Home Blog Page 1292

Jamin Transparansi Persidangan Kasus Korupsi Basarnas, Panglima Siap Evaluasi TNI di Jabatan Sipil

Temu pers: Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat temu pers di rumah dinas Wapres di Jakarta, Rabu (2/8).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Jabatan sipil yang diisi oleh petinggi TNI maupun polri sedang jadi sorotan. Khususnya setelah Presiden Joko Widodo menyatakan akan mengevaluasinya. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga menegaskan siap mengevaluasi anak buahnya yang duduk di kementerian atau lembaga sipil.

Tanggapan tersebut disampaikan Yudo usai mengikuti rapat dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Jakarta, kemarin (2/8). Dia mengetahui, Presiden Joko Widodo akan mengevaluasi jabatan sipil yang diisi tentara. Namun dia menegaskan belum dipanggil Presiden untuk membahas soal tersebut.

“Tentunya kita siap untuk dilaksanakan evaluasi,” tandasnya.

Yudo mengatakan jika memang evaluasi itu adalah langkah yang terbaik, dia siap menjalankannya. Dia mengatakan kasus korupsi Kabasarnas yang juga TNI aktif menjadi bahan evaluasinya.

Pada kesempatan itu, Yudo lebih banyak menjelaskan soal kelanjutan penanganan anak buahnya yang terjerat kasus korupsi. “Saya jamin objektif, boleh dikontrol (prosesnya),” jelasnya.

Ketentuan objektivitas tersebut, terlepas dari pelakunya yang berpangkat jenderal bintang tiga. Dia menegaskan, POM akan transparan dalam mengusut kasus tersebut. Dia mengatakan POM dibentuk untuk mengadili tindak pidana yang terjadi di militer. Untuk itu dia meminta ke masyarakat, jangan ada perasaan seolah-olah kasusnya diambil TNI untuk dilindungi.

Dia menegaskan selama belum ada undang-undang baru, kasus pidana oknum TNI dilakukan oleh peradilan militer. Yudo menjelaskan kasus korupsi ini bukan pertama yang ditangani oleh peradilan militer. Sebelumnya pada kasus korupsi satelit di Kementerian Pertahanan, pengadilannya dilakukan dengan melibatkan Peradilan Militer.

“(Vonisnya) Dijatuhkan hukuman yang maksimum,” katanya. Kemudian kasus korupsi di Bakamla, juga dijatuhi hukuman maksimum. Untuk itu Yudo menekankan jangan ada ketakutan atau kesan bahwa Peradilan Militer tidak objektif dalam menangani kasus pidana, termasuk kasus korupsi. Yudo juga mempersilahkan media untuk meliput persidangan di Peradilan Militer. Karena selama ini proses persidangan dilaksanakan secara terbuka.

Pada kesempatan itu Yudo juga membantah melakukan intervensi ke KPK. Kunjungi personel POM ke KPK lebih untuk melakukan koordinasi. Dia mengatakan jika melakukan intervensi, pasti akan menerjunkan personel dari Batalyon untuk menyerbu KPK. “Ini kan tidak,” katanya. Dia juga menegaskan bahwa KPK itu isinya adalah orang-orang yang ahli hukum.

Sementara itu, Wakil Ketua Advokasi dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana menyebut pada prinsipnya TNI dilarang menduduki jabatan sipil. Itu merujuk pada mandat reformasi dan konstitusi serta perundang-undangan.

Arif menyebut, pada Pasal 5 UU Nomor. 34/2004 tentang TNI secara tegas mengatur bahwa peran TNI adalah sebagai alat pertahanan negara. Ketentuan tersebut harusnya dipatuhi dan diterapkan denan memisahkan anggota TNI aktif dari institusi sipil negara.

Ketentuan tersebut dipertegas dengan Pasal 47 yang mengatur bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. “Dalam UU (TNI) tersebut memang ada pengecualian, prajurit aktif bisa saja menduduki jabatan sipil, namun terbatas pada 10 jabatan sipil,” kata Arif kepada Jawa Pos, kemarin (2/8).

Jabatan sipil yang dimaksud dalam ketentuan itu antara lain jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara. Kemudian jabatan di bidang pertahanan negara, Sekretaris Militer Presiden, intelijen negara, sandi negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, narkotika nasional dan Mahkamah Agung.

Namun, penempatan prajurit pada institusi di atas didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen. Para prajurit yang berdinas di jabatan tersebut pun harus tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan institusi masing-masing.

Arif pun mempertanyakan, apakah evaluasi terkait penempatan TNI aktif di berbagai instansi sipil tersebut akan dilakukan secara komprehensif? Atau hanya terbatas pada institusi tertentu? “Karena pada praktiknya, tidak sedikit dwifungsi prajurit TNI atau bahkan multifungsi prajurit TNI itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” terangnya.

Di sisi lain, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, kemarin. Pelaporan itu merupakan buntut pernyataan Alexander yang menyebut Kepala Badan SAR Nasional (Kabasarnas) Marsekal Madya (Marsdya) Henri Alfiandi dan anak buahnya, Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka di KPK. Alex diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku insan KPK.

Boyamin menyebut, pernyataan Alex saat konferensi pers itu ditengarai bertentangan dengan Peraturan Dewas KPK Nomor 01/2010 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Insan KPK yang mengatur tentang larangan mengeluarkan pernyataan kepada publik yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu proses penanganan perkara oleh komisi. “Terlapor juga bekerja tidak sesuai prosedur. Padahal secara aturan, insan KPK itu harus bekerja sesuai prosedur,” ungkap kepada Jawa Pos. (wan/tyo/jpg)

Buru Buronan Bentrok IPK-FKPPI, Polisi Dihadang

DIHADANG: Anggota Satreskrim Polres Langkat saat melakukan penangkapan terhadap buronan Bentrok IPK-FKPPI dihadang oleh masyarakat di Dusun Beternga, Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai, Langkat. (IST)

STABAT, SUMUTPOS.CO – Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Langkat dihadang oleh sekelompok masyarakat, saat akan menangkap buronan dalam kasus bentrok IPK-FKPPI yang terjadi beberapa waktu lalu di Desa Besadi, Kecamatan Kuala, Langkat.

Dalam video yang dilihat Sumut Pos, tugas luar Satreskrim Polres Langkat dihadang dengan cara memalangkan truk bermuatan batu dan ban yang dibakar di tengah jalan, Dusun Beternga, Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai, Langkat, Rabu (2/8).

Tak ayal, peristiwa ini mencekam dan membuat takut masyarakat sekitar. Masyarakat diduga suruhan yang disebut-sebut menghalangi upaya penangkapan polisi tersebut.

Kapolsek Kuala, AKP Ilham tampak terlihat dalam rekaman video yang dilihat Sumut Pos. Padahal, lokasi kejadiannya masuk wilayah hukum Polsek Selesai.

Ilham yang dikonfirmasi, membenarkan adanya peristiwa tersebut. “Ya, ada penangkapan Satreskrim Polres Langkat,” kata dia.

Meski dihalangi, kata Ilham, pihaknya tetap lanjut melakukan penangkapan. Terbukti, satu orang diduga buronan Polres Langkat telah diamankan.

Kata AKP Ilham, seorang yang diamankan ini sudah berstatus tersangka berinisial E. “Pelakunya dibawa ke Polres Langkat,” tambah mantan Kapolsek Pangkalasusu ini.

Selain dihadang, polisi juga diserang oleh sekelompok oknum masyarakat yang diduga suruhan tersebut. “Mobil anggota kita dirusak sama warga di lapangan,” kata Ilham.

Disebut-sebut, anggota polisi diduga juga disekap dan disandera saat melakukan upaya penangkapan. Disoal dugaan anggota polisi disekap dan disandera, Ilham menyarankan untuk konfirmasi ke Polres Binjai.

“Sekarang ngadu ke Polres Binjai, langsung ke sana (Polres Binjai) saja,” tegasnya.

Disebut-sebut E ditangkap di barak narkoba yang diduga dikelola oleh yang bersangkutan. Polisi disebut mendapat informasi kalau E tengah berada di barak narkoba tersebut dan kemudian melakukan penyisiran hingga terjadi suasana mencekam karena dihadang oleh masyarakat diduga suruhan.

Sebelumnya, bentrokan pecah terjadi di Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Langkat, Minggu (9/7) malam. Akibatnya, 1 orang yang menjabat Ketua PAC IPK Batangserangan, Simson Sembiring alias Bagong (40) meninggal dunia dengan luka bacok senjata tajam pada lengan kiri atas, paha kiri, tumit kiri, kepala belakang dan luka lecet di punggung kanan.

Korban kemudian dilarikan ke klinik terdekat dan dinyatakan harus dirujuk ke rumah sakit di daerah Kecamatan Selesai, Langkat. Namun sayang, nyawa korban tidak tertolong.

Korban mengembuskan nafas terakhir dalam perjalanan saat dirujuk ke Selesai. Selain korban tewas, juga ada 2 korban luka, yang seorang di antaranya merupakan anggota Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Langkat, Risky Akbar Harahap (30).

Korban dari anggota kepolisian mengalami luka di bawah pelipis mata sebelah kanan dan luka di bawah hidung. Ini merupakan dampak dari bentrokan tersebut. Bahkan, korban dari anggota kepolisian tersebut harus mendapat mendapat perawatan medis di Puskesmas Kuala.

Selain Risky, juga ada Sultan (21) warga Jalan Ayahanda Medan yang merupakan Anggota IPK Langkat, mengalami luka bacok. Korban mendapat pertolongan pertama di Puskesmas Kuala dan dirujuk ke RS Delia Stabor. (ted)

Batas Pengusulan ke Kemendagri Tinggal 6 Hari Lagi, Fraksi-fraksi Belum Bahas Nama Pj Gubsu

TANDA TANGAN: Gubsu Edy Rahmayadi bersama Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting menanda­tangani keputusan bersama terhadap Ranperda tentang APBD Sumut 2024. istimewa/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masa jabatan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut tinggal sebulan lagi. Namun hingga kemarin, belum ada satupun fraksi yang mengusulkan nama untuk bakal calon Penjabat (Pj) Gubsu menggantikan Edy Rahmayadi hingga November 2024.

Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting berjanji, paling lambat nama-nama Pj Gubsu akan diserahkan ke Mendagri pada 9 Agustus mendatang. Artinya, tersisa 6 hari lagi bagi DPRD Sumut untuk menjaring bakal calon Pj Gubernur Sumut tersebut.

“Kalau sampai hari ini, saya belum ada (menerima usulan dari fraksi). Tapi bisa saja ada nama yang masuk nanti sore, atau besok,” kata Baskami saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (2/8).

Diakui politisi PDIP ini, batas akhir usulan nama Pj Gubsu adalah tanggal 9 Agustus 2023. Dia pun mengatakan, setelah nama-nama masuk dari masing-masing fraksi, kemudian akan dibahas dalam rapat pimpinan. “Jadikan syaratnya harus eselon 1. Soal nama-nama yang sekarang sudah muncul, semua berpeluang diusulkan, karena masih ada waktu,” tegas Baskami.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumut, Irham Buana Nasution. Dikatakannya, dalam surat Mendagri, dijelaskan DPRD Sumut diberikan kesempatan melalui Ketua DPRD untuk menyusul tiga nama calon Pj Gubernur ditujukan ke Kemendagri.

Untuk itu, lanjut Irham, masing-masing fraksi diminta untuk mengusulkan nama calon Pj Gubsu. Setelah itu, akan digelar rapat forum pimpinan DPRD Sumut dan pimpinan fraksi-fraksi untuk menyimpulkan atau mengkrucutkan tiga nama maksimal Pj Gubernur untuk disampaikan ke Mendagri. “Kemudian, Mendagri akan menyampaikan ke Presiden dan akan dinilai oleh tim penilai akhir, di Sekretariat Kabinet dan ditetapkan oleh Presiden RI,” jelas Irham.

Irham pun mengaku belum mengetahui, apakah sudah ada fraksi yang mengusulkan nama ke Ketua DPRD Sumut. “Saya belum tahu, hari ini berapa fraksi yang sudah mengusulkan nama. Tapi tetap kita tunggu sampai jadwal rapat pimpinan DPRD Sumut. Menurut saya, minggu depan atau selambat-lambatnya Hari Kamis atau Jumat, akan dilakukan rapat pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi,” ungkap politisi Partai Golkar ini.

Untuk Fraksi Golkar sendiri, Irham mengaku, belum ada rapat fraksi membahas pengusulan nama Pj Gubsu tersebut. Namun, akan dibahas dalam waktu dekat ini. “Kemungkinan akan dibahas besok atau lusa, dan segera kami usulkan. Kami setuju diusulkan 3 nama,” sebutnya.

Mantan Ketua KPU Sumut itu juga mengungkapkan, untuk nama Pj Gubernur Sumut yang layak diajukan adalah Arief Sudarto Trinugroho MT yang saat ini menjabat Sekdaprov Sumut. Karena dia merupakan eselon 1B, sesuai persyaratan yang diminta Kemendagri. “Sudah banyak juga nama-nama yang muncul dan memenuhi syarat, termasuk Sekda Sumut,” tandas Irham.

Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Hariyanto juga mengaku belum membahas secara resmi terkait nama-nama yang akan diusulkan sebagai Pj Gubernur Sumut. Menurutnya, hal ini disebabkan masih banyak anggota Fraksi PKS yang disibukkan dengan tugas lainnya. “Kami belum duduk di forum resmi, karena anggota masih ada tugas yang lain,” kata Hariyanto kepada Sumut Pos.

Senada dengan Irham Buana, Haryanto mengungkapkan, Fraksi PKS sesuai dengan persyaratan, ada nama Sekda Sumut sesuai dengan golongan dan jabatannya. Tidak lepas, mereka melirik nama TNI/Polri dan akademisi. “Ini masih kami godok, untuk memberikan usulan putra-putra terbaik, di Sumut. Nama Pak Sekda masuk, masih digodok nama di TNI tapi tidak di sini, tapi pernah di sini,” katanya.

Hariyanto mengharapkan, siapa pun nanti yang terpilih dan ditetapkan sebagai Pj Gubsu, bisa bersinergi dengan DPRD Sumut dalam melanjutkan pembangunan di Sumut, yang ditinggalkan oleh Gubernur Sumut saat ini. “Dari sisi pembangunan, Pj Gubernur yang terpilih bisa melanjutkan pembangunan yang di Sumut,” ucapnya.

Haryanto juga menegaskan kepada Pj Gubernur Sumut yang terpilih nanti, untuk menjaga netralitas pada tahun politik 2024. Jangan sampai terlibat dalam politik praktis yang menguntungkan satu parpol. “Kita berharap Pj Gubernur mewakili identitas Sumut ini. Karena, Sumut ini bervariasi, beragama, keragaman ini menjadi perhatian. Kedua, momennya Pemilu 2024, bisa menjalankan tugas dengan baik dengan mengayomi semuanya. Menjaga netralitas dan jangan bermain di dalam nanti,” ucapnya.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut juga mengaku belum memembahas pengusulan nama Pj Gubsu secara khusus. “Belum ada nama yang akan kita usulkan, sebab belum ada pembahasan secara khusus di internal kita (Fraksi PDIP),” kata Penasehat Fraksi PDIP DPRD Sumut, Sutarto kepada Sumut Pos, Selasa (1/8).

Meskipun begitu, sambung Sutarto, pihaknya sedang memonitoring sejumlah tokoh yang layak untuk diusulkan sebagai Pj Gubsu. “Kita terus memonitoring nama-nama yang layak untuk diusulkan, tentunya dengan cara mengikuti mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Lantas, tokoh seperti apa yang ideal di mata Fraksi PDIP DPRD Sumut untuk menjadi Pj Gubsu? Sutarto menegaskan, PDI Perjuangan akan mengutamakan tokoh yang bisa memahami kondisi dan konstalasi warga Sumatera Utara. “Tentunya kita punya beberapa penilaian untuk tokoh yang akan kita usulkan, utamanya tokoh yang bisa memahami kondisi dan konstalasi warga Sumut,” tutur Sekretaris DPD PDIP Sumut itu.

Tak hanya itu, sambung Sutarto, dalam memilih calon Pj Gubsu, Fraksi PDI Perjuangan juga akan memprioritaskan seorang tokoh yang mampu melanjutkan pembangunan dan kinerja yang telah dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang saat ini masih bertugas.

Ditanya terkait batas waktu yang ditetapkan Fraksi PDI Perjuangan untuk mengusulkan nama Pj Gubsu tersebut, Sutarto mengatakan jika Fraksi PDIP akan menetapkan nama tersebut dalam waktu dekat. Akan tetapi, Fraksi PDI Perjuangan Sumut akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPD PDIP Sumut sebelum mengusulkannya ke Pimpinan DPRD Sumut.

“Saat ini ketua (DPD PDIP Sumut) sedang rapat di tingkat nasional. Setelah beliau pulang, kita akan bahas hal ini di DPD dan kemudian Fraksi akan mengusulkannya ke Pimpinan DPRD Sumut,” pungkasnya.

Sekretaris Fraksi Nusantara DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga juga mengatakan, usulan nama-nama Pj Gubernur Sumut belum final dan masih dalam pembahasan masing-masing fraksi di DPRD Sumut. “Pj Gubernur masih digodok, belum ada yang pasti. Tapi, kami berkeinginan orang yang memahami Sumut ini. Usulan ada tiga dari DPRD Sumut, Kemendagri juga memiliki usulan. Tapi, keputusan ada sama Presiden,” jelas Zeira kepada Sumut Pos.

Zeira pun berharap, siapa pun nanti menjadi Pj Gubernur Sumut, mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Kemudian, tidak terlibat dalam Pemilu 2024. Baik kepentingan politik di Sumut maupun nasional. (gus/map)

Ditahan, Panji Gumilang Melawan, Bakal Gugat Praperadilan dan Penangguhan Penahanan

SALMAN TOYIBI/JAWA POS DITAHAN: Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang (tengah) saat akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/8). Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang resmi ditahan, kemarin (2/8).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Paska ditetapkan sebagai tersangka, Pimpinan Ponpes Al Zaytun resmi ditahan, kemarin (2/8). Namun, Tim Kuasa Hukum Panji Gumilang memastikan bakal mengajukan gugatan praperadilan, sekaligus telah mengajukan penangguhan penahanan.

KAROPENMAS Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan, setelah ditetapkan menjadi tersangka, penyidik memeriksa Panji sebagai tersangka. “Pemeriksaan tersangka ini filanjutkan dengan langkah hukum lainnya, yakni penahanan,” terangnya, kemarin.

Penahanan dilakukan sejak Rabu (2/8) pukul 02.00, tepat setelah Panji menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Masa penahanan akan filakukan selama 20 hari kedepan. “Tepatnya hingga 21 Agustus 2023,” jelasnya.

Menanggapi proses hukum kliennya, Kuasa Hukum Panji Gumilang Hendra Effendi menjelaskan, persoalan ini sangat cepat diproses kepolisian. Dari diperiksa, menjadi tersangka dan kini ditahan. “Kami meyakini ada kriminalisasi,” ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, kuasa hukum akan melakukan berbagai langkah hukum sesuai undang-undang. Kalau memang praperadilan dibutuhkan, kuasa hukum akan mengajukannya. “Upaya hukum ini telah didiskusikan, tapi kapan mengajukan belum dipastikan,” paparnya.

Selain langkah praperadilan, kuasa hukum juga telah mengajukan penangguhan penahanan. Menurutnya, Panji Gumilang merupakan tokoh masyarakat yang banyak dikenal. Sekaligus, saat ini Panji berusia 77 tahun. “Usia yang tidak muda lagi,” ujarnya ditemui di depan kantor Bareskrim.

Apalagi, sebelumnya juga mengalami sakit, berupa patah tulang. Dengan kondisi semacam itu, tentunya atas dasar kemanusiaan diharapkan kepolisian mau untuk menangguhkan penahanannya. “Intinya atas dasar kemanusiaan,” jelasnya.

Dia berharap, permasalahan yang membelit Panji Gumilang bisa secepatnya selesai. Semuanya akan ditempuh sampai tuntas. “Itu yang diharapkan,” ujarnya.

Kini Panji Gumilang ditahan di Rutan Salemba cabang Bareskrim. Panji dijerat dalam kasus dugaan penistaan agama. Namun, ada beberapa kasus lain yang juga membelit Panji. Salah satunya, terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Panji Gumilang menjadi sorotan setelah banyak video dugaan penyimpangan yang diajarkan di Ponpes Al Zaytun. Diantaranya, perempuan menjadi khotib, shaf perempuan sejajar dengan lelaki dan salam menggunakan cara yahudi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyatakan, penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka merupakan bukti kerja profesional Polri. “Polisi bekerja dengan cermat. Mengundang ahli pidana, ahli agama, ahli teknologi, ahli bahasa, bahkan juga melakukan uji di laboratorium forensiknya,” ungkap dia kepada awak media di Jakarta kemarin.

Semua itu dilakukan untuk menguji keterangan dan pernyataan Panji Gumilang yang dilaporkan kepada Polri. “Itu asli atau diedit, kalau dipotong bagian mana yang dipotong, akan ketahuan semuanya,” ucap Mahfud.

Sampai kemarin siang, dia menyatakan, Panji Gumilang masih diperiksa. Namun, pemeriksaan kali ini dengan status pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun tersebut sebagai tersangka. Bukan lagi sebagai saksi.

Di samping mengikuti dan memantau proses hukum yang berjalan di kepolisian, pemerintah bakal mengambil langkah untuk memastikan penetapan tersangka itu tidak berpengaruh terhadap operasional Al Zaytun sebagai pondok pesantren. “Karena Ponpes Al Zaytun itu sebagai sebuah lembaga pendidikan pesantren tidak ada masalah,” kata dia. Untuk itu, pemerintah punya kewajiban menjamin kelangsungan pendidikan sebagaimana hak konstitusional para murid dan santri.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyampaikan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan rapat bersama pimpinan kementerian, lembaga, dan instansi terkait lainnya. “Saya akan segera mengadakan rapat dengan Menko PMK, Menteri Agama, Mendagri, Menkumham, dan Gubernur Jabar,” ujarnya.

Itu perlu dilakukan demi kepentingan para murid dan santri di Al Zaytun. “Agar pendidikan berjalan sebagaimana mestinya,” tambah dia.

Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan, sebagai Ketua Komite TPPU, dirinya menegaskan, indikasi terjadinya TPPU oleh Panji Gumilang sudah tampak. “Bukti-buktinya yang secara Undang-Undang TPPU kami punya. Masalah klaim atas tanah yayasan dan rekening yang mencurigakan,” ucap pejabat asal Madura tersebut. Indikasi tersebut kemudian didalami oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Berdasar informasi yang diterima Mahfud, PPATK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pendalaman tersebut kepada aparat penegak hukum. “Dan sejauh yang saya tahu polisi sudah membentuk tim untuk menggarap itu. Jadi, saya berharap agar masyarakat tahu betul bahwa kasus Al Zaytun itu bukan pondok pesantrennya yang bermasalah, tetapi orangnya yang berdasarkan ukuran-ukuran hukuman pidana, bukan lagi patut diduga, tapi sudah disangka,” bebernya.

Direspon NU dan MUI

Penetapan tersangka sekaligus penahanan Panji Gumilang mendapatkan respon positif dari sejumlah kalangan. Diantaranya disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Dia mengatakan, proses hukum harus diikuti dan dijalani. Dia mengatakan, dari awal berharap kasus Panji itu diproses secara hukum. “Karena ini masalah yang secara substansial mempengaruhi psikologi masyarakat secara luas,” katanya.

Kemudian di sisi lain, tidak mudah membuat frame atau kerangka hukum keagamaan seperti yang diucapkan Panji. Jadi supaya pemahaman atau kerangka pikir tersebut tidak semakin liar, lebih tepat ditangani secara hukum sesuai dengan ketentuan pasal-pasalnya.

Terkait dengan kelembagaan pesantren Al Zaytun, Gus Yahya mengatakan, kewenangan ada di pemerintah. Karena statusnya adalah pesantren, maka kewenangan ada di Kementerian Agama (Kemenag). Apakah ditutup, terus berlanjut, atau santrinya dipindah, menjadi kewenangan pemerintah. “Kami para ulama menyatakan siap menampung para santri atau siswa-siswanya,” katanya. Dia meyakini bahwa pemerintah sudah melakukan antisipasi dan menyiapkan kebijakan yang tepat untuk keberlanjutan para santri. Dia menegaskan semuanya ada koridor hukumnya. Termasuk soal legalitas atau izin pesantren Al Zaytun.

Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga ikut merespon perkembangan proses hukum Panji. Sekjen MUI Amirsyah Tambunan mengatakan, mereka meminta Kemenag untuk melakukan pembinaan. Dia mengatakan soal kasus hukum Panji, ditangani oleh kepolisian. Untuk lembaga pendidikannya harus dibimbing dan dibina. Itu kewenangan Kemenag.

Amirsyah mengatakan, Panji sudah memenuhi kriteria penistaan agama. Karena ada sepuluh kriteria penistaan agama. Diantaranya adalah menafsirkan Alquran tidak sesuai dengan kaidah. “Jadi menafsirkan Alquran harus sesuai kaidah, ada aturannya, jadi gak bisa secara serampangan,” jelasnya usai mengikuti rapat Dewan Pertimbangan MUI di Jakarta (2/8).

Rapat Dewan Pertimbangan MUI itu dihadiri langsung Ketua Dewan Pertimbangan MUI Ma’ruf Amin. Usai acara Ma’ruf tidak memberikan keterangan ke awak media. Selebihnya diwakilkan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Zainut Tauhid Sa’adi.

Zainut menuturkan pemerintah diharapkan bisa mengambil alih dan juga memberikan pembinaan di dalam proses pembelajaran selanjutnya. Untuk lembaga pendidikan umum yang ada di Al Zaytun, menjadi kewenangan Kemendikbudristek. Sedangkan untuk pendidikan agama, termasuk pesantren maupun madrasah, menjadi kewenangan Kemenag. (idr/syn/wan/jpg)

Kakanwil Kemenkumham Sumut Tinjau Renovasi Blok Hunian Lapas Binjai

RENOVASI: Kakanwil Kemenkumham Sumut, Imam Suyudi, didampingi Kalapas Binjai, Theo Adrianus Purba beserta jajaran saat melihat progres renovasi blok hunian.Istimewa/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Sumut, Imam Suyudi meninjau progres pengerjaan renovasi Blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan Binjai, Selasa (1/8). Selain meninjau, Imam juga melakukan evaluasi terkait renovasi blok hunian tersebut.

Kedatangan rombongan Imam Suyudi disambut Kalapas Binjai, Theo Adrianus Purba dan jajaran. Sebelum meninjau progres renovasi blok hunian, Theo mengajak Kakanwil Kemenkumham Sumut untuk keling lapas, guna melihat sarana dan prasarana pelayanan publik di Lapas Binjai.

Juga tak ketinggalan, Kakanwil Kemenkumham Sumut menyapa warga binaan Lapas Binjai. “Blok b yang dilakukan renovasi,” ujar Theo ketika dikonfirmasi, Rabu (2/8).

Theo menjelaskan, monitoring yang dilakukan Kakanwil Kemenkumham Sumut guna mengawasi secara langsung jalannya pembangunan blok hunian tersebut. Mulai dari implementasi rencana konstruksi, material yang disediakan, serta kondisi pekerja maupun progress pembangunannya.

Saat ini, Theo mengakui, daya tampung warga binaan di Lapas Binjai sudah melebihi kapasitas. “Lapas Binjai memiliki kapasitas 736 orang dan saat ini dihuni 1.556 orang, sehingga kelebihan kapasitas,” seru dia.

Mantan Karutan Labuhandeli ini mengucapkan terima kasih kepada Kemenkumham karena telah memberikan kepeduliannya dengan mengucurkan anggaran renovasi blok hunian untuk Lapas Binjai. “Pengerjaan renovasi blok hunian ini baru 2 pekan berjalan,” tambah dia.

Kepada Theo, Kakanwil Kemenkumham Sumut berpesan untuk tetap memantau dan berkoordinasi dengan rekanan yang melaksanakan pengerjaan. Sebab, Lapas Binjai ada pemangku kewenangan.

“Kalau setelah direnovasi nanti mampu menampung 250 warga binaan. Kita juga mohon dukungan dan doa serta mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas nama pribadi maupun institusi, jika masyarakat sekitar sedikit terganggu atas pengerjaan renovasi tersebut,” pungkasnya. (ted)

Tim Terpadu Cek Izin Peternakan di Binjai Barat

IZIN: Tim terpadu melakukan peninjauan izin OSS ke peternakan di Jalan Anggur, Binjai Barat - Teddy Akbari/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Tim terpadu yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu bersama Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Peternakan, Satuan Polisi Pamong Praja hingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan, melakukan pengecekan izin peternakan yang ada di Kota Binjai. Ini dilakukan DPMPPTSP Kota Binjai selaku stakeholder utama, untuk menggenjot pendapatan asli daerah melalui pengurusan izin.

“Kami tim terpadu melakukan peninjauan dan pengawasan di Kecamatan Binjai. Bersama dengan pak camat, pak kadis lingkungan hidup, dinas Peternakan dan Satpol PP, melakukan peninjauan ke peternakan-peternakan yang ada di Binjai Barat,” kata Heny, Rabu (2/8/2023).

Peninjauan diawali dengan peternakan babi di Jalan Kelengkeng. Tujuan pengecekan ini, untuk melihat izin peternakan tersebut.

“Kita mendatangi 6 lokasi terkait dengan nomor induk berusaha. Kita juga bersama Pak Kadis Lingkungan Hidup untuk melihat terkait UKL-UPL,” ujar Heny.

Terungkap dalam peninjauan ini, 3 di antara lokasi peternakan tidak ada mengantongi izin. Menurut Heny, ada 30 peternakan tersebar di wilayah Binjai Barat.

Namun yang mengantongi nomor induk berusaha, hanya ada 3 peternakan. “Untuk izin OSS yang terdata di kami itu untuk Kecamatan Binjai Barat, hanya ada 3. Sementara setelah kita cek dan ricek, itu ada sekitar 30 peternakan babi, tapi yang terdata di OSS hanya 3,” ujar dia.

“Setelah ini, kami akan berkoordinasi dengan pimpinan kami terkait apa tindakan selanjutnya,” ujar Heny.

Kadis Lingkungan Hidup Binjai, Amas Mansyur Siregar menilai, peternakan di Binjai Barat tidak mematuhi dan tidak memperhatikan pembuangan limbah dengan baik dan benar. Buktinya, limbah atau kotoran dari peternakan tidak ada ditampung oleh pengusaha peternak pada sebuah kolam.

Melainkan, limbah atau kotoran dari peternakan mereka mengalir ke parit yang mengalir melintasi rumah masyarakat sekitar. “Kita menyarankan untuk membuat kolam penampungan sebelum mengalir limbah dari peternakan itu ke parit masyarakat,” pungkasnya. (ted/ram)

Alfamart Meriahkan Hari Anak Nasional Bersama 1.000 Anak di Medan

LOMBA: Ribuan anak mengikuti lomba mewarnai dan menggambar yang diselenggarakan oleh Alfamart dalam memeriahkan hari anak nasional.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional, Alfamart menyelenggarakan lomba Mewarnai dan Menggambar di 3 kota, salah satunya di Kota Medan. Mengusung tema karakter kartun favorit anak-anak yakni Disney Figure, acara yang diselenggarakan pada Minggu (30/7/2023) ini mendapat antusias dari warga Medan.

Untuk peserta lomba mewarnai bertema Disney, terbuka bagi kategori peserta berusia TK-PAUD dan kelas 1-3 SD, sedangkan lomba menggambar untuk SD kelas 4-6 dengan tema yang sama.

“Antusias peserta sangat luar biasa, bahkan kami harus menutup pendaftaran 4 hari sebelum kegiatan karena peserta yang terdaftar sudah 1.000 peserta,” jelas Dede Jaya Wardhana, Branch Manager Alfamart Cabang Medan.

Alfamart menyiapkan hadiah yang sangat menarik. Para pemenang lomba mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang totalnya Rp10 juta plus trophy, sertifikat, serta bingkisan. Tak hanya itu, bagi para orang tua peserta juga berkesempatan mendapatkan paket sembako total 1 juta rupiah untuk 10 orang.

Lomba mewarnai ini adalah sarana mengembangkan minat dan kreativitas untuk anak-anak oleh Alfamart.

“Sebagai wujud nyata toko komunitas, Alfamart berupaya terus lebih dekat dengan konsumen. Tak hanya memberikan pelayanan terbaik di toko, namun juga berupaya memberikan kegiatan yang bermanfaat seperi ini contohnya,” tambah Dede.

Bagi yang kemarin belum sempat mengikuti lomba mewarnai ini, Alfamart akan menyelenggarakan kegiatan yang serupa bekerjasama dengan Kodomo. Kegiatan tersebut akan diselenggarakan di Ballroom Asrama Haji-Medan, 20 Agustus 2023 nanti. Untuk mendaftar cukup melampirkan struk pembelian Kodomo minimal Rp 20.000 di Alfamart terdekat.

Untuk info lebih jelas bisa diketahui melalui poster yang ada di toko-toko Alfamart se Kota Medan. (rel/ram)

Tak Terima Diludahi Adik Korban usai Persidangan, Amirah akan Lapor Polisi

LUDAH: Amirah Natsir istri terdakwa Rinaldi, menunjukkan ludah yang masih menempel di wajahnya di PN Medan, Selasa (1/8/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Insiden tak mengenakkan dialami Amirah Natsir, istri dari Rinaldi Akbar Lubis (31) terdakwa dugaan kasus penganiayaan. Pasalnya, usai persidangan beragendakan keterangan terdakwa, ia mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan di depan umum.

Amirah diludahi oleh Laila Umar, yang tak lain merupakan adik dari Ellia, korban kasus penganiayaan terdakwa Nazmi Natsir Adnan dan Rinaldi Akbar Lubis.

“Saya dengar dari dalam dia (Laila Umar) marah-marah, ‘senyum-senyumlah kau sekarang ya, kau Rinaldi ku sumpahkan anak keturunan kau’. Gitu-gitulah pokoknya bang,” ucap Amirah menirukan ucapan pelaku saat itu, kepada wartawan, Selasa (1/8) sore.

Menurut Amirah, ia sebagai Istri Rinaldi merasa tersinggung dengan ucapan pelaku apalagi membawa-bawa suami dan anaknya.

“Ya saya bilang sama dia (Laila), yang kamu sumpahi itu anak saya. Terus dia dengan sumpah serapah keluar dari mulutnya. Tiba-tiba udah agak rame, saya gak tau itu cuma bang Fadil dan bang Ragil lagi megang saya tiba-tiba saya diludahi,” ungkapnya.

Peristiwa itu dialaminya tepat di pintu ruangan menuju ke sel tahanan. Saat itu, kata Amirah, banyak pengunjung yang menyaksikan termasuk pihak keamanan pengadilan.

Atas kejadian itu, Amirah bermaksud melanjutkan kasus yang menimpa dirinya ke kepolisian. “Mungkin insyaallah ada tindak lanjutnya. Kami berembuk keluarga dulu, untuk kearah situ sepertinya ada,” pungkasnya.

Sementara itu, Nazmi Natsir Adnan yang merupakan abang kandung Amirah, yang juga terdakwa dalam perkara penganiayaan, sangat menyesali peristiwa tersebut. Menurutnya, perbuatan pelaku tidak menghormati pengadilan. “Setelah hakim ketok palu mereka ribut sampe keluar ruang sidang,” ucapnya.

Duketahui, sebelum kejadian hakim menyidangkan Nazmi Natsir Adnan dan Rinaldi Akbar Lubis, terdakwa kasus penganiayaan terhadap korban Ellia, di Ruang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Dalam keterangan kedua terdakwa dihadapan majelis hakim, Rinaldi mengaku saat peristiwa itu berada tak jauh dari lokasi kejadian. “Posisi saya saat itu berada di kopi saleha, yang jaraknya dari TKP itu 5 sampai 10 menit. Pada saat saya sampai sana terlihat sudah cukup rame,” ungkapnya.

Kata dia, saat itu dia datang setelah ditelepon oleh abang iparnya, yang tak lain terdakwa Nazmi. Setelah tiba di lokasi, suasana pun telah ramai oleh warga. “Saya gak ada mukul apa-apa,” ucapnya.

Sementara menurut pengakuan Nazmi kepada hakim, dia datang ke TKP tidak ada niat apapun yang mengandung unsur pidana.

“Saya hanya datang untuk bertemu dengan anak saya, yang pada saat itu saya sudah lama tidak bisa bertemu dengan anak saya. Pada saat itu saya panggil anak saya dan disahut anak saya dengan memanggil saya abah dan dia minta gendong saya dan saya gendong,” jelasnya.

Pada saat menggendong anaknya itu, lanjutnya, korban Ellia yang juga mantan mertuanya kembali merampas anaknya dari gendongannya sambil teriak penculikan anak, hingga membuat lokasi ramai oleh warga.

“Apa yang dituduhkan saya menganiaya, mungkin saya sudah meninggal. Jadi intinya saya datang ke TKP hanya ingin bertemu anak saya,” katanya.

Bahkan, kata dia, dialah yang menjadi korban penganiayaan setelah pihak korban merampas anaknya dari gendongannya dengan cara memukulinya. Hal tersebut, ungkap Nazmi, juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan mereka juga sudah berstatus tersangka di Polrestabes Medan. (man)

Repdem Laporkan Rocky Gerung ke Polda Sumut

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Sumatera Utara secara resmi mengadukan kasus penghinaan berupa ujaran kebencian dan pelanggaran UU ITE yang diduga dilakukan Rocky Gerung ke Polda Sumut, Rabu (2/8/2023). Kepada awak media, Ketua DPD Repdem Sumut Martua Siadari mengungkapkan, pihaknya beserta jajaran telah melaporkan dugaan penghinaan serta ujaran kebencian yang dilakukan Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kita melaporkan di sini, sebagai warga negara yang tersakiti hatinya, ketika pemimpin Indonesia saat ini dihina di muka umum dan videonya beredar di media sosial,” ujarnya.

Repdem sebagai wadah para aktivis gerakan reformasi ’98, kata Martua, memiliki tanggung jawab moril, mengawal jalannya reformasi dan sistem demokrasi yang tengah berlangsung. “Kita tahu setiap warga negara memiliki hak konstitusional menyatakan pendapat. Akan tetapi kebebasan berpendapat itu ada aturannya, ada rule of gamenya, bukan seenaknya saja melontarkan ujaran kebencian kepada Kepala Negara,” ucapnya.

Martua menyatakan, sebagai seorang akademisi dan cendekiawan, harusnya Rocky Gerung menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran yang berlaku di masyarakat Indonesia. “Menjelang tahun politik ini, rakyat harus dicerdaskan bukan diberikan ujaran-ujaran kebencian yang belum tentu semua orang menerimanya,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Repdem Bidang Media dan Propaganda, Harizal. Ia berharap kepolosian segera mengusut tuntas dugaan pelanggaran tersebut. Rocky Gerung, lanjut Rizal, paling tidak melanggar Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. ‘Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah’.

“Ini akan menjadi pembelajaran bagi siapa saja yang memberikan kritik. Kritik boleh saja, apalagi kritik intelektual yang konstruktif. Tetapi bila melanggar hukum maka harus ditindak,” pungkas Rizal juga berprofesi sebagai pengacara itu.

Diketahui, video terkait pernyataan Rocky yang dianggap menghina Jokowi ini beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Rocky secara terang-terangan melontarkan perkataan kasar tersebut saat menyinggung proyek IKN. “Tidak ada yang peduli nanti. Tapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia hanya memikirkan nasibnya sendiri,” ujar Rocky Gerung dikutip pada Senin (31/7/2023).

“Dia menawarkan IKN, mondar-mandir ke koalisi, untuk mencari kejelasan nasibnya, dia mikirin nasibnya bukan nasib kita, itu bajingan yang tolol, sekaligus bajingan pengecut,” ujar Rocky dalam video tersebut. (adz)

Jalan Penghubung 2 Desa di Asahan Dibangun

BATU PERTAMA: Bupati Asahan Surya saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan jalan.(foto/ Ist).

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Jalan yang menghubungkan Desa Bandar Pulau Pekan menuju Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau mulai dibangun. Pengerjaan jalan itu diawali dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Asahan H. Surya dan Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, Selasa (1/8/2023).

Menurut PPK Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) II Medan, Yakub Sitepu saat mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Asahan beserta rombongan melihat lokasi pembangunan jalan tersebut, memprediksikan bahwa jalan itu akan selesai pada 31 Desember 2023.

Yakub juga mengatakan, dalam pengerjaan nantinya, pihaknya akan memberikan kualitas yang terbaik sesuai dengan harapan Bupati dan Masyarakat Kabupaten Asahan.

“Apabila kualitasnya baik, keberadaan jalan ini akan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan sampai anak cucu kita nantinya. Untuk itu kami meminta pihak terkait dan masyarakat sekitar dapat membantu suksesnya pembangunan jalan tersebut,” ujarnya.

Sementara, Bupati Asahan, H. Surya mengatasnamakan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Asahan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah dan Presiden RI Ir. Joko Widodo yang telah membangun jalan tersebut, melalui Intruksi Presiden (Inpres).

“Kita sama-sama berharap, dengan dibangunnya jalan ini dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Asahan khususnya di Kecamatan Bandar Pulau dan sekitarnya,” ungkapnya.

Bupati berharap kepada masyarakat Kabupaten Asahan terkhusus masyarakat Kecamatan Bandar Pulau dan sekitarnya untuk dapat menjaga kondisi jalan tersebut dengan mematuhi aturan yang berlaku dan jangan menggunakan jalan tersebut dengan muatan yang lebih dari ketentuan.

“Jaga jalan ini dengan baik dan setelah jalan ini selesai, jangan gunakan jalan melebihi tonase yang telah ditentukan,” tandasnya.(mag-10/ram)

1...1,2911,2921,293...15,695Page 1,292 of 15,695