Home Blog Page 1291

Cak Imin Tepis Isu Koalisi Gerindra dan PKB Pecah untuk Pilpres 2024

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan bahwa koalisi antara Gerindra dan PKB, yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), masih bersama dan solid untuk mengarungi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

Hal itu, disampaikan Cak Imin menjawab pertanyaan wartawan terkait isu koalisi Gerindra dan PKB Pecah. Ia mengatakan antara Gerindra dan PKB terus membahas pemantapan untuk menghadapi Pilpres tahun 2024, mendatang.

“Tidak (pecah koalisi), kita solid,” tegas Cak Imin kepada wartawan, usai menghadiri Silaturahmi Tokoh Lintas Agama Sumatera Utara, Badan Persaudaraan Antariman (Berani), Karibia Boutique Hotel, Kota Medan, Rabu (2/8/2023) malam.

Hingga saat ini, belum ada kejelasan siapa sosok yang layak mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 sebagai Bacawapres. Namun, Cak Imin mengungkapkan PKB masih menjadi bagian dari Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

“Kita masih solid, kita masih menjadi bagian dari Pak Prabowo,” ucap Cak Imin, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Saat wartawan Sumut Pos bertanya soal deklarasi Prabowo-Cak Imin, Ketum PKB itu, mengungkapkan untuk sabar, karena akan ditentukan waktu yang tepat untuk mengumumkan Capres dan Cawapres yang diusung oleh KKIR.

“Sabar, nanti akan ada waktunya. Biasa dengan konstelasi yang ada, yang saling menunggu,” ungkap Cak Imin.

“Cawapres pak Prabowo menunggu waktu yang tepat,” jelas Cak Imin kembali.

Cak Imin menambahkan ada sejumlah partai politik akan bergabung dengan KKIR untuk berjuang bersama di Pilpres 2024.

“Masih diusahakan, beberapa partai (bergabung),” ungkap Cak Imin, berlalu meninggalkan lokasi acara tersebut.(gus/ram)

Opera Sabun Indonesia Resmi Buka Outlet Medan Marelan di Kota Medan, Laundry Kilat Tanpa Timbang

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Resmi membuka cabang baru, Opera Sabun Indonesia kini hadir dan merambahi Kota Medan, Sumatera Utara. Peresmiannya dilakukan pada Kamis (3/8/2023). Setelah sebelumnya meresmikan Outlet Windsor di Kota Batam pada 22 Juni 2023 lalu, saat ini kesempatan Outlet Medan Marelan yang menyapa masyarakat Medan. Terletak di Jalan Marelan Raya No. 89A Pasar V (Samping Indomaret/Wiego Supermarket Marelan), Kel. Pasar Rengas Kec. Medan Marelan, Kota Medan.

Rafiqah, Manager Operasional Opera Sabun Indonesia menuturkan kesukacitaannya atas sambutan hangat masyarakat terhadap kehadiran Opera Sabun Coin Laundry Medan Marelan.

“Prosesnya kilat serta muatan lebih banyak tanpa ditimbang menjadi kepuasan pelanggan. Selain itu, sistem self service juga menjadi nilai lebih kami, karena pakaian tidak dicampur dengan pelanggan lain,” ujarnya.

Pada saat Grand Opening berlangsung, guna meramaikan acara tersebut. Opera Sabun Indonesia memberikan promo cuci + kering untuk 50 orang pertama selama 2 hari.  Ini adalah kesempatan terbaik bagi masyarakat Medan untuk dapat merasakan kinerja mesin IPSO buatan Amerika Serikat. “Boleh dibuktikan sendiri, bagaimana hasilnya sangat baik. Saat menunggu hasilnya, customer kita sediakan tempat yang nyaman dan free wifi yang ngebut internetnya dan untuk pelayanan kita 24 jam ” sebutnya.

Rafiqah menambahkan bahwa bisnis Opera Sabun Coin Laundry sangat menarik karena mampu menjangkau masyarakat dari seluruh lapisan yang membutuhkan pelayanan laundry yang efisien dan terjangkau.

Opera Sabun Indonesia saat ini telah hadir di berbagai wilayah di Indonesia seperti Bali, Pekanbaru, Solo, Yogyakarta, Jakarta, Batam, dan bahkan di negara tetangga seperti Malaysia.

Dengan hadirnya Opera Sabun Coin Laundry Medan Marelan, masyarakat kini dapat dengan mudah dan terjangkau mendapatkan pakaian bersih secara cepat. Outlet Opera Sabun Coin Laundry Medan Marelan siap memberikan pelayanan laundry masyarakat Medan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir tentang waktu dan biaya dalam mencuci pakaian.

Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi Outlet Medan Marelan Jalan Marelan Raya No. 89 A Pasar V (Samping Indomaret/Wiego Supermarket Marelan) juga nikmati kemudahan serta tunggu promo-promo menarik selanjutnya yang ditawarkan oleh Opera Sabun Coin Laundry!.(rel)

Pelaku Seni dan Budayawan Diskusi bersama Bobby Nasution, Dorong Bentuk Dewan Kesenian Medan

DISKUSI: Para seniman dan budayawan Kota Medan saat diskusi bersama Wali Kota Medan Bobby Nasution di Taman Budaya Medan, Selasa (1/8) sore - istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah pelaku seni dan budaya Kota Medan meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk menyiapkan tempat representatif bagi mereka. Tak hanya itu, para seniman dan budayawan juga meminta Bobby Nasution untuk membentuk Dewan Kesenian Medan (DKM) sebagai wadah bagi para pelaku seni dan budaya di Kota Medan.

Hal itu disampaikan para seniman dan budayawan Kota Medan saat melakukan diskusi bersama Wali Kota Medan Bobby Nasution di Taman Budaya Medan, Selasa (1/8) sore.

Salah seorang Seniman Teater Kota Me­dan, Hafiz Taadi mengatakan sejak dulu gedung Taman Budaya di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Medan itu memang tidak representatif untuk seni dan budaya.

“Untuk itu melalui diskusi ini kami berharap Pak Wali Kota Medan dapat mewujudkan harapan dan keinginan seniman dan budayawan, yakni tempat yang representatif bagi seni dan budaya,” ucap Hafiz.

Terkait dengan Dewan Kesenian Medan, Hafiz berharap lembaga yang nantinya akan menaungi seluruh cabang kesenian dan budaya tersebut dapat bersinergi dengan Pemerintah. Artinya melalui Dewan Kesenian Medan, nantinya akan diciptakan gagasan-gagasan dan sistem maupun karya seni.

Hafiz juga mengatakan, dialog dengan Bobby Nasution ini merupakan dialog cerdas. Sebab ia menilai, Bobby Nasution memiliki cita-cita untuk kesenian dan budaya di Kota Medan. Ia juga berharap agar para seniman dan budayawan harus bersabar menunggu, sebab ada sistem manajemen yang harus dijalani.

“Kita butuh pemerintah, begitu juga sebaliknya, pemerintah juga butuh seniman dan budayawan. Untuk itu ke depannya kita bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan baik. Jika telah bersinergi, akan muncul akar yang kuat untuk seni dan budaya,” pungkasnya.

Sebelumnya, di awal diskusi, Bobby Nasution menyampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu saat melakukan audiensi, para seniman dan budayawan mengeluhkan taman Budaya yang tidak lagi bisa dipakai untuk aktifitas seni dan budaya. Artinya, tempat atau ruangan yang dulunya dijadikan sebagai tempat latihan sudah tidak dapat digunakan lagi, karena dipakai sebagian oleh Perangkat Daerah.

Menurut Bobby Nasution, sejumlah kegiatan yang telah dilakukan Pemko Medan terkhusus di bidang seni dan budaya secara masif bila dilihat hanya merupakan hilirnya, tetapi di mata para seniman dan budayawan, Pemko Medan belum memperhatikan hulunya.

Diakui Bobby Nasution, Taman Budaya ini secara administrasi baru diterima Pemko Medan di tahun 2021. Sejak saat itu, Bobby Nasution terus mencari investor untuk membangun kembali taman budaya.

“Kita menginginkan pembangunan kembali Taman Budaya Medan ini tidak menggunakan dana APBD, namun dana dari investor seperti Taman Gajah Mada dan yang akan dibangun adalah Taman Cadika,” jelasnya, didampingi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Laksamana Putra Siregar dan Plt Kadis Pariwisata Viza Fandhana.

Diterangkan Bobby, Taman Budaya ini merupakan tempat untuk menciptakan dan melahirkan seniman dan budayawan Kota Medan. Oleh sebab itu, Bobby Nasution mempersilakan para seniman dan budayawan untuk menggunakan ruangan yang ada untuk latihan dan berkarya.

Terkait adanya ruangan yang dijadikan sebagai tempat sementara barang-barang milik perangkat daerah, Bobby Nasution meminta Dinas terkait agar dapat memindahkan barang tersebut agar ruangannya dapat digunakan para seniman dan budayawan.

Selanjutnya, Bobby menjelaskan bahwa dirinya sudah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan agar dapat melakukan revisi Perwal Nomor 10 tahun 2014 tentang Dewan Kesenian Medan.

Revisi Perwal ini dilakukan agar yang memimpin Dewan Kesenian Medan benar-benar orang yang berkecimpung di dunia seni dan budaya. “Dewan Kesenian Medan nantinya orang yang benar-benar yang mengerti seni dan budaya, sehingga jika nantinya dibutuhkan regulasi terkait dengan seni dan budaya maupun metode untuk pemakaian taman budaya,” kata Bobby.

Sebelum berdiskusi, Bobby Nasution bersama para seniman dan budayawan tampak meninjau gedung utama dan beberapa ruangan sanggar yang ada di Taman Budaya Medan. (map/ila)

79.330 Hektare Hutan di Sumut Bisa Dikelola Masyarakat

FESTIVAL: Pembukaan Festival Perhutanan Sosial di Lapangan Simangaronsang, Kota Humbang Hasundutan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mendukung Program Perhutanan Sosial. Program ini ­diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan, dengan tetap ­berpedoman pada aspek kelestarian hutan.

Hingga Juli 2023, pengelolaan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Utara yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 201 persetujuan, dengan luas kurang lebih 79.330 hektare.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Arief S Trinugroho pada Pembukaan Festival Perhutanan Sosial di Lapangan Simangaronsang, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Selasa(1/8). Hadir di antaranya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, Bupati Samosir Vandiko T Gultom, Wakil Bupati Tapanuli Utara Sarlandy Hutabarat dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut Yuliani Siregar.

Menurut Arief S Trinugroho, Perhutanan Sosial sesuai dengan visi Sumut Bermartabat. Masyarakat bisa mengelola hutan yang sesuai dengan prinsip kelestarian hutan. Selain itu, Perhutanan Sosial juga bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

“Paradigma pengelolaan hutan yang memposisikan masyarakat sebagai aktor strategis, diharapkan mampu menumbuhkan sikap kemandirian masyarakat dalam mengelola hutan,” kata Arief.

Arief melanjutkan, kemandirian masyarakat pengelola Perhutanan Sosial dapat dicapai melalui pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Untuk itu, diperlukan proses penguatan kelembagaan kelompok usaha yang memerlukan dukungan serta pendampingan berbagai pihak.

“Diharapkan KUPS-KUPS ini bisa menjadi cikal bakal pertumbuhan UKM baru di Sumut,” ujar Arief.

Pemprov Sumut juga mengapresiasi Kantor Staf Kepresidenan dan pihak lain yang menjadikan Sumut atau Humbahas sebagai lokasi tahap pertama pengintegrasian program pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial.

Menurut Arief, integrasi pemberdayaan perhutanan sosial menjadi hal yang sangat diperlukan dalam pengembangan usaha perhutanan sosial di Sumut.

“Kolaborasi adalah kata kunci pengembangan perhutanan sosial. Tanpa adanya peran dari berbagai pihak, pengembangan perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Utara tidak akan optimal,” kata Arief.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam sambutannya mengatakan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberi arahan agar petani Perhutanan Sosial yang telah mendapatkan persetujuan segera memperoleh program pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup.

“Festival Perhutanan Sosial Nusantara ini wujud nyata kerja sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam pemberdayaan kelompok usaha perhutanan sosial,” ujar Moeldoko.

Pada kesempatan tersebut juga diluncurkan Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial.

“Tidak hanya instruksi lisan Bapak Presiden, sekarang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial. Kita berharap dengan Perpres ini, pemerintah, pemerintah daerah, dan semua pihak lebih cepat lagi bergerak mendukung Perhutanan Sosial,” ucap Moeldoko.(gus/han)

Pangdam I/BB Lantik 500 Orang Komcad Hanneg Matra Darat

istimewa DILANTIK: Sebanyak 500 orang dilantik menjadi Komcad Hanneg) Matra Darat, di Markas Rindam I/BB, Pematangsiantar pada Senin (31/7).

PEMATANG SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Pangdam I/BB, Mayjen TNI A Daniel Chardin melantik 500 orang menjadi Komponen Cadangan Pertahanan Negara (Komcad Hanneg) Matra Darat pada upacara penutupan Latsarmil Komcad TA 2023 di Markas Rindam I/BB, Pematangsiantar, Senin(31/7).

Pangdam I/BB membacakan amanat Menhan RI Prabowo Subianto yang menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih atas kesiapan dan kerelaan untuk ikut serta menjadi bagian dari Komcad Hanneg.

“Kerelaan ini merupakan bukti tanggung jawab kita bersama, akan pentingnya kesadaran bela negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengingat bela negara bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemhan, TNI dan Polri, tetapi juga semua warga negara Indonesia,” kata Da­niel saat membacakan amanat tersebut.

Ia mengungkapkan, bahwa Menhan berharap para Komcad Hanneg mampu mengobarkan semangat bela negara dalam penerapan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) kepada seluruh komponen lainnya.

“Sebagai Komcad Hanneg, kalian harus siap dimobilisasi sesuai perintah Presiden RI dengan persetujuan DPR RI dengan komandan dan kendalinya berada di Panglima TNI. Ini bertujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan komponen utama dalam menghadapi ancaman demi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI,” tutupnya.

Selain di Rindam I/BB, Latsarmil Komcad Hanneg Matra Darat lainnya juga digelar di Kodam XIII/Merdeka (300 orang), Kodam IX/Udayana (500 orang), dan Kodam XVIII/Kasuari (200 orang).

Untuk Matra Laut berada di Komando Pendidikan Marinir (500 orang), dan Matra Udara dipusatkan di Wingdik 800/Pasgat (500 orang).

Turut hadir, di antaranya Dirbelaneg Kemhan RI, Mayjen TNI Sarwono BSc, SIP, PSC, Irdam I/BB, Brigjen TNI Boni Christian Pardede, SE, Danrem 022/PT, Danrem 023/KS, para PJU Kodam I/BB, serta unsur Forkopimda Pematangsiantar. (dwi/han)

Bupati Buka Kick Off Meeting Pelaksanaan KLHS RPJPD Asahan 2023

BUKA: Asisten Administrasi Umum membuka Kick Of Meeting pelaksanaan KLHS RPJPD Kabupaten Asahan Tahun 2023.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan diwakili Asisten Administrasi Umum Drs Muhilli Lubis membuka secara resmi Kick of Meeting pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Asahan Tahun 2023 di Aula Hotel Marina Kisaran, Selasa (1/8). Turut Hadir mewakili Kapolres Asahan, Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu, OPD dan tamu undangan lainnya.

Kabid Tata Lingkungan Kabid Tata Lingkungan DLH Kabupaten Asahan Zulfikar Ali Harahap, SE menyampaikan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJPD. Selanjutnya, sebagai instrumen untuk menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam penyusunan RPJPD serta memanfaatkan hasil KLHS RPJPD dalam penyusunan dokumen KLHS RPJMD.

Lebih lanjut Zulfikar melaporkan, dasar kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara tata cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 69 Tahun 2017 tentang pelaksanaan PP Nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan terakhir Surat arahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 550/5112/Bangda tanggal 6 Juli 2022 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD.

Di tempat yang sama, Bupati Asahan yang diwakili Asisten Admistrasi Umum pada pidato tertulisnya, mengatakan bahwa Kabupaten Asahan tahun 2023 akan menyusun Dokumen KLHS RPJPD tahun 2025–2045. KLHS RPJPD 2025-2045 merupakan KLHS pertama untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Asahan.

“KLHS RPJPD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJPD. Dalam melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD melibatkan OPD terkait, instansi vertikal terkait, pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Filantropi, perwakilan dari Perguruan Tinggi juga dan dibantu Tenaga Ahli pendamping”, ucapnya.

Muhilli menambahkan, agar tahapan penyusunan KLHS RPJPD dapat terlaksana dengan baik sangat dibutuhkan peran, masukan, saran positif dari tim penyusun KLHS RPJPD, sehingga nantinya dapat kita sepakati isu strategis sekaligus rekomendasi untuk kemudian dapat kita integrasikan dalam rancangan awal RPJPD Kabupaten Asahan Tahun 2025–2045.

“Untuk kelancaran dan ketepatan waktu dalam penyelesaian penyusunan dokumen KLHS RPJPD ini, saya tekankan agar semua perangkat daerah terkait dapat cepat dan segera memberikan dukungan data-data yang diperlukan. Oleh karena itu, saya berharap kepada Tim Kelompok Kerja penyusunan KLHS RPJPD agar segera melaksanakan semua tahapan pelaksanaan KLHS RPJPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepada narasumber serta Tenaga Ahli pendamping diharapkan untuk dapat mendampingi Tim Pokja sampai tahapan validasi dan memastikan integrasi hasil rekomendasi KLHS ke dalam rancangan awal dokumen RPJPD Kabupaten Asahan Tahun 2025-2045”, tandasnya.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu Laksana Umanda Sitanggang ST, MT tentang memastikan Pembangunan Berkelanjutan melalui KLHS RPJMD. (dat/han)

367 PPPK Guru Terima SK

DIABADIKAN: Para PPPK Jabatan Fungsional Guru diabadikan bersama Sekdakab Karo Kamperas Terkelin Purba, usai menerima SK di Halaman Kantor Bupati Karo, Selasa (1/8).

KARO, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Karo Kamperas Terkelin Purba, menyerahkan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran (TA) 2022 di Halaman Kantor Bupati Karo, Jalan Jamin Ginting Kabanjahe, Selasa (1/8) lalu.

Dalam kesempatan ini, sebanyak 367 guru menerima SK, setelah dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagai PPPK Jabatan Fungsional Guru TA 2022 di Lingkup Pemkab Karo.

Sambutan Bupati Karo yang disampaikan Kamperas, mengucapkan selamat kepada seluruh PPPK Jabatan Fungsional Guru yang menerima SK. Dia mengingatkan kepada seluruh PPPK, untuk memenuhi perjanjian kerja yang telah ditandatangani, karena merupakan dasar pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja.

“Pendidikan bermutu dimulai dari tenaga pendidik yang berkualitas pula. Artinya seorang guru harus dapat meningkatkan kualitas seiring tuntutan kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Perbanyak membaca dan kenali peserta didik,” imbau Kamperas.

“Secara khusus saya berpesan, seorang guru harus mampu menjaga penampilan diri. Karena guru adalah sosok yang digugu dan ditiru. Penampilan dalam proses belajar-mengajar sangat penting, karena dapat menarik minat peserta didik dalam penerimaan pelajaran. Sehingga peserta didik bisa termotivasi dan tidak jenuh saat proses pembelajaran,” jelasnya lagi.

Kamperas juga berpesan, agar setiap PPPK dapat memfokuskan tenaga dan pikiran untuk kemajuan pendidikan di Bumi Turang, agar berjalan optimal dalam rangka mewujudkan Kabupaten Karo yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing. (deo/saz)

Program Pemberdayaan Masyarakat Perhutanan Sosial, Tiga Kabupaten Terima 82 Program

KETERANGAN: Kepala Staf Kepresidenan RI, Jend TNI (purn) Muldoko saat menyampaikan keterangan pada acara penyerahan Program Pemberdayaan Masyarakat Perhutanan Sosial di Stadion Simangarosang, Doloksanggul, Kabupaten Humbahas, Selasa (1/8).

SUMUTPOS.CO – Kepala Staf Kepresidenan RI Jendral TNI (purn) Muldoko, menyerahkan 82 Program Pemberdayaan Masyarakat Perhutanan Sosial dari 5 kementerian kepada 3 kabupaten di Sumatera Utara (Sumut). Penyerahan dilakukan di Stadion Sima­nga­rosang, Doloksanggul, Kabupaten Humbanghasundutan (Humbahas), Selasa (1/8) lalu. Adapun ketiga kabupaten tersebut, yakni Humbahas, Samosir, Tapanuli Utara (Taput).

Hadir bersama rombongan Ke­pala Staf Kepresidenan, yakni Asisten Deputi (Asdep) Bidang Koordinasi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Sugeng Harmono, Dirjen Hortikultura Bambang Sugiharto, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perwakilan KemenkopUKM dan BUMN, serta lainnya. Juga hadir Wakpolda Sumut Brigjen Pol Jawari, dan Danrem 023/KS Kolonel Inf Lukman Hakim.

Rombongan tersebut disambut Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, bersama Bupati Samosir Van­diko T Gultom, Wakil Bupati Taput Sarlandy Hutabarat, Forkopimda Humbahas, serta masyarakat dari 3 kabupaten dimaksud.

Dalam sambutannya, Muldoko menyampaikan, Presiden RI Joko Widodo, memiliki semangat yang luar biasa dalam mendukung petani. Dan pada Hari Agraria di Kota Bogor, Jawa Barat, Jokowi menekankan, masyarakat tidak hanya diberikan sertifikat, tapi harus ada penguatan dalam mensejahterakan petani.

“Semangat dan keinginan Presiden ini, harus dipahami oleh semuanya, dan harus bergerak. Paham itu harus dipahami oleh para pejabat dan juga kita semua. Mari kita wujudkan apa yang menjadi keinginan Presiden,” ajak Muldoko.

Muldoko juga mengatakan, pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial di Kabupaten Humbahas ini, perencanaan terpadunya sudah diperkuat oleh Perpres No 28 Tahun 2023.

“Karena itu, kalau dari pusat sudah seperti ini pergerakannya, saya harap, daerah juga bergerak lebih cepat lagi. Tidak perlu ragu, karena sudah diperkuat oleh Perpres,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Menko Maritim dan Marves Luhut Binsar Panjaitan, dalam sambutannya yang ditayangkan di videotron, menyampaikan apresiasi kepada Kantor Staf Kepresidenan bersama kementerian lainnya, BRI, PLN, serta BUMN lainnya, atas pelaksanaan agenda Perhutanan Sosial.

“Karena itu, bapak ibu penerima sertifikat Perhutanan Sosial, dengan sudah diberikan bibit, juga kemudahan pematangannya, maka semestinya Perhutanan Sosial dapat menjadi penopang peningkatan perekonomian masyarakat ke depan. Perlu dipastikan juga aspek pemeliharaan kelestarian dan Perhutanan Sosial, sebagai upaya intigasi perubahan iklim, dalam menjaga hutan kita sampai kepada generasi penerus bangsa,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, menyampaikan terim akasih kepada Kepala Staf Kepresidenan, yang berkenan hadir ke Kabupaten Humbahas. Menurutnya, Kabupaten Humbahas sudah mejadi satu penopang laju inflasi dengan hasil pertaniannya, yakni bawang merah.

“Data dari Gubernuran, Humbahas penyumbang bawang merah terbesar di Sumut. Selain itu, Humbahas juga merupakan lokasi food estate. Dari informasi yang kami terima, food estate Humbahas, satu yang terbaik dibanding food estate lainnya. Hal ini menjadi pendorong bagi kami, untuk tetap semangat dalam mengembangkan food estate,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Kabupaten Humbahas juga jadi satu penghasil benih kentang.

“Informasi dari Indofood, saat ini perusahaan tersebut tidak lagi meng-import benih kentang, karena sudah bisa di-suplay dari Humbahas,” beber Dosmar.

Di tengah acara, Pemkab Humbahas atas nama masyarakat, memberikan cenderamata berupa ulos kepada Muldoko. (des/saz)

Susanti Lantik 54 Pejabat Pemko Pematangsiantar

PELANTIKAN: Suasana pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepada 54 pejabat Pemko Pematangsiantar di Ruang Data Balai Kota Pematangsiantar, Rabu (2/8).

PEMATANGSIANTAR, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 54 pejabat lingkup Pemko Pematangsiantar dilantik dan diambil sumpah oleh Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani di Ruang Data Balai Kota Pematangsiantar, Rabu (2/8).

Pada kesempatan itu, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Pemko Pematangsiantar, Rosion Julietta Hutauruk melaporkan, pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah kepada jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama, administrator, pengawas, dan fungsional tersebut, berdasarkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: B-2725/JP.00.00/07/2023 tertanggal 24 Juli 2023, tentang Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemko Pematangsiantar.

Sedangkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilantik dan diambil sumpahnya, terdiri dari eselon 2b sebanyak 12 orang, 3a ada 15 orang, 3b berjumlah 16 orang, 4a ada 7 orang, dan fungsional sebanyak 4 orang.

Sementara itu, Wali Kota Pematangsiantar, dr Susanti Dewayani mengatakan, pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan di lingkup Pemko Pematangsiantar. Menurutnya, Pemko Pematangsiantar telah melaksanakan seleksi terbuka, sesuai Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN, tentang Tata Cara Jabatan Pimpinan Tinggi, serta persetujuan KASN, dan karena jabatan kosong akibat pensiun dan penyegaran.

Kepada para pejabat yang dilantik, dia berharap, dapat melakukan optimalisasi agar bisa bersama-sama membangun Kota Pematangsiantar.

“Ini merupakan tanggung jawab kita bersama (pembangunan daerah). Terimalah jabatan ini sebagai amanah tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Serta dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” imbau Susanti.

Acara ditandai dengan penyematan tanda jabatan kepada 2 camat, yakni Camat Siantar Selatan Pedi Arianto Sitopu, dan Camat Siantar Barat Herwan Saragih. Adapun para pejabat yang dilantik, di antaranya Irma Suryani (Kepala Dinkes) dr Aulia Sukri Sambas (Direktur RSUD dr Djasamen Saragih), Pardomuan Nasution (Kepala Dinsos dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Hasudungan Hutajulu (Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB), Julham Situmorang (Kepala Dishub), dan Johannes Sihombing (Kepala Diskominfo).

Kemudian Herbert Aruan (Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan), Hamzah F Damanik (Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan), Dedi Idris Harahap (Kepala BP2D, Arri Suaswandy Sembiring (Kepala BPKPD), serta Timbul H Simanjuntak (Kepala BKPSDM). (mag-7/saz)