MEDAN-Universitas Negeri Medan (Unimed), kembali merekrut calon peserta Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T) untuk tahun 2012.

Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bersama 16 lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) lainnya kembali dipercaya untuk merekrut, membekali, menerjunkan peserta SM-3T, dan menyelenggarakan PPG setelah peserta mengabdi selama satu tahun di daerah pengabdian.

“SM-3T ini bagian dari program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia yang diprakarsai oleh Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal PendidikanTinggi Kemdikbud,” ujar Pembantu Rektor I Unimed, sekaligus penanggung jawab program SM3T Prof Khairil Ansari.
Program ini, kata Khairil, para sarjana pendidikan direkrut, dipersiapkan, dan diterjunkan di wilayah pengabdian.

Untuk kuota yang disediakan Kemdikbud terhadap LPTK Unimed tahun 2012 berkisar 200 peserta. Wilayah pengabdiannya meliputi sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua.

“Kalau tahun lalu kita mengirmkan 244 tenaga pendidik, namun untuk tahun ini kita hanya diberikan kuota sekitar 200 tenaga pendidik,” ujarnya.
Masih menurut Khairil, selain mengajar, sarjana pendidik, juga melakukan kegiatan kemasyarakatan di daerah pengabdiannya. Untuk pendaftarannya akan dibuka secara online mulai 8 Juli hingga 21 Juli 2012 melalui http://sm-3t.dikti.go.id. Pada saat pendaftaran nanti, peserta cukup mengisi formulir yang disediakan serta mengunggah file ijazah dan pasfoto ukuran 4×6 cm.(uma)

MEDAN-Pemko Medan baru akan merealisasikan beroperasinya Trans Medan tahun 2013. Tapi, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan sudah menolak tegas kehadiran Trans Medan, karena alasan untuk mengatasi kemacetan di Kota Medan dinilai terlalu mengada-ada dan dipaksakan.

“Kondisi jalan yang ada saat ini belum mendukung dioperasikannya Trans Medan sebab lebar ruas jalan juga masih belum sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada akan menimbulkan kesenjangan sosial bagi sopir.” tegas Mont Gomery Munthe Ketua DPC Organda Medan dalam Rapat Koordinasi Organda Medan dengan Organda Sumut yang dihadiri oleh para Direksi angkutan umum di Medan, di Kantor DPD Organda Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (5/7).

Selain itu, Mont Gomery mengatakan bahwa penataan transportasi yang dilakukan oleh Pemko Medan masih belum berjalan dengan baik dan belum maksimal. Kondisi itu semakin diperparah oleh banyaknya beroperasi becak bermotor dan terlalu mudahnya masyarakat dalam mendapatkan kredit kenderaan bermotor.
“Akibatnya, volume jalan tidak sebanding dengan volume kenderaan yang beroperasi di jalanan,” imbuhnya.
Mont Gomery yang didampingi Sekretaris DPC Organda Medan, Martua Ambarita juga menandaskan bahwa rencana Pemko Medan untuk mengoperasikan Trans Medan itu akan mengancam sumber penghidupan sopir. Alasannya, lanjut pimpinan CV Rahayu Medan Ceria itu, dengan beroperasinya Trans Medan, maka beberapa trayek angkutan yang telah ada dan beroperasi di Kota Medan akan menjadi hilang digantikan oleh Trans Medan.

Rapat yang dihadiri oleh Ketua DPD Organda Sumut, Haposan Sialagan serta beberapa pengusaha dan pemilik angkutan umum diantaranya Ketua Koprasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM), Ferdinan Simangunsong, Direktur Medan Bus, Jumongkas Hutagaol, dan OK Chaidir.

Mont juga mengatakan dalam rapat ini, pihaknya akan menyurati Pemerintah Kota Medan dan Polresta Medan untuk melakukan audiensi terkait dengan keputusan penolakan pengoperasian Trans Medan. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan apel besar di Lapangan Benteng Medan untuk memperingati hari perhubungan serta melakukan aksi mogok operasi angkutan jika dalam audiensi nantinya Pemko Medan tidak memperdulikan keputusan organda.
Sementara itu Ketua DPD Organda Sumut, Haposan mengusulkan agar kesepakatan menolak keberadaan Trans Medan harus diperkuat secara teknis dan mengkoordinir seluruh pemberitaan tentang penyebab kemacetan di Medan adalah angkot adalah alasan yang klise.

Tidak hanya, masih kata Haposan, pihaknya akan mengundang seluruh DPC terkait dengan keputusan yang diambil harus adanya tim yang menjadi pelaksana ketika audiensi dan aksi demo nantinya. “Keputusan yang telah diambil ini harus dijalankan dengan baik dan terkoordinir agar rencana yang telah disusun berjalan dan mendapatkan hasil yang diinginkan,”pungkasnya.

Disisi lain, Filiyanti Bangun pengamat  dan Pemerhati Transportasi dan Tata Ruang  mengatakan sebelum merealisasi Trans Medan, benahkan dulu arus lalulintas di Kota Medan.

“Jagan bicara Trans Medan, lakukan penataan terhadap arus lalulintas,” ungkapnya.

Dirinya melihat, 80 persen angkutan umum masuk keinti kota, jadi untuk dilakukan penataan terhadap angkutan yang beroperasi di inti kota, jangan Wali Kota Medan mementingkan saat, tanpa melihat dampak selanjutnya.
Untuk penataan angkutan kota Pemko medan melakukan penataan jumlah angkutan sesuai dengan kebutuhan warga setiap kecamatan di Kota Medan, sehingga tidak ada dua trayek dalam satu tujuan.
“Ditata dulu angkutan umum sesuai kebutuhan di setiap kecamatan,” pungkasnya.(gus/ari)

Penyidikan Dugaan Korupsi Proyek SIR Rp7,7 Miliar di Pirngadi

MEDAN-Kejatisu terus mengulur waktu pe netapan tersangka kasus dugaan korupsi dana Sistem Informasi Rumah Sakit (SIR) di RSUD dr Pirngadi Medan senilai Rp7,7 miliar. Alasannya, lambatnya penetapan status tersangka disebabkan masih panjangnya proses penyidikan.

“Semuanya masih dalam proses penyidikan. Karena untuk menetapkan siapa tersangkanya tidak mudah. Tentunya ada langkah-langkah penyidik. Jadi tidak bisa diperkirakan kapan penentuan tersangkanya,” ujar Kasi Penkum Kejatisu, Marcos Simaremare, Kamis (5/7).

Bukan itu saja, Marcos berkelit bahwa dari 30 orang yang menjalani pemeriksaan, belum satupun dari pihak PT Buana yang merupakan rekanan dalam pengelolaan SIR di tahun 2009 dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.

“Sebelumnya, dari 30 orang yang dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangannya hanya dari pihak RSUD dr Pirngadi Medan, bukan dari pihak PT Buana. Jadi mereka memang belum ada dipanggil,” ujarnya lagi.

Menurutnya, belum dipanggilnya seorangpun dari pihak PT Buana disebabkan teknis pemeriksaan tim penyidik Kejatisu. Hingga kini, untuk pemanggilan orang-orang yang terlibat dalam dugaan korupsi SIR di RSUD dr Pirngadi dari pihak PT Buana pun belum dijadwalkan.

“Dirut PT Buana belum dipanggil. Kan nggak semua dirutnya yang kita panggil. Belum ada dijadwalkan untuk pemanggilan. Masih ada teknisnya. Tim Penyidik tentunya lebih tahu siapa yang paling layak dipanggil. Tidak semua dipanggil. Siapa pelaksana teknisnya. Pasti ada mekanismenya,” elaknya lagi.
Lanjut Marcos, ada langkah penyidik kenapa PT Buana yang paling akhir dipanggil. “Semua harus dipersiapkan. Tentunya ada yang dikonfrontir kepada pihak rekanan. Harus ada data valid diperoleh agar tidak ada debat kusir nantinya antara tim penyidik dengan rekanan,” urainya.

Sambungnya, saat ini, pihak Kejatisu menunggu hasil akhir dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui berapa jumlah pastinya kerugian negara. Kemudian, akan dibahas lagi dan di sinkronkan dengan data lain. Untuk selanjutnya diketahui siapa yang paling bertanggungjawab dalam kasus korupsi tersebut.

“Jadi prosesnya memang panjang. Saat ini menunggu finalisasi dari BPK supaya diketahui berapa kerugian negara. Tahap selanjutnya dibuat perhitungan akhir dari kerugian negara. Jadi penyidik berpatokan pada hasil akhir. Karena temuan dari hasil investigasi sifatnya sementara,” terangnya.

Sebelumnya, informasi yang diperoleh dari salah seorang sumber Kejatisu mengatakan penyidik Kejatisu tengah membidik 2 pejabat yang terlibat dalam penandatanganan kontrak pengelolaan SIR di tahun 2009 diantaranya mantan Wakil Direktur RSUD dr Pirngadi Medan dan Direktur PT Buana.
“Tersangkanya tentu saja mengarah ke pejabat yang menandatangani berkas kontrak pengelolaan SIR tersebut. Kalau ditanyakan siapa, ya mantan Wakil Direktur RSUD dr Pirngadi Medan dan Direktur PT Buana lah,” terang salah seorang sumber di Kejatisu kepada Sumut Pos.
Dikatakannya, penetapan status tersangka hanya tinggal menunggu waktu yang tepat.

“Penetapan tersangkanya sebentar lagi. Tinggal menunggu waktu saja. Karena penyidik juga tidak akan tergesa-gesa menetapkan siapa tersangkanya. Tentunya masih ada yang harus dilengkapi,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, Kejatisu  melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap 20 orang. Mereka yang diperiksa pejabat dari RSUD dr Pirngadi Medan dan PT Buana. Pemeriksaan itu terkait perkara dugaan korupsi pengelolaan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIR) senilai Rp7,7 miliar.
Salah satu pejabat yang diperiksa adalah dr Nasrullah Anas, Kepala Instalasi, Bendahara dan Wakil Direktur RSUD Pirngadi Medan. Mereka diperiksa terkait korupsi dana sebesar Rp7,7 miliar pada anggaran 2009-2010 yang bersumber dari swakelola.
Dalam kasus SIR ini RSUD dr Pirngadi bekerjasama dengan PT Buana dalam pengelolaan SIR. Sistem ini dibangun untuk mengetahui transaksi di setiap instalasi di rumah sakit milik pemerintah. Dalam sistem kerjasamanya pengelola SIR bagi hasil sebesar 7 persen dari omset .Tahun 2010 sistem berhenti tapi bagi hasil terus berlangsung. (far)

Hari Pertama Operasi Patuh Toba 2012, 2.804 Pelanggaran

MEDAN- Hari pertama pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2012, Direktorat Lalu Lintas (Dit Lantas) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), mencatat 2.804 pelanggaran pengguna jalan, baik roda dua maupun roda empat. Sebanyak 2.464 pelanggaran ditilang dan 340 sisanya hanya diberi teguran.
Kabag Binopsnal Dit Lantas Poldasu, AKBP Ahmad Nurdin mengatakan, jumlah pelanggaran ini cenderung meningkat dibanding tahun lalu. “Tahun lalu pelanggaran lalu-lintas hanya 1.014 pelanggaran, ditilang 791 dan diberi teguran 224. Ini artinya pelanggaran naik 179 persen, ditilang naik 212 persen dan diberi teguran naik 52 persen,” ujar Nurdin.

Nurdin mengatakan, ada 11 pengendara yang terlibat kecelakaan lalu-lintas. “3 pengendara tewas, 4 mengalami luka berat dan 4 lainnya luka ringan. Total kerugian materil dalam kecelakaan sekitar Rp81,5 juta,” sebut Nurdin.

Kecelakaan ini umumnya disebabkan kelalaian pengemudi. Kecelakaan itu sendiri didominasi sepeda motor, menyusul minibus dan mobil truk.
“Ada 810 pelanggaran tidak memakai helm, 722 pelanggaran tidak menghidupkan lampu pada siang hari, ada 598 pelanggaran tidak melengkapi kelengkapan kendaraan seperti spion. Selain itu ada 84 pelanggaran marka jalan, 35 pelanggaran menerobos lampu merah dan 25 pelanggaran kendaaran yang tidak patuh pada kecepatan jalan. Pelanggaran itu semuanya ditilang,” ungkapnya.

Wakil Direktur Lalu Lintas Poldasu, AKBP Eri Safari mengatakan, Operasi Simpatik Toba yang sebelumnya berbeda dengan Operasi Patuh Toba. “Operasi Patuh Toba ini, lebih mengedepankan penindakan hukum (tilang) sebesar 50 persen, tindakan preemtifnya 25 persen, tindakan preventifnya 25 persen,” ujar Eri.

Eri berharap, Operasi Toba Patuh ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. “Kami gak muluk-muluk, semoga masyarakat Sumatera Utara, khususnya kota Medan lebih tertib dan beretika dalam berlalu lintas,” ungkap Eri.
Operasi Patuh Toba 2012 ini, akan berlangsung dari 4 hingga 17 Juli mendatang. (mag-12)

MEDAN- Aparatur Kelurahan Petisah Tengah Medan Petisah melakukan peninjauan pengorekan drainase di persimpangan Jalan Taruma Medan, yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kamis (5/7).

“Memang bila hujan deras turun kawasan tersebut selalu tergenang air, tapi tidak parah. Genangan air kemungkinan terjadi akibat drainase tersumbat sampah,” bilang Lurah Petisah Tengah, Odi Anggia Batubara SSTP, saat meninjau pengorekan drainase.
Menurutnya, peninjauan untuk laporan pihak kelurahan kepada pihak kecamatan.

“Walaupun pihak PU yang melakukan pekerjaan pengorekan drainase. Pihak kelurahan harus tahu drainase yang mana di korek. Lalu dilaporkan ke kecamatan,” terangnya.

Untuk itu Odi tetap berharap kepada warganya agar tidak membuang sampah di dalam drainase, karena bisa menyebabkan drainase tumpah dan terjadi genangan banjir ke badan jalan.

“Kalau terjadi banjir di jalan warga dan pengguna jalan juga yang susah. Untuk itu marilah kita bersam-sama merawat dan menjaga keindahan lingkungan,” ungkapnya.

Terkait tempat sampah yang telah disediakan pihak kelurahan kepada warganya, Odi menyebutkan kalau di setiap lingkungan serta di jalan kawasan Kelurahan Petisah Tengah, telah tersedia tempat sampah serta pohon rindang.

“Sudah lama kita meletakkan tempat sampah di setiap lingkungan,”katanya.

“Saya selalu mengimbau kepada kepling serta warga untuk membuang sampah pada tempatnya,” bilangnya.(omi)

MEDAN- Ditres Krimum Poldasu menyita satu unit mobil mewah jenis Alpard build-up bernomor polisi B 1292 PFP warna putih. Mobil itu diduga barang hasil selundupan dari luar Sumatera yang berhasil diamankan Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Poldasu beberapa hari yang lalu.

Penemuan mobil ‘bodong’ dengan plat BK palsu itu, diketahui setelah pengecekan keabsahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang tidak terdaftar di data base Ditlantas Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kasubdit Registrasi dan Identifikasi (Reg Iden) Ditlantas Poldasu, AKBP Arie Wishnu Gautama membenarkan adanya temuan mobil bodong itu.  “Ya, barang buktinya sudah kami serahkan ke Ditreskrimum Poldasu. Mereka yang menyidik,” ujar Arie, Kamis (5/7). Saat disinggung kronologis penemuan mobil mewah itu, Arie enggan berkomentar lebih jauh.

“Itu bukan kewenangan saya. Langsung saja konfirmasi ke Ditreskrimum Poldasu,” ucap Arie.

Sementara, Kanit Kejahatan dan Kekerasan (Jahtanras) Subdit III/Umum Ditreskrimum Poldasu, Kompol Murdani mengatakan, pembeli mobil ‘bodong’ itu orang Medan. “Yang akan membeli mobil itu bernama Muhammad Robby (40) warga Medan,” ujarnya.

Dikatakannya, Muhammad Robby merupakan korban penipuan penjualan mobil yang diduga hasil curian atau hasil penyelundupan.
“Itu mobil build-up. Pembelian mobil itu transaksinya di Jakarta. Muhammad Robby yang merupakan korban, telah memberi panjar sebesar Rp200 juta,” sebutnya.

Dikatakan Murdani, transaksi jual beli mobil itu belum diketahui secara pasti, karena korban sampai saat ini belum diperiksa.
“Dia (Muhammad Robby, Red) belum kami BAP. Kami masih memburu yang menjual mobil bodong itu. Infarmasi yang kami terima posisinya sedang berada di Kalimantan. Rencananya, si penjual mobil akan mengurus Bea Balik Nama (BBN) melalui biro jasa,” ujarnya.

Dikatakan Murdani, setelah pihaknya mengecek pengajuan BBN, ternyata BPKP dan surat-surat mobil itu semuanya palsu. Mobil bodong itu diiserahkan ke Ditreskrimum Poldasu, pada Kamis (29/6) lalu untuk dilakukan penyelidikan.
“Modusnya, korban disuruh membawa mobil itu. BPKB nya semula dia belum terima, saat BPKB dan STNK diserahkan, korban menyerahkan pengurusannya ke Biro Jasa. Saat dicek rangka, semua tidak sesuai dengan plat nomor polisi yang ada di Samsat Jakarta. Syarat pengangkatan berkas juga palsu. Kami juga sudah mengecek ke Lantas Metro Jaya, ternyata secara administrasi, transaksi jual beli mobil mewah ini tidak terdaftar,” pungkas Murdani. (mag-12)