Home Blog Page 13244

Cornel Sambangi Nias, Gus Cermati Pantai Barat, RE Diusung PASADA

NIAS-  Tiga bakal calon (balon) Gubsu yang akan berkompetisi tahun depan mulai rajin menjaring aspirasi dan dukungan masyarakat pemilih di berbagai wilayah di Sumut. Ketiganya aktif bertemu masyarakat dan organisasi massa untuk mendukung langkah mereka di perhelatan lima tahunan tersebut.
Letjen (Purn) Cornel Simbolon diberikan gelar ‘Tuha Sa Lele O Hito’ oleh masyarakat adat Teluk Dalam, Nias Selatan, dalam kunjungan di Pulau Nias dari Kamis (5/7) hingga Sabtu (7/7).

Gelar yang bermakna ‘Raja yang Tak Pernah Merasa Lelah Berjuang dalam Mewujudkan Keadilan’ itu diberikan sebagai doa masyarakat Teluk Dalam kepada mantan Wakasad itu agar berhasil di Pilgubsu 7 Maret 2013.

Acara yang diikuti 150 orang perwakilan masyarakat adat di Teluk Dalam itu dihadiri Drs Justin Daci (Ama Iro), pimpinan masyarakat adat dan Pastor Thomas dari Keuskupan Sibolga. Menurut Justin, gelar ini mereka berikan karena Cornel dianggap sebagai sosok yang diharapkan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat Nias Selatan yang terkesan diabaikan Pemprovsu.

Dalam kesempatan itu, Cornel mengatakan dirinya tersanjung atas gelar yang diberikan masyarakat Teluk Dalam kepadanya. Gelar itu dikatakan cambuk kepadanya untuk mewujudkan cita-citanya menjadi Gubsu. “Berkat doa dan dukungan masyarakat Nias, khususnya Teluk Dalam, saya lebih bersemangat. Soal Propinsi Nias, jika memang itu solusi mengejar ketertinggalan, saya akan berju  ang melobi pusat dan DPR,’’ katanya.

Menurut Ketua DPP Partai Demokrat ini, Kepulauan Nias sangat kaya akan sumber daya alam, khususnya pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata.

Gus di Padangsidempuan

Di tempat terpisah, mantan Dirut Bank Sumut yang juga balon di Pilgubsu 2013, Gus Irawan mencermati perlunya peningkatan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan potensi alam di pantai barat Sumut.

“Di kawasan pantai Barat Sumut dan wilayah Tapanuli bagian Selatan (Tabagsel) misalnya. Di situ cukup banyak potensi alam yang belum digali dan dikembangkan,” ungkap Gus saat berkunjung ke Padangsidimpuan sepekan lalu.

Gus juga mengomentari Padanglawas Utara (Paluta) dan Padanglawas (Palas)  yang dikenal sebagai produsen sapi terbesar di Sumut. Bila dikembangkan secara serius, dia mengatakan, kebutuhan sapi di Sumut bisa terpenuhi tanpa mendatangkan sapi dari Aceh, Jawa, atau Australia.
“Paluta dan Palas punya banyak perkebunan kelapa sawit dan karet, artinya bisa disinkronkan antara peternak dan petani. Pemerintah kurang memperhatikan kondisi itu sehingga perekonomian masyarakat berjalan lambat,’’ katanya.

RE Diusung PASADA

Dari Medan, ribuan massa menghadiri deklarasi dan pelantikan Ormas ‘Lembaga Pemerhati Sosial Adat dan Budaya (PASADA)’ di Wisma Taman Sari, Jalan Kapten Muslim, Medan, Minggu (8/7). Dalam momen itu pula RE dikukuhkan PASADA sebagai sosok pilihan di Pilgubsu 2013.

“Saya sangat terharu dengan kehadiran saudara-saudara. Saya yakin, kehadiran saudara semua didorong kepedulian yang sama, demi terciptanya persatuan dan kebersamaan. Tidak saja di kalangan orang Batak, tapi juga seluruh elemen warga Sumut,” ujar Dewan Pembina PASADA, DR RE Nainggolan, saat melantik pengurus PASADA periode 2012-2017. Hadir dalam deklarasi itu, mantan Wagubsu Lundu Panjaitan, JA Ferdinandus, Marihot Nainggolan, dan Marzuki Nainggolan, Ferdinand Simangunsong, Rapotan Tambunan, Ronald Naibaho, dan Haposan Siallagan, yang merupakan Dewan Penasihat PASADA. Mantan Sekdaprovsu yang akrab disapa RE ini meminta keluarga besar PASADA menjadi garda terdepan dalam memelihara persatuan dan kebersamaan itu.

Ketua DPC PASADA Kota Medan, Martua Siahaan secara resmi mendukung RE di Pilgubsu mendatang. “Bukan karena faktor emosional dengan PASADA, namun lebih karena kapabilitas dan track record yang bersih, dan karya nyata yang teruji di Sumut,” ujarnya yang disambut riuh tepuk tangan hadirin. (ari/ril/tms)

Wajah Baru Berpeluang

JAKARTA – Pemilukada DKI Jakarta yang hasil sementaranya cukup mengejutkan, dimana Cagub incumbent Fauzi Bowo suaranya dibawah Joko Widodo alias Jokowi, menggelitik Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun.

Menurutnya, dengan hasil yang seperti itu, menunjukkan bahwa calon incumbent tidak selalu menang menghadapi calon yang notabene merupakan pendatang baru.

Untuk Pilgubsu, calon incumbent-nya adalah Gatot Pujo Nugroho, yang akan diusung PKS. Nah, menurut Jhonny Allen, incumbent di DKI Jakarta, berbeda dengan incumbent di Pilgubsu Maret  2013 mendatang.

Incumbent di DKI, menurutnya, jelas lebih kuat dengan incumbent di Sumut. “Karena incumbent di Sumut itu kan dulunya hanya wakil. Jadi jelas beda. Peluang new comers (pendatang baru) jelas lebih berpeluang,” kata Jhonny Allen kepada koran ini di Jakarta, kemarin (12/7).

Terkait dengan hasil survei oleh sejumlah lembaga yang menempatkan Fauzi Bowo unggul, tapi faktanya kalah dari Jokowi, Jhonny mengatakan, pihaknya tetap percaya dengan lembaga survei, dan tetap akan menggunakan hasil survei untuk menentukan siapa Cagubsu yang akan diusung Partai Demokrat.

“Memang meleset (kasus DKI, Red), tapi kan hasil survei sebelumnya sudah menyebut bakal dua putaran, antara Foke (panggilan Fauzi Bowo) dengan Jokowi. Saya masih percaya survei bisa menggambarkan realita,” kata ketua tim khusus DPP PD untuk proses penjaringan Cagub-Cawagubsu itu.
Mengenai survei untuk Pilgubsu sendiri, dia mengatakan, hingga saat ini masih berlangsung. Dia mengatakan, sekitar dua bulan lagi survei sudah bisa diketahui hasilnya. Ditegaskan lagi, DPP PD tetap akan mengacu hasil survei.

Bukankah calonnya Sutan Bathoegana? Dipancing pertanyaan seperti itu, Jhonny mengatakan, DPP belum membuat keputusan siapa yang akan diusung sebagai Cagubsu. Pasalnya, Tim-9 yang dipercaya oleh partai untuk menyeleksi nama-nama yang mendaftar di Partai Demokrat Sumut pada Juni lalu masih menjaring nama-nama  yang punya popularitas dan elektabilitas yang layak jual ke publik. “Belum ada hasil survei yang akan dilihat. Tapi memang Sutan merupakan salah satu yang kita harapkan,” tukasnya. (sam)

Pemerintah tak Jamin Outsourcing Dihapus

Buruh Ancam Tutup 12 Jalan Tol usai Lebaran

UNJUK RASA: Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang berunjukrasa melintasi Jalan MH Thamrin menuju Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (12/7). Buruh menuntut penghapusan outsourcing dan upah yang layak, dan mengancam akan melakukan mogok massal jika tuntutan tidak dipenuhi. //Fery Pradolo/INDOPOS/jpnn
UNJUK RASA: Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang berunjukrasa melintasi Jalan MH Thamrin menuju Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (12/7). Buruh menuntut penghapusan outsourcing dan upah yang layak, dan mengancam akan melakukan mogok massal jika tuntutan tidak dipenuhi. //Fery Pradolo/INDOPOS/jpnn
JAKARTA-Ribuan buruh menggelar demo besar-besaran di beberapa titik di Jakarta kemarin. Mereka menuntut pemerintah untuk menghapuskan outsourcing. Sayangnya, pemerintah tidak bisa menjamin penghapusan outsourcing.

Hal ini diungkapkan Menakertrans Muhaimin Iskandar, kemarin menyikapi demo ribuan massa tersebut. Muhaimin mengaku kalau pemerintah mendukung penuh penghapusan outsourcing. Dia menegaskan, pembahasan outsourcing ini menjadi agenda nasional yang mendesak. “Pemerintah tidak akan membiarkan outsourcing yang di luar aturan undang-undang yang ada. Mari kita bersinergi antara pemerintah daerah dan pusat, juga serikat buruh. Di tingkat nasional kita memiliki Komite Pengawas Ketenagakerjaan agar seluruh pelaksanaan outsourcing harus sesuai aturan yang ada,” kata Muhaimin.

Namun, Muhaimin belum bisa menjamin jika sistem outsourcing bakal benar-benar dihapus. Sebab, dalam Undang-undang 13/2003, masih ada pasal yang membolehkan adanya outsourcing.

“Kita semua tidak ingin ada sistem outsourcing. Masalah outsourcing itu harus revisi dulu UU 13/2003. Undang-undang itu harus kita ubah secara komprehensif,” kata Muhaimin.

“Ada dua alternatif. Ada yang sifatnya revisi, ada perubahan total. Ini sedang kita bicarakan dengan tripartit nasional, “ lanjut Muhaimin.
Di sisi lain, meski kemarin sedang berada di Magelang, Presiden SBY tetap memantau aksi demo buruh yang berlangsung di Istana. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, setiap aspirasi yang disampaikan tetap menjadi perhatian pemerintah. “Jika masih terkandung masalah, pasti dicarikan solusinya,” katanya.

Presiden, lanjut dia, sudah menginstruksikan jajaran menteri terkait untuk menangani isu yang diangkat dalam aksi demo. Menurut Julian, langkah melakukan dialog tetap menjadi pilihan. “Presiden menekankan pentingnya dialog agar selalu ada ruang untuk solusi. Terkait buruh, juga berperan lembaga kerjasama tripartit,” katanya.

Ribuan Massa ‘Lumpuhkan’ Jakarta

Sebelumnya, ribuan massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Garda Metal dan beberapa serikat lain ‘melumpuhkan’ Jakarta. Mereka menggelar aksi di beberapa tempat seperti Bundaran HI, Istana Negara, Kemenkokesra, Kemenkoperekonomian, Kemenkeu, dan Kemenakertrans.

“Kami menamakan gerakan ini HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah). Ada dua tuntutan yang kami ajukan,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal di tengah aksi demo kemarin. Said menambahkan, aksi tersebut melibatkan para buruh dari wilayah Jabodetabek, Cikarang, Serang, dan Banten.

Pemerintah sebenarnya sudah merevisi Permenakertrans No 17/2005 dengan Permenakertrans No 13/2012 yang mengatur penambahan komponen KHL dari 46 menjadi 60 item. Tapi, para buruh tetap belum puas.

“Kami menuntut penambahan KHL sampai 122 item. Dengan dipaksakannya penambahan 14 item KHL tersebut berarti Permenakertrans tersebut merupakan upaya pemerintah mempertahankan politik upah murah bagi buruh,” ujar Said.

Said mengaku heran jika Indonesia dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nomor 16 dunia tapi justru justru kurang memperhatikan kesejahteraan buruh. “Upah minimum kita hanya 120 dolar (AS). Sangat jauh dibandingkan Thailand yang mencapai 320 dolar. Padahal, PDB mereka dua kali lebih rendah dari Indonesia,” tegasnya.

Selain menolak upah murah, lanjut Said, para buruh juga menuntut untuk dihapuskannya sistem kerja outsourcing. Mereka menilai, sistem outsourcing merupakan sistem perbudakan di zaman modern. “Karena itu, kalau pemerintah tidak mendengar dan tetap melaksanakan kebijakan upah murah dan outsourcing, maka setelah lebaran kami akan turunkan massa lebih besar. Kalau masih tidak didengar, kami akan tutup 12 jalan tol di seluruh Indonesia,”ancamnya.

Di Medan, Aksi Terpusat di Kantor Gubsu

Selain di Jakarta, di Medan juga terjadi aksi serupa. Adalah Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI SU) yang beraksi di halaman Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, kemarin.

“Keinginan kami hanyalah kenaikan upah layak dan menghapus sistem outsourching yang dinilai telah mensengsarakan buruh,” tegas koordinator aksi, Minggu Saragih.

Pada kesempatan itu, massa juga meminta agar Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho segera membuat surat edaran larangan outsourching.

Asisten I Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu), Hasiholan Selaen, yang menerima para pengunjuk rasa mengatakan dirinya akan menyampaikan aspirasi para pengunjuk rasa dan Pemprovsu mendukung tuntutan para buruh. “Kita akan menyampaikan aspirasi para pengunjuk rasa ke Plt Gubsu dan Pemprovsu mendukung tuntutan para buruh,” jawabnya.

Terkait dengan semua tuntutan itu, Muhaimin Iskandar mengatakan jika Permenakertrans No 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak  yang merupakan revisi Permenakertrans No.17/PER/VIII/2005 adalah jalan terbaik yang paling adil. Dia mengklaim revisi ini telah ditetapkan secara objektif dengan pertimbangan matang dari berbagai aspek, termasuk dari usulan dan kajian yang berasal dari sejumlah pihak.

“Tuntutan dari teman-teman pekerja atau buruh ini sudah kita tangkap tema maupun beberapa tuntutannya. Tapi, Permenakertrans baru ini adalah jalan yang paling adil,” kata Muhaimin di kantornya kemarin.

Muhaimin memaparkan, revisi tersebut sudah menyempurnakan Permenakertrans 17/2005 Jumlah KHL yang semula 46 jenis menjadi 60. Selain itu, terdapat 8 jenis penyesuaian atau penambahan jenis kualitas dan kuantitas KHL, serta satu perubahan jenis kebutuhan.Penambahan ini, lanjutnya, digunakan sebagai bahan keputusan dalam pelaksanaan proses survei harga KHL yang baru dalam rangka penetapan upah minimum 2013. “Tentu saja ada yang protes, pengusaha juga protes, pekerja juga. Tapi, inilah jalan yang terbaik. Tidak mungkin komponen ini menjadi 120-an lebih seperti tuntutan yang ada,” tegas dia. (ken/fal/jpnn/ari)

Di Poldasu, Fungsi Reserse Paling Buruk

Kompolnas Lakukan Pertemuan Tertutup Selama Tiga Jam

APEL: Kapoldasu Irjen Wisjnu Amat Sastro saat apel Simpati Toba 2012, belum lama ini. Kemarin, Kompolnas mendatangi Mapoldasu terkait banyaknya SKM yang ditujukan untuk Poldasu.//istimewa/SUMUT POS
APEL: Kapoldasu Irjen Wisjnu Amat Sastro saat apel Simpati Toba 2012, belum lama ini. Kemarin, Kompolnas mendatangi Mapoldasu terkait banyaknya SKM yang ditujukan untuk Poldasu.//istimewa/SUMUT POS
MEDAN-Perwakilan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) benar-benar hadir di Sumatera Utara terkait kinerja Poldasu. Setelah melakukan pertemuan selama tiga jam dengan pihak Poldasu, Kompolnas menyatakan kalau fungsi reserse Poldasu memang buruk.

Adalah Edi Saputra Hasibuan dan Safriadi tiba di Mapoldasu Jl Sisingamangara KM 10,5 Medan, Kamis (12/7) sekira pukul 10.00 WIB. Setiba di Mapoldasu, mereka langsung melakukan pertemuan ‘tertutup’ di lantai II gedung Poldasu selama tiga jam lama. Tak ada satupun wartawan yang meliput pertemuan itu.

Informasi yang dihimpun, dua anggota Kompolnas itu ditemui oleh Wakapoldasu Brigjen Pol Cornelius Hutagaol dan Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Poldasu Kombes Pol Monang Manulang.

“Kedatangan kami ke sini untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang kami terima terkait buruknya pelayanan Poldasun
untuk melayani masyarakat,” ujar Safriadi usai pertemuan.

Meski tidak begitu spesifik, Safriadi menyebutkan, kalau dilihat dari sisi fungsi, seperti reserse, sabhara dan binmas, satuan reserselah yang paling disoroti Kompolnas. “Sebagian kasus yang ‘mandek’ paling banyak ada di fungsi reserse. Banyak sekali keluhan masyarakat menyangkut fungsi ke-reserse-an Poldasu itu,” sebutnya.

Dalam pertemuan kemarin, dikatakan Safriadi, dia juga sempat menanyakan mengenai lanjutan penanganan 4 personel Polres Samosir yang tertangkap kamera sedang bermain judi di ruang Wakapolres Samosir beberapa hari yang lalu. “Polres Samosir juga sudah mengambil langkah tegas sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Safriadi.

Saat disinggung mengenai apakah posisi Kapoldasu terancam dengan kedatangan Kompolnas ini, Safriadi tertawa. “Ah tidak ada itu. Tidak ada kaitannya dengan posisi Kapolda,” sebutnya.

Ditegaskan Safriadi, kedatangan Kompolnas adalah untuk memperbaiki keburukan citra kepolisian khususnya Poldasu. “Kompolnas ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme kepolisian,” jelasnya.

Sementara, Edi Saputra Hasibuan mengatakan, kedatangan Kompolnas ini untuk mengklarifikasi soal kebenaran atas pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke Kompolnas. “Banyak pengaduan yang kami terima. Kami kemari untuk mengklarifikasi itu. Menanyakan apa kendala dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ‘mandek’ itu,” ujarnya.

Dikatakannya, dalam Januari lalu saja, pihaknya sudah menerima 36 laporan pengaduan yang masuk tentang Poldasu. “Kan banyak pengaduan yang kami terima. Dari pengaduan itu banyak kasus yang tidak terselesaikan. Ada yang berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun tidak selesai,” tegasnya.
Disebutkan Edi, penyelewangan kewenangan yang dilakukan oknum Polisi Poldasu juga ada yang dilaporkan masyarakat. “Laporannya kami terima. Ini tentu harus diklarifikasi dulu untuk keberannya. Makanya ini mau diusut tuntas,” sebut Edi.

Saat disinggung kemungkinan beberapa kasus yang ‘mandek’ itu bakal ditarik ke Mabes, Edi mengamininya. “Tidak menutup kemungkinan. Tergantung porsi kasusnya. Kalau memang Poldasu tidak bisa menyelesaikannya, bisa saja di tarik ke Mabes,” sebut Edi.

Menanggapi hal itu, Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Raden Heru Prakoso saat dikonfirmasi, enggan berkomentar. “Iya, tadi bukan saya menemui mereka (Kompolnas). Besoklah saya kasih jawaban. Nanti saya cek lagi ya,” ujarnya.

Bukti Warga Sumut Gerah dengan Polisi Nakal

Di sisi lain, peruingkat tiga terburuk bagi Poldasu sejatinya sebuah langkah membaik. Seperti diberitakan, pada 2011, Poldasu mendapat 173 saran dan keluhan masyarakat (SKM) yang masuk ke Kompolnas.

Nah, pada tahun sebelumnya, 2010, untuk urusan yang sama, Poldasu menduduki peringkat kedua terburuk dengan jumlah SKM 155, di bawah Polda Metro Jaya yang jumlah SKM-nya 226 kasus. Pada 2010, yakni dari Januari 2010 hingga 30 September 2010, peringkat ketiga adalah Polda Jatim dengan 130 SKM.  Dengan kata lain, peringkat Poldasu membaik.

Tapi, memang tetap saja berada di tiga besar terburuk. Untuk Polda-polda lain, selisih jumlah SKM-nya cukup jauh. Sebut saja Polda Aceh yang pada 2010 hanya ada 21 SKM. Ini data resmi Kompolnas.

Mengapa Sumut dalam dua tahun berturut-turut masuk tiga besar? Anggota Kompolnas, Adrianus Meliala menilai, hal itu disebabkan masyarakat Sumut tergolong masyarakat yang cukup peka terhadap masalah-masalah yang melibatkan polisi nakal.

“Masyarakat Sumut punya kepekaan yang tinggi terhadap kasus-kasus yang melibatkan polisi. Sehingga, begitu melihat ada penyimpangan yang dilakukan anggota polisi, mereka langsung membuat pengaduan. Itu faktor pertama,” ujar pengamat kepolisian, yang belum lama terpilih dan dilantik menjadi anggota Kompolnas itu.

Faktor kedua, menurut staf pengajar kriminologi Universitas Indonesia (UI) itu, polisi-polisi di kota besar, seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya, memang sangat khas. “Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan polisi di kota-kota besar sudah tentu lebih banyak dibanding di kota-kota kecil, karena persoalan di kota besar pasti jauh lebih banyak,” terangnya.

Tapi, bukankah Jabar misalnya, atau Sulsel, juga tergolong besar Poldanya? Nah, lagi-lagi, Adrianus mengatakan, dalam konteks seperti itu, karakter masyarakatnya yang menentukan. Di daerah-daerah lain selain tiga daerah tadi, warganya cenderung tidak peduli dengan perkara yang melibatkan polisi.
“Saya yakin di kota-kota besar lain juga terjadi penyimpangan. Hanya saja, warga tidak mau tahu sehingga tak mau mengadukan,” terangnya. (mag-12/sam)

Polri Raup Rp682 M per Tahun dari Perusahaan Jasa Pengamanan

Polri harus segera menghentikan aksi pungutan liar (pungli) terhadap perusahaan-perusahaan jasa pengamanan.

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, total uang pungli dari perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari Rp682 miliar pertahun. Karena itu, IPW mendesak Polri mengaudit kekayaan maupun rekening pejabat Polri yang menangani izin perusahaan-perusahan tersebut.
Saat ini, kata Neta kepada Rakyat Merdeka Online (grup Sumut Pos) kemarin, ada 632 perusahaan jasa pengamanan di Indonesia. Perusahaan itu diharuskan memiliki enam surat izin dari Polri. Yakni, izin jasa pengamanan, jasa konsultasi keamanan, jasa kawal angkut uang dan barang berharga, jasa pelatihan, jasa penerapan peralatan keamanan, serta jasa pengadaan satwa.

Setiap satu surat izin perusahaan jasa pengamanan, masih kata Neta, dipungli Rp7,5 juta di tingkat Polda dan Rp7,5 juta di tingkat Mabes Polri. Setiap enam bulan izin tersebut harus diperpanjang, dan satu paket izin tersebut untuk satu lokasi pengamanan.

“Dengan demikian, bila memiliki tiga lokasi pengamanan, Polri mewajibkan perusahaan tersebut memiliki tiga paket surat izin,” demikian Neta. (ysa/jpnn)

Minta Jokowi tak Lupakan Wong Solo

Pedagang Pasar Gede Solo Monitor Quick Count Pilkada DKI

Kemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pilkada DKI Jakarta Rabu (11/7) disambut suka cita warga Solo. Mereka tidak menyangka wali kotanya mampu menaklukkan ibu kota dan mengalahkan gubernur incumbent Fauzi Bowo.

SRIYANTO ZEN-TRI HATNANTO, Solo

NOBAR: Pedagang Pasar Gede, Solo, menyaksikan perhitungan cepat Pilkada DKI Jakarta melalui televisi, Rabu (11/7). //ARIEF/RADAR SOLO
NOBAR: Pedagang Pasar Gede, Solo, menyaksikan perhitungan cepat Pilkada DKI Jakarta melalui televisi, Rabu (11/7). //ARIEF/RADAR SOLO
Detik-detik proses perhitungan cepat (quick count) pilkada DKI yang diselenggarakan sejumlah lembaga survei mendapat perhatian khusus warga Solo. Suasana di beberapa sudut kota bengawan sempat diwarnai ketegangan. Warga menyimak dengan serius berita dan proses penghitungan suara yang ditayangkan beberapa stasiun televisi.

Seperti yang dilakukan puluhan pedagang Pasar Gede. Mereka menggelar acara nonton bareng (nobar) hasil quick count pilkada DKI Jakarta. Tiga unit televisi disiapkan untuk memeriahkan acara di sela-sela aktivitas para pedagang berjualan tersebut. Mereka tampak bersemangat ketika melihat wali kota mereka, Jokowi, sesekali nongol di layar kaca. Spontan para pedagang bersorak-sorai dan memekikkan yel-yel penuh semangat, “Jokowi yes, Jokowi yes.”

Apalagi, ketika grafik yang ditampilkan sejumlah lembaga survei menunjukkan kemenangan pasangan Jokowi-Ahok. Para pedagang pun ramai dengan komentar masing-masing.

Dalam pantauan wartawan Radar Solo (grup Sumut Pos), kawasan Pasar Gede kemarin sempat tegang. Meski aktivitas transaksi tetap berlangsung, konsentrasi para pedagang tertuju pada hasil quick count pilkada DKI Jakarta yang ditayangkan di televisi.

“Kami mengadakan acara ini untuk mengetahui nasib Pak Jokowi di Jakarta,” kata Waginah, salah seorang pedagang sayur Pasar Gede.
Walau tidak bisa ikut nyoblos, Waginah dan para pedagang cukup puas bisa melihat proses penghitungan suara itu lewat tayangan televisi. “Kami sangat senang Pak Jokowi akhirnya bisa menang di sana (Jakarta, Red). Meski bukan warga Jakarta, banyak warga Solo yang tinggal di sana,” katanya polos.
Hal yang sama dirasakan Surati. Ketika melihat hasil quick count Jokowi di layar kaca mengungguli saingan beratnya, Fauzi Bowo, Surati dan para pedagang pun bersorak-sorai sambil mengangkat barang dagangan masing-masing.

“Pak Wali pancen oke, top markotop. Tetapi, kalau menang, jangan melupakan Pasar Gede ya,” harap pedagang ayam ini.
Di balik kemenangan Jokowi tersebut, Surati sempat merasa galau. Sebab, itu berarti Jokowi tidak akan memimpin Solo lagi. Padahal, sejak Jokowi menjadi wali kota, banyak perubahan terjadi di Solo. Warga pun merasa nyaman. Tak terkecuali para pedagang di Pasar Gede.
“Tidak akan ada lagi wali kota sehebat Jokowi. Dialah pemimpin yang sederhana dan dekat dengan rakyatnya,” terang Surati.

Tak mau kalah, pedagang di selter PKL juga ikut memantau hasil perhitungan cepat tersebut. Ini seperti ditunjukkan sejumlah pedagang di selter Manahan. Sri Purwani, pedagang minuman, turut merasakan euforia di ibu kota itu. Sembari tetap mengawasi dagangannya, perempuan 45 tahun itu terus memantau penghitungan suara sementara lewat televisi di handphone (HP) miliknya. Ketika pembeli di warungnya sepi, ibu dua anak itu melihat jalannya perhitungan cepat. “Mudah-mudahan Pak Jokowi menang,” katanya.

Dukungan terhadap pasangan yang diusung PDIP-Gerindra itu tak hanya dari Sri Purwani. Hampir semua pedagang dan pengunjung di selter Manahan melakukan hal serupa. Bahkan, beberapa pedagang membawa pesawat televisi dari rumah untuk disetel di warung agar bisa melihat jalannya perhitungan cepat itu.

Seperti terlihat di warung makan Mawar Merah milik Bu Ros. Tiga karyawan dan pengunjung di warung itu berteriak-teriak ketika mengetahui perolehan suara Jokowi-Ahok terus merangkak naik. “Kalau Jokowi menang, Solo juga ikut terkenal. Banyak pendatang ke sini. Terus makan di warung saya,” ucap Bu Ros lantas tertawa.

Acara nobar detik-detik kemenangan Jokowi-Ahok juga dilakukan puluhan kader PDI Perjuangan Kota Solo. Sejak pagi hingga sore mereka berkumpul di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, Brengosan, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan. Beberapa kursi plastik ditata rapi di depan wide screen yang menampilkan hasil perhitungan cepat. Di layar berukuran raksasa itu terlihat jelas grafik perolehan suara setiap pasangan cagub. Para kader pun dengan saksama menyaksikan perkembangan suara yang diperoleh.

Begitu beberapa lembaga survei mengindikasikan kemenangan buat pasangan Jokowi-Ahok atas lima cagub lain, kegembiraan tak bisa disembunyikan dari wajah mereka. Meski demikian, mereka tidak berani sesumbar karena masih ada putaran kedua pemungutan suara pilkada DKI.
“Kami hanya bisa bersyukur. Semoga hasil perhitungan cepat ini tetap bertahan hingga akhir,” ucap Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Solo Paulus Haryoto yang berkumpul bersama para kadernya.

Menurut Paulus, hasil perhitungan cepat lembaga survei itu bisa dijadikan salah satu acuan bahwa warga Jakarta memang menginginkan perubahan. Mereka pun percaya Jokowi mampu mewujudkan harapan tersebut dengan melihat capaian yang diperoleh selama memimpin Kota Solo dalam dua periode (2005-2010 dan 2010-2015).

Wakil Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo kepada wartawan menyatakan, pihaknya setiap saat akan meng-update data hasil perhitungan cepat perolehan suara pilkada DKI. “Setiap ada update penghitungan suara, tim kami yang di Jakarta mengirim langsung ke Solo,” jelasnya.

Rudy -panggilan FX Hadi Rudyatmo- berharap Jokowi bisa memenangi pilkada DKI pada putaran kedua nanti. Namun, seandainya Jokowi akhirnya kalah, warga Solo tetap menerimanya. “Beliau tetap akan menjadi wali kota yang sangat dicintai warganya,” ujar Rudy.

Nonton bareng (nobar) proses penghitungan suara pilgub DKI juga digelar di Kantor DPC PDIP Sukoharjo. Saat perhitungan cepat menunjukkan hasil perolehan suara Jokowi-Ahok mencapai 42 persen, para kader pun bersorak gembira. Mereka berharap, pencapaian suara Jokowi-Ahok yang lebih dari 40 persen itu membuat KPU tidak perlu mengadakan pilgub putaran kedua.

“Saya tidak tahu aturannya seperti apa. Tapi, kalaupun ada (putaran kedua), kami akan terus mendukung dan yakin Jokowi-Ahok menang,” tutur Ketua DPC PDIP Sukoharjo Wardoyo Wijaya.

Untuk menyambut kemenangan Jokowi, DPC PDIP Sukoharjo siap menggelar syukuran dengan nasi kuning dan tausyiah. “Kami bangga dengan kemenangan Jokowi. Secara pribadi, saya juga sudah menyampaikan selamat ke beliau,” ujar Wardoyo.

Sementara itu, Jokowi sendiri ketika dimintai komentar mengaku bersyukur atas kemenangan pada pemungutan suara putaran pertama. Namun, dia tak mau terburu-buru dengan hasil itu. Sebab, masih ada pemungutan suara putaran kedua.

Dia pun bersama tim mulai berkonsolidasi guna menghadapi pilgub putaran kedua. Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah pendekatan langsung ke konstituen.

“Gak usah lobi-lobi. Cukup didolani (bertandang langsung, Red). Akan saya dolani semua,” tutur Jokowi di Posko Pemenangan, Jalan Borobudur No 22 Jakarta Pusat. (*)

Rachel Maryam Diterpa Prahara

Rachel Maryam
Rachel Maryam
Rumah tangga Rachel Maryam dan Edwin Aprihandono (Edo) diguncang prahara. Oleh pihak keluarga Edo, pernikahan Rachel dan Edo yang digelar 16 Desember 2011 dianggap bermasalah.

Selain dadakan, pernikahan berlangsung tanpa restu orangtua Edon
Bagaimana tanggapan Rachel?

“Saya belum bisa komentar apa-apa, memang saya sempat melihat berita tersebut dari media seperti tv dan media lain,” jawab Rachel, kemarin.
Sebelumnya, ada kabar, terhalangnya restu yang diberikan kepada Edo dan Rachel, lantaran orangtua dan keluarga besar Edo keberatan dengan status janda yang disandang wanita berusia 32 tahun itu. Benarkah?

“Alasannya hanya ibu, ayah Edo dan Tuhan yang tahu. Intinya kita nggak terima Edo pergi dari rumah dan nggak perhatian lagi dengan orangtua dan keluarga,” ujar Ary Khadafy, juru bicara keluarga Edo, Rabu (11/7) lalu.

“(Edo) belum pernah membawa Rachel ke keluarga. Hanya kenal setelah pulang umroh, setelah itu kita lihat di televisi, Edo dan Rachel sudah menikah secara siri. Apa maksud dari ini semua?” sambung Ary keheranan.

Selain itu, sepertinya keluarga menduga, niatan Rachel menikah dengan Edo karena alasan ingin menguras harta kekayaan yang dimiliki Edo dan keluarganya. Benarkah?

“Saya nggak mau bilang seperti itu, tapi memang ada kunjungan dia (Rachel) ke beberapa aset keluarga. Itu apa maksudnya?” tanya Ary.
Suami kedua Rachel itu memang memiliki investasi di beberapa bidang. Yang terbesar, Edo memiliki sebuah peternakan di kawasan Bogor, Jawa Barat dan tempat futsal yang memiliki belasan cabang.

“Kita nggak mau berasumsi seperti itu, tapi kejadian itu kan memang ada. Mereka berdua juga mengunjungi aset keluarga,” ucap Ary.
Dia menambahkan, keluarga berusaha mencari Edo pendamping hidup yang terbaik, bukan menikah bersama Rachel Maryam.
“Edo kan ganteng, agama juga bagus. Kita mau dia dapat perempuan yang seperti itu. Sekarang aja hubungan dengan keluarga jadi kurang bagus. Kita mau dia dapat istri lebih bagus. Saya juga nggak bilang Rachel kurang bagus, tapi pasti ada yang bagus buat Edo,” tuntasnya. (bcg/jpnn)

Gedung DPRD Sumut Bermasalah Denda Rp1,2 M Diragukan

MEDAN- Banyak pihak yang meragukan denda pembangunan gedung DPRD Sumut, senilai Rp1,2 miliar yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Bahkan ada yang meragukansoal serah terima yang dibuat Sekretaris Dewan (Sekwan) dengan pimpinan DPRD Sumutn
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Sumut, Poltak Sigalingging, menilai denda pembangunan gedung DPRD Sumut senilai Rp1,2 miliar dinilai tidak wajar atau pantas untuk diragukan kebenarannya.

Menurutnya penghitungan nilai denda itu didasarkan pada berita acara serah terima gedung tanggal 15 Maret 2012 yang dilaporkan Sekwan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga penghitungannya sebesar Rp1,2 miliar yang dikenakan kepada PT Jaya Konstruksi. “Bahwa perawatan dilakukan bila pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bila pengerjaannya belum selesai, tentu tidak ada perawatan. Dari informasi yang kita dapatkan, batas akhir kontrak kerja PT Jaya Konstruksi setelah addendum waktu yang diberikan sekitar dua bulan adalah tanggal 29 Februari 2012. Dan hingga akhir April 2012. Aneh jadinya bila Sekwan melaporkan ke BPK berita acara serah terima gedung tanggal 15 Maret 2012. Dan, lebih aneh lagi bila BPK tidak melakukan pengecekan,” jelas Poltak, Rabu (11/7).

Selain itu, Poltak menegaskan akan terus mengawal kasus tersebut. “Ini akan dan harus kita seriusi untuk mengungkapkan kebenarannya sebab satu per mil dari Rp82 miliar dikalikan jumlah hari yang tidak dimasukkan dalam penghitungan bukanlah jumlah yang sedikit. Jadi, kami sangat meragukan kebenaran penghitungannya,” ungkap Poltak.

Hal senada juga dinyatakan Ketua LSM Perintis, Hendra Silitonga. Hendra menduga kalau berita acara serah terima gedung itu adalah rekayasa Sekwan dengan pimpinan DPRD Sumut. “Saya lihat sendiri gedung itu belum selesai dikerjakan PT Jaya Konstruksi hingga bulan Mei 2012 saat saya datang ke gedung dewan itu. Jadi, apa yang dilaporkan Sekwan ke BPK dengan menyebutkan berita acara serah terima gedung tanggal 15 Maret 2012 patut untuk diragukan kebenarannya,” ucapnya.

Hendra juga meragukan kualitas pembangunan gedung tersebut yang menurutnya besar kemungkinan tidak sesuai bestek. “Kita akan telusuri dan investigasi kasus ini untuk nantinya dilaporkan kepada instansi hukum terkait termasuk KPK,” tegasnya.

Sementara itu, kritik yang tak kalah pedasnya dikemukakan politisi senior PDI P Sumut yang juga Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Syamsul Hilal, Senin (9/7) lalu. Syamsul hilal menyebut, jika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tak pantas meresmikan gedung yang pembangunannya menelan dana sebesar Rp189 miliar itu. (ari)

Perikanan Sumut Kurang Dipercaya, Bank Berat Beri Kredit

MEDAN-Sumatera Utara yang memiliki garis pantai panjang ternyata kurang dipercayai dalam bisnis perikanan. Ini terbukti dengan sikap perbankan yang cenderung berat memberikan kredit pada bisnis perikanan.

Agunan dan tidak adanya produksi dari bisnis perikanan masih menjadi alasan minimnya kucuran dana ke sektor ini. Walaupun mengalami pertumbuhan sebesar 6,87 persen periode Januari hingga Mei 2012 dibandingkan tahun lalu., pihak bank tetap saja masih sulit memberikan pinjaman pada sektor ini.
Periode Januari-Mei 2012, berdasarkan data Bank Indonesia Kantor perwakilan Sumut-NAD, total kredit yang dikucurkan perbankan Sumut sebesar Rp168,7 miliar. Dengan porsi terbesar diberikan kepada bisnis budidaya biota laut yakni sebesar 28,07% dan penangkapan ikan sebesar 23,63%.
“Bisnis perikanan yang berkembang di Sumut, yaitu penangkapan ikan tuna, udang, crustasea, dan ikan lainnya,” ujar Deputi Direktur Ekonomi dan Moneter BI Kantor Perwakilan Sumut-NAD, Mikael Budisatrio.

Mikael menjelaskan, hingga saat ini, agunan masih menjadi persoalan yang menghambat sektor perikanan sehingga pertumbuhannya kecil. Agunan sektor tersebut belum mengikat seperti kapal, tambak atau lainnya. Bank kesulitan memperoleh sertifikat dari barang-barang tersebut. Selain itu risikonya lebih tinggi terhadap cuaca atau persoalan lainnya sehingga tidak bisa dianggap sebagai jaminan. “Apalagi barang-barang tersebut belum memiliki asuransi, sehingga menyulitkan bank memproses apabila terjadi sesuatu yang di luar perkiraan,” tambahnya.

Hal lain yang menjadi hambatan karena volume tidak menentu yang terkendala oleh cuaca. “Khusus pada perikanan tangkapan yang produksinya tidak stabil. Bukannya ingin menyebutkan tinggi risiko tapi hanya saja belum ada jaminan pasti yang bisa menjadi pegangan perbankan untuk mengucurkan kredit,” ujarnya.

Di Sumut, Medan mendapatkan kuncuran kredit yang paling besar, sebanyak 55 persen dari jumlah keseluruhan.  Setelah itu disusul Sibolga 19,33 persen, Pematangsiantar 9,9 persen, Asahan 4,48 persen, Tanjungbalai 2,62 persen,  dan Karo 1,95 persen. “Di Medan, bisnis perikanannya banyak di Belawan dan Labuhan. Sedangkan pada daerah dataran tinggi, banyak terdapat budidaya perikanan darat seperti budidaya nila dan ikan tawar lainnya,” jelasnya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut Irfan Mutyara mengakui sektor perikanan memang masih memiliki banyak masalah karena ketidakseimbangan perkembangan. Dari sisi perbankan, diakuinya pasti memikirkan risiko. Risiko ini terkait dengan integrasi berbagai sisi mulai dari hulu hingga hilir. “Mulai dari produksi, distribusi hingga menuju industri harus berkembang agar perbankan bisa leluasa masuk. Kalau semua sisi itu bisa dibuat secara terintegrasi seperti Thailand dan Jepang yang memiliki bisnis perikanan bagus, tentu bank bersedia masuk ke sektor tersebut,” katanya.
Dari sisi nelayan, prilakunya juga perlu diubah dengan bantuan pemerintah daerah (Pemda). Pemda harus menjadi lead mengubah seluruh sisi tersebut. Apabila hal tersebut bisa dilakukan, pengusaha akan sangat mudah mengembangkan industri tersebut. “Kalau sudah begitu, bank akan sangat berkeinginan membantu sektor tersebut. Namun perbaikannya harus terintegrasi dari hulu hingga hilir,” jelasnya.

Hingga saat ini, para nelayan juga masih meributkan sulitnya menerima pinjaman dari bank. Para nelayan tersebut mengakui, bahwa mereka sama sekali tidak memiliki agunan yang diharapkan oleh pihak bank. (ram)

Awas, Lorenzo Suka Mugello

Honda Resmikan Duet Pedrosa-Marquez

MUGELLO- Repsol Honda berhasil memaksimalkan sial yang menimpa jagoan Yamaha Factory Racing Jorge Lorenzo yang ditabrak Alvaro Bautista pada seri ketujuh di Belanda. Pada seri ketujuh dan kedelapan, dua pembalap Repsol Honda, Casey Stoner dan Dani Pedrosa bergantian menjadi pemenang.
Di seri kesembilan di Mugello, Italia, akhir pekan ini, Lorenzo bertekad menghentikan kemenangan beruntun Repsol Honda. Kemenangan akan memperkukuh posisinya di puncak klasemen sementara pembalap. Sebagai catatan, Lorenzo beruntung bisa memuncaki klasemen pembalap setelah Stoner yang ada didepannya terjatuh dan gagal finis pada etape kedelapan lalu.

“Setelah melalui dua lomba yang sulit, kami punya motivasi tinggi menjelang perlombaan di Mugello. Kami ingin mengulang catatan hebat musim lalu dengan menjadi pemenang di sana,” kata Lorenzo sebagaimana dilansir Autosport. “Saya suka sirkuit ini, karakternya sangat cepat, cocok dengan motor Yamaha,” tandasnya, Menurut Lorenzo, posisinya sebagai pemuncak klasemen sementara jauh dari kata aman. Jika sampai gagal finis lagi seperti di Belanda, dia akan langsung tergusur apabila Stoner atau Pedrosa menang. Lorenzo unggul 14 poin atas Pedrosa dan 20 poin atas Stoner.
Karena itu, dia akan akan ngotot merebut kemenangan tetapi tetap berhati-hati sehingga tidak sampai gagal finis lagi.
“Masih banyak perlombaan yang harus kami jalani. Kemenangan memang target utama kami, namun asalkan konsisten, bisa podium sudah merupakan hasil yang bagus,” paparnya.

Direktur Yamaha Pactory Massimo Meregalli sependapat dengan Lorenzo. Menurut dia, karakter Yamaha M1 cocok dengan sirkuit Mugello yang memiliki banyak dikungan cepat.  “Kami datang ke Mugello sebagai pemuncak klasemen. Di sana Jorge sangat cepat tahun lalu, semoga akhir pekan ini kembali dia lakukan,” kata Meregalli.

Sementara itu, musim depan Marc Marquez akan bergabung bersama Tim Repsol Honda di kelas MotoGP. Hal itu telah dikonfirmasi Marquez dan Honda Kamis (12/7), terkait kerjasama yang bakal dimulai tahun depan. Dengan bergabungnya rider berkebangsaan Spanyol ini dengan Honda, berarti dia akan menjadi rekan setim Dani Pedrosa musim depan.

”Untuk mencapai MotoGP musim depan dengan Repsol Honda adalah mimpi yang menjadi kenyataan dan saya ingin berterima kasih kepada HRC atas kepercayaannya kepada saya,” kata Marquez.

“Saya sangat bangga menjadi bagian dari keluarga besar Honda untuk masa depan dan saya tidak ingin melupakan semua orang yang telah membantu saya sejak saya mulai naik sepeda motor,” tutur pembalap berusia 19 tahun ini.

Pembalap yang musim ini masih berkompetisi di Moto2 itu pada awalnya tidak bisa langsung ke Repsol Honda. Sejak beberapa tahun terakhir ada regulasi rookie yang menggariskan debutan harus memperkuat tim satelit terlebih dahulu. Namun, aturan itu telah direvisi oleh Dorna selaku penyelenggara MotoGP begitu Stoner mengumumkan rencananya untuk pensiun.

Dengan diduetkannya Marquez dan Pedrosa musim depan, maka peta pembalap 2013 semakin jelas. Yamaha Factory telah memiliki Lorenzo. Ducati sendiri kemungkinan akan mempertahankan Rossi dan ditandemkan dengan Cal Cruthlow. (ang/jpnn)

1...13,24313,24413,245...15,856Page 13,244 of 15,856