31 C
Medan
Saturday, April 4, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1295

Soal Terbitnya SE Larangan Menikah Beda Agama, MA Tegaskan Upaya Kesatuan Penerapan Hukum

BEDA AGAMA: Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2023, lembaga peradilan tertinggi di Indonesia melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan atau pernikahan beda agama.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 2/2023 soal larangan pengadilan memutuskan pernikahan beda agana, menuai respon pro dan kontra di masyarakat. MA akhirnya angkat bicara soal keluarnya surat edaran tersebut. Diantara pertimbangannya adalah sebagai upaya kesatuan penerapan hukum.

Informasi itu disampaikan langsung Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suharto. Dia mengatakan, tujuan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 2/2023 untuk memberi petunjuk kepada para hakim atas perkara permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. “Tujuannya jelas, untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum,” ungkap dia kepada awak media di Jakarta, kemarin (20/7).

Menurut Suharto, SEMA itu merujuk pada ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. “Sesuai fungsi MA,” imbuhnya.

Persisnya UU nomor 3 tahun 2009 tentang MA. “Lihat pasal 32 UU nomor 14 tahun 1985 yang tidak diubah dalam UU nomor 5 tahun 2004, tapi kemudian pasal 32 diubah dalam UU nomor 3 tahun 2009,” beber dia.

Dalam pasal 32 UU nomor terdapat lima ayat. Yang salah satunya berbunyi MA berwenang memberi petunjuk, teguran atau peringatan.

Secara terperinci, Suharto mengungkapkan bahwa hal itu tercantum dalam UU Nomor 3 tahun 2009 pasal 32 ayat (4). “Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya,” kata dia.

Namun demikian, dalam ayat (5) ditegaskan, pengawasan dan kewenangan MA sebagaimana diatur dalam pasal 32 tidak boleh mengurangi kebebasan.

Sementara itu masih adanya pernikahan beda agama selama ini, karena memanfaatkan celah regulasi di UU 23/2006 tentang Adminstrasi Kependudukan (Adminduk). Salah satu pasal di dalamnya pada intinya Dinas Dukcapil dibolehkan melakukan pencatatan pernikahan beda agama. Selama sudah diputuskan oleh hakin atau pengadilan.

Berbeda dengan UU 1/1974 tentang Perkawinan yang cenderung di bawah naungan Kementerian Agama, UU Adminduk itu menjadi domain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mendagri Tito Karnavian menyampaikan sedikit pandangannya soal keluarnya SEMA tersebut. Mantan Kapolri itu mengatakan, beberapa kali kementerian yang dia pimpin sudah menyampaikan sikap soal pernikahan besa agama. “Prinsip utama dari Kemendagri adalah putusan pengadilan,” katanya di sela menghadiri Rakernas Apkasi di Kabupaten Tangerang, Banten kemarin.

Tito mengatakan ketika putusan pengadilan mengesahkan perkawinan beda agama, maka mau tidak mau Kemendagri atau Dinas Dukcapil harus melayani pencatatannya. Kemudian status nikah atau kawin dicantumkan di KTP pasangan yang bersangkutan. Sebaliknya ketika pengadilan menolak perkawinan beda agama, maka otomatis mereka juga tidak bisa mencantumkan status kawin di dalam KTP.

Di bagian lain, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 bersifat internal untuk jajaran pengadilan. “Ditujukan kepada para hakim/pengadilan,” ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos.

Bagi Dukcapil, kerja pencatatan perkawinan mengacu pada regulasi yang ada. Yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam Pasal 35 huruf a dan penjelasannya disebutkan, perkawinan beda agama hanya dapat dicatatkan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Atas dasar itu, lanjut dia, jika pengadilan tidak memberi izin, pihaknya tidak akan memproses. “Tidak akan pernah ada pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Dukcapil sepanjang pengadilan tidak mengabulkan permohonan perkawinan beda agama,” tuturnya.

Sementara itu dukungan terhadap SEMA itu kembali disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah M. Cholil Nafis memgatakan SEMA itu, wujud penghormatan MA terhadap ajaran agama-agama yang ada di Indonesia. Dia menuturkan, MUI terus berupaya menghalau dan menentang adanya praktik serta usaha pelegalan pernikahan beda agama. “Oleh karena itu (kita bisa) menegakkan agama dalam rangka menjaga entitas masing-masing, di saat bersamaan agama bisa menjadi sarana dan landasan menjaga keragaman,” katanya.

Cholil lantas memaparkan alasan dan perjuangan MUI itu. Menurutnya sikap MUI menentang nikah beda agama tidak hanya didorong ajaran normatif dalam agama. Selain itu, dalam kandungan konstitusi atau UU di Indonesia juga melarang nikah beda agama. Menurut dia, konstitusi menghargai adanya entitas ajaran agama masing-masing dari campur aduk dan pembauran. Sehingga larangan nikah beda agama adalah bentuk orisinalitas menjaga kemurnian ajaran antaragama.

Ke depannya, Cholil mengatakan keputusan MA itu harus dibarengi dengan kesiapan masyarakat. Yaitu kesiapan menghormati dan menerima perbedaan masing-masing sebagai kesepakatan bersama atau al-mitsaq al-wathani.

Sementara itu SETARA Institute menilai SEMA 2/2023 tidak kompatibel dengan kebhinekaan dan negara pancasila. Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan menuturkan, Indonesia fakta obyektifnya memiliki keberagaman identitas warga negara, termasuk dalam segi agama. Seharusnya kondisi itu semakin mendorong penyelenggara negara untuk memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak yang lebih baik. “bukan hanya eksekutif da legislative, tapu juga yudikatif,” paparnya.

SEMA tersebut, lanjutnya, menegaskan kembali memburuknya situasi demokrasi Indonesia. Yang dalam lima tahun terakhir mengalami deficit. “APalagi SEMA ini terbit akibat dorongan dari politisi, yang sempat mendatangi MA,” ujarnya.

Menurutnya, SEMA itu seharusnya bersifat internal dan sebatas administrasi peradilan. Namun, justru menjadi instrument penyeragaman putusan pengadilan. “Ini mengekang kebabasan hakim dalam melakukan pembuktian, tafsiran dan mengambil keputusan seadil-adilnya dalam persidangan,” urainya.

Seharusnya, kewajiban negara dalam perkawinan antarwarganya bukan dalam pembatasan. Namun, menghormati dan melindungi pilihan masing-masing warga negara. “Kewajibannya hanya mencatat perkawinan warga negara,” urainya.

Dia menuturkan, mendesak Ketua MA untuk berani mencabut SEMA tersebut. Sebab, tidak sesuai dengan kerohanian negara Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. “Ini juga bertentangan dengan asas kebebasan hakim,” paparnya.

Seperti diketahui SEMA Nomor 2/2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan resmi dikeluarkan oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin pada Senin 17 Juli 2023. Dalam SEMA tersebut dijelaskan, untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Setelah ada SEMA itu, para hakim harus berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan. Yaitu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan. Kemudian pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. (syn/wan/far/idr/jpg)

Angka Jamaah Wafat Naik, Aturan Istitoah Dikaji Ulang

BERDOA: Seorang jamaah berdoa sebagai wujud syukur srtrlsh tiba di Asrama Haji Medan.istimewa/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Angka kematian jamaah haji tahun sangat tinggi. Melampaui data jamaah wafat tertinggi sebelumnya, yaitu pada periode 2015 dan 2017. Pemerintah berencana mengkaji ketentuan istitoah atau kemampuan berhaji dari aspek kesehatan untuk musim depan.

Merujuk data resmi Kementerian Agama (Kemenag) jumlah jamaah haji wafat pada 2015 lalu tercatat adaada 627 orang. Kemudian pada 2017 lalu ada 658 kasus jamaah haji wafat, Lalu untuk musim 2023 ini, data sementara jumlah jamaah haji wafat ada 683 orang. Data ini bisa saja bertambah, karena masih ada jamaah yang ada di Madinah dan Makkah. Termasuk jamaah yang sakit atau dalam perawatan.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menuturkan, tingginya kasus kematian jamaah tahun ini, bakal jadi bahan evaluasi. “Kita coba analisis sambil berjalan, sebelum nanti kita lakukan kajian komprehensif di Indonesia dari klasifikasi usia jamaah yang wafat itu,” ujarnya di Jeddah pada Selasa (18/7) malam waktu setempat.

Menurut dia, tingginya kasus kematian tahun ini, bisa jadi karena banyaknya jamaah lansia. Tahun ini, kata dia, jumlah jamaah haji yang wafat di Arab Saudi paling banyak berusia antara 60-70 tahun. Disusul jamaah dengan usia 70-80 tahun. “Baru kemudian di bawah 60 tahun dan baru di atas 80 tahun,” jelasnya.

Hilman mengatakan, Kemenag pasti akan berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan. Tujuannya melakukan analisa pemicu. “Kalau penyebabnya kita sudah tahu semua, rata-rata yang wafat itu kena jantung kemudian ada sesak napas dan lain sebagainya,” jelasnya. Tetapi untuk pemantiknya, itu yang sedang dianalisis lagi.

Hilman juga mengatakan, ke depan Kemenag dan Kemenkes akan fokus terkait masalah istitha’ah kesehatan. Calon jamaah nantinya harus benar-benar lolos tes kesehatan sebelum bisa melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) untuk diberangkatkan ke Saudi. Selain itu, dilakukan pemantauan medical record jamaah. “Mungkin kita desainkan dulu harus clear kesehatannya baik mental fisik dan sebagainya, baru ada pelunasan,” ujarnya.

 

Sertifikat Haji

Sementara itu mulai tahun ini, jamaah haji mendapatkan sertifikat haji resmi dari Kemenag. Sertifikat itu dikeluarkan untuk jamaah yang berhaji sendiri maupun yang dibadalkan atau diwakilkan. Direktur Bina Haji dan Umrah Kemenag Arsad Hidayat mengatakan, sertifikat itu nantinya dicetak oleh Kantor Kemenag kabupaten atau kota setempat.

“Jamaah tidak akan direpotkan untuk mengambilnya,” katanya. Dia mencontohkan jamaah dari Kota Bekasi, tidak perlu mengambil ke Kanwil Kemenag Jawa Barat di Bandung. Begitupun untuk jamaah dari provinsi lainnya.

Dia menegaskan sertifikat ini adalah bagian dari inovasi Kemenag. Sebelumnya jamaah mendapatkan sertifikat, tetapi dikeluarkan oleh Maskapai Garuda. Arsad berharap dengan adanya sertifikat haji itu, melengkapi kebahagiaan jamaah setelah menjalani rangkaian ibadah haji.

Di bagian lain Tim Kesehatan Haji Indonesia dan Malaysia kembali berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan kesehatan haji di masing-masing negara. Rombongan Haji Perubatan Malaysia data ke KKHI Makkah dipimpin oleh Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan dr. Abdul Marsudi. “Kunjungan ini guna melihat secara langsung fasilitas kesehatan haji Indonesia di Mekkah,” kata Abdul.

Rombongan Haji Perubatan Malaysia merupakan penyelenggara kesehatan haji bagi jamaah haji asal Malaysia di Arab Saudi. Setiap tahunnya kuota jamaah haji Malaysia sebesar 31.600 orang dengan jumlah pendaftar haji sebanyak 3 juta, sehingga masa antrean haji mencapai 100 tahun.

“Pertemuan ini baik untuk berbagi ide bagi kedua belah pihak dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan haji di masa mendatang,” ungkapnya.

Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi dr M. Imran kemarin menjelaskan bahwa selama diskusi saling bertukar informasi dan pengalaman mengenai pelaksanaan kesehatan haji di masing-masing negara. “Malaysia termasuk negara yang sangat ketat menegakkan istitaah kesehatan bagi jamaah hajinya,” bebernya.

Imran menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji yang dijalankan prinsipnya hampir sama. Yakni untuk memastikan setiap jamaah haji sehat baik secara fisik, mental, dan spiritual sehingga dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar. “Dengan pertemuan ini, dapat mengambil pelajaran dari pengalaman Malaysia baik dalam manajemen pengelolaan kesehatan hajinya maupun penegakan istitaah kesehatan hajinya,” ujarnya.

Menurutnya penyelenggaraan kesehatan haji Indonesia mendatang akan berupaya untuk melakukan perbaikan dan membuat inovasi. Tujuannya tentu agar memberikan pelayanan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

“Beberapa hal baik dapat kita gunakan untuk perbaikan pengelolaan kesehatan haji kita ke depannya,” ungkapnya. Dengan terjalin baiknya hubungan antara Indonesia dan Malaysia, diharapkan kedepannya dapat menjalin kerja sama dalam bidang pelayanan kesehatan saat penyelenggaraan kesehatan haji di tahun mendatang.

 

Kloter 16 Tiba

Proses pemulangan jamaah haji asal Sumatera Utara (Sumut) terus berjalan. Kamis (20/7) sore, giliran Kloter 16 Debarkasi Medan yang merupakan jamaah haji asal Kabupaten Deliserang, tiba di Bandara Kualanamu. Kloter ini berisikan 338 jamaah, terdiri dari jamaah laki-laki 133 orang dan jamaah perempuan 205 orang. “Selain itu, ada juga petugas kita yang ikut di Kloter 16 ini, yaitu satu petugas asal Kota Medan, dua petugas dari Deliserdang, dan lima dari Kanwil Kemenag Sumut. Jadi secara keseluruhan, jumlah jamaah Kloter 16 ini adalah 346 orang,” ungkapnya.

Untuk diketahui, dari data yang diberikan pikah Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara ada 3 orang yang mutasi keluar (pindah kloter), atas nama Jiman Sarimo dengan Nomor Manifes 091 yang pindah ke Kloter 8, atas nama Ibrahim Sadri dengan No Manifes 197 yang juga pindah ke kloter 8, dan terakhir atas nama Syahrum Bilal dengan No Manifes 337 yang juga pindah ke Kloter 8. Namun, ada juga yang mutasi masuk 1 orang perempuan dengan nama Henniwati Wahidin Lubis yang mendapatkan No Manifes 078 dari asal Kloter 22 dengan No Manifes 263. “Alhamdulillah pada kepulangan Kloter 16 ini tidak ada data yang meninggal dunia” tutup Ilyas. (wan/lyn/jpg/ika/adz)

Sindikat TPPO Sasar Korban Rentan Ekonomi, Hargai Ginjal Rp200 Juta, Korban Dibayar Rp135 Juta

TPPO: Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada (tengah) saat paparan TPPO jaringan internasional Indonesia-Kamboja di Polda Metro Jaya, Kamis (20/7).SALMAN TOYIBI/JAWA POS.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjual organ ginjal di Kamboja. Dalam kasus ini, tim Polda Metro Jaya telah menetapkan 12 tersangka, salah satunya polisi dan pegawai Imigrasi.

KAPOLDA Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan, hingga saat ini tim telah menahan sebanyak 12 tersangka, di mana 9 tersangka merupakan sindikat dalam negeri yang berperan dalam merekrut, menampung, mengurus perjalan korban

dan lain sebagainya. Selain itu, ada satu tersangka yang berperan sebagai penghubung korban dengan rumah sakit di Kamboja. “Dua tersangka di luar sindikat, yaitu oknum instansi Polri ada,” kata Karyoto, kemarin (20/7).

Terkait keterlibatan Polri, Karyoto mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengembangan. Termasuk, bagaimana oknum tersebut meloloskan korban sampai ke luar negeri. “Dalam pengembangan terhadap siapa pihak yang terlibat nanti, kita akan terus membuka, bagaimana proses terjadinya perekrutan, mencari korban, kemudian membawa korban dan meloloskan korban sehingga sampai ke luar negeri, ini sedang kita dalami,” jelasnya.

Sementara Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengungkapkan, dua orang di luar sindikat penjualan ginjal ke Kamboja, merupakan dari Polri dan Imigrasi. Keduanya diketahui menerima sejumlah uang dari sindikat penjualan organ ginjal. “Dua tersangka ini bukan termasuk bagian dari dalam sindikat yaitu oknum anggota Polri Aipda M,” kata Hengki.

Hengki menyebut, Aipda M menerima sejumlah uang dari sindikat TPPO penjualan ginjal ke Kamboja. Dalam kasus ini, Aipda M menjanjikan seolah-olah bisa mengurus agar kasus tersangka tidak dilanjutkan. “Yang bersangkutan menerima uang sejumlah Rp612 juta, ini menipu pelaku-pelaku menyatakan yang bersangkutan bisa urus agar tidak dilanjutkan kasusnya,” katanya.

Mantan Kapolrestro Jakarta Pusat itu menjelaskan Aipda M merintangi penyidik yang melakukan penyelidikan terkait kasus TPPO penjualan ginjal di Kabupaten Bekasi. Aipda M menyuruh sindikat penjualan ginjal untuk menghilangkan barang bukti agar tidak terlacak kepolisian.

“Ya ini anggota yang berusaha mencegah, merintangi baik langsung maupun tidak langsung proses penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan dengan cara menyuruh membuang Handphone, berpindah-pindah tempat yang pada intinya menghindari pengejaran pihak kepolisian.

Selain Aipda M, seorang petugas imigrasi juga ditangkap terkait kasus ini. Bahkan, petugas Imigrasi berinisial AH telah ditetapkan sebagai tersangka karena penyalahgunaan wewenang. “AH ini dikenakan Pasal 2 dan Pasal 4 juncto pasal 8 UU Nomor 21 Tahun 2007 yaitu setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang jadi ancaman ditambah 1/3 isi dari pasal pokok,” jelas Hengki.

Dalam penyelidikan, AH juga diketahui menerima sejumlah uang. “Dan dalam fakta hukum yang kami temukan yang bersangkutan menerima uang Rp3,2 juta sampai Rp3,5 juta dari pendonor yang diberangkatkan dari Bekasi,” ungkapnya.

Selain itu, ada tersangka yang berperan sebagai koordinator berinisial H. Tersangka H merupakan penghubung dari Indonesia ke Kamboja. “Koordinator (di) Indonesia ini atas nama Septian. Kemudian yang khusus melayani yang di Kamboja, yang di rumah sakit, menjemput sudah kita tangkap juga atas nama Lukman,” terangnya.

Selain itu, tujuh tersangka lain berperan mengurus paspor dan akomodasi korban. “Dua tersangka ini bukan termasuk dalam bagian atas nama Aipda M, dia ini anggota berusaha mencegah, merintangi baik langsung maupun secara tidak langsung proses penyidikan oleh tim gabungan,” katanya.

Mantan Kapolrestro Jakarta Barat itu menyebut para korban donor ginjal dijanjikan imbalan Rp135 juta. Padahal dari hasil penjualan ginjal itu, pelaku memperoleh uang Rp200 juta sehingga mendapat kelebihan Rp65 juta dari pembeli ginjal. Pelaku memanfaatkan posisi rentan para korban yang umumnya kesulitan keuangan dan mengeksploitasi korban demi memperoleh keuntungan. “Pada periode akhir bulan Mei-Juni 2023, para pelaku berhasil memberangkatkan 31 orang korban untuk menjual ginjal ke Kamboja,” ungkap Hengki.

Selain itu Hengki mengungkap tersangka menggunakan sarana media sosial yakni Facebook untuk merekrut para korban yang ingin donor ginjal. “Jadi mereka merekrut dari media sosial Facebook dengan nama grup komunitas ‘Donor Ginjal Indonesia’ dan ‘Donor Ginjal Luar Negeri’,” ucapnya.

Seperti diketahui, pemerintah tengah memerangi kasus perdagangan orang yang semakin marak. Bahkan, Presiden telah membentuk Satgas untuk menangani kasus TPPO ini. Dimana Polri ditunjuk sebagai Ketua pelaksanaan satgas ini.

Dalam hal ini, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyatakan Polri berkomitmen dalam menindak TPPO. Polri akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam TPPO tanpa terkecuali. Kasus TPPO menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, ia mengingatkan jangan ada oknum yang terlibat dalam TPPO. “Jangan sampai ada anggota-anggota yang melibatkan diri dalam perdagangan orang ini,” kata Wahyu.

Wahyu menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam bila menemukan ada anggotanya terlibat dalam TPPO. Oknum tersebut akan ditindak tegas. “Apabila ditemukan, kami akan melakukan tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku tanpa terkecuali, sehingga tidak ada kejadian serupa terulang lagi ke depannya,” tutupnya.

Sementara Polri terus memberikan perhatian khusus terhadap kasus TPPO. Sesuai instruksi Presiden Jokowi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menuturkan, penanganan kasus TPPO terus mengalami peningkatan sejak instruksi menindak tegas kasus TPPO pada 5 Juli lalu. “Ini dilakukan Satker TPPO Bareskrim beserta jajaran Polda se-Indonesia,” jelasnya.

Menurutnya, dalam rapat analisa dan evaluasi (anev) diketahui sejak 5 Juli hingga 19 Juli telah ada sebanyak 699 laporan kasus TPPO se-Indonesia. Dari seluruh laporan tersebut, kepolisian berhasil menangkap 829 tersangka. “Jumlah korban selamat juga meningkat,” paparnya.

Saat ini kepolisian mampu menyelamatkan 2.149 korban TPPO. Dia menerangkan bahwa kasus TPPO terbanyak dengan modus pekerja migran Indonesia (PMI) atau tawaran kerja di luar negeri. “ada 476 kasus modus PMI ini,” urainya.

Lalu, ada modus mempekerjakan menjadi PSK dengan 208 kasus. Untuk dua modus lainnya adalah eksploitasi anak dan modus tawaran anak buah kapal (ABK). “Modus-modus ini perlu untuk diwaspadai,”tuturnya.

Dia berharap masyarakat jangan pernah mau untuk ditawari bekerja di luar negeri dengan ilegal. Karena kondisi tersebut membuat perlindungan dan keamanan terhadap PMI menjadi lemah. “Lebih baik menggunakan jalur resmi,” tegasnya. (ygi/idr)

Hadapi Pemilu 2024, Demokrat dan Gerindra Sepakat Jaga Stabilitas Politik Nasional

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Partai Gerindra bersilaturahim ke kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (20/7/2023). Menurut Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, pertemuan ini tidak terbatas membahas Pemilu 2024, tetapi juga berbagai isu-isu kebangsaan dan kerakyatan hingga isu yang ada di parlemen.

Untuk Pilpres, kata Teuku Riefky, Partai Demokrat dan Partai Gerindra, saling menjaga etika politik. Saat ini, Partai Demokrat bergabung dalam Koalisi Perubahan bersama PKS dan Nasdem. Sementara Partai Gerindra dan PKB telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Partai Demokrat dan Partai Gerindra sama-sama ingin Pileg dan Pilpres berlangsung baik, damai, demokratis, serta bebas dari intimidasi dan bebas dari kecurangan. Kedua Partai juga berpandangan sama Indonesia yang makin maju dan sejahtera hanya dapat diwujudkan melalui kerja-kerja efektif, persahabatan, sinergi, dan kolaborasi di antara partai-partai politik.

“Kami di Koalisi Perubahan juga saling mendukung untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik lainnya. Tidak hanya sekadar untuk Pilpres, tetapi juga untuk menjaga stabilitas politik nasional. Karena mengurus bangsa tidak bisa dilakukan oleh salah satu atau salah dua partai politik saja, tetapi butuh seluruh partai politik di Indonesia,” tegas Riefky.

Teuku Riefky juga menyampaikan kalau silaturahmi kebangsaan Partai Demokrat dan Partai Gerindra bukan kali pertama. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo. Lalu, dilanjutkan dengan pertemuan antara Prabowo dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, Teuku Riefky Harsya juga menyampaikan salam hangat dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. AHY berhalangan hadir karena sedang menjadi pembicara diskusi “Mampukah Kita Selamatkan Demokrasi di Indonesia?” yang digelar oleh Fisipol Leadership Forum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan, dan upaya menyambung persaudaraan berdasarkan pertemuan-pertemuan antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat sebelumnya.

“Kami berkomunikasi dengan Partai Demokrat tidak bermaksud menggoda keputusan politik yang sudah diputuskan oleh Partai Demokrat. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk saling terus membuka silaturahmi dan bergandeng tangan. Karena membangun Indonesia dengan jumlah penduduk 275 juta, dengan masalah yang segudang, dengan problem yang ruwet, ribet, rumit tentu saja memerlukan kekuatan partai politik yang banyak. Itulah yang kita komunikasikan,” ujar Muzani. (adz)

Pimpinan DPRD Medan Minta Polisi Usut Tuntas Kelompok Begal

Pimpinan DPRD Kota Medan asal Fraksi PKS, H. Rajudin Sagala

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Kota Medan masih diresahkan oleh aksi begal yang merajalela. Ketakutan masyarakat pun dinilai sangat beralasan, karena para pelaku begal tak hanya kerap melukai, tetapi juga nekat menghabisi nyawa korban-korbannya.

Bahkan saat ini, aksi begal tak hanya terjadi di ruas-ruas jalan umum saja, tetapi juga beraksi di gang-gang sempit. Menyikapi hal ini, Pimpinan DPRD Kota Medan asal Fraksi PKS, H. Rajudin Sagala angkat bicara. Ia mendukung pihak kepolisian agar menindak tegas para pelaku kejahatan tersebut.

“Aksi begal ini sudah sangat meresahkan. Jadi perlu tindakan tegas dan terukur untuk melumpuhkan para pelaku,” ucap Rajudin, Kamis (20/7/2023).

Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Medan itu juga menyarankan kepada pihak kepolisian yang merupakan institusi paling bertanggungjawab atas maraknya aksi begal ini untuk lebih intens dalam menggelar patroli atau razia, terutama di daerah-daerah yang rawan aksi begal.

“Saya yakin, saat ini pihak kepolisian juga sudah mendeteksi kelompok-kelompok atau jaringan dari para pelaku begal ini. Untuk itu kita meminta, segera ambil tindakan. Berantas habis, bila perlu usut tuntas jika memang ada dalang yang ‘bermain’ di belakang peristiwa-peristiwa begal ini,” ujarnya.

Ia meminta pihak kepolisian untuk tidak berlama-lama dalam menindaktegas dan memberantas tuntas kelompok begal di Kota Medan. “Jangan dibiarkan berlama-lama, sebab akan memperpanjang kecemasan warga,” dorongnya.

Kemudian, Rajudin juga meminta para pelaku yang sudah ditangkap agar diberi hukuman yang seberat-beratnya, sehingga memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi pelaku yang lain.

“Terakhir yang perlu saya sampaikan juga, para orang tua harus memperhatikan pergaulan anak-anaknya. Jangan sampai menjadi penyesalan ketika sang anak salah bergaul dan terjerumus hingga nekat melakukan tindakan kriminal. Begitu juga dengan tenaga pendidik di sekolah, harus terus mengingatkan siswa-siswinya,” pungkasnya. (mag-1/map/ila)

Lantamal 1 Siap Dukung Program Keluarga Keren Bebas Stunting

GELAR : Lantamal I menggelar Vicon dengan BKBN terkait mendukung gerakan Keluarga Keren Bebas Stunting di Gedung Yos Sudarso Mako Lantamal 1, Belawan, Selasa, (18/07/2023).

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – TNI Angkatan Laut (AL) Belawan, Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) 1 Laksamana Pertama Johanes Djanarko Wibowo yang diwakili Aspotmar Danlantamal 1 Letkol Marinir Hendra Jarnadi mengikuti acara program keluarga keren bebas stunting melalui vicon secara daring yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI M.Ali, S.E, M.M, M.Tr.Opsla, bertempat di Gedung Yos Sudarso Mako Lantamal 1, Belawan, Selasa, (18/07/2023).

Dalam amanatnya, Kepala Staf Angkatan Laut menyampaikan bahwa program percepatan penurunan angka stunting merupakan amanah yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat dilaksanakan oleh semua pihak, salah satunya adalah diaplikasikan melalui sinergi dan kerja sama yang baik diberbagai sektor pemerintah sehingga diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting diseluruh Indonesia. Kegiatan tersebut terpusat di Kabupaten Sumenep L, Pulau Masalembo, Jawa Timur.

Acara vicon selesai, dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Danlantamal I oleh Aspotmar Danlantamal I kepada Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Utara, pemberian goodbay secara simbolis kepada 10 orang perwakilan anak stunting.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Utara, Kepala Regional Head I PT.Pelindo I, Ditpolairud Polda Sumut, Asops Danlantamal I, Para Kadis, dan Kasatker Lantamal I, Kapolsek Belawan, Camat Medan Belawan, Lurah Sekecamatan Medan Belawan, Pengurus Jalasenastri Korcab 1 DJA I dan 60 orang anak stunting beserta orang tuanya.(mag-1)

Dari UGM, AHY Ajak Anak Muda Tidak Takut Bicara

JOGJAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kebebasan bersuara itu adalah oksigen dari demokrasi. Begitu kebebasan bersuara dibungkam dan ditiadakan, maka dengan sendirinya demokrasi akan punah. Oleh karena itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak generasi muda untuk tidak takut bicara.

Hal ini disampaikan AHY saat menjadi pembicara utama dalam acara Fisipol Leadership Forum, yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (20/7) di ruang Auditorium Mandiri Fisipol UGM. “Di sinilah kita harus mengembalikan situasi agar tidak ada lagi yang takut berbicara di negerinya sendiri. Dari UGM ini saya mengajak, teman-teman semuanya untuk berani menyampaikan apa yang kita anggap baik untuk Indonesia. Jangan takut dibungkam, jangan takut bersuara,” tegas AHY.

Generasi muda jangan sampai terlambat bergerak. “Do something sebelum terlambat, sebelum krisis. Jangan sampai 98 terjadi lagi, jangan sampai 65 terjadi lagi. Demokrasi harus diselamatkan dan itu semua membutuhkan keberanian kita semua termasuk generasi muda untuk speak up dan stand out. Termasuk anak-anak muda yang ada di sini mudah-mudahan termasuk orang-orang pemberani yang bisa membawa perubahan dan perbaikan, termasuk untuk demokrasi yang lebih baik,” tegasnya.

Membawa tema “Mampukah Kita Selamatkan Demokrasi di Indonesia?”, AHY menyampaikan demokrasi bukanlah sekedar tujuan akhir, tetapi sebuah perjalanan panjang bahwa kita sebagai bangsa harus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. “Saya ingin kita semua kembali melihat betapa demokrasi ini bukan hanya menjadi buzz word, tetapi yang benar-benar harus bisa menjamin apakah Indonesia bisa semakin maju negaranya dan bisa semakin sejahtera rakyatnya,” terang AHY.

Dalam forum yang dihadiri oleh ratusan peserta baik dari mahasiswa dan mahasiswi UGM, maupun kampus di Yogya lainnya, AHY juga menyebutkan salah satu bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia selama beberapa kali dalam penyelenggaraan pemilu, banyak calon pemimpin, kepala daerah, serta anggota legislatif, yang terpilih didominasi dari mereka yang memiliki banyak uang.

Padahal menurutnya, layaknya seorang pemimpin dinilai dari sisi kapasitas, integritas juga kapabilitas. “Demokrasi kita tidak didesain untuk memilih pemimpin terbaik tapi menjadi kontestasi isi tas. Kita berharap ke depan kita bisa membangun SDM dari calon pemimpin kita bukan yang punya isi tas, tapi memilih yang memiliki kapasitas. Jangan sampai putra-putra terbaik gugur duluan karena tidak bisa membeli suara,” tutur AHY.

AHY berharap pesta demokrasi Pemilu 2024 yang akan berlangsung kurang dari tujuh bulan lagi menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas demokrasi menjadi lebih baik. “Kita harapkan demokrasi kita semakin baik karena demokrasi sebuah perjalanan panjang sebagai sebuah bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang semakin maju dan sejahterah,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara dari pihak UGM, Wakil Rektor UGM Arie Sujito, Dekan Fisipol UGM Dr Wawan Mas’udi, Koordinator Fisipol Leadership Forum Abdul Gaffar Karim. Serta dari pihak Partai Demokrat, hadir Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng, yang juga alumni jurusan Sosiologi Fisipol UGM angkatan 1981, Bendahara Umum Partai Demokrat Renville Antonio, anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho. (adz)

Camat Medan Belawan, Santuni Penarik Betor Korban Begal di Belawan

BANTUAN : Camat Medan Belawan, Subhan Fajri, S.STP, memberi bantuan kepada Penarik Becak Motor, Ilyas, yang menjadi Korban Begal beberapa hari yang lalu di Kediamannya Jalan Asahan I, Kelurahan Belawan I, Selasa (18/7).

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Begitu mendapat informasi seorang warga yang berprofesi sebagai Penarik Becak motor (Pebetor) menjadi korban begal, Wali Kota Medan Bobby Nasution langsung menginstruksikan jajaran Kecamatan Medan Belawan untuk mengunjungi korban di kediamannya Jalan Asahan I, Kelurahan Belawan I, Selasa (18/7/2023).

Adalah Ilyas (38), yang menjadi korban keganasan pelaku begal saat menunggu penumpang di kawasan Lorong Kenangan, Kecamatan Medan Belawan. Tragis, bahu kiri hingga dadanya terluka kena sabetan benda tajam saat berusaha melawan kawanan begal tersebut.

Apalagi, upayanya untuk melawan demi melindungi uang yang akan digunakannya untuk biaya daftar ulang sekolah anaknya. Naas, uang tersebut pun harus raib karena ayah empat orang anak itu tak kuasa melawan kekejaman pelaku kejahatan jalanan yang kini kian marak terjadi di wilayah Kota Medan.

Atas dasar itu lah, sesuai instruksi Bobby Nasution, Camat Medan Belawan Subhan Harahap mengunjungi korban. Saat ditemui, Ilyas turut bersama istri dan keempat orang anaknya yang masih kecil-kecil. Ilyas pun menceritakan kronologi kejadian pilu yang dialaminya tersebut.

“Saat menunggu penumpang, sekitar pukul 05.00 WIB, saya dihampiri tiga orang remaja yang membawa dua klewang dan satu balok. Mereka meminta uang untuk membeli rokok, ” kata Ilyas lirih mengingat kembali musibah yang menimpanya tersebut.

Awalnya, ungkap Ilyas, hanya dua orang, namun karena ia coba melawan akhirnya pelaku begal memanggil satu orang temannya. Bahkan, pelaku juga meminta ponsel korban yang selama ini juga digunakan anaknya untuk mengerjakan tugas sekolah.

“Saya melawan, kami sempat berkelahi. Sampai akhirnya saya kena hantam mereka. Handphone dan uang saya raib, Pak. Lalu, saya pun berteriak minta tolong dan didengar oleh warga. Kemudian mereka pergi lewat gang-gang kecil, ” terangnya sedih.

Sebagai wujud kepedulian, Subhan dalam kunjungan tersebut juga menyampaikan bantuan berupa tali asih kepada Ilyas dan keluarganya dari Bobby Nasution. Dengan harapan, apa yang diberikan bisa sedikit membantu mereka terutama untuk biaya daftar ulang sekolah anaknya.(mag-1/ram)

Bhabinkamtibmas Polsek Pulau Rakyat Asahan Berikan Imbauan Karhutla

IMBAUAN: Bhabinkamtibmas Polsek Pulau Rakyat Asahan saat memberikan imbauan Karhutla.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Antisipasi adanya kebakaran hutan dan lahan , Bhabinkamtibmas Polsek Pulau Rakyat, Polres Asahan sosialisasikan peraturan pemerintah tentang larangan untuk membakar hutan dan lahan yang dapat menyebabkan rusaknya ekosistem serta pencemaran udara, Kamis (20/07/2023).

Dalam kesempatan kali ini petugas bertujuan untuk mengimbau warga agar tidak ada yang membakar hutan dan lahan, Adapun beberapa yang disampaikan mengenai sanksi pidana karhutla, “Dengan Sengaja Membakar Hutan dan Lahan Di Ancam Pidana Penjara 15 Tahun dan Denda 5 Milyar Rupiah (Pasal 78 Ayat 3)”

Imbauan ini dilakukan untuk mencegah agar tidak munculnya titik api dan menekan tingkat bahaya Karhutla utamanya di Dusun IV Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. Selain itu, bahaya membuka hutan atau lahan dengan cara dibakar bisa merusak ekosistem, pencemaran udara, gangguan kesehatan dan juga ada sanksi hukuman pidana bagi masyarakat yang melakukan pembakaran hutan atau lahan.

Kapolsek Pulau Raja AKP M Harahap mengatakan adanya kegiatan ini serta berharap kepada masyarakat Dusun IV khususnya di Kecamatan Pulau Rakyat mengerti dan memahami betul apa yang disampaikan petugas tentang bahaya yang di timbulkan oleh kebakaran hutan.

“Kita berharap masyarakat memahami maksud dan tujuan imbauan ini. Sangat bahaya membakar hutan untuk membuka lahan,” ujarnya. (dat/ram)

Pembangunan Pusat Bisnis di Lanud Soewondo Merupaka Wacana Lama, yang Belum Terealisasikan

File/SUMUT POS TUTUP: Bandara Polonia Medan yang tidak lagi beroperasi. Lahan di eks bandara ini masih belum dipergunakan sejak ditutup. didiami TNI berjaga didepan gerbang masuk Bandara Polonia Medan, Kamis (25/7). Bandara Polonia resmi ditutup Rabu malam (24/7) pukul 23.59 WIB, namun masih banyak aktifitas dibandara Polonia tersebut, diantaranya beberapa jasa pengiriman barang (Cargo) masih beroperasi di Bandara itu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengamat Tata Kota, Rafriandi Nasution, menyebutkan bahwa Lanud Soewondo akan dijadikan pusat bisnis seperti Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta, sudah menjadi wacana sejak dulu. Namun, entah kapan realisasinya.

“Sudah lama itu direncanakan untuk dibangun semacam SCBD. Lanud Sowanolo pindah ke Hamparan Perak, untuk pengembangan kota lebih baik itu,” kata Rafriandi saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (20/7) malam.

Rafriandi menyarankan jangan pusat bisnis saja. Tapi, menjadi pusat pelayanan publik terpadu. Termasuk kantor Walikota Medan dipindahkan ke eks Bandara Polonia Medan itu.

“Bukan hanya pusat bisnis saja, tapi perkantoran. Kantor Walikota pindah kesitu. Dengan begitu jauh lebih strategis. Kantor Walikota pindah, Walikota bisa melakukan upaya hukum. Kantor Walikota tidak melanggar hukum, karena berada dipinggir sungai,” jelas Rafriandi.

Rafriandi menilai bila Lanud Soewondo dijadikan pusat pelayanan terpadu, terintegritas dengan pusat bisnis lebih baik lagi. Sehingga penataan lebih baik secara bisnis dan pemerintahan.

“Masa Walikota AS Rangkuti hingga Bakhtiar Jafar, sudah menetapkan master plane. bahwa kawasan selatan atau kawasan Johor itu, resapan air. Tidak bisa dibangun, bangun rapat, dan berjarak lebar. Dengan kawasan Johor itu, lihat sekarang banyak bangunan. Karena, menjadi sumber PAD jadi dibangun lah perumahan itu,” ucap Rafriandi.

Rafriandi mengatakan dalam pembangunan pusat bisnis di Lanud Soewondo harus melakukan kajian secara ilmiah dan tata kota. Jangan sampai bangunan tersebut, akan menambah Kota Medan terus dilanda banjir. Karena, pangakalan udara militer itu memiliki resapan air cukup luas.

“Infrastruktur bagaimana, sumber daya air bagaimana, resapan air. Jangan sampai mengakibatkan banjir lagi. Semua itu, harus dikaji juga secara keseluruhan untuk pembangunan tersebut,” jelas Rafriandi.(gus/ram)

1...1,2941,2951,296...15,664Page 1,295 of 15,664

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor