MEDAN- Berstatus unggulan, namun Medan FC harus tersingkir lebih dulu. Anak-anak Medan FC tak mampu menahan laju Imau Domom Group (IDG) pada lanjutan Sensasi Muda Cup di Lapangan Bocah Junior, Arhanud Medan, Selasa (31/7) kemarin. Denny Wahyudi cs menelan kekalahan 1-2.
Ini merupakan kekalahan kedua Medan FC. Sebelumnya, Kinantan Starazi yang menghempaskan tim bertabur bintang itu dengan skor 1-0. Kapten tim, Denny Wahyudi mengakui skuadnya yang tak berpeluang.
“Kami dua kali kalah. Sudah tidak ada peluang untuk lolos. Tadi sebenarnya kami mendominasi, tapi banyak peluang yang gagal menghasilkan gol. Tapi terlambat karena sudah tertinggal dua gol,” katanya usai laga.
Sore kemarin, Medan FC tampil tak lengkap. Tanpa kehadiran Markus Haris Maulana, M Rizal, dan Edu Juanda. Barisan pertahanan Medan FC sedikit kewalahan menghadapi kecepatan IDG.
Rico dan Rudi Hartono kerap menjadi ancaman. Benar saja, diawali gol Rico dan dilanjutkan Rudi Hartono, Medan FC tertinggal 0-2.
Upaya untuk bangkit dilanjutkan. Lewat Ari Yuganda, Medan FC mampu menyamakan kedudukan. Tendangan bebas Juanda Mahyadi masih mampu ditepis Fitri. Bola muntah langsung disambar Geri Baldi Nugraha. Namun tipis di samping kiri gawang Fitri. Berikutnya, kerjasama apik Juanda-Azuan yang berujung sodoran ke Heri Swandana juga melenceng tipis di atas mistar.
Hasil ini menempatkan IDG memimpin klasemen dengan koleksi empat angka. Disusul Kinantan Starazzi yang mengoleksi angka sama setelah Senin (30/7) lalu bermain imbang tanpa gol dengan Bintang Johor. Saktiawan Sinaga cs baru mengoleksi dua angka dan Medan FC di juru kunci tanpa poin.
Rabu (1/8) sore ini akan Sensasi Muda FC akan berhadapan dengan Thamrin Graha Metropolitan. Sensasi Muda FC baru mengoleksi satu angka. “TGM pemainnya bagus-bagus. Mereka mampu mengalahkan Putra Buana. Kami juga butuh poin,” ujar Doddy Rahwana, pemain Sensasi Muda. (mag-18)
JAKARTA-Klub-klub ISL bergeming. Mereka menyatakan tetap tidak memberi ijin kepada pemainnya untuk bergabung dengan timnas. “Saat ini masih dalam rekonsiliasi dan kami masih menunggu arahan dari Joint Committee (JC). Makanya pemain belum kami izinkan untuk bergabung bersama timnas “PSSI Djohar Arifin. Namun jika mereka tetap datang ya itu bagian dari pembangkangan,” kata Hendri Zainuddin, Direktur Teknik PT Sriwijaya Optimis Mandiri yang membawahi Sriwijaya FC.
Hendri mengungkapkan, sebelum berangkat latihan Ponaryo Astaman sempat “menelepon minta izin namun dia tetap tidak mengizinkan. Sementara, Firman tidak memberikan kabar. “Kami terus melakukan “koordinasi dengan PT Liga Indonesia dan Pak La Nyalla (Mattalitti) terkait keputusan Ponaryo dan Firman. Yang pasti, keduanya tidak patuh dengan instruksi klub. Tentu akan ada sanksi untuk mereka. Kita lihat, jika tanggal 4 tetap main, maka sanksi pasti akan kami berikan,” sambungnya.
CEO PT Liga Indonesia Joko Driyono menyikapi bergabungnya beberapa pemain ISL itu ke timnas dengan santai. “Kami buat ringan saja, Karena pemain sampai last minute dialog dengan saya minta pendapat,” ungkap Joko. Menurut pria asal Ngawi ini, setelah dialog PT Liga tidak pernah memberikan izin kepada Bambang Pamungkas dan kawan-kawan untuk bergabung dengan timnas.
Joko menyatakan, dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan adalah empati dan pemahaman satu sama lain. “Tapi kalau pemain putuskan lain tentu klub yang akan mengambil sikap karena itu kewenagan mereka. Saya menganggap para pemain itu sudah dewasa dan punya kecakapan untuk membuat pertimbangan,” sambungnya. Dia menyatakan PT Liga tidak akan pernah menghalangi pemain jika situasinya normal. “Tadi saya bilang kepada Bepe (Bambang Pamungkas ) dkk bahwa kami tidak pernah halangi pemain untuk gabung ke timnas jika kondisinya normal. Dalam situasi seperti ini mestinya pemain dan klub harus timbang rasa. Harus saling pahami situasinya,” beber Joko Driyono. (ali/jpnn)
MEDAN-Kasus kuitansi panjar acara pisah sambut Kapoldasu antara Irjen Pol (sekarang Komjen Pol) Oegroseno dan Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro memunculkan babak baru. Dari kasus tersebut terkuatkkalau acara semacam itu kerap menimbulkan anggaran ganda (double budget) antara APBD dan APBN. Pernyataan itu disampaikan pengamat anggaran Elfenda Ananda kepada Sumut Pos, Selasa (31/7). Menurutnya, anggaran acara pisah sambut Kapoldasu beberapa waktu lalu tumpang tindih. Tambah mantan Sekretaris Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut itu, Poldasu memiliki anggaran untuk rumah tangga Kapoldasu, kemudian ada dana untuk jamuan tamu. “Jadi, sudah barang tentu acara pisah sambut juga sudah ditampung dalam APBN,” katanya.
Sementara, paparnya Pemprovsu selalu membuat nomenklatur (nama mata anggaran) terkait sosialisasi menjaga Kamtibmas Sumut. “Hal inilah yang selalu terjadi dan biasanya tetap masuk dalam APBD Pemprovsu setiap tahunnya,” tambahnya.
Elfenda berpendapat, sebaiknya anggaran yang ada di Poldasu bersumber dari APBN untuk kegiatan pisah sambut digabungkan dengan dana milik Pemprovsu yang bersumber dari APBD. Penggabungan dua anggaran itulah yang semestinya dilakukan untuk menghindari double budget.”Selama ini kita lihat, Pemprovsu buat acara pisah sambut. Kemudian, di Poldasu juga ada buat tapi tak semeriah yang selalu dibuat Pemprovsu,” katanya.
Dia mengakui, acara pisah sambut dibuat sebagai bagian untuk menimbulkan kesan yang baik antara unsur Muspida. Tapi, tanpa dibuat acara pisah sambut itu bisa ada komunikasi yang baik jika unsur Muspida memiliki komitmen bekerja membangun wilayah. Pada kesempatan itu, dia mengungkapkan, sebenarnya ada sisi lainnya yang perlu diungkap namun sulit dibuktikan. Bila unsur Muspida baru bertugas, biasanya fasilitas rumah dan isinya sudah disiapkan. Kebiasannya, yang menyiapkannya itu ada kecenderungan kepala daerah. “Ini sebenarnya sudah jadi rahasia umum, tapi sulit untuk dibuktikannya. Semestinya inilah yang perlu dilihat bersama,” katanya.
Oegroseno Didukung Kemendagri
Sementara itu, pernyataan mantan Kapoldasu Komjen Pol Oegroseno mengenai uang Rp50 juta dari kas Biro Umum Pemprov Sumut untuk mendanai acara pisah sambutnya dengan Irjen Wisjnu Amat Sastro, mendapat pembenaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Jubir Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, Pemprov Sumut memang boleh-boleh saja mengelurkan dana untuk acara sertijab dimaksud, yang sifatnya dukungan operasional.
Donny, panggilan akrabnya, juga tidak mempermasalahkan dana bantuan itu diambilkan dari Biro Umum. “Itu sifatnya bansos atau hibah, ya boleh saja, meski beban utama (biaya sertijab, Red) tetap di kepolisian. Kalau Pemda membantu untuk dukungan, bisa saja,” ujar Donny, kepada koran ini di kantornya di Jakarta, kemarin.
Hanya saja, kata Donny, penggunaan dana yang dikeluarkan Biro Umum itu tetap harus dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Permendagri Nomor 39 Tahun 2012.
Karenanya, jika penggunaan dana Rp50 juta tidak ada pertanggungjawabannya, maka wajar jika diusut oleh aparat hukum. “Tinggal siapa yang mengadakan. Ada nggak bukti-bukti penggunaan dana dimaksud? Ada rinciannya nggak, misalnya untuk beli makan, beli taplak meja?” kata Kapuspen yang akrab dengan jurnalis itu.
Pernyataan Donny menanggapi penjelasan Oegroseno yang mengaku tidak tahu menahu soal itu karena serah terima jabatan adalah urusan Gubenur Sumatera Utara (Gubsu). Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, dari hasil pemeriksaan dokumen penerimaan panjar dan konfirmasi dengan penerima panjar, ternyata salah satu yang dibiayai dari kuitansi panjar sebesar Rp50.000.000 oleh Neman Sitepu adalah untuk pembayaran kegiatan acara pisah sambut Kapoldasu pada tanggal 23 Maret 2011, di Tiara Convention Hall, Medan.
Untuk dapat membiayai kegiatan tersebut, maka pinjaman dana dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Khusus SB dan akan dipertanggungjawabkan setelah usai acara. Namun sampai saat pemeriksaan berakhir 16 Mei 2011, penerimaan panjar tidak pernah dipertanggungjawabkan oleh Neman Sitepu.
Kombes Sadono tak Mau Buru-buru
Di sisi lain, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Poldasu Kombes Pol Sadono Budi Nugroho masih ‘tertutup’ saat ditanya bagaimana perkembangan kasus korupsi Biro Umum Pemprovsu selanjutnya. Dia mengatakan pihaknya tidak mau buru-buru dalam menyelesaikan kasus korupsi biro umum Pemprovsu. “Satu-satu aja ‘dimainkan’, jangan buru-buru, jangan cepat-cepat, nanti koran gak laku,” guraunya.
Dikatakan Sadono, memang pihaknya saat ini masih memburu rekan Neman Sitepu, yakni Suweno. Namun Sadono belum mau memastikan kapan Suweno akan ditahan. “Untuk menahannya, kami harus punya bukti-bukti yang kuat dan akurat. Bukan asal ‘comot’ saja,” ujarnya.
Sadono juga enggan menyebutkan, kapan waktu yang ditentukan pihaknya untuk pemanggilan Suweno. “Kami juga menghargai orang yang mau diperiksa. Kalau kita mau masukkan laporan, kami harus punya bukti yang kuat. Kami tidak boleh mengada-ngada,” dalihnya.
Kembali disinggung, kapan Ridwan Panjaitan akan kembali dipanggil oleh pihaknya, perwira berpangkat melati tiga itu juga tak mau menyebutkannya dengan alasan rapat. “Saya baru balik dari Jakarta. Saya baru selesai rapat. Inipun saya mau rapat lagi. Saya masih sibuk. Oke ya,” sebutnya sembari menutup telepon.
Sementara itu, Ridwan Panjaitan, Asisten Pribadi Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho sebenarnya telah dipanggil pihak penyidik Tipikor Poldasu. Namun panggilan itu tidak pernah diindahkannya.
Penyidik Tipidkor Ditreskrimsus Poldasu yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan Ridwan tak kunjung datang memenuhi panggilan penyidik. “Dia (Ridwan Panjaitan) ‘gak datang memenuhi panggilan kami,” ujar penyidik yang tak ingin namanya disebutkan tanpa mau menjelaskan lebih detail, mengenai sudah berapa kali Ridwan dipanggil oleh pihaknya. (ril/sam/mag-12)
JAKARTA-Klub-klub ISL bergeming. Mereka menyatakan tetap tidak memberi ijin kepada pemainnya untuk bergabung dengan timnas. “Saat ini masih dalam rekonsiliasi dan kami masih menunggu arahan dari Joint Committee (JC). Makanya pemain belum kami izinkan untuk bergabung bersama timnas “PSSI Djohar Arifin. Namun jika mereka tetap datang ya itu bagian dari pembangkangan,” kata Hendri Zainuddin, Direktur Teknik PT Sriwijaya Optimis Mandiri yang membawahi Sriwijaya FC.
Hendri mengungkapkan, sebelum berangkat latihan Ponaryo Astaman sempat “menelepon minta izin namun dia tetap tidak mengizinkan. Sementara, Firman tidak memberikan kabar. “Kami terus melakukan “koordinasi dengan PT Liga Indonesia dan Pak La Nyalla (Mattalitti) terkait keputusan Ponaryo dan Firman. Yang pasti, keduanya tidak patuh dengan instruksi klub. Tentu akan ada sanksi untuk mereka. Kita lihat, jika tanggal 4 tetap main, maka sanksi pasti akan kami berikan,” sambungnya.
CEO PT Liga Indonesia Joko Driyono menyikapi bergabungnya beberapa pemain ISL itu ke timnas dengan santai. “Kami buat ringan saja, Karena pemain sampai last minute dialog dengan saya minta pendapat,” ungkap Joko. Menurut pria asal Ngawi ini, setelah dialog PT Liga tidak pernah memberikan izin kepada Bambang Pamungkas dan kawan-kawan untuk bergabung dengan timnas.
Joko menyatakan, dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan adalah empati dan pemahaman satu sama lain. “Tapi kalau pemain putuskan lain tentu klub yang akan mengambil sikap karena itu kewenagan mereka. Saya menganggap para pemain itu sudah dewasa dan punya kecakapan untuk membuat pertimbangan,” sambungnya. Dia menyatakan PT Liga tidak akan pernah menghalangi pemain jika situasinya normal. “Tadi saya bilang kepada Bepe (Bambang Pamungkas ) dkk bahwa kami tidak pernah halangi pemain untuk gabung ke timnas jika kondisinya normal. Dalam situasi seperti ini mestinya pemain dan klub harus timbang rasa. Harus saling pahami situasinya,” beber Joko Driyono. (ali/jpnn)
Tetapkan Gubernur Akpol Tersangka, Incar Jenderal Bintang Tiga
PENGGELEDAHAN: Para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan penggeledahan kantor Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) di Jl MT Haryono, Jakarta, kemarin (31/7). KPK melakukan penggeledahan dalam rangka penyelidikan kasus dugaan pengadaan simulator kemudi motor dan mobil pada Korlantas. //Angger Bondan/Jawa Pos/jpnn
JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan langkah mengejutkan. Mereka menggerebek Mabes Polri, tepatnya gedung Korp Lalu Lintas (Korlantas), dalam dua hari ke belakang. Mereka pun menjadikan mantan Kepala Korlantas Mabes Polri Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka korupsi. Tidak itu saja, jenderal bintang tiga di jajaran Polri pun jadi incaran.
Ini pertama kalinya seorang jenderal polisi aktif dijadikan tersangka korupsi. KPK berani ‘menilang’ Irjen Pol Djoko Susilo yang kini menjadi Gubernur Akademi Polisi (Akpol) dalam dugaan kasus korupsi proyek pengadaan simulator SIM. Meski sempat mendapatkan tekanan, KPK pun berjanji mengembangkan kasus ini sampai tuntas. Termasuk, menyelidiki kemungkinan aliran dana pada jenderal polisi berpangkat lebih tinggi yang diduga terlibat.
“Sejak 27 Juli KPK sudah meningkatkan kasus korupsi pengadaan simulator dari penyelidikan ke penyidikan dengan tersangka DS (Djoko Susilo) yang pernah menjabat sebagai Korlantas Mabes Polri,” kata juru bicara KPK Johan Budi Selasa (31/7).
Djoko yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) itu dijerat dengan pasal Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Nah, berdasarkan pasal tersebut, Djoko diduga menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan pihak lain dan dilakukan secara bersama-sama. Nah, dengan pasal dilakukan secara bersama-sama itu KPK kini tengah memburu keterlibatan pihak lain, termasuk jenderal polisi yang pangkatnya lebih tinggi. “Kalau memang ditemukan dua alat bukti yang cukup, siapapun akan ditetapkan sebagai tersangka,” kata Johan dengan nada tegas.
Kasus ini sendiri bermula pada Januari 2011 Korlantas Mabes Polri melakukan penunjukan kepada PT Citra Mandiri Metalindo untuk menyediakan alat simulator kendaraan untuk tes SIM. Tender itu berupa pengadaan 700 simulator sepeda motor senilai Rp54,453 miliar dan 556 simulator mobil senilai Rp142,415 miliar.
PT Citra Mandiri Metalindo mensubkan pengadaan barang ke PT Inovasi Teknologi pimpinan Bambang Sukotjo Dalam dokumen surat perintah kerja yang diteken pejabat pembuat komitmen, Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Brigadir Jenderal Didik Purnomo, disepakati harga simulator sepeda motor adalah Rp77,79 juta per unit dan simulator mobil Rp256,142 juta per unit.
Padahal harga asli dari PT Inovasi per unit simulator sepeda motor hanya Rp42,8 juta dan simulator mobil Rp80 juta per unit. Artinya perusahaan Citra Mandiri itu memperoleh untung lebih dari 100 persen, yakni Rp116 miliar.
Nah, selisih Rp100 M ini diduga tak dinikmati sendiri melainkan dibagi-bagi ke sejumlah pejabat Korlantas maupun pejabat Mabes Polri. “Selain tersangka DS, seorang jenderal bintang tiga diduga juga ikut menerima pemberian dari pengusaha,” ujar sumber Jawa Pos (grup Sumut Pos) kemarin.
Petugas KPK sempat Dikurung
Memang bukan suatu hal yang mudah bagi KPK untuk menangani kasus korupsi di tubuh Polri. Sebab, selain sama-sama penegak hukum, para penyidik KPK juga berasal dari penyidik-penyidik Mabes Polri. Namun KPK membuktikan bahwa mereka merupakan komisi yang tidak takut menghadapi tekanan dan kepentingan manapun.
Buktinya saat melakukan penggeledahan di kantor Korlantas Mabes Polri Senin (30/7) malam, penyidik KPK sempat dihalang-halangi oleh rekannya sendiri dari penyidik Bareskrim Mabes Polri yang meluncur ke lokasi penggeledahan sekitar pukul 22.00. Kondisi malam itu sempat memanas. “Kita awalnya benar-benar silent, termasuk pada rekan-rekan wartawan . Tujuannya agar dokumen barang bukti tidak dihilangkan,” katanya.
Sumber di KPK itu mengatakan, rupanya penggeledahan sampai juga ke telinga para penyidik bareskrim. Bahkan, mereka sempat bertindak tegas ke petugas KPK. Petugas KPK yang jumlahnya mencapai 30 orang itu diminta untuk segera menghentikan penggeledahan dan “dikurung” tidak diperkenankan keluar dari kantor Korlantas.
Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas KPK pun menurut. “Padahal sejak sore penggeledahan berjalan lancar. Orang-orang lantas (lalu-lintas) koperatif. Tiba-tiba penyidik Bareskrim datang dan mengalah menuruti permintaan mereka,” katanya.
Mendapat tekanan di lapangan, tim KPK langsung mengontak pimpinannya. Ternyata pimpinan KPK masih terus memantau perkembangan anak buahnya dilapangan. Begitu mendapat telepon dari tim di lapangan, Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas turun ke lapangan. Baru kali ini pimpinan KPK terjun langsung ke lokasi penggeledahan.
Mereka tiba di sana sekitar pukul 23.00 dan ditemui Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Sutarman. Ketiga pimpinan itu mengelar rapat dadakan bersama Sutarman. Sumber tersebut mengatakan bahwa Sutarman melobi agar KPK tidak membawa berkas-berkas dokumen yang hendak disita KPK. Alasannya Bareskrim juga sedang menyidik kasus yang sama dan memerlukan dokumen tersebut.
Tapi pimpinan KPK berkukuh harus mendapatkan berkas itu. “Tapi lobi-lobi itu tidak berlangsung baik-baik dan tidak panas. Tapi yang panas yang dibawah-bawah (tim penyidik),” imbuhnya.
Akhirnya pertemuan itu mencapai kata sepakat. Kesepakatannya adalah, penyidik KPK boleh terus melakukan penggeledahan, namun barang bukti itu tidak tidak boleh dibawah ke luar dulu dan dikumpulkan di salah satu ruangan di Korlantas yang kemudian disegel dan bisa dibawa ke gedung KPK.
Petugas Korlantas sangat tertutup pada wartawan. Tidak kurang ada delapan Provost yang melarang para peliput masuk. Fotografer Jawa Pos yang berhasil menyusup memotret di dekat lobi gedung Korlantas pukul 5.30 pagi melihat penyidik KPK mengepak dokumen-dokumen itu dengan segel bertulis KPK. Ketua KPK Abraham Samad yang datang berjaket tampak ikut memeriksa dokumen. Sesekali Samad bertanya pada anggotanya dan juga berbicara dengan belasan petugas berseragam polisi lengkap yang berjaga disana.
Sudah Diincar Sejak Januari 2012
Sekitar pukul 6 pagi, Johan Budi keluar dari lokasi menemui wartawan. Johan membantah ada ketegangan. “Hanya miskomunikasi saja,” katanya. Soal bagaimana nasib barang bukti itu, pimpinan KPK langsung menggelar rapat dengan Kapolri Timur Pradopo yang berlangsung siang kemarin sekitar pukul 15.00.
Hasil pertemuan antara Abraham, Bambang dan Timur adalah adanya joint investigation atau penyidikan gabungan antara KPK dan Mabes Polri. “Prinsipnya dua institusi sepakat untuk memberantas korupsi. KPK menangani tersangka DS pihak Mabes menangani pejabat pembuat komitmennya,” kata Abraham Samad usai pertemuan di ruang pribadi Kapolri selama satu jam.
Dalam pertemuan itu disepakati semua dokumen boleh dibawa ke KPK. Namun, jika nanti ada dokumen yang dibutuhkan penyidik Mabes Polri, harus diserahkan kembali. “Kita tuntaskan korupsi bersama-sama, semua sama di mata hukum,” kata Kapolri Jenderal Timur Pradopo.
Ditanya soal tersangka dari versi Mabes Polri, Timur enggan membuka. “Nanti ya Dik, ini masih berjalan, terima kasih ya Dik,” katanya lantas buru buru masuk ke ruangan ditemani Karopenmas Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, KPK sebenarnya sudah memantau dugaan korupsi ini sejak Januari 2012 silam. Diam-diam komisi anti rasuah itu mengumpulkan bahan keterangan untuk mendalami kasus tersebut. Selain itu, KPK juga memantau persidangan pimpinan PT Inovasi Teknologi Bambang Sukotjo di Pengadilan Negeri Bandung yang didakwa melakukan penggelapan.
Rupanya, tim penyidik Direktorat Tipikor Bareskrim Mabes Polri juga melakukan penyelidikan. Belakangan mereka meningkatkan menjadi penyidikan. “Ini sebelumnya sudah diperiksa Propam, lalu Irwasum, lalu ke Bareskrim,” kata Kadivhumas Polri Irjen Anang Iskandar.
Cicak v Buaya Jilid II?
Di bagian lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, dirinya sudah melakukan komunikasi dengan ketua KPK dan Kapolri terkait dengan penanganan kasus dugaan korupsi simulator uji SIM. Dia meminta agar penanganannya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hal itu untuk menghindari terulangnya konflik yang dikenal dengan cicak vs buaya. “Jangan sampai nuansa seperti zaman lalu, cicak buaya, kpk vs polri tidak terjadi lagi,” kata Djoko di sela ratas di kementerian pendidikan dan kebudayaan, kemarin.
Menurut Djoko, baik ketua KPK maupun Kapolri berjanji agar cicak-buaya tidak terulang. Sebagai lembaga penegak hukum, lanjutnya, harus menjaga dan tidak saling bertentangan. “Tidak boleh saling bertikai, justru harus bersinergi. Dan mereka berjanji untuk itu,” kata mantan Panglima TNI itu.
Djoko mengatakan, antara lembaga penegak hukum, Kejaksaan, Polri, dan KPK, sudah memiliki mekanisme yang disepakati bersama dalam sebuah MoU. Dalam kasus ini, Kapolri menyatakan akan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK.
Menurut Djoko, presiden juga memberikan dukungan sepanjang itu dalam konteks penegakan hukum. “Mereka harus sinergi untuk penegakan hukum, itu respon presiden,” kata Djoko yang juga ketua Kompolnas itu.
Secara terpisah, anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari menyayangkan sikap tidak kooperatif yang diperlihatkan Polri terhadap tim penyidik KPK yang hendak melakukan penggeledahan. Semua kementerian dan lembaga negara, lanjut dia, seharusnya seirama dalam langkah pemberantasan korupsi mengikuti komando Presiden SBY.
“Publik tentu kecewa jika Polri tersandera ego sektoral. Sudah sepatutnya Polri menunjukkan kedewasaan dengan tidak menghalangi penegakkan hukum yang dijalankan KPK,” kata politisi PDIP, itu. Menurut Eva, KPK bisa menggunakan otoritas untuk mensupervisi dan melakukan koordinasi dengan kepolisian.
“Kasus Korlantas ini ujian kerjasama yang baik antara KPK dan Kepolisian sekaligus ujian bagi kepemimpinan Presiden SBY dalam penuntasan kasus korupsi,” pungkasnya. (kuh/rdl/dim/fal/pri)
Tegang saat Penggeledahan
27 Juli 2012
KPK menaikkan status kasus korupsi pengadaan simulator SIM Korlantas Mabes Polri ke penyidikan. Mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo menjadi tersangka.
KPK tetap menyembunyikan status Djoko sebagai tersangka untuk kepentingan pencarian barang bukti.
30 Juli 2012
Pukul 16.00: KPK bergerak ke kantor Korlantas untuk penggeledahan dan pengumpulan bukti. KPK menurunkan 30 penyidik.
Pukul 22.00: Penggeledahan yang sebelumnya berjalan lancar terhenti. Beberapa penyidik Bareskrim Mabes Polri datang dan meminta penyidik KPK menghentikan penggeledahan dan tidak boleh meninggalkan gedung Korlantas. Suasana sempat memanas. Penyidik KPK melaporkan penghalangan penggeledahan itu ke pimpinan KPK.
Pukul 23.00: Tiga pimpinan KPK, Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Busyro Muqoddas datang ke lokasi penggeledahan. Kabareskrim Komjen Pol Sutarman menemui tiga pimpinan tersebut dan berkoordinasi.
31 Juli 2012
Pukul 00.00: Tercapai kesepakatan dan penyidik KPK diperbolehkan melanjutkan penggeledahan.
Pukul 05.00: Pimpinan KPK dan Sutarman kembali menggelar rapat dan memutuskan dokumen hasil penggeledahan tidak dibawa dulu ke gedung KPK, tapi harus disegel dan dikumpulkan di sebuah ruangan di Korlantas.
Pukul 15.00: Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto datang ke Mabes Polri untuk melakukan rapat dengan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo.
Pukul 16.00: Tercapai kesepakatan bahwa KPK tetap menangani kasus itu dan polisi juga menyidik kasus yang sama. Tapi, tersangka antara KPK dan Pori berbeda. Kesepakatan lain, KPK boleh membawa barang bukti yang dibutuhkan, tapi sebagian harus ditinggal untuk kepentingan penyidikan oleh Polri.
Manchester United kembali dikaitkan dengan pundi-pundi uang. Setelah ditahbiskan Forbes sebagai klub terkaya dunia, United sukses menggaet sponsorship dengan nilai kontrak terbesar sejagat.
Tulisan di dada kostum United musim ini memang masih AON. Perusahaan asuransi dan konsultan risiko asal Amerika Serikat itu telah menjadi sponsor utama (sponsor kostum) dua tahun terakhir dan bakal berjalan sampai dua tahun lagi atau hingga 2014.
Usai berpisah dengan AON nantinya, United sudah menemukan sponsor baru. Kemarin, jawara 19 kali liga Inggris tersebut menggandeng produsen mobil ternama Amerika, General Motors (GM), lewat salah satu produk andalannya, Chevrolet. Tidak tanggung-tanggung, GM mengikatkan diri dengan Setan Merah – sebutan United – dengan durasi lumayan panjang, yakni tujuh tahun. Dengan kata lain, tulisan Chevrolet akan terpampang di dada para pemain Setan Merah dari 2014 sampai 2021.
Tidak hanya itu. Deal tersebut tercatat sebagai nilai kontrak sponsor terbesar dunia. Kendati kedua pihak belum memublikasikannya secara resmi, media-media Inggris mengklaim nominalnya mencapai 210 juta pounds atau lebih dari Rp 3,1 triliun. Itu berarti setiap tahunnya, United akan menerima 30 juta pounds (Rp444,9 miliar).
Alhasil, United mengungguli kontrak sponsor Barcelona. Tahun lalu, klub asal Catalan itu mencapai deal dengan Qatar Foundation dengan nominal per tahun adalah 25 juta pounds (Rp 370 miliar). Dibawah Barca adalah klub raksasa Jerman Bayern Munchen yang menerima 23,6 juta pounds (Rp 350 miliar) dari Deutsche Telekom.
Sebagai perbandingan pula, nilai kontrak United dengan AON adalah 20 juta pounds (Rp296,6 miliar) per tahun. Sedangkan bersama sponsor sebelumnya yang juga perusahaan asuransi asal Amerika, AIG, “hanya” 14 juta pounds (Rp 207,6 miliar) per tahun. (dns/jpnn)
Klub , Sponsor , Kontrak Per Tahun (Juta Pounds)
Man United , General Motors ,” 30 (Rp444,9 miliar)”
Barcelona , Qatar Foundation ,”25 (Rp370 miliar)”
Bayern Munchen , Deutscghe Telekom ,” 23,6 (Rp350 miliar)”
Liverpool , Standard Chartered ,” 20 (Rp296,6 miliar)”
Man City , Etihad Airways ,” 20 (Rp296,6 miliar)”
Sunderland , Invest in Africa ,”20 (Rp296,6 miliar)”
Real Madrid , Bwin ,” 16,8 (Rp249 miliar)”
Chelsea , Samsung ,” 13,8 (Rp249 miliar)”
Tottenham , Autonomy & Investec,” 10 (Rp148 miliar)”
AC Milan , Emirates ,”10 (Rp148 miliar)”
Newcastle , Virgin Money ,”10 (Rp148 miliar)”
LONDON- Chelsea memenangi Liga Champions musim lalu dengan mempermalukan Bayern Munchen di kandangnya sendiri, Allianz Arena. Untuk musim ini, final dihelat di Wembley, London, 25 Mei tahun depan. Apakah Chelsea akan mampu mempertahankan gelar di kotanya sendiri atau justru Barcelona akan meraih sukses ketiga di stadion keramat Inggris tersebut.
Ya, Wembley telah enam kali menggelar final Liga Champions sebelumnya. Dua di antaranya berhasil dimenangi Barca, sebutan Barcelona, masing-masing setelah mengalahkan Sampdoria pada 1992 dan menaklukkan Manchester United di 2011.
Sekalipun keok tahun lalu, United pernah berjaya pada 1968 sekaligus menjadi trofi pertamanya di kejuaraan antarklub Eropa paling bergengsi tersebut. Sedangkan klub lainnya yang berjaya di Wembley adalah AC Milan (1962), Ajax Amsterdam (1971), dan Liverpool (1978).
Entah karena memori sukses di Wembley, Barca ditempatkan berbagai rumah bursa Eropa sebagai favorit juara musim ini.
Bintang Barca Lionel Messi mengatakan, dirinya penasaran dengan kegagalan musim lalu. Barca tersingkir di semifinal dari Chelsea.
“Akan menjadi sesuatu yang hebat apabila kami kembali bertemu dengan mereka (Chelsea) di London tahun depan (di final, Red),” tuturnya di situs resmi klub.
Tapi, sekalipun sudah menghabiskan bujet 73 juta pounds (lebih dari Rp1 triliun) di bursa transfer musim ini dan masih akan belanja lagi, Chelsea tidak termasuk lima besar klub favorit juara.
Rival abadi Barca, Real Madrid, ditempatkan di urutan kedua diikuti juara Premier League Manchester City. United dan Bayern menyusul di belakangnya. (dns/jpnn)
Baru kali ini seorang jenderal aktif bintang dua dijadikan tersangka korupsi oleh KPK. Ditambah lagi, jenderal ini termasuk yang karirnya bersinar. “Betul beliau pernah menerima Bintang Bhayangkara Pratama oleh bapak Presiden,” ujar Kadivhumas Polri Irjen Anang Iskandar kemarin.
Bintang ini diberikan kepada perwira tinggi yang dianggap berprestasi dan termasuk bintang terbaik di lingkungan Korps Bhayangkara. “Polri akan memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan,” kata Anang.
Djoko Susilo juga sangat cemerlang saat berkarir di lingkungan Korps Lalu Lintas. Saat dia menjadi Dirlantas Polda Metro jaya merintis Traffic Management Center (TMC) yang dilengkapi CCTV dan layanan SMS. Pada 2008, keluarlah telegram rahasia (TR) di mana Djoko ditunjuk sebagai Dirlantas Polri menggantikan Brigjen Yudi Susharianto. Promosi menjadi pati bintang satu pun didapatnya. Di Ditlantas Polri, Djoko merintis National Traffic Management Center (NTMC) yang berembrio dari TMC.
Djoko juga merintis adanya polwan polwan manis yang bertugas di lapangan mengatur lalu lintas. Salah satu polwan yang ngetop sekarang bahkan pernah menjadi salah satu sekretarisnya. “Bapak sangat care dengan semua anggota Korlantas,” ujar seorang perwira menengah di Korlantas kemarin.
Dia mengaku kaget ketika Djoko Susilo ditetapkan sebagai tersangka korupsi. “Terus terang ada rasa tidak percaya juga, tapi tentu nanti akan jelas setelah di pengadilan,” kata perwira yang wanti wanti namanya tak ditulis ini.
Pada 2009 -2012 terjadi reorganisasi Polri yang menjadikan institusi Ditlantas ditingkatkan ke Korps Lantas dengan pati bintang dua sebagai Kepala Korps. Nah, waktu itu Kapolri yang dijabat Bambang Hendarso Danuri mempromosikan Djoko sebagai Kakorlantas yang baru. Otomatis Djoko mendapat promosi bintang dua (irjen). Djoko dikenal sangat akrab dengan Bambang Hendarso Danuri.
Djoko juga merupakan lulusan Akpol angkatan 1984 yang pertama mendapat bintang satu. Bintang itu diperolehnya saat dia menjadi Dirlantas. Sedangkan bintang dua didapat Djoko saat menduduki posisi Kakorlantas.
Catatan lain, saat Djoko menjadi Kapolres Jakarta Utara, nama Djoko bersinar lantaran bisa membangun mapolres pimpinannya tanpa melibatkan APBN dan Mabes Polri. Pembangunan itu sepenuhnya merupakan bantuan pengusaha. Djoko menjadi Gubernur Akpol pada 2 Maret 2012. Ia menggantikan Irjen Muhammad Amin Saleh.(rdl/jpnn)
Empat Kasus Driving Simulator
Penggelembungan harga 700 unit simulator motor dan 556 unit simulator mobil hingga sekitar 300 persen. Total anggaran pengadaan driving simulator Rp198,7 miliar, terdiri atas Rp55,3 miliar driving simulator roda dua dan driving simulator roda empat Rp143,4 miliar.
Penggelapan kontrak. Pemenang tender PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) membeli alat peraga pada PT Inovasi Teknologi Indonesia senilai Rp83 miliar (nilai proyeknya Rp198,7 miliar). Pengadilan Tinggi Bandung memvonis Dirut PT Inovasi Teknologi Indonesia Bambang Soekotjo 3 tahun 10 bulan.
Suap pemenang tender kepada pejabat Polri. Pengacara Bambang, Erick S Paat, mengaku kliennya pernah menyetor Rp4 miliar ke sekretaris pribadi Kakorlantas dan Rp16 miliar ke rekening Primer Koperasi Polisi (Primkoppol).
Penyalahgunaan wewenang. KPK menetapkan bekas Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka. Gubernur Akpol ini diduga melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU Tipikor dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun.
Ir H Chaidir Ritonga MM dalam Dialog Interaktif Komunitas Mahasiswa Sumatera Utara di Jakarta
Kehadiran Wakil Ketua DPRD Sumut yang juga Calon Wali Kota Padang Sidimpuan (Psp) Ir H Chaidir Ritonga MM di Aula Gedung Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) Wilayah I DKI Jakarta, Minggu (29/7), mendapat perhatian serius anggota Komunitas Masyarakat Sumatera Utara (KMSU) di Jakarta dan undangan lainnya.
FOTO BERSAMA: Calon Wali Kota Padangsidimpuan Ir H Chaidir Ritonga MM (tengah) bersama mahasiswa, undangan dan pemakalah Dialog Interaktif KMSU di Jakarta, Minggu (29/7).
MAHASISWA program sarjana dan pascasarjana asal Sumut yang menimba ilmu di sejumlah perguruan tinggi di antaranya dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Indonesia (UI) menaruh harapan penting terhadap kiprah Chaidir Ritonga dalam membangun Sumut terutama Kota Psp.
Chaidir yang juga Ketua Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Psp ke Jakarta secara khusus memenuhi undangan dialog interaktif KMSU dirangkai acara buka puasa bersama.
Dialog sejak sore ini semula dijadwalkan berakhir sebelum buka puasa. Dialog interaktif ‘Peranserta Pemuda dan Mahasiswa untuk Berpartisipasi dalam Percepatan Pembangunan Daerah dan Mewujudkan Masyarakat Madani’ dipandu Ketua Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) KMSU Sumut Fadlyka HS Harahap SE. Pemikiran Chaidir soal pembangunan daerah bersama dengan dua pembicara lain yakni Pemerhati Adat Budaya Angkola Mandailing yang juga Kabid Penyelenggara Pusdiklat Bea Cukai Kemenkeu RI Dr H Sahminan Zega SH MPd dan Staf Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Sekjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Edrida Pulungan SE SPd pun diyakini dapat mempercepat pembangunan di Sumut termasuk Psp lima tahun kedepan.
Dari pertemuan ini, tiga pembicara sepakat ingin memastikan agar Pilkada Psp bebas dari praktik money politics sehingga tidak merusak tatanan budaya masyarakat setempat. Mereka berjanji akan mengawal agar Pilkada Psp mengedepankan cara-cara yang baik dalam memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Psp sesuai dengan aturan hukum. Sebab Pilkada Psp bukan sekadar menyelamatkan dari kebangkrutan namun diupayakan menjadi ibukota Provinsi Sumatera Tenggara.
Dihadapan mahasiswa asal Psp, Medan, Labuhan Batu, Palas, Paluta, Tapsel dan daerah lain di Sumut, Chaidir berbagi pengalaman sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut bersama instansi terkait memotori peningkatan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut hingga dua kali lipat dibanding tahun lalu sebesar Rp.3,8 Triliun menjadi Rp7,6 triliun.
‘’Upaya mendongkrak APBD Sumut harus dilakukan mengingat banyak potensi Sumut yang belum dikelola dengan baik. Provinsi lain yang memiliki luas daerah dan kekayaan alam lebih kecil malah mampu melebihi APBD Sumut,’’ katanya.
Alumni S1 IPB dan S2 USU ini yakin, pengalaman ini dapat dilakoni saat memimpin Psp pada Pilkada 18 Oktober 2012. ‘’Saya meninggalkan kenyamanan kehidupan di Medan untuk berterima kasih dan berprestasi dalam membangun Kota Psp yang lebih baik.
Insya Allah, saya bersama H Mara Gunung Harahap SE siap menyelamatkan Psp yang hampir bangkrut. Sebab saat ini 70 persen APBD digunakan untuk belanja tidak langsung terutama membayar gaji PNS,’’ kata mahasiswa S3 program Doktor Perencanaan Wilayah USU.
Menanggapi pertanyaan mahasiswa menyoal pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara, pengusaha berusia 50 tahun ini yakin Psp yang masih sebagai ibukota de facto Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) dapat menjadi lokomotif dan ibukota Sumatera Tenggara. ‘’Karenanya, posisi Wali Kota Psp untuk periode lima tahun ke depan semakin penting,’’ tegasnya.
Pemekaran kawasan Pantai Barat yang tertinggal dibanding kawasan Pantai Timur Sumut, tegas Chaidir yang merupakan anak sopir bus Sibual-buali dan Sampagul, merupakan alat pemerataan dan percepatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat madani yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi yang berperadaban termasuk di Psp.
“Dari tiga provinsi yang akan dimekarkan di Sumut yang mendapat persetujuan Pemprovsu dan DPRD Sumut, Sumatera Tenggara dengan lima kabupaten dan kota termasuk Psp mendapat penilaian tertinggi untuk segera dimekarkan. Sebanyak 50 tokoh masyarakat Tabagsel di Hotel Borobudur Jakarta pada 18 Juli 2012 mematangkan pembentukan Sumatera Tenggara,’’ kata Chaidir yang mendapat applaus peserta dialog interaktif.
Pemerhati Adat Budaya Angkola Mandailing yang juga Kabid Penyelenggara Pusdiklat Bea Cukai Kemenkeu RI Dr H Sahminan Zega SH MPd mengungkapkan, pemikiran Chaidir
Ritonga dalam percepatan pembangunan Sumut memberi semangat kepada kaum muda Sumut untuk memberi peran lebih besar. Penyakit kronis putera daerah kudis (kurang disiplin), asma (asal masuk), TBC (tidak bisa competen), kram (kurang terampil, asam urat (asal sampai kantor uring-uringan dan tidur) dan ginjal (gaji ingin naik namun kerja lamban).
Zega pun memberi masukan 17 modal untuk membangun daerah meliputi komitmen dan konsistensi, wewenang dan tanggung jawab, keikhlasan dan kejujuran, integritas dan profesionalisme, kreativitas dan kepekaan, kepemimpinan dan keteladanan, kebersamaan dan dinamika kelompok, ketepatan dan kecepatan, rasionalitas dan kecerdasan emosi, keteguhan dan ketegasan, disiplin dan keteraturan kerja, keberanian dan kearifan, dedikasi dan loyalitas, semangat dan motivasi, ketekunan dan kesabaran, keadilan dan keterbukaan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Doktor lulusan UNJ ini menambahkan, prilaku yang baik dalam mempercepat pembangunan daerah yakni melayani dan bukan dilayani, mendorong dan bukan menghambat, mempermudah dan bukan mempersulit serta sederhana dan bukan berbelit-belit. ‘’Kita pasti mampu berubah karena kita adalah bagian dari perubahan. Anda adalah perubahan itu sendiri, Horas Padangsidimpuan jaya,’’ ucap Zega.
Staf Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Sekjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Edrida Pulungan SE SPd mengungkapkan berbagai potensi Psp sehingga mendapat apresiasi dari warga Australia tatkala berkunjung disana sebagai delegasi Pemuda Indonesia Australia.(*)
Keberhasilan Pemko Medan meraih sejumlah prestasi membanggakan tingkat nasional tidak terlepas berkat dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Guna menambah prestasi itu, perlu peningkatan sinergitas antara Pemko Medan dan masyarakat.
SANTUNI: Wali Kota Medan Rahudman Harahap (5 kanan), Ketua DPRD Medan Amiruddin (6 kanan) dan Camat Medan Petisah M Yunus (4 kanan) dan tokoh masyarakat menyantuni anak yatim di Kantor Camat Medan Petisah, Senin (30/7).//redianto/sumut pos
Dukungan dan sinergitas antara Pemko Medan dengan masyarakat sudah terbangun dengan baik, untuk itu Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM mengharapkan dukungan masyarakat tetap penuh kepada Pemko Medan.
Ungkapan itu disampaikan Wali Kota Medan dalam acara buka puasa bersama dan Safari Ramadan di Kecamatan Medan Petisah, Senin (30/7). Dia menyebutkan, selama dua tahun kepemimpinannya, sejumlah prestasi telah diraih. Tapi, untuk meraihnya bukan hal yang mudah, butuh kerja keras baik Pemko Medan dan seluruh lapisan masyarakat.
“Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah ikut kerja keras membangun Kota Medan yang kita cintai ini,” katanya.
Dia menyebutkan, Pemko Medan ingin terus membangun silaturahim dengan masyarakat guna meningkatkan kebersamaan. Dengan demikian, antara pemerintah dengan masyarakat tidak ada jarak yang memisahkannya.
“Saya tidak mau ada jarak antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga mereka merasa sungkan atau takut menyampaikan aspirasi maupun keluhannya kepada pemerintah. Untuk itu, saya ingin men jadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan menjadi objek pembangunan seperti yang selama ini terjadi,” ungkapnya.
Rahudman menyampaikan, untuk mencegah adanya jarak antara masyarakat dengan pemerintah. Perlu diciptakan masyarakat tentunya dengan penuh keikhlasan mendukung dan membantu seluruh program Pemko Medan.
Orang nomor satu di Kota Medan itu menegaskan, dirinya telah berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat. Upaya mendukung itu tentunya dengan meningkatkan kualitas seluruh aparaturnya, mulai tingkat kepala lingkungan hingga para pejabatnya. Artinya, aparatur bukan lagi dilayani tapi harus melayani masyarakat dengan baik.
“Saya ini orangnya sangat cepat sekali mengambil keputusan, terutama bagi aparatur yang tidak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi, saya ingatkan seluruh aparatur, terutama bagi pejabat supaya benar-benar melayani masyarakat dengan baik. Saya ingin menjadi Wali Kota bermanfaat bagi seluruh masyarakat, sebab merekalah yang memilih dan mempercayakan saya menjadi Wali Kota,” tegasnya.
Sebelum berbuka puasa, Wali Kota menyerahkan bingkisan kepada sejumlah anak yatim piatu didampingi Ketua DPRD Medan Drs H Amiruddin, Ketua Dewan Kota Drs H Afifuddin Lubis beserta beberapa pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Medan.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian bantuan sebesar Rp30 juta untuk pembangunan Masjid Nurul Islam, yang diterima langsung Ketua BKM Masjid Nurul Islam Drs Abdullah Yahya.
Pada kesempatan itu, rombongan wali kota dan jamaah mendengarkan tausiah singkat jelang berbuka yang disampaikan Al ustad Drs H Abidin Azhar Lubis. Usai berbuka puasa dilanjutkan dengan salat magrib dan makan malam bersama.
Acara tersebut juga turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Medan, alim ulama, tokoh masyarakat, OKP serta anak yatim piatu.
Di tempat terpisah, Wakil Wali Kota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin MSi di waktu yang bersamaan melaksanakan buka puasa bersama dengan masyarakat di kantor Camat Medan Sunggal.
Selain berbuka puasa, Eldin melaksanakan Safari Ramadan di Masjid Raudathul Fatimah Jalan Swadaya, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal yang berjarak sekitar 2 kilometer dari Kantor Camat Medan Sunggal.
Dalam Safari Ramadan itu, Eldin didampingi beberapa pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Medan menyerahkan bantuan sebesar Rp30 juta kepada Ketua BKM masjid Raudhatul Fatimah Syafiruddin SPd. (gus)
Komitmen Beri Pelayanan Terbaik
Meraih sejumlah prestasi membanggakan tingkat nasional tidak terlepas berkat dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Tanpa ada masyarakat yang berpartipasi dalam setiap pembangunan Kota Medan, maka pemerintah tak menjadi apa-apa.
Pernyataan itu disampaikan Sekda Kota Medan Ir H Syaiful Bahri kepada wartawan usai menghadiri acara buka puasa bersama dengan masyarakat di Kecamatan Medan Labuhan.
Menurut dia, di bulan suci Ramadan ini dimanfaatkan Pemko Medan menjadi jembatan untuk menyapa dan berkomunikasi dengan masyarakat, sekaligus sebagai bukti kepekaan dan kedekatan pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat, pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan banyak yang bersifat kolektif, seperti berbuka puasa bersama dan salat tarawih.
“Mari menjaga tali persaudaraan antar sesama umat beragama, saya imbau untuk menghilangkan rasa curiga atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain, kita harus mau menghargai keyakinan orang lain, hindari diskriminasi,” imbaunya.
Dia mengakui, sekarang ini Pemko Medan terus membangun silaturahim dengan masyarakat guna meningkatkan kebersamaan. Dengan demikian, antara pemerintah dengan masyarakat tidak ada jarak yang memisahkannya.
“Jika ini bisa tercipta, masyarakat tentunya dengan penuh keikhlasan mendukung dan membantu seluruh program Pemko Medan,” katanya.
Syaiful menyebutkan, Pemko Medan telah berkomitmen penuh memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat. Upaya untuk mendukung itu tentunya dengan meningkatkan kualitas seluruh aparaturnya, mulai tingkat kepala lingkungan sampai unsur pejabat di pimpinan SKPD.
“Artinya aparatur bukan lagi dilayani, tapi harus melayani masyarakat dengan baik,” ingatkannya.
Kehadiran Sekda Ir H Syaiful Bahri beserta rombongan sebagai bagian mewakili Wali Kota Medan untuk melaksanakan berbuka puasa bersama sekaligus safari Ramadan dengan masyarakat Medan Labuhan di Masjid Jami’ di Kelurahan Martubung Medan Labuhan.
Dalam kegiatan tersebut ditandai dengan pemberian tali asih kepada 100 anak yatim piatu dan penyerahan bantuan kepada Mesjid Jami’ sebesar Rp 30 juta.
Syaiful mengatakan, bulan Ramadan merupakan bulan yang tidak hanya mewajibkan kita untuk berpuasa, tapi dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah lain seperti salat tarawih, membaca Alquran, sedekah, infaq dan amal lainnya. (gus)
