirujuk ke rumah sakit di daerah Kecamatan Selesai, Langkat. Namun sayang, nyawa korban tidak tertolong.

Korban mengembuskan nafas terakhir dalam perjalanan saat dirujuk ke Selesai. Selain korban tewas, juga ada 2 korban luka, yang seorang di antaranya merupakan anggota Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Langkat, Risky Akbar Harahap (30).

Korban dari anggota kepolisian mengalami luka di bawah pelipis mata sebelah kanan dan luka di bawah hidung. Ini merupakan dampak dari bentrokan tersebut. Bahkan, korban dari anggota kepolisian tersebut harus mendapat mendapat perawatan medis di Puskesmas Kuala.

Selain Risky, juga ada Sultan (21) warga Jalan Ayahanda Medan yang merupakan Anggota IPK Langkat, mengalami luka bacok. Korban mendapat pertolongan pertama di Puskesmas Kuala dan dirujuk ke RS Delia Stabor. (ted/ram)

Pujakesuma Minta Rocky Gerung Diproses Hukum karena Hina Jokowi

PLAKAT: Ketua Umum Pujakesuma Eko Sopianto SE menyerahkan plakat kepada Presiden Jokowidodo pada satu acara di Istana Negara, Jakarta, baru-baru ini.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Organisasi Pujakesuma ancam akan turunkan massa ribuan orang ke Mapoldasu terkait aksi menghina yang dilontarkan oleh Pengamat Politik Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowidodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Pujakesuma Eko Sopianto SE saat dimintai tanggapannya terkait hal tersebut, Kamis (3/8/2023).

Dijelaskan Eko, Pujakesuma mengecam keras atas pernyataan Rocky Gerung yang merendahkan derajat Jokowi. Bahkan Rocky Gerung menyerang sisi pribadi yang melekat pada Presiden Jokowi berarti menghina juga Pujakesuma.

Eko menyebutkan, kata-kata bajingan yang disampaikan Rocky Gerung itu adalah ucapan kebencian pribadinya pada Presiden Jokowi. Bahkan pernyataan itu menggiring opini publik agar membenarkan bahwa pandangannya soal program pembangunan IKN itu salah.

“Padahal bukan hanya IKN tapi memang Rocky ini sejak lama cari panggung perhatian dengan cara seperti itu menyerang Jokowi dengan hinaan dan hujatan supaya dapat perhatian dan dianggap orang yang kritis, ada yang sebut dia hanya memaki jabatan Presiden, itu hanya alibinya mengelak, tapi niat dirinya itu kelihatan dari psikologi dia menyampaikan itu dalam forum resmi dan diupload di media sosial dan konvensional, ” ujar Eko.

Ditambahkan Eko, bahwa pembangunan IKN ( Ibu Kota Negara) di Kalimantan itu sudah melalui proses pembahasan dan persetujuan DPR, jadi jangan menyerang Presiden dengan kata makian bajingan dan tolol. Presiden saat ini terus berbuat kerja nyata agar rencana yang sudah disusun dapat terwujud.

“Rocky Gerung itu hanya cakap saja yang bijak, sama itu sama orang orang yang anti Jokowi lainnya. Kok tahunya kritik mencari panggung, menggiring opini masyarakat seperti Rocky Gerung itu benar. Wajar para pecinta Jokowi marah dan melaporkan penghinaan yang dilakukannya. Kami juga sebagai Keluarga besar Pujakesuma merasa tersakiti dengan penghinaan yang disampaikannya. Jangan asal ngomong dia kata bajingan dan tolol itu sudah sangat kasar di kultur ketimuran budaya Indonesia. Tak sedikit petaka nyawa dan harta melayang hanya karena ucapan itu. Ini tidak baik. Jadi kita (Pujakesuma) minta proses hukum itu Rocky Gerung, 3.000 massa Pujakesuma demo di Poldasu” tegas Eko. (btr/ram)

Cak Imin Tepis Isu Koalisi Gerindra dan PKB Pecah untuk Pilpres 2024

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan bahwa koalisi antara Gerindra dan PKB, yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), masih bersama dan solid untuk mengarungi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

Hal itu, disampaikan Cak Imin menjawab pertanyaan wartawan terkait isu koalisi Gerindra dan PKB Pecah. Ia mengatakan antara Gerindra dan PKB terus membahas pemantapan untuk menghadapi Pilpres tahun 2024, mendatang.

“Tidak (pecah koalisi), kita solid,” tegas Cak Imin kepada wartawan, usai menghadiri Silaturahmi Tokoh Lintas Agama Sumatera Utara, Badan Persaudaraan Antariman (Berani), Karibia Boutique Hotel, Kota Medan, Rabu (2/8/2023) malam.

Hingga saat ini, belum ada kejelasan siapa sosok yang layak mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 sebagai Bacawapres. Namun, Cak Imin mengungkapkan PKB masih menjadi bagian dari Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

“Kita masih solid, kita masih menjadi bagian dari Pak Prabowo,” ucap Cak Imin, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Saat wartawan Sumut Pos bertanya soal deklarasi Prabowo-Cak Imin, Ketum PKB itu, mengungkapkan untuk sabar, karena akan ditentukan waktu yang tepat untuk mengumumkan Capres dan Cawapres yang diusung oleh KKIR.

“Sabar, nanti akan ada waktunya. Biasa dengan konstelasi yang ada, yang saling menunggu,” ungkap Cak Imin.

“Cawapres pak Prabowo menunggu waktu yang tepat,” jelas Cak Imin kembali.

Cak Imin menambahkan ada sejumlah partai politik akan bergabung dengan KKIR untuk berjuang bersama di Pilpres 2024.

“Masih diusahakan, beberapa partai (bergabung),” ungkap Cak Imin, berlalu meninggalkan lokasi acara tersebut.(gus/ram)

Opera Sabun Indonesia Resmi Buka Outlet Medan Marelan di Kota Medan, Laundry Kilat Tanpa Timbang

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Resmi membuka cabang baru, Opera Sabun Indonesia kini hadir dan merambahi Kota Medan, Sumatera Utara. Peresmiannya dilakukan pada Kamis (3/8/2023). Setelah sebelumnya meresmikan Outlet Windsor di Kota Batam pada 22 Juni 2023 lalu, saat ini kesempatan Outlet Medan Marelan yang menyapa masyarakat Medan. Terletak di Jalan Marelan Raya No. 89A Pasar V (Samping Indomaret/Wiego Supermarket Marelan), Kel. Pasar Rengas Kec. Medan Marelan, Kota Medan.

Rafiqah, Manager Operasional Opera Sabun Indonesia menuturkan kesukacitaannya atas sambutan hangat masyarakat terhadap kehadiran Opera Sabun Coin Laundry Medan Marelan.

“Prosesnya kilat serta muatan lebih banyak tanpa ditimbang menjadi kepuasan pelanggan. Selain itu, sistem self service juga menjadi nilai lebih kami, karena pakaian tidak dicampur dengan pelanggan lain,” ujarnya.

Pada saat Grand Opening berlangsung, guna meramaikan acara tersebut. Opera Sabun Indonesia memberikan promo cuci + kering untuk 50 orang pertama selama 2 hari.  Ini adalah kesempatan terbaik bagi masyarakat Medan untuk dapat merasakan kinerja mesin IPSO buatan Amerika Serikat. “Boleh dibuktikan sendiri, bagaimana hasilnya sangat baik. Saat menunggu hasilnya, customer kita sediakan tempat yang nyaman dan free wifi yang ngebut internetnya dan untuk pelayanan kita 24 jam ” sebutnya.

Rafiqah menambahkan bahwa bisnis Opera Sabun Coin Laundry sangat menarik karena mampu menjangkau masyarakat dari seluruh lapisan yang membutuhkan pelayanan laundry yang efisien dan terjangkau.

Opera Sabun Indonesia saat ini telah hadir di berbagai wilayah di Indonesia seperti Bali, Pekanbaru, Solo, Yogyakarta, Jakarta, Batam, dan bahkan di negara tetangga seperti Malaysia.

Dengan hadirnya Opera Sabun Coin Laundry Medan Marelan, masyarakat kini dapat dengan mudah dan terjangkau mendapatkan pakaian bersih secara cepat. Outlet Opera Sabun Coin Laundry Medan Marelan siap memberikan pelayanan laundry masyarakat Medan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir tentang waktu dan biaya dalam mencuci pakaian.

Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi Outlet Medan Marelan Jalan Marelan Raya No. 89 A Pasar V (Samping Indomaret/Wiego Supermarket Marelan) juga nikmati kemudahan serta tunggu promo-promo menarik selanjutnya yang ditawarkan oleh Opera Sabun Coin Laundry!.(rel)

Pelaku Seni dan Budayawan Diskusi bersama Bobby Nasution, Dorong Bentuk Dewan Kesenian Medan

DISKUSI: Para seniman dan budayawan Kota Medan saat diskusi bersama Wali Kota Medan Bobby Nasution di Taman Budaya Medan, Selasa (1/8) sore - istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah pelaku seni dan budaya Kota Medan meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk menyiapkan tempat representatif bagi mereka. Tak hanya itu, para seniman dan budayawan juga meminta Bobby Nasution untuk membentuk Dewan Kesenian Medan (DKM) sebagai wadah bagi para pelaku seni dan budaya di Kota Medan.

Hal itu disampaikan para seniman dan budayawan Kota Medan saat melakukan diskusi bersama Wali Kota Medan Bobby Nasution di Taman Budaya Medan, Selasa (1/8) sore.

Salah seorang Seniman Teater Kota Me­dan, Hafiz Taadi mengatakan sejak dulu gedung Taman Budaya di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Medan itu memang tidak representatif untuk seni dan budaya.

“Untuk itu melalui diskusi ini kami berharap Pak Wali Kota Medan dapat mewujudkan harapan dan keinginan seniman dan budayawan, yakni tempat yang representatif bagi seni dan budaya,” ucap Hafiz.

Terkait dengan Dewan Kesenian Medan, Hafiz berharap lembaga yang nantinya akan menaungi seluruh cabang kesenian dan budaya tersebut dapat bersinergi dengan Pemerintah. Artinya melalui Dewan Kesenian Medan, nantinya akan diciptakan gagasan-gagasan dan sistem maupun karya seni.

Hafiz juga mengatakan, dialog dengan Bobby Nasution ini merupakan dialog cerdas. Sebab ia menilai, Bobby Nasution memiliki cita-cita untuk kesenian dan budaya di Kota Medan. Ia juga berharap agar para seniman dan budayawan harus bersabar menunggu, sebab ada sistem manajemen yang harus dijalani.

“Kita butuh pemerintah, begitu juga sebaliknya, pemerintah juga butuh seniman dan budayawan. Untuk itu ke depannya kita bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan baik. Jika telah bersinergi, akan muncul akar yang kuat untuk seni dan budaya,” pungkasnya.

Sebelumnya, di awal diskusi, Bobby Nasution menyampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu saat melakukan audiensi, para seniman dan budayawan mengeluhkan taman Budaya yang tidak lagi bisa dipakai untuk aktifitas seni dan budaya. Artinya, tempat atau ruangan yang dulunya dijadikan sebagai tempat latihan sudah tidak dapat digunakan lagi, karena dipakai sebagian oleh Perangkat Daerah.

Menurut Bobby Nasution, sejumlah kegiatan yang telah dilakukan Pemko Medan terkhusus di bidang seni dan budaya secara masif bila dilihat hanya merupakan hilirnya, tetapi di mata para seniman dan budayawan, Pemko Medan belum memperhatikan hulunya.

Diakui Bobby Nasution, Taman Budaya ini secara administrasi baru diterima Pemko Medan di tahun 2021. Sejak saat itu, Bobby Nasution terus mencari investor untuk membangun kembali taman budaya.

“Kita menginginkan pembangunan kembali Taman Budaya Medan ini tidak menggunakan dana APBD, namun dana dari investor seperti Taman Gajah Mada dan yang akan dibangun adalah Taman Cadika,” jelasnya, didampingi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Laksamana Putra Siregar dan Plt Kadis Pariwisata Viza Fandhana.

Diterangkan Bobby, Taman Budaya ini merupakan tempat untuk menciptakan dan melahirkan seniman dan budayawan Kota Medan. Oleh sebab itu, Bobby Nasution mempersilakan para seniman dan budayawan untuk menggunakan ruangan yang ada untuk latihan dan berkarya.

Terkait adanya ruangan yang dijadikan sebagai tempat sementara barang-barang milik perangkat daerah, Bobby Nasution meminta Dinas terkait agar dapat memindahkan barang tersebut agar ruangannya dapat digunakan para seniman dan budayawan.

Selanjutnya, Bobby menjelaskan bahwa dirinya sudah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan agar dapat melakukan revisi Perwal Nomor 10 tahun 2014 tentang Dewan Kesenian Medan.

Revisi Perwal ini dilakukan agar yang memimpin Dewan Kesenian Medan benar-benar orang yang berkecimpung di dunia seni dan budaya. “Dewan Kesenian Medan nantinya orang yang benar-benar yang mengerti seni dan budaya, sehingga jika nantinya dibutuhkan regulasi terkait dengan seni dan budaya maupun metode untuk pemakaian taman budaya,” kata Bobby.

Sebelum berdiskusi, Bobby Nasution bersama para seniman dan budayawan tampak meninjau gedung utama dan beberapa ruangan sanggar yang ada di Taman Budaya Medan. (map/ila)

79.330 Hektare Hutan di Sumut Bisa Dikelola Masyarakat

FESTIVAL: Pembukaan Festival Perhutanan Sosial di Lapangan Simangaronsang, Kota Humbang Hasundutan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mendukung Program Perhutanan Sosial. Program ini ­diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan, dengan tetap ­berpedoman pada aspek kelestarian hutan.

Hingga Juli 2023, pengelolaan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Utara yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 201 persetujuan, dengan luas kurang lebih 79.330 hektare.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Arief S Trinugroho pada Pembukaan Festival Perhutanan Sosial di Lapangan Simangaronsang, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Selasa(1/8). Hadir di antaranya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, Bupati Samosir Vandiko T Gultom, Wakil Bupati Tapanuli Utara Sarlandy Hutabarat dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut Yuliani Siregar.

Menurut Arief S Trinugroho, Perhutanan Sosial sesuai dengan visi Sumut Bermartabat. Masyarakat bisa mengelola hutan yang sesuai dengan prinsip kelestarian hutan. Selain itu, Perhutanan Sosial juga bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

“Paradigma pengelolaan hutan yang memposisikan masyarakat sebagai aktor strategis, diharapkan mampu menumbuhkan sikap kemandirian masyarakat dalam mengelola hutan,” kata Arief.

Arief melanjutkan, kemandirian masyarakat pengelola Perhutanan Sosial dapat dicapai melalui pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Untuk itu, diperlukan proses penguatan kelembagaan kelompok usaha yang memerlukan dukungan serta pendampingan berbagai pihak.

“Diharapkan KUPS-KUPS ini bisa menjadi cikal bakal pertumbuhan UKM baru di Sumut,” ujar Arief.

Pemprov Sumut juga mengapresiasi Kantor Staf Kepresidenan dan pihak lain yang menjadikan Sumut atau Humbahas sebagai lokasi tahap pertama pengintegrasian program pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial.

Menurut Arief, integrasi pemberdayaan perhutanan sosial menjadi hal yang sangat diperlukan dalam pengembangan usaha perhutanan sosial di Sumut.

“Kolaborasi adalah kata kunci pengembangan perhutanan sosial. Tanpa adanya peran dari berbagai pihak, pengembangan perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Utara tidak akan optimal,” kata Arief.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam sambutannya mengatakan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberi arahan agar petani Perhutanan Sosial yang telah mendapatkan persetujuan segera memperoleh program pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup.

“Festival Perhutanan Sosial Nusantara ini wujud nyata kerja sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam pemberdayaan kelompok usaha perhutanan sosial,” ujar Moeldoko.

Pada kesempatan tersebut juga diluncurkan Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial.

“Tidak hanya instruksi lisan Bapak Presiden, sekarang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial. Kita berharap dengan Perpres ini, pemerintah, pemerintah daerah, dan semua pihak lebih cepat lagi bergerak mendukung Perhutanan Sosial,” ucap Moeldoko.(gus/han)

1...1,2671,2681,269...15,672Page 1,268 of 15,672

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor