Home Blog Page 13262

PDIP Tuntaskan Fit & Proper Test

MEDAN- Tim seleksi balon Gubsu Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDIP Sumut menuntaskan tahap awal seleksi bakal calon (balon) Gubsu periode 2013-2018 dengan menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap HT Nuradi di Kantor DPD PDIP Sumut di Jalan Hayam Wuruk, Medan, Senin (9/7).

Bupati Sergai ini tercatat sebagai pendaftar terakhir yang diuji oleh tim seleksi menyusul lima balon sebelumnya yakni DR RE Nainggolan, Syahrul Effendi Siregar yang mendaftar sebagai balon Wagubsu, Bintatar Hutabarat, Benny Pasaribu, dan Gus Irawan.

Ketua DPD PDIP Sumut, Panda Nababan, kepada wartawan, Senin (9/7), mengungkapkan, sehabis fit and proper test, tim seleksi daerah segera menyusun tabulasi nilai untuk dikirimkan kepada pengurus pusat di Jakarta. Mekanisme ini sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) yang diterbitkan DPP tentang proses penjaringan balon kepala daerah.

Seluruh hasil penilaian tim seleksi daerah itu nantinya dipelajari kembali oleh pengurus pusat. Jika ada dari hasil penilaian itu yang dinilai kurang memuaskan, pengurus pusat berhak memanggil satu atau seluruh balon ke Jakarta untuk diwawancara ulang.

‘’Itu sah-sah saja dilakukan, dan biasanya memang seperti itu. Saya pernah mengalami sewaktu duduk sebagai pengurus DPP. Kami panggil balon kepala daerah itu ke Jakarta bila ada yang ingin ditanyakan lebih rinci,’’ tukasnya.

Panda mengingatkan proses seleksi di daerah senantiasa menjadi pertimbangan utama pengurus pusat dalam memutuskan siapa balon yang layak diusung oleh partai moncong putih tersebut.

“Di Jakarta ada satu tahapan lagi yaitu survei independen untuk melihat elektabilitas (tingkat keterpilihan, Red) nama-nama yang dikirimkan itu,” tukasnya.

Sementara, terkait fit and proper test yang dilakukan di PDIP, sejumlah balon menyatakan pendapatnya. DR RE Nainggolan, misalnya, memuji pelaksanaan fit and proper test yang dilakukan oleh PDIP sebagai terobosan baru dalam pembelajaran demokarasi di Indonesia. Mantan Sekdaprovsu ini mengapreasiasi mekanisme penjaringan balon yang dilakukan PDIP, dan mengaku tidak menemukannya di partai-partai politik yang lain.

‘’Fit and proper test ini langkah maju dalam mencari pemimpin. Saya puji cara ini. Kami sebagai balon merasa tersanjung karena ditanyai mendetail motivasi, dan visi-misi ingin memimpin Sumut ini. Jadi metode penjaringan calon pemimpin yang dilakukan PDIP bisa menghapus image buruk yang melekat ke parpol selama ini. Katanya parpol itu cuma tempat ‘beli’ perahu. Hemat saya PDIP cerdas menangkap keresahan masyarakat dan membalik opini atas tradisi demokrasi yang salah itu,’’ katanya.

Ditanyai apa yang ditanyakan kepada dirinya saat fit and proper test, awal pekan silam, RE mengatakan, dia banyak menjelaskan strateginya memecahkan kemandegan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di Sumut. Salah satu langkah strategisnya adalah memulihkan perekonomian lewat infrastruktur dengan program North Sumatera Incorporation.

‘’Wah, saya kaget juga. Fit and proper test di PDIP itu belum pernah saya temukan sebelumnya. Malah lebih seru dibandingkan sidang disertasi saat saya meraih gelar doktor,’’ katanya.

Terpisah, Gus Irawan yang juga diuji oleh tim seleksi PDIP pada akhir pekan lalu, mengatakan, dirinya memiliki target mengurangi jumlah kemiskinan di Sumut dalam tiga tahun.
Langkah yang dilakukannya adalah optimaliasasi penyaluran dana bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu lewat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mantan Dirut PT Bank Sumut ini menyiapkan anggaran pengentasan itu dari 20 persen dana bantuan sosial (Bansos) di APBD Sumut.
“Saya lihat ada Dana Bansos di APBD Rp900 miliar per tahun, nantinya Rp200 miliar bisa dialokasikan bagi masyarakat miskin dengan skema pinjaman bergulir,” ujarnya.
Dengan mengalokasikan masing-masing Rp1 juta melalui  skema pinjaman bergulir diyakini setiap tahun ada 600 ribu orang masyarakat miskin yang akan naik tingkat. Selama tiga tahun pula jumlah yang naik tingkat itu bisa mencapai 1,8 juta orang. Jumlah ini sudah mengentaskan jumlah masyarakat miskin di Sumut sekitar 1,49 juta orang.
Gus menyatakan skema itu pernah dilakukannya dalam dunia perbankan yang ditekuninya selama 22 tahun. Selain pengentasan kemiskinan, dia mengaku ditanyai program pendidikan dan komitmen dalam penyelesaian masalah tanah di Sumut.
Menjawab sejumlah pertanyaan itu, Gus optimistis tingkat perekonomian masyarakat akan meningkat dengan mencarikan solusi terbaik dari setiap masalah yang muncul. Dia mengatakan pendekatan ekonomi kerakyatan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat Sumut menjadi faktor penting.
“Soal tanah, saya akui masalahnya sangat kompleks dan bisa menjadi bom waktu jika dibiarkan berlarut-larut. Bagi saya menuntaskan soal ini harus lebih dulu menginventarisir masalahnya untuk kemudian didiskusikan oleh para pihak yang berkompeten. Jadi ada solusi terbaik yang bisa dihasilkan semua pihak,” pungkasnya. (ari/ril)

Haris Harto Mendadak Meninggal

Sempat Diisukan Over Dosis, Gula Mencapai 400 Hb

Haris Harto//file/sumut pos
Haris Harto//file/sumut pos
BINJAI-Mantan Ketua DPRD Binjai dari Partai Golkar Ir H Haris Harto, Senin (9/7) pagi sekitar pukul 05.00 WIB mendadak dikabarkan meninggal dunia. Sebelumnya, Haris Harto sempat dikabarkan meninggal karena over dosis (OD). Kabar itu langsung dibantah keluarga, Haris Harto meninggal komplikasi dan gulanya mencapai 400 Hb.

Oleh keluarga, Haris Harto, yang belakangan tersangkut kasus hukum dugaan korupsi dana KONI Binjai tahun 2007 dirujuk ke rumah sakit Chichio Binjai sekitar pukul 19.00 WIB, sekitar pukul 03.00 WIB Haris Harto pun dirujuk ke Rumah Sakit Columbia Asia di Jalan Listrik, Medan. Sekitar pukul 05.00 WIB, akhirnya mantan Ketua DPRD dan Mantan Ketua Partai Golkar Binjai tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di rumah Sakit terbesar di Kota Medan tersebut.

Mantan Ketua Partai Golkar Binjai yang pernah menjabat Ketua DPRD Binjai dari Tahun 2009 sampai dengan awal tahun 2012 itu meninggalkan seorang istri Hj Rosmawati Br Sembiring dan dua orang anak yakni, Rohid dan Lala. Pria kelahiran 1968 lalu di Binjai  ini pernah menjadi Ketua DPD AMPI Binjai semasa wali kota Binjai saat itu dijabat Ali Umri (dua periode). Saat itulah nama almarhum pun melejit. Dia duduk sebagai anggota DPRD Binjai dari Partai Golkar sekaligus menjadi Ketua DPRD Binjai pada tahun 1999, dan di saat itu pula Haris Harto dipercaya oleh kader Partai Golkar untuk memimpin Partai Berlambang pohon beringin Kota Binjai.

Rekan alamarhum di DPRD Binjai, Zainuddin Purba yang sekarang ini menjabat Ketua DPRD Binjai mengatakan, sosok almarhum Haris Harto itu semasa hidupnya sangat dekat dengan rakyat Binjai. “Beliau itu orangnya baik, dan tidak mudah emosi. Beliau itu bagi saya adalah seorang  politisi senior. Saya dan segenap anggota DPRD Binjai merasa kehilangan sosok seperti beliau.,” ungkap Zainuddin Purba dalam mengisi sambutannya saat hendak memberangkatan almarahum ke peristirahatan terakhirnya di perkuburan muslim Kelurahan Pahlawan Binjai Utara.

Sementara itu Syaf Lubis, Ketua DPD Golkar Medan mengatakan, dirinya sangat kehilangan sosok almarhum. Menurut Syaf, almarhum merupakan tokoh yang dekat dengan rakyat dan kadernya saat menjadi Ketua AMPI dan Golkar Binjai.

“Payah mencari sosok pemimpin seperti almarhum, untuk itu kami merasa sangat kehilangan dengan sosok tokoh poltik Binjai bahkan Sumatera Utara,”terang Syaf.

Bukan OD

Kabar meninggalnya Haris Harto karena OD itu dibantah keras oleh pihak keluarga. “Tidak benar itu yang diisukan oleh orang Medan , beliau itu semenjak seminggu lalu sakit di rumah dan dia tidak keluar dari rumah. Minggu menjelang magrib, dia mengeluh sakit dan mengalami muntah darah. Kami pun membawanya ke Rumah Sakit Chichio. Kemudian dia kritis dan dibawa atau dirujuk ke RS Columbia Asia. Dan pukul 05.00 WIB dia pun tak tertolong lagi,” ungkap Ishamdani, adik dari almarhum.

“Beliau itu ada menghidap sakit gula dan jantung, tadi pagi (kemarin, Red) gula beliau mencapai 400 Hb,” tambahnya.

Keterangan ini didukung oleh pihak rumah saki di RS Colombia Asia. “Beliau meninggal karena kadar gulanya yang tinggi dan itu sudah dilakukan pemeriksaan,” kata petugas resepsionis, RS Colombia Asia, kemarin.

Pantauan Sumut Pos di rumah duka Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pahlawan Binjai Utara, banyak pejabat Kota Binjai dan Sumatera Utara yang melayat ke rumah duka. Pelayat yang hadir di antaranya Wali Kota Binjai Idaham, Wakil Wali Kota Binjai Timbas Tarigan, Ketua DPRD Binjai, dan Ketua Partai Golkar Medan H Syaf Lubis

Selain dihadiri pelayat dari kalanganh pejabat, warga Kota Binjai dari yang kalangan atas dan bawah pun ikut melayat dan memberikan penghormatan terakhir untuk mantan Ketua DPRD Binjai tersebut.(ndi/jon)

[table caption=”Perjalanan Haris Harto Tanjung alias Ajo” delimiter=”|”]

2004 |Terpilih sebagai anggota DPRD Kota Binjai periode 2004-2009 dari Partai Golkar.

2007 |Terpilih sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Binjai.

18 September 2009 |Dilantik sebagai anggota DPRD Kota Binjai periode 2009-2014 dari Partai Golkar.

1 Februari 2010 |Ditetapkan sebagai Ketua DPRD Binjai periode 2009-2014 berdasarkan K Gubsu Syamsul Arifin No. 188.44/41/KPTS/Tahun 2010.

1 November 2011 |Poldasu melakukan penahanan atas dugaan korupsi anggaran Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Binjai senilai Rp1,7 miliar di APBD Kota Binjai T.A. 2007.

5 Januari 2012 |Dinonaktifkan sebagai Anggota dan Ketua DPRD Binjai berdasarkan SK Plt Gubsu Gatot Pujonugroho No. 188.44/09/KPTS/2012.

15 Mei 2012 |Divonis Pengadilan Tipikor Medan dengan hukuman penjara dua tahun. Dia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana operasional KONI Kota Binjai yang bersumber dari APBD Kota Binjai T.A. 2007 senilai Rp961 juta. Vonis itu belum dijalani, Haris tak ditahan dan mengajukan banding.
[/table]

Mendadak

Masih ingat dengan film Mendadak Dangdut? Semoga. Pasalnya, film tersebut cukup menggugah para pecinta seni di Indonesia. Bagaimana tidak, proses pembuatan film hanya tujuh hari. Hasilnya, film itu pun sempat booming.

Mendadak Dangdut adalah film ini sangat sukses pada zamannya. Berhasil menyedot lebih dari dua juta penonton saat masa rilisnya, juga disambut meriah oleh para kritikus dalam negeri.

Film yang diproduksi Sinemart ini diputar mulai 10 Agustus 2006. Soundtrack film ini berjudul Jablay dinyanyikan sendiri oleh Titi Kamal sempat menjadi hits di tangga lagu Indonesia. Tidak itu saja, film ini mendapat 8 nominasi Festival Film Indonesia 2006, memenangkan satu. Walaupun termasuk salah satu pemeran utama, Kinaryosih memenangkan piala FFI untuk kategori Aktris Pendukung Terbaik. Nominasi lainnya adalah sebagai Film Terbaik, Aktor Terbaik (Dwi Sasono), Aktris Terbaik (Titi Kamal), Aktor Pendukung Terbaik (Sakurta Ginting), Skenario Asli Terbaik (Monty Tiwa), Tata Suara Terbaik  (Adityawan Susanto dan Trisno), dan Tata Musik Terbaik (Andi Rianto).

Menariknya film ini bagi saya adalah soal ‘mendadaknya’ itu. Bayangkan saja, film itu hanya digarap dalam tujuh hari. Lalu, ceritanya juga soal ‘mendadak’. Ya, film ini berkisah tentang petualangan penyanyi alternative rock bernama Petris (Titi Kamal) yang karena suatu kejadian, tiba-tiba berganti karier menjadi penyanyi dangdut.

Dengan kata lain, ‘mendadak’ benar-benar membuat orang terperangah. Hal ini tentunya mirip dengan meninggalnya Mantan Ketua DPRD Binjai dari Partai Golkar Ir H Haris Harto. Masuk Rumah Sakit Chichio Binjai sekitar pukul 19.00 WIB, sekitar pukul 03.00 WIB Haris Harto pun dirujuk ke Rumah Sakit Columbia Asia di Jalan Listrik, Medan.

Dua jam kemudian dia pun meninggal dunia. Itulah sebab, spekulasi kabar merebak. Ada yang bercerita kalau Haris Harto over dosis, ada pula yang mengatakan dia depresi. ‘Mendadaknya’ kabar ini jelas merugikan pihak keluarga. Mereka pun langsung memberikan pernyataan: Haris Harto meninggal karena sakit. Dia komplikasi. Gulanya tinggi hingga mencapai 400 hb. Dia sudah sakit selama seminggu. Hm, pihak keluarga pun harus memberikan pernyataan yang mendadak kan?

Dari dua kisah mendadak di atas jelas memiliki perbedaan. Yang pertama adalah dunia fiksi yang berhasil di dalam dunia nyata. Artinya, sesuatu memang diset agar bisa berhasil. Kenyataannya, kisah itu memang berhasil. Yang kedua dunia nyata yang seolah difiksikan; dengan berbagai isu yang berkembang tadi. Artinya, kematian Haris Harto — yang dianggap mendadak — diolah sedemikian rupa oleh pengumbar isu agar menjadi kabar hangat. Apalagi, Haris Harto adalah sosok yang tersangkut kasus korupsi dan merupakan mantan ketua DPRD Binjai. Jadi, mengandalkan gosip; semakin digosok makin sip.
Nah, terlepas dari itu, kabar memang harus disebarluaskan. Kematian Haris Harto wajib disebarluaskan, termasuk soal isu itu bukan?

Soal mendadak, ada pula yang mendadak jadi juara dalam Rida Award tadi malam. Adalah fotografer Sumut Pos yang menjadi juara satu; mengalahkan fotografer dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Riau. Kenapa mendadak? Jawabnya, Triadi Wibowo (fotografer yang dimaksud) baru pertama kali ini ikut lomba foto media di grup Riau Pos ini.

Begitu pun karyanya yang menang, tentang seorang jaksa yang mendadak kena jotos dalam sebuah demonstrasi di depan Gedung Kejatisu pada 14 Juli 2011 lalu. Dan, sang Triadi pun mendadak menjepret; semuanya tanpa rekayasa.

Begitulah, hasil dari ‘mendadak’ memang tidak bisa diprediksi. Bagi film Mendadak Dangdut dan Triadi bisa diartikan prestasi. Bagi Haris Harto dan sang jaksa malah sebaliknya.

Bagi saya, semuanya memang mendadak hari ini. Fiuh! (*)

Mendagri Langgar Lalu Lintas

Petani Blokir Jalan Menuju Gedung DPRD Sumut

MENANTI: Pendemo mengumpul di kawasan DPRD Sumut menanti kedatangan Mendagri Gawaman Fauzi, kemarin.//Juli Ramadhani Rambe/Sumut Pos
MENANTI: Pendemo mengumpul di kawasan DPRD Sumut menanti kedatangan Mendagri Gawaman Fauzi, kemarin.//Juli Ramadhani Rambe/Sumut Pos
MEDAN-Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Menggugat (KTM) benar-benar mempertanggungjawabkan ucapannya untuk menghadang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Akibatnya sang Mendagri pun harus melanggar arus lalu lintas dengan melawan arahn
menuju Gedung DPRD Sumut yang akan diresmikannya.

Kemarin, Senin (9/7), rombongan Mendagri dan Plt Gubsu memang melawan arah di Jalan Imam Bonjol. Pasalnya, sepulangnya Mendagri dari Hotel Grand Aston di Jalan Balai Kota, iringan Mendagri masuk ke Jalan Perdana dan di persimpangan Jalan Perdana-Jalan Imam Bonjol, rombongan langsung belok ke kanan masuk ke areal Gedung DPRD Sumut.

Mengetahui tingkah itu, anggota Komisi A DPRD Sumut dari Fraksi PDI-P, Syamsul Hilal mengaku kecewa dengan sikap para pejabat dan komandan kepolisian. Selain melawan arus, demi mengamankan Mendagri polisi pun mengerahkan pasukan anti huru-hara. Ada sekitar 300 polisi termasuk dari Brimob Sumut yang mengelilingi kelompok pendemo di sebelah utara Jalan Imam Bonjol, dekat simpang Jalan Kapten Maulana Lubis. Massa tetap bisa berorasi dan pampangkan poster, tetapi tidak bisa bergerak kemana-mana.

Polisi lainnya memblokir ruas Jalan Imam Bonjol, yang sebelah selatan, sehingga kelompok massa mana pun tidak bisa mendekat. Penjagaan lengkap dengan water canon dan barracuda. Sementara di depan gerbang masuk, polisi bertameng seukuran badan dan kenakan ‘baju robot’ sudah bersiaga. Kapolresta Medan Kombes Monang Situmorang terlihat memimpin langsung pengamanan yang ketat itu.

“Rakyat ingin menyampaikan aspirasi, bukan untuk merusuh. Jadi jangan ditutup pintunya. Sepanjang masih dilakukan penutupan pintu masuk, maka saya akan bersama rakyat menuntut pemerintah menyelesaikan persoalan tanah eks HGU,” sebut Syamsul Hilal.

“Tolong dibuka pintu gerbang ini, biar mereka jumpa dengan Pak Menteri, kalau Pak Menteri tidak mau jumpai masyarakatnya, tidak usah jadi Menteri,” tambah Syamsul Hilal.

Samsul Hilal pun menyeberang jalan untuk menjumpai Kapolsekta Medan Baru, Kompol Budi Hendrawan. Syamsul tampak meminta Kapolsekta untuk membuka pintu gerbang gedung dewan. Kapolsekta dan bisa bersikap dia hanya berjanji akan melaporkan hal itu pada Kapolresta Medan Kombes Pol Monang Situmorang. Hasilnya, pintu gerbang tetap saja tidak dibuka.

Amatan Sumut Pos, hingga berakhirnya peresmian gedung DPRD Sumut oleh Mendagri dan Plt Gubsu, Syamsul Hilal bersama ratusan massa tetap melakukan aksi pemblokiran jalan. Sementara, ratusan polisi dari Sabhara Polresta Medan, Brimodasu serta personel Polsekta Medan Baru masih tetap melakukan penjagaan dan menutup Jalan Imam Bonjol.

“Kami hanya ingin bertemu Pak Menteri untuk menyampaikan permasalah yang kami alami selama ini,” teriak anggota aksi Lorensius Malai di hadapan blokade polisi.

Koordinator aksi, Johan Merdeka menyampaikan, aspirasi massa KTM harus ditanggapi dan segera dituntaskan. Karena tuntutan massa hanya ingin mendapatkan haknya sebagai warga negara, bukan sebaliknya Pemkab Deliserdang lebih memikirkan mafia tanah.

“Kami sengaja hadir berada di depan gedung DPRD Sumut ini untuk menyampaikan aspirasi kami dan supaya bisa langsung didengar Mendagri dan Gubernur serta anggota DPRD Sumut,” ujarnya.

Massa Minta Amri Tambunan Dicopot

Sejatinya, aksi massa KTM itu menuntut agar Pemkab Deliserdang tidak memberikan tanah kepada mafia tanah, melainkan harus kepada masyarakat penggarap. Kemudian, Pemkab Deliserdang jangan mudah menerbitkan izin pembangunan di wilayah tanah garapan. Namun, tuntutan yang telah disampaikan berulang kali tak juga ditanggapi Bupati Deliserdang. Bahkan, massa akhirnya mendapatkan perlakukan kasar seperti teror dan dibentrokkan dengan massa tandingan.

Sebelumnya, pada pagi harinya massa juga melakukan aksi di Hotel Grand Aston Medan. Tujuannya untuk menjumpai Gamawan Fauzi yang menghadiri pemberian penghargaan  keberhasilan melaksanakan program elektronik Kartu Tanpa Penduduk (e-KTP). Namun, massa tidak bisa bertemu Mendagri karena mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan Sat Pol PP yang berjaga-jaga.

Akibatnya terjadi bentrokan. Bentrokan berawal saat petani bersikeras masuk ke hotel guna menjumpai Gamawan Fauzi. Namun, keinginan tersebut dihadang ratusan Satpol PP, hingga akhirnya terjadi penghalauan dan pembubaran paksa massa.

Dalam orasinya, perwakilan pengunjuk rasa, E Simanjuntak, meminta Mendagri agar mencopot Bupati Deliserdang, Amri Tambunan, karena dituding bekerja sama dengan mafia tanah. Amri dituding menggarap tanah rakyat dan menciptakan konflik sosial antarperusahaan perkebunan dan warga.
“Amri Tambunan harus dicopot dari jabatannya karena bekerja sama dengan mafia tanah,” katanya.

Selain itu, petani juga meminta Mendagri memberikan perintah untuk membongkar tembok di atas lahan eks HGU PTP Nusantara II dan membatalkan sertifikat tanah yang dikeluarkan Pemkab Deliserdang.

Aksi yang berlangsung selama satu jam itu akhirnya berhenti setelah Satpol PP menambah kekuatan hingga tiga kali lipat untuk mengamankan acara tersebut. Petani yang melihat kekuatan tidak berimbang akhirnya membubarkan diri, lalu menuju kantor DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, yang berjarak sekira 500 meter.

Menyikapi aksi massa KTM itu, di tempat terpisah, Mendagri Gamawan Fauzi mengaku sudah menghubungi tiga menteri terkait dan Kepala BPN Pusat. Sesuai rencanannya, Kepala BPN Pusat berjanji menuntaskannya.

“Saya sudah menghubungi tiga menteri dan Kepala BPN Pusat, sesampainya di Jakarta saya juga akan undang Plt Gubsu untuk membahas persoalan tanah di Sumut,” katanya.

Sementara, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho mengakui, bahwa dirinya sudah melakukan pertemuan langsung dengan Komisi II DPR RI mengenai masalah tanah eks HGU PTPN. Bahkan, aspirasi masyarakat juga sudah disampaikan ke Kementerian terkait dengan tanah eks HGU. “Ia, saya sudah bawa persoalan tanah ini ke Pemerintah Pusat. Sekarang sudah masuk dalam pembahasan,” ucapnya.

Gedung DPRD Sumut Dianggap Paling Cantik

Di sisi lain, Gamawan tetap saja meresmikanGedung DPRD Sumut yang baru saja tuntas. Malah, bangunan yang menghabiskan APBD sekitar Rp118 miliar itu disebut Gamawan sebagai gedung DPRD tercantik di Indonesia.

“Setelah saya berkeliling di seluruh provinsi, gedung DPRD Sumut inilah sangat cantik saya lihat,” katanya saat meresmikan gedung DPRD Sumut.
Menurut mantan Gubernur Sumatera Barat itu, dibalik gedung DPRD Sumut yang sangat cantik itu, sudah sebaiknya gedung yang dianggap representatif tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dia membeberkan, eksekutif dan DPRD secara aturan perundang-undangan disebut sebagai pemerintah daerah. Sehingga, kedua instansi itu harus duduk bersama dalam memajukan daerahnya masing-masing.

Gamawan menyampaikan, tugas DPRD secara undang-undang ada tiga hal, yakni legislasi, budget dan kontrol (pengawasan). Khusus dalam legislasi, Pemerintah Daerah yakni eksekutif dan DPRD diberikan wewenang dalam membuat aturan di daerahnya masing-masing. Dengan catatan, tak boleh bertentengan dengan aturan di atasnya, melanggar ketertiban umum dan menyulitkan masyarakat.

Selanjutnya, fungsi DPRD sebagai budget, sebaiknya DPRD mengawasi total anggaran yang diajukan eksekutif. Bila selama ini anggarannya lebih besar belanja aparatur dari pada belanja publik, maka sebaiknya DPRD mengkritisinya. Kemudian, DPRD harus menjalankan fungsinya sebagai pengawas, DPRD harus melakukan check and balance setiap menyerap aspirasi masyarakat.

“Perbanyak diskusi antara DPRD dan eksekutif dalam menghadapi aspirasi masyarakat, dengan cara itulah bisa terlaksana pembangunan daerah yang lebih baik,” katanya. (ril/gus)

Gatot Diberi ‘Angin Surga’

Status Plt Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho belum berubah. Mendagri Gamawan Fauzi dalam kujungannya ke Medan pun memberi ‘angin surga’ pada Gatot soal status gubernur defenitif.

Hal ini disampaikan Gamawan Fauzi  di sela-sela peresmian gedung DPRD Sumut.

Menurut Gamawan, status Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho belum bisa diterbitkan status definitifnya dikarenakan ada upaya peninjauan kembali (PK), yang dilakukan Gubsu nonaktif, Syamsul Arifin. Kemudian, ada juga preseden dari putusan PTUN tahap pertama yang gugatannya disampaikan Gubernur Bengkulu non aktif.

“Saya akui, status definitif Pak Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho karena terhalang preseden, sedangkan secara Undang-undang pak Gatot sudah bisa didefinitifkan menjadi Gubsu,” sebutnya didampingi Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun.

Dia menyampaikan, dengan dibolehkannya secara undang-undang, maka status untuk mendefinitifkan tinggal menunggu waktu saja. “Saya pikir segera mungkin bisa didefinitifkan pak Gatot menjadi Gubsu,” ucapnya.

“Yah secapatnya,” tambahnya seraya tak mau menyebut waktu.

Mendengar jawaban itu, Gatot Pujo Nugroho hanya diam tak memberikan sinyal apapun. Sedangkan Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun hanya tersenyum mendengar jawaban Mendagri.

Usai mengantar Mendagri berkeliling Gedung DPRD Sumut, Gatot menanggapi singkat apa yang telah disampaikan Mendagri kepada wartawan. “Saya serahkan semuanya kepada aturan, saya ikuti saja apa perjalanan aturan itu,” sebutnya kepada Sumut.

Menanggapi itu, Pengamat Politik dan pemerintahan Ahmad Taufan Damanik mengatakan, apa yang diakui Mendagri sebenarnya membuka aibnya sendiri. Hal itu dikarenakan, sudah ada aturan undang-undang. Tapi, secara kewajiban tak dilaksanakannya melantik Plt Gubsu menjadi Gubsu defenitif.
Taufan membeberkan, selama ini Mendagri lebih memakai aturan PP49/2008 tentang perubahan ketiga atas PP No. 6/2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Padahal, ada aturan yang lebih tinggi yakni UU No.32/2004 tentang pemerintah daerah.

“Inikan jelas Mendagri melanggar UU, diundang-undang ada diatur secara jelas. Tapi, Mendagri malah memakai PP terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Plt Gubsu,” ujarnya.

Dia menyampaikan, selama ini kebijakan strategis yang dibuat Plt Gubsu harus melalui izin Mendagri. Hal ini menunjukkan, Mendagri sebagai penanggungjawab di Sumut. Sehingga, sudah selayaknya Mendagri menjadi penanggungjawab terhadap Sumut.

“Sebenarnya yang mengendalikan Sumut ini adalah Mendagri, jadi seharusnya DPRD Sumut itu paham apa yang dilakukan Mendagri sudah menyandera Sumut untuk maju,” katanya.

Dosen Universitas Sumatera Utara (USU) itu menyampaikan, secara hukum status Syamsul Arifin sudah incrah karena ada keputusan dari Mahkamah Agung (MA). Bila sekarang kuasa hukum Syamsul Arifin melakukan PK, tentunya itu bukan menghalangi dari Plt Gubsu tak bisa didifinitifkan. Secara undang-undang sudah jelas, Plt Gubsu bisa didifinitifkan setelah status Gubsu nonaktif incrah.

“Bila Mendagri takut terulang kasus yang sama di Sumut seperti Bengkulu, maka Mendagri itu yang berandai-andai. Harusnya bila Mendagri benar-benar bekerja professional, Plt Gubsu harus sudah didifinitifkan,” katanya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, hingga kini kuasa hukum Syamsul Arifin juga belum ada mengajukan apapun ke PTUN terkait keputusan Mendagri. “Ada baiknya Mendagri itu tegas, jangan hanya memprediksi apa yang akan dilakukan,” tambahnya.

Dia menambahkan, keputusan menunda Plt Gubsu menjadi Gubenur difinitif jelas-jelas dikarenakan kepentingan partai menjelang Pilgubsu 2013. Akibat dari kebijakan yang tidak jelas dibuat Mendagri ini berdampak buruk kepada masyarakat.

“Kebijakan Mendagri tak melaksanakan Undang-undang untuk mendifinitifkan Plt Gubsu menjadi Gubsu sama saja menodai masyarakat Sumut,” tegasnya. (ril)

Regina ‘Idol’ Harus Diet

BINTANG: Regina saat tampil dalam babak Grand Final Indonesian Idol 2012 di Ocean Eco Park Ancol, Jakarta, Sabtu (30/6). //Angger Bondan/Jawa Pos/jpnn
BINTANG:
Regina saat tampil dalam babak Grand Final Indonesian Idol 2012 di Ocean Eco Park Ancol, Jakarta, Sabtu (30/6). //Angger Bondan/Jawa Pos/jpnn
Sederet kegiatan menanti Regina pasca jadi jawara Indonesian Idol 2012. Yang paling dekat, Regina akan berduet dengan jawara American Idol 2008, David Cook, yang akan menggelar konser di Jakarta, 17 Juli mendatang di Tenis Indoor Senayan.

“Aku istirahat dulu sebentar. Rencananya dari pihak manajemen ada sitkom. Tapi yang terdekat manggung bareng David Cook. Sisanya saya serahkan pada manajemenku aja,” kata Regina.

Regina sadar dirinya kini harus terus meningkatkan kualitasnya agar bisa bertahan di industri musik Indonesia. Tak hanya teknik vokal, namun semua secara keseluruhan, termasuk penampilannya. Ya, Regina Ivanova (26) berencana menurunkan berat badannya dengan melakukan diet.

“Niat, nggak niat, harus diet. Biar makin kece,” tukasnya.

Mungkin, Regina betul-betul mengindahkan ucapan Agnes Monica, satu dari tiga juri Indonesian Idol 2012, yang mengatakan bahwa seorang penyanyi bukan sekadar didengar suaranya, melainkan juga dilihat.

Regina pun kembali merasa tak percaya saat host Daniel Mananta menyebut namanya sebagai pemenang Indonesian Idol 2012.
“Perasaan aku bersyukur, aku senang banget. Nggak nyangka bisa seperti ini, sungguh aku bersyukur banget,” tutur Regina.

Sebelum result show, Regina memang mempersiapkan semuanya dengan sungguh-sungguh. Hampir setiap hari ia berlatih untuk memberikan penampilan yang maksimal dan juga menguatkan mentalnya.

“Aku bilang ini juga soal mental. Bukan berkompetisi tapi seperti mental show, aku nggak peduli menang atau kalah, yang penting berusaha gimana caranya tampil maksimal,” jelas pengidola penyanyi Adele ini.

Diketahui, kisah hidup Regina ternyata begitu berat dan mengharukan. Sewaktu kecil dia pernah mengalami kecelakaan. Regina, ibu dan adiknya selamat,
sedangkan ayahnya meninggal dunia. Regina mengalami patah kaki sampai harus operasi dua kali. Kemudian, ibunya menikah lagi, tapi ayah tirinya juga meninggal dunia. Demi mencukupi kebutuhan hidup, sejak kelas 1 SMU, Regina menyanyi di kafe. Regina juga gagal mengikuti Indonesian Idol sampai enam kali. Tapi, dia tidak putus asa, berjuang terus sampai ketujuh kalinya dia berhasil!

“Seorang pemenang slalu melihat sebuah jawaban di setiap masalah,
Sedang seorang pecundang melihat sebuah masalah di setiap jawaban,” demikian penilaian salah satu fan. (bbs/jpnn)

Jualan Es Buah dan Lontong, Rendang Tetap Favorit

Ketika Pelajar Indonesia Ramaikan Street Festival Prosi Exotic Market di Wina

Pelajar Indonesia di Austria unjuk kebolehan. Pada 29 dan 30 Juni lalu, mereka turun ke jalan. Bukan demo, tapi promo budaya dan kuliner tanah air di salah satu sudut jalan di Kota Wina.

Ahmad Reza Khomaini, Wina

PROMO BUDAYA: Dua mahasiswi Indonesia menari tari khas Betawi Lenggang Nyai dalam Street Festival Prosi Exotic Market di Wina Austria, 29-30 Juni lalu//Ahmad Reza Khomaini/indo pos/jpnn
PROMO BUDAYA: Dua mahasiswi Indonesia menari tari khas Betawi Lenggang Nyai dalam Street Festival Prosi Exotic Market di Wina Austria, 29-30 Juni lalu//Ahmad Reza Khomaini/indo pos/jpnn
SUHU panas yang mencapai 35 derajat Celcius di kota Wina, Austria, Jumat (29/6) lalu, tidak menyurutkan semangat para pelajar Indonesia untuk mempromosikan kebudayaan bangsa. Sejak Jumat dini hari, para pelajar yang tergabung dalam Perhimpunan Pemuda dan Pelajar Indonesia (PPI) di Austria mempersiapkan semua keperluan untuk ikut serta dalam Street Festival Prosi Exotic Market.

“Dari semalam kami bergadang untuk persiapannya, dari peralatan dan masak makanannya. Teman-teman bahkan cuma tidur satu dua jam,’’ ujar Ketua PPI Austria, Hary Febriansyah yang ditemani pengurus lainnya, Sharleen Tobing, Sanita Suhartono, dan Syifa Nurhanifah saat berjualan di stan festival.

Dalam even ini, PPI Austria berpartisipasi dengan membuka stan kuliner khas tanah air seperti rendang, gado-gado, bakwan jagung, lumpia, lontong dan nasi, dan es buah. ’’Selain makanan, kami juga menjual suvenir dari Indonesia seperti baju Batik dan pernak-pernik lainnya,’’ kata Sharleen Tobing yang menjabat sebagai Ketua II PPI Austria.

Tidak hanya makanan dan pernak-pernik Indonesia yang coba dipromosikan para pelajar yang menempuh studi di Austria ini. Seni budaya tari tanah air juga tidak lupa ditampilkan dalam festival yang diadakan di jalan Wimbergergasse 5, Wien 1070 tersebut.

Dua pelajar Indonesia, Bianca Figl dan Yulia Cahyadi, yang tergabung dalam grup kesenian Gema Puspa Nusantara (GPN) unjuk kebolehan dengan menampilkan tarian khas Betawi, Lenggang Nyai. Penampilan kedua mahasiswi ini menyedot perhatian ratusan penggunjung yang hadir dalam festival jalanan tersebut.

Street Festival Prosi Exotic Market bukan sembarang festival. Acara ini merupakan even tahunan yang diprakarsai oleh Prosi, sebuah toko sembako terbesar di Austria. Toko yang dikelola warga India ini berada di distrik 7 Kota Wina. Toko ini menjual bahan-bahan makanan, kosmetik, minuman, sayur-sayuran, dan buah-buahan dari negara-negara Afrika, Timur Tengah, India, Asia Timur, Amerika Latin, hingga Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Letak toko dan festival yang hanya beberapa meter dari stasiun kereta bawah tanah U6 Burggasse Stadthalle membuat para pengunjung dengan mudah datang ke lokasi. Apalagi cuaca pada hari itu sangat mendukung, panas dan tidak hujan. Selain stan dari Indonesia, negara-negara yang meramaikan festival jalanan ini di antaranya Senegal, Austria, India, Pakistan, Mesir, dan beberapa negara dari kawasan Amerika Latin dan Afrika. Selain membuka stan jualan, ada juga negara yang hanya berpartisipasi dalam panggung pertunjukan kesenian.

Menurut Hary Febriansyah, keikutsertaan PPI Austria dalam even ini merupakan salah satu program di penghujung kepengurusan periode 2011-2012 yang dipimpinnya. ’’Setelah ini, kita masih ada satu kegiatan terakhir sebelum kepengurusan tahun ini berakhir. Tujuan ikut festival ini antara lain untuk mengembangkan potensi usaha dari teman-teman, mempromosikan kuliner dan kesenian Indonesia, dan mempererat hubungan antarpengurus dan anggota PPI,’’ ujar mahasiswa yang tengah menempuh studinya di University of Innsbruck ini.

Saat ditanya mengenai biaya untuk mengikuti festival jalanan ini, Sharleen Tobing kepada INDOPOS (grup Sumut Pos) menjelaskan, untuk pendanaan pihaknya mengambil dari kas yang dimiliki PPI. Biaya sewa stan untuk dua hari acara mencapai Euro 150 atau Rp1,8 juta (Euro 1 = Rp12 ribu). Sementara untuk makanan, mahasiswi yang tengah studi German Philology di University of Vienna ini menerangkan bahwa modal pertama dikeluarkan dari dana individu pengurus PPI. ’’Saya sama Sanita keluar sekitar Euro 300. Ada pengurus PPI lain yang keluar uang untuk bikin es buah dan lontong. Nanti modalnya dikembalikan setelah acara selesai,’’ terang Sharleen.

Di hari pertama acara, stan PPI laris manis diserbu pengunjung. Rendang, gado-gado, dan jajanan ringan serta es buah menjadi incaran warga yang datang ke festival ini. ’’Pengunjung banyak yang datang pas sore hingga malam. Dagangan kami laku keras pada jam-jam tersebut,’’ ucap Sanita Suhartono yang ditemani Syifa Nurhanifah menjaga stan Indonesia.

Di hari kedua lebih marak lagi. Jika pada Jumat (29/6) stan Indonesia buka dari jam 11 hingga 22.00, keesokan harinya PPI Austria membuka stan tidak terlalu pagi. Mereka mulai menjajakan kuliner tanah air mulai pukul 13.00. ’’Hari kedua kami juga tutupnya lebih cepat. Jam 7 sudah tutup. Teman-teman sudah capek, dan yang datang juga banyak karena hari Sabtu,’’ jelas Sharleen.

Hasil yang dipetik dari dua hari berjualan ini tidak mengecewakan. Sharleen menjelaskan, dari modal sekitar Euro 550, pihaknya berhasil mendapat keuntungan yang bisa memperbesar kas PPI Austria. ’’Kita dapat keuntungan bersih Euro 182. Uangnya langsung buat kas pengurus. Yah nggak sia-sia berpanas-panas dua hari bisa nyumbang kas,’’ ucap Nona, sapaan Sharlen. (*)

Biaya Buat Surat Pindah Beratkan Warga

085372234xxx868

Kepada Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yth. Tolonglah kami soalnya di Lingkungan 7 Kecamatan Medan Denai ketika saya ingin mengurus surat pindah, biaya yang diwajibkan sangat memberatkan. Kalaupun minta urus surat-surat yang lain harus ada uang dulu. Tolong Pak ditindaklanjuti. Terima kasih.

Urus Surat Pindah Hanya Rp2.500

Terima kasih atas laporannya. Yang sangat disesalkan adalah informasi yang diberikan tidak lengkap. Di Kecamatan Medan Denai ada enam kelurahan bagaimana saya harus mendindak oknum yang melakukan hal itu? Namun pada dasarnya, pengurusan surat pindah hanya dikenakan biaya Rp2.500, dan itu tertuang pada Perda No 1 Tahun 2010. Jika lebih dari itu yang dibebankan kepada masyarakat, maka yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Secara tegas saya mengatakan, jika diketahui adanya aparat pemerintahan di bawah jajaran Disdukcapil yang melakukan hal tersebut akan mendapat tindakan tegas dari saya.

Muslim
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pihak Sekolah Banyak Minta Dana

085362273xxx037

Tolong Pak Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan. Pihak SMA Negeri di Jalan Kapten Rahmad Buddin 16 Medan terlalu banyak meminta dana ke siswa. Dana yang dimaksud tak jelas juntrungannya. Diharapkan agar Bapak dapat menindaklanjuti hal ini. terima kasih.

Tidak Ada Pungutan di Sekolah

Terima kasih atas laporannya. Tidak dibenarkan adanya pungutan dalam bentuk apapun di sekolah, baik negeri maupun swasta. Termasuk uang pendaftaran. Namun, karena pada tingkat SMA tak mendapatkan bantuan Dana BOS, maka pihak sekolah diperbolehkan melakukan penarikan biaya. Itupun hanya dan hanya jika telah dilakukan rapat dan disetujui oleh orangtua siswa, komite sekolah dan kepala sekolah. Tanpa adanya persetujuan dari seluruh pihak, maka pungutan atau penarikan biaya kepada siswa adalah tindakan ilegal.

M Rajab Lubis
Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan

Berantas Narkoba di Jalan Rawe

082168755xxx252

Yth Pak Kapoldasu. Pak, kenapa di Rawe 5 sampai 8 Perumnas Martubung Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan, masih ada orang yang diam-diam menjual narkoba. Selain itu, tiap malam di Pasar 6 Martubung juga ada rumah yang dijadikan tempat pesta sabu. Tolong berantas Pak. Terima kasih.

Diteruskan ke Polres dan Polsek

Terima kasih atas laporannya. Dengan adanya informasi ini, masyarakat sangat membantu kinerja kepolisian dalam memberantas narkoba yang merupakan ancaman serius di tengah-tengah masyarakat, terlebih kepada generasi muda. Untuk itu, laporan ini akan kami teruskan ke Polres dan Polsek terkait agar segera dilakukan tindak lanjut.

Kombes Pol Heru Prakoso
Kabid Humas Polda Sumut

1...13,26113,26213,263...15,855Page 13,262 of 15,855