Home Blog Page 129

Respons Cepat Layanan 110, Kapolda Sumut Beri Penghargaan kepada Kapolres Labuhanbatu

BERI PENGHARGAAN: Wakapolda Sumut mengerahkan penghargaan kepada Kapolres Labuhanbatu di Aula Tribrata Lantai I Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Rabu (25/2). (fajar/ Sumut Pos)
BERI PENGHARGAAN: Wakapolda Sumut mengerahkan penghargaan kepada Kapolres Labuhanbatu di Aula Tribrata Lantai I Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Rabu (25/2). (fajar/ Sumut Pos)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto memberikan penghargaan kepada Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, yang telah respons cepat dalam penanganan laporan masyarakat melalui layanan Call Center 110.

Penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) Polda Sumut Tahun 2026 yang digelar di Aula Tribrata Lantai I Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Rabu (25/2).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Waka Polda Sumatera Utara Brigjen Pol Sonny Irawan.

“Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Polres Labuhanbatu yang dinilai responsif, profesional, dan cepat dalam menindaklanjuti setiap aduan masyarakat melalui layanan 110,” ujarnya.

Capaian ini menjadi bukti komitmen Polres Labuhanbatu dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh personel Polres Labuhanbatu yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam merespons laporan secara cepat, tepat, dan humanis.

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat sistem respons pengaduan, serta memastikan setiap laporan masyarakat melalui Call Center 110 ditangani secara profesional. (fdh/azw)

Gelar Pengabdian di Desa Sempajaya, Tim Teknik USU Ubah Limbah Sayur Menjadi Bioetanol Bertenaga Surya

Tim dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik USU bersama Kepala Desa Sempajaya berfoto bersama usai pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terkait penguatan ekonomi sirkular melalui inovasi unit distilasi berbasis energi surya di Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.
Tim dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik USU bersama Kepala Desa Sempajaya berfoto bersama usai pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terkait penguatan ekonomi sirkular melalui inovasi unit distilasi berbasis energi surya di Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

BERASTAGI, SumutPos.co– Masalah limbah pertanian di Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, kini menemukan solusi cerdas. Tim dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU) kembali hadir melakukan gebrakan melalui program pengabdian masyarakat untuk memperkuat ekonomi sirkular desa berbasis energi terbarukan, Rabu (18/2).

Program bertajuk “Penguatan Ekonomi Sirkular Desa Sempajaya pada Produksi Bioetanol Berbasis Limbah Organik Pertanian melalui Focus Group Discussion dan Diseminasi Internasional” ini fokus menyulap limbah kentang, kubis, tomat, hingga wortel menjadi bioetanol bernilai ekonomi.

Inovasi Distilasi Tenaga Surya
Berbeda dari tahun sebelumnya, pengabdian yang diketuai oleh Ir. Rivaldi Sidabutar, S.T., M.T. ini memperkenalkan inovasi mutakhir berupa unit distilasi (penyulingan) berbasis energi surya. Teknologi ini terintegrasi dengan panel fotovoltaik dan sistem penyimpanan daya, sehingga proses produksi tidak lagi bergantung pada listrik konvensional.

Proses perakitan dan pemasangan panel surya fotovoltaik beserta sistem penyimpanan daya yang dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik USU di Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.
Proses perakitan dan pemasangan panel surya fotovoltaik beserta sistem penyimpanan daya yang dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik USU di Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

“Kami melihat tantangan utama ada pada sumber energi. Dengan panel fotovoltaik, proses penyulingan bioetanol kini lebih mandiri, hemat energi, dan berkelanjutan,” ujar Rivaldi Sidabutar saat memberikan penjelasan kepada warga.

Antusiasme Warga dan Praktik Lapangan
Tidak sekadar teori, tim yang beranggotakan pakar seperti Prof. Dr. Eng. Ir. Irvan, M.Si. dan Dr. Ir. Bambang Trisakti, M.Si., Farida Hanum, S.T., M.T., Ir. Sheylin Wimora Lumban Tobing, dan Hendrik Voice Sihombing S.T., M.T. ini mengajak warga terjun langsung dalam proses instalasi.

Empat mahasiswa S-1 Teknik USU yakni Daniel S Marbun, Muhammad Faiz Abdurrahman, Fairuz Fuad Hasibuan dan Wahyu Pramudya Syafutra, turut mendampingi warga memahami cara kerja sistem, mulai dari penyerapan sinar matahari hingga konversi menjadi daya listrik untuk alat penyulingan.

Antusiasme ini disambut baik oleh Kepala Desa Sempajaya, Meliala Purba. Ia menilai kehadiran Tim USU memberikan dampak nyata yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. “Program ini sangat tepat sasaran. Hasilnya memuaskan dan sistemnya mudah dipahami. Kami merasa sangat terbantu dalam mendorong energi terbarukan di desa kami,” ungkap Meliala Purba.

Menuju Kemandirian Ekonomi
Melalui skema Focus Group Discussion (FGD), tim pengabdian berharap masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu mengimplementasikan teknologi ini secara mandiri. Selain mengurangi beban biaya energi, produksi bioetanol dari limbah ini diproyeksikan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat melalui pemanfaatan aset yang selama ini dianggap sampah.

Hasil dari program ini pun direncanakan akan didiseminasi secara internasional sebagai model percontohan ekonomi sirkular desa yang sukses mengintegrasikan riset kampus dengan kebutuhan masyarakat pedesaan. (adz)

Safari Ramadan Wali Kota Tebingtinggi, Iman Ajak Perbanyak Amal Kebaikan

TALI ASIH: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih menyerahkan secara simbolis tali asih kepada BKM Masjid Tawkkal, Raby (25/2) Azan Purba
TALI ASIH: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih menyerahkan secara simbolis tali asih kepada BKM Masjid Tawkkal, Raby (25/2) Azan Purba

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi, Iman Irdian Saragih menghadiri acara buka puasa bersama dan salat Magrib berjamaah di Masjid Riyadhus Sholihin, Jalan Selat Sunda LK I, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebingtinggi Kota, Rabu (25/2). Dalam sambutannya, Wali Kota Tebingtinggi menekankan pentingnya memanfaatkan momentum Ramadan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

“Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai sarana memperkuat iman dan memperbanyak amal kebaikan,” ujar Wali Kota Tebingtinggi , Iman Irdian Saragih.

Beliau juga menambahkan bahwa kebersamaan dalam kegiatan keagamaan dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperkuat solidaritas sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Iman Irdian Saragih menyerahkan bingkisan tali asih kepada Badan Kemakmuran Masjid (BKM), serta bingkisan untuk anak yatim dan kaum dhuafa. Selain itu, beliau juga menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada para mustahiq.

Usai kegiatan di Masjid Riyadhus Sholihin, acara dilanjutkan dengan salat Isya dan tarawih berjamaah di Masjid Tawakkal, Jalan Pasar, Kebun Lingkungan IV, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebingtinggi.

Dalam tausiahnya, Jamal Rangkuti mengajak jamaah untuk memaknai ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini dengan menjaga kebersihan hati dan memperbaiki diri.

Ia juga menekankan pentingnya membuang segala penyakit hati seperti iri, dengki, dan prasangka buruk agar puasa yang dijalankan benar-benar bernilai di sisi Allah SWT.

Ustadz Jamal juga mengingatkan agar setiap umat Muslim senantiasa menjaga ucapan dan lisannya. “Mulutmu adalah harimaumu,” ujarnya, seraya mengingatkan agar tidak mudah menyebarkan fitnah, kebencian, maupun perkataan yang dapat menyakiti orang lain.

Menurutnya, puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang dapat merusak pahala ibadah.

Turut hadir dalam dua titik kegiatan tersebut perwakilan dari Kapolres Tebingtinggi, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tebingtinggi, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Khuzamri Amar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Reza Aghista, Inspektur Muhammad Fachry, Kasat Pol PP Benny Ericson Hamonangan Hutajulu, Kepala Dinas Sosial Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, Kepala Badan Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Iboy Hutapea, Kepala Dinas PPKB Dedi Parulian Siagian, Kabag Kesra Setdako Azanul Akbar Lubis, serta Kabag Prokopim Setdako Faisal Ahmad.

Hadir pula Camat Tebingtinggi Kota, Camat Rambutan, para lurah se-Kecamatan Tebingtinggi Kota dan se-Kecamatan Rambutan, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kehadiran para unsur Forkopimda, OPD, dan elemen masyarakat tersebut semakin menambah khidmat dan kebersamaan dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung dengan penuh kekeluargaan. (mag-3/azw)

Distan Dairi Bersama HRNS, Sosialisasikan Pupuk Organik Cair ke Petani Kopi

PRAKTEK: Tim HRNS dan Distan Dairi bersama anggota kelompok tani Pergas Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Dairi saat mempraktikkan pembuatan POC ke komoditas kopi Arabika, Rabu (24/2).SUMUT POS/istimewa.
PRAKTEK: Tim HRNS dan Distan Dairi bersama anggota kelompok tani Pergas Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Dairi saat mempraktikkan pembuatan POC ke komoditas kopi Arabika, Rabu (24/2).SUMUT POS/istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dairi (Distan Dairi) bekerjasama dengan Hanns.R Neumann Stiftung (HRNS) menggelar sosialisasi pembuatan pupuk organik cair (POC) bagi petani kopi, di Kelompok Tani Pergas, Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Rabu (24/2).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang berdampak negatif pada kesehatan tanah.

Kepala Distan Dairi, Kesty Angkat, didampingi Kabid Penyuluh Sukaedah Angkat, menyampaikan apresiasi atas inisiatif HRNS, yang telah bekerja sama dengan Pemkab Dairi sejak 2022 untuk mendukung produktivitas 3.300 petani kopi Arabika.

“POC merupakan solusi nyata di tengah tantangan pemanasan global dan dampak buruk pupuk kimia. Kami mengajak kelompok tani mengikuti proses pembuatan POC agar mudah diaplikasikan di lahan masing-masing,” ujar Kesty.

Dalam sosialisasi tersebut, Kesty menyoroti beberapa keunggulan POC, antara lain efisiensi biaya produksi hingga 30-40 persen dan peningkatan kesehatan tanah dengan memperbaiki struktur yang mulai jenuh akibat residu kimia.

Project Manager HRNS, Denny Indra Simangunsong, memimpin praktik pembuatan POC dengan bahan yang mudah didapat dari lingkungan sekitar. Petani diajarkan cara mengolah dan mengaplikasikan pupuk organik cair secara efektif, sehingga dapat mendukung pertumbuhan kopi yang lebih sehat dan produktif.

Para anggota kelompok tani Pergas menyampaikan rasa terima kasih atas pendampingan dari Pemkab Dairi dan HRNS. Mereka berharap dengan penggunaan POC, produksi kopi dapat meningkat, sekaligus menjaga kesuburan tanah untuk jangka panjang.

Kegiatan ini sejalan dengan program pemerintah untuk mendorong penggunaan pupuk organik demi menjaga ekosistem pertanian Dairi tetap produktif dan ramah lingkungan. (rud/ila)

Penertipan Tower BTS di Deliserdang Terkesan Tebang Pilih

DATANGI TOWER: Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan mendatangi lokasi tower di lahan milik warga di Jalan Setia Budi, Desa Sekip, Kecamatan Lubukpakam untuk ditertibkan.
DATANGI TOWER: Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan mendatangi lokasi tower di lahan milik warga di Jalan Setia Budi, Desa Sekip, Kecamatan Lubukpakam untuk ditertibkan.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kegiatan penertiban tower BTS (Base Transceiver Station) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang terkesan tebang pilih. Hal ini diperlihatkan Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan dengan mendatangi lokasi tower TBS di lahan milik warga di Jalan Setia Budi, Desa Sekip, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, Kamis (26/2).

Kehadiran Asri Ludin di lokasi tersebut menimbulkan pertanyaan, sebab sejumlah bangunan alat Telekomunikasi Tower atau Menara menjamur di bahu jalan dan tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang diduga juga belum mengantongi izin tidak ditertibkan atau dibongkar.

Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Paguyuban Keluarga Besar Putera Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) Eko Sopianto SE kepada wartawan, Kamis (26/2) mengakui, mendukung penertiban tower ilegal atau tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Tapi Pak Bupati Deliserdang jangan tebang pilih, tertibkan juga tower yang diduga bermasalah berada di bahu jalan dan tanah milik Pemkab Deliserdang yang diduga tidak memiliki izin,” kata Eko Sopianto.

Eko Sopianto mengakui, mendapat informasi tower berada di bahu Jalan yakni di Jalan Kirab Remaja Kecamatan Lubukpakam, tower di fasilitas umum tanah Pemkab yakni di dalam Halaman Pustu Tumpatan, Kacamatan Beringin. Kedua tower tersebut bertuliskan PT Indomitra Global, General Contractor Elictrical System Engineering.

Sedangkan dengan model tower yang sama juga tampak di Sekolah Dasar (SD) Negeri 106162 Jalan BT Sihombing Desa Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan dan dibahu di Jalan Perintis, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal. Sedangkan dibahu Jalan tepatnya didepan Polsek Tanjungmorawa sedang proses pembangunan.

“Selain keberadaan tower yang menjamur di bahu jalan dan tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang diduga belum mengantongi izin, juga sangat mendampak mengancam keselamatan dan kesehatan warga terkhusus anak sekolah. Serta lokasi yang dibahu jalan berdampak kepada pengguna jalan,” akunya.

Menurut Eko Supianto, kondisi bangunan tower “menjamur” di bahu jalan dan tanah milik pemkab telah bertahun-tahun berdiri.

“Ironisnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi untuk mendirikan tower pada Bab VII Pengamanan dan Perlindungan Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 84 ayat (1) instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin mendirikan bangunan, instalasi dan atau prasarana lainnya wajib memperhatikan peta dan atau gambar jaringan telekomunikasi,” katanya.

Merujuk PP tersebut, sebut Eko Supianto sebagaimana diketahui untuk persyaratan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Kabupaten Deliserdang beberapa persyaratan yakni harus memiliki bukti pelunasan PBB. Selain itu memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Sehingga melihat kondisi dilapangan yang berada di fasilitas umum, berupa di lingkungan pendidikan, kesehatan dan jalan sangat kontras dikeluarkannya izin-izinnya,”tegas Eko Supianto.

Baik itu tanah maupun bangunan milik Pemerintah sesuai aturannya tidak membayar pajak. Namun perusahaan yang melakukan kerjasama ditanah milik Pemerintah, ketentuannya bangunan yang dibayar pajaknya.

Pembayaran PBB bangunan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu adanya kesepakatan perjanjian bersama antara pihak Perusahaan dengan Pemkab Deliserdang terkait pinjam pakai lahan atau tanah milik Pemkab tersebut.

“Dengan adanya temuan tower yang berada diatas tanah milik Pemerintah, sementara tower tersebut merupakan komersil yang menguntungkan sebuah

perusahaan. Sehingga Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian dan Kejaksaan diharapkan untuk mengusut dugaan tidak memiliki izin maupun dugaan kebocoran PAD,” tegasnya.

Selain itu, Eko Supianto juga memflashback maraknya tower-tower di Deliserdang diduga karena oknum mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pengaruh di Pemkab Deliserdang untuk mendirikan tower tanpa memenuhi persyaratan.

“Saya teringat dengan teman saya, bahwa sepuluh tahun yang lalu mengungkapkan ada oknum sewaktu itu PNS beliau menjadi agen berdirinya tower-tower yang ada di Deliserdang,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas (Kadis) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Deliserdang, A Fitrian Syukri SSTP MSi ketika dikonfirmasi mengakui kahadiran Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan di lokasi tower di lahan milik warga di Jalan Setia Budi, Desa Sekip, Kecamatan Lubukpakam untuk menertibkan tower yang berakhir izinnya.

“Pada tahun 1997 pernah keluar izin yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Deliserdang,”katanya.

Menurut Syukri, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu Tower merupakan izin berjangka yang wajib diperpanjang setiap 3 tahun sekali. “Namun berlakunya Perda 6 tahun 2011 sampai dengan tidak berlakunya IMB menjadi  PBG, pihak tower tersebut tidak pernah mengurus izinnya kembali karena izin sebelumnya sudah lama tidak berlaku,” ungkapnya.

“Selanjutnya dijalankan SOP oleh Satpol PP sebelumnya namun tidak ditanggapi dan hari ini ditertibkan, tambah Syukri.

Syukri saat disinggung bahwa Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan yang dinilai tebang pilih melakukan penertiban tower, sebab di lokasi bahu jalan maupun di fasilitas umum juga diduga tidak memiliki izin, Syukri tidak merespon.

Sedangkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Sandra Dewi Situmorang SSTP, MSi menyebut lokasi-lokasi yang tidak memiliki izin termasuk dibahu jalan maupun di fasilitas umum milik Pemkab Deliserdang akan ditindak secara bertahap.

“Tadi sudah disampaikan Bapak Bupati itukan secara kelanjutan. Itukan baru aksi pertama. Bagi semua jaringan-jaringan yang tidak punya kita tertibkan semua, ya pasti dibongkar habis. Kita kasih kesempatan sebenarnya, itukan sudah jalan SOP-nya, sudah ada peringatan. Peringatan itukan adalah waktu untuk mereka untuk mengurus izin kan, harusnya,” ungkapnya.(btr/azw)

Rakor di Kemendagri: Bupati Dairi Dukung Program 3 Juta Rumah

RAKOR: Bupati Dairi, Vickner Sinaga (belakangi lensa) saat mengkuti rapat koordinasi dengan Kementerian PKP, Rabu (25/2).SUMUT POS/istimewa.
RAKOR: Bupati Dairi, Vickner Sinaga (belakangi lensa) saat mengkuti rapat koordinasi dengan Kementerian PKP, Rabu (25/2).SUMUT POS/istimewa.

DAIRI , SUMUTPOS.CO – Komitmen mendukung program strategis nasional kembali ditegaskan Bupati Dairi Vickner Sinaga, saat menghadiri rapat koordinasi (Rakor) program perumahan tahun 2026 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (25/2).

Rakor tersebut dipimpin Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Imran, dan diikuti sejumlah kepala daerah di Sumatera Utara.

Usai pertemuan, Vickner Sinaga menyampaikan dukungan penuh terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas nasional pemerintah pusat. Menurutnya, penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat harus menjadi agenda bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

“Pertemuan ini menjadi bukti komitmen bersama dalam mewujudkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Sinergi pusat dan daerah adalah kunci percepatan program strategis nasional ini,” ujar Vickner.

Sebagai tindak lanjut, ia langsung menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Dairi, Surung Charles Lamhot Bantjin, untuk segera berkoordinasi dengan Direktur Pembiayaan serta Direktur Pengadaan Lahan Kementerian PKP guna mematangkan rencana implementasi program tersebut di Kabupaten Dairi.

Sementara itu, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran menegaskan bahwa rakor ini bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Utara.

Ia menjelaskan, fokus program tahun 2026 meliputi pengentasan kawasan kumuh dengan target 225 hektare, bantuan sanitasi sebanyak 3.000 unit di 10 titik lokasi, serta bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 400.000 unit yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

“Khususnya terkait penyediaan hunian layak, penanganan kawasan kumuh, dukungan terhadap program strategis nasional di bidang perumahan, serta percepatan pemulihan pascabencana di lokasi terdampak,” jelas Imran.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Dairi optimistis dapat mengambil peran strategis dalam mendukung target nasional, sekaligus mempercepat peningkatan kualitas permukiman bagi masyarakat di daerah itu. (rud/ila)

Diduga Terkait Rencana Aksi Mahasiswa, Jaksa Agung Batal Kunjungi Kejari Binjai

KEJARI BINJAI: Kantor Kejari Binjai di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Jatimakmur, yang batal dikunjungi Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Teddy Akbari/Sumut Pos)
KEJARI BINJAI: Kantor Kejari Binjai di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Jatimakmur, yang batal dikunjungi Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Teddy Akbari/Sumut Pos)

BINJAI – Kunjungan kerja ST Burhanuddin ke Kejaksaan Negeri Binjai yang dijadwalkan Kamis (26/2/2026) mendadak batal. Padahal, jajaran Kejari Binjai telah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut kedatangan orang nomor satu di Korps Adhyaksa tersebut.

Sesuai agenda awal, Jaksa Agung lebih dulu melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Langkat di Stabat pada pagi hari, sebelum melanjutkan perjalanan ke Binjai. Namun, usai dari Stabat, rombongan justru bertolak ke Medan dan tidak jadi singgah di Kota Binjai.

“Iya benar, Jaksa Agung batal berkunjung ke Kejari Binjai,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai Ronald Reagen Siagian saat dikonfirmasi.

Beredar informasi bahwa pembatalan tersebut berkaitan dengan rencana aksi unjuk rasa dari sekelompok mahasiswa. Massa dikabarkan hendak menyuarakan tuntutan agar Jaksa Agung meninjau kembali penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi dana insentif fiskal (DIF) tahun anggaran 2024 senilai Rp20,8 miliar.

Penghentian penyidikan perkara itu sebelumnya menuai sorotan, terlebih setelah dua pejabat Pemko Binjai, yakni Ralasen Ginting (eks Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) dan Ridho Indah Purnama (eks Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang), ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik tindak pidana khusus Kejari Binjai.

Namun, Ronald membantah bahwa pembatalan kunjungan tersebut berkaitan dengan rencana aksi mahasiswa. Menurutnya, perubahan agenda semata karena keterbatasan waktu dan adanya agenda lain di Medan. “Alasannya beliau ada agenda lain di Medan dan waktu yang terbatas. Jadi tidak ada kaitannya dengan aksi mahasiswa,” tegasnya.

Ia menambahkan, jadwal kunjungan pimpinan bersifat dinamis dan pihaknya hanya mempersiapkan segala sesuatu apabila sewaktu-waktu Kota Binjai masuk dalam agenda kunjungan kerja.

Diketahui, Jaksa Agung tiba di Sumatera Utara melalui Bandara Internasional Kualanamu, Rabu (25/2/2026). Setelah mendarat, ia langsung bertolak ke Kejaksaan Negeri Deliserdang di Lubukpakam. Dalam rangkaian kunjungannya, Jaksa Agung juga dijadwalkan mendatangi Kejari Medan sebelum mengakhiri agenda kerja di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Meski batal disambangi, dinamika kasus dugaan korupsi DIF di Binjai dipastikan masih menjadi perhatian publik dan kalangan mahasiswa. (ted/ila)

Kapolda Sumut Warning Jajaran: Jaga Marwah Polri, Disiplin Tanpa Kompromi

RAPIM: Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto dalam Rapim Tahun 2026, di Mapolda Sumut. Istimewa/Sumut Pos
RAPIM: Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto dalam Rapim Tahun 2026, di Mapolda Sumut. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komitmen menjaga marwah institusi dan menegakkan disiplin tanpa kompromi menjadi pesan utama dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2026 yang digelar di Mapolda Sumut, Rabu (25/2).

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Whisnu Hermawan Februanto, menegaskan bahwa seluruh jajaran harus berpegang teguh pada prinsip “zero pelanggaran” sebagai bentuk nyata menjaga kehormatan institusi Polri.

Rapim tersebut dihadiri para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumut, Kapolres jajaran, PJU Polres, hingga para Kasatker se-Sumatera Utara. Dalam arahannya, Kapolda menekankan bahwa tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang maupun tindakan yang dapat mencederai kepercayaan publik.

“Zero pelanggaran bukan sekadar slogan, tetapi komitmen nyata. Pengawasan internal harus diperkuat dan penegakan disiplin dilakukan tanpa kompromi,” tegasnya.

Menurutnya, marwah institusi Polri adalah harga diri organisasi yang wajib dijaga bersama. Setiap personel diminta menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

Selain soal disiplin internal, Kapolda juga menyoroti pentingnya respons cepat terhadap disinformasi yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat (public trust). Ia meminta seluruh jajaran proaktif melakukan klarifikasi, mencegah eskalasi opini negatif, serta mengedepankan komunikasi publik yang profesional, akurat, dan transparan.

Dalam menghadapi dinamika global, politik, reformasi hukum, serta perkembangan teknologi, seluruh personel juga diinstruksikan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan adaptasi.

“Pastikan Polri selalu hadir, terlihat, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan prima serta tindakan yang cepat, tepat, dan terukur,” ujarnya.

Melalui Rapim 2026 ini, Polda Sumut meneguhkan komitmen memperkuat integritas, profesionalisme, dan soliditas internal guna mendukung program kerja pemerintah serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Sumatera Utara. (dwi/ila)

 

Tarif Parkir Belum Turun Sepenuhnya, Oknum Masih Pakai Tarif Lama

KARCIS: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menunukkan karcis tarif baru parkir tepi jalan. (Markus Pasaribu/Sumut Pos)
KARCIS: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menunukkan karcis tarif baru parkir tepi jalan. (Markus Pasaribu/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski Pemko Medan sudah resmi menurunkan tarif parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat masing-masing Rp2.000 dan Rp4.000, nyatanya praktik di lapangan belum sepenuhnya terlaksana.

Seperti parkirkan yang ada di Jalan Masjid Raya saat pembukaan Ramadan Fair pada Rabu (25/2/2026) malam, tampak juru parkir (jukir) mengutip retribusi Rp3.000 kepada para pengguna parkir tepi jalan. Bahkan, situasi itu dimanfaatkan beberapa oknum dengan meminta tarif hingga Rp5.000 kepada pengguna jasa parkir.

Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Brigjen Katamso, dimana tarif parkir kendaraan roda dua masih Rp3.000 dan kendaraan roda empat Rp5.000.

Menanggapi hal itu, Kabid Parkir Dishub Kota Medan Kesmedi Dagobert Sianipar, mengaku akan segera mengecek beberapa lokasi yang disinyalir masih menerapkan tarif parkir lama.
“Sudah kita turunkan anggota ke beberapa lokasi untuk mengecek. Kebijakan ini kan masih baru, tentu butuh waktu untuk tersosialisasikan secara menyeluruh. Target kita satu minggu ini semua sudah beres,” kata Kesmedi saat dikonfirmasi, Kamis (26/2/2026).

Dijelaskannya, pasca tarif parkir diturunkan, Dishub Kota Medan sudah langsung mensosialisasikan kepada para vendor parkir yang ada di Kota Medan.“Dari 7 vendor yang ada, semalam (Rabu) baru 1 vendor yang bisa kita komunikasikan, karena vendor lain belum terhubung. Hari ini kita masifkan lagi komunikasi dengan vendor lain,” jelasnya.

Memastikan kebijakan ini terlaksana dengan baik, Kesmedi menyebut Tim Cakrawala Dishub Medan maupun Satgas terus melakukan pemantauan dan patroli di lapangan. “Kalau ada yang masih mengutip dengan tarif lama tentu akan kita tindak. Ini anggota juga terus patroli sembari melakukan razia para juru parkir (jukir) liar,” pungkasnya.

Diminta Perkuat Sistem Pelaporan Online
Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Medan Afif Abdillah mendukung penuh kebijakan penurunan tarif parkir tepi jalan di Kota Medan sejak 25 Februari 2026, baik untuk kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat melalui Peraturan Walikota (Perwal) Medan No.9 Tahun 2026.

Menurut Afif, kebijakan yang diambil Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas tersebut merupakan bentuk keberpihakan Pemko Medan kepada masyarakat. “Kita mendukung penuh penurunan tarif parkir tepi jalan yang dilakukan Wali Kota Medan. Kita menilai, Perwal Kota Medan No.9 Tahun 2026 itu merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat,” ucap Afif Abdillah kepada Sumut Pos, Kamis (26/2/2026).

Dikatakan Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan itu, penurunan tarif tersebut sejatinya dilakukan untuk memberikan stimulus agar ekonomi masyarakat dapat lebih baik.
“Wali Kota Medan menyadari betul bahwa saat ini masyarakat masih merasa kesulitan secara finansial, sehingga perlu dibantu dengan kebijakan yang bersifat stimulus. Tentunya, ini merupakan langkah yang baik ditengah jeritan masyarakat karena mahalnya bahan-bahan pokok,” ujarnya.

Afif Abdillah juga mendukung langkah Pemko Medan yang terus membenahi sistem perparkiran di Kota Medan. Sebab selain menurunkan tarif retribusi parkir, Wali Kota Medan juga berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa parkir tepi jalan.

“Kebijakan penurunan tarif parkir yang dibarengi dengan peningkatan pelayanan ini tentunya sangat berdampak secara langsung kepada masyarakat, khususnya kepada orang-orang yang memiliki mobilitas tinggi,” katanya.

Guna memastikan peningkatan pelayanan di bidang perparkiran tepi jalan tersebut, Afif Abdillah mendorong dilakukannya pengawasan yang kuat melalui sistem pelaporan online.
“Seperti yang disampaikan Wali Kota Medan, nantinya harus ada Satgas khusus untuk mengawasi jalannya sistem perparkiran di Kota Medan. Alhamdulillah, saat ini Dishub Medan memiliki Tim Cakrawala yang setiap harinya melakukan pengawasan,” tuturnya.

Afif Abdillah pun mendukung langkah Pemko Medan yang akan melakukan pelatihan kepada setiap juru parkir (jukir) di Kota Medan agar dapat mengikuti setiap peraturan yang ada dan bersikap ramah kepada masyarakat.

“Saya sepakat bahwa jukir harus diberi pelatihan, mereka harus bersikap sopan, ramah, dan mengedukasi masyarakat. Kemudian, setiap jukir wajib menggunakan atribut resmi seperti rompi, identitas, dan memberikan karcis resmi kepada pengguna jasa parkir,” tegasnya.

Terakhir, Afif juga mendukung penuh kebijakan Pemko Medan yang mewajibkan seluruh jukir untuk menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi terkait.
“Ini juga salah satu yang paling penting, seluruh jukir di Kota Medan harus terbebas dari narkoba. Kita mau setiap jukir di Kota Medan sehat secara keseluruhan, baik fisik maupun mental,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemko Medan secara resmi menurunkan tarif retribusi parkir tepi jalan umum mulai Rabu (25/2/2026). Penurunan tarif retribusi parkir yang berlaku untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 tersebut tertuang di dalam Perwal Kota Medan No.9 Tahun 2026.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menjelaskan, saat ini tarif retribusi parkir tepi jalan untuk kendaraan roda 2 di Kota Medan hanya dikenakan Rp2.000. Sebelumnya, retribusi parkir roda 2 dikenakan tarif Rp3.000.

Selanjutnya, tarif retribusi parkir tepi jalan untuk kendaraan roda 4 di Kota Medan hanya dikenakan Rp4.000. Sebelumnya, retribusi parkir roda 4 dikenakan tarif Rp5.000.
Pembayaran retribusi parkir tepi jalan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan cara manual (tunai) maupun secara digital ataupun nontunai dengan penggunaan Q-RIS. (map/ila)

Jamin Keamanan Mudik 2026, KAI Divre I Sumut Pasang 2.293 Bantalan Sintetis

PASANG: Teknisi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara memasang bantalan sintetis.
PASANG: Teknisi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara memasang bantalan sintetis.

SUMUTPOS.CO – Menjelang dimulainya masa Angkutan Lebaran 2026 pada 11 Maret mendatang, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara telah menuntaskan pemasangan 2.293 batang bantalan sintetis.

Langkah ini merupakan bagian dari penguatan keandalan prasarana dengan mengganti bantalan kayu pada jembatan kereta api yang mengalami penurunan kualitas, sehingga perjalanan selama masa mudik tetap aman dan lancar.

Plt Manager Hubungan Masyarakat Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menyampaikan bahwa penyelesaian program ini merupakan langkah antisipatif untuk memastikan kesiapan lintas menjelang periode Angkutan Lebaran.

Menurut Anwar, penggantian bantalan menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api di wilayah Sumatera Utara.

“Selesainya pemasangan bantalan sintetis semakin memperkuat aspek keselamatan perjalanan kereta api. Material ini memiliki stabilitas yang baik serta lebih tahan terhadap pengaruh lingkungan,” ujar Anwar saat memberikan keterangannya, Kamis (26/2/2026).

Program penggantian bantalan di wilayah Divre I Sumatera Utara telah berlangsung sejak 2022 dan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas teknis.

Hingga Februari 2026, total 2.293 bantalan sintetis telah terpasang pada 48 jembatan rangka baja yang tersebar di lintas Belawan–Rantauprapat, termasuk jalur menuju Siantar dan Tanjungbalai. Anwar menjelaskan bahwa pekerjaan ini difokuskan pada titik-titik yang membutuhkan peningkatan keandalan struktur.

Dari sisi teknis, Anwar menuturkan bahwa bantalan sintetis memiliki durabilitas tinggi serta ketahanan yang lebih baik terhadap perubahan cuaca maupun paparan zat kimia dibanding bantalan kayu konvensional. Selain itu, kemampuan peredaman getaran dan suara tetap terjaga sehingga tidak mengurangi kenyamanan operasional.

“Dengan usia pakai yang dapat mencapai puluhan tahun, bantalan sintetis memberikan nilai tambah dari sisi keandalan maupun efisiensi perawatan jangka panjang,” jelas Anwar.

Anwar mengatakan, penggunaan material sintetis juga sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung prinsip keberlanjutan. Peralihan dari bantalan kayu ke sintetis membantu mengurangi kebutuhan material berbasis kayu sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan.

“KAI Divre I Sumatera Utara terus mendorong penerapan teknologi yang mendukung keselamatan sekaligus memperhatikan aspek keberlanjutan. Upaya ini kami lakukan agar layanan kereta api tetap andal sekaligus ramah lingkungan,” pungkas Anwar.

KAI Divre I Sumatera Utara akan terus melakukan pemantauan dan perawatan prasarana secara berkala guna memastikan seluruh perjalanan kereta api selama masa Angkutan Lebaran 2026 berjalan selamat, aman, dan tepat waktu.(san/ila)

1...128129130...15,904Page 129 of 15,904