25 C
Medan
Thursday, April 2, 2026
Home Blog Page 1337

PP Gemasu Dukung Kapolda Berantas Begal di Sumatera Utara

Ketua Umum PP Gemasu Fajri Hamonangan Harahap

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejahatan begal sudah sangat meresahkan masyarakat di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Untuk itu, Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Sumatera Utara (Gemasu) mendukung Polda Sumut dan jajarannya menyikat habis para begal.

“Banyak masyarakat yang tidak berani keluar malam, karena takut adanya kejahatan begal yang tidak segan-segan melukai korbannya, bahkan hingga membunuh korbannya secara sadis,” kata Ketua Umum PP Gemasu Fajri Hamonangan Harahap didampingi Wasekjend Muhammad Fayiz Hamonangan Harahap serta Wabendum Muhammad Arjun Harahap kepada wartawan, Kamis (6/7/2023).

Dikatakannya, walaupun kejahatan begal bisa diungkap Polrestabes Medan, tetapi sudah memakan korban dan sudah membuat image Kota Medan menjadi kota yang menyeramkan. “Ini sangat merugikan Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, karena akan berdampak terhadap sektor pariwisata. Para wisatawan akan berkurang datang ke Medan, karena faktor keamanan,” ujar Fajri.

Untuk itu, dia meminta agar semua stakeholder saling mendukung dalam memberantas kejahatan begal, baik Pemprovsu, DPRD Sumut, Pemko Medan dan pemerintah daerah yang ada di Sumatera Utara, dan Polrestabes serta Polresta di wilayah hukum Polda Sumut, para ulama, pendeta, serta para Kepling untuk mengawasi warganya.

Wasekjend PP Gemasu Muhammad Fayiz Hamonangan Harahap menambahkan, kejahatan begal harus diberantas dengan tegas tanpa pandang bulu. “Kita dukung Kapolda Sumut dan jajaran untuk menyikat para begal yang telah membuat resah masyarakat, bahkan ada yang trauma karena pernah dibegal. Kami para mahasiswa juga takut pulang dari kampus lama-lama karena takut dibegal yang diduga banyak pemakai narkoba,” ujarnya.

Dia pun membandingkan Kota Medan dengan kota besar di luar negeri, seperti Singapora. “Kita keluar malam, tidak ada begal dan terlihat nyaman. Tidak ada geng motor dan begal serta diberbagai sudut kota dipasang CCTV sehingga kejahatan bisa dikendalikan dan masyarakatnya juga mendukung ini patut dicontoh,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, dalam mengatasi begal ini juga harus dilihat secara kompleks, terutama dari aspek sosial. Fayiz meminta pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan. “Karena kita lihat, pelaku begal ini banyak yang tidak punya pekerjaan dan terindikasi pemakai Narkoba. Kepling juga harus mengawasi warganya, termasuk orangtua harus mengawasi anaknya dan memberikan Nasehat dan pendidikan Agama,” ujar Fayiz Harahap.

Fayiz menambahkan, pemberantasan begal harus dilakukan semua pemangku kepentingan. “Untuk penegakan hukum, itu domainnya Polri, saya lihat Kapolda dan Kapolrestabes sudah kerja maksimal dan sudah berhasil mengungkap pelaku pembunuhan, termasuk yang dialami mahasiswa UMSU,” ujarnya.

Hal itu, tegas Fayiz, patut diapresiasi. “Tapi untuk aspek sosial Pemprovsu dan Pemko-pemkab harus juga membuka lapangan pekerjaan, sehingga orang tidak berpikir membegal dan peredaran narkoba juga harus dicegah karena pemakai narkoba juga akan cenderung melakukan kejahatan,” pungkasnya. (adz)

Indosat Kembali Meraih HR Asia Awards 2023

RAIH: Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) dengan visinya menjadi perusahaan telekomunikasi digital paling dipilih di Indonesia, terus mempertahankan rekam jejak positif di bidang sumber daya manusia (SDM) dengan kembali meraih HR Asia Awards 2023.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) dengan visinya menjadi perusahaan telekomunikasi digital paling dipilih di Indonesia, terus mempertahankan rekam jejak positif di bidang sumber daya manusia (SDM) dengan kembali meraih HR Asia Awards 2023. Indosat berhasil memenangkan kategori ‘Best Company to Work For’ untuk keempat kalinya secara berturut-turut, dan memenangkan kategori baru di tahun ini yaitu ‘Digital Transformation Award 2023’.

Director and Chief Human Resources Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Irsyad Sahroni, mengatakan pengakuan dan apresiasi dari HR Asia untuk berbagai upaya dalam memberikan pengalaman bekerja yang mengesankan bagi seluruh karyawan.

“Berbagai inisiatif transformasi digital diterapkan di lingkungan kerja untuk mendukung efektivitas dan kenyamanan karyawan dalam memberikan kinerja terbaiknya melayani para pelanggan setia kami. Manajemen Indosat akan terus berfokus pada pengembangan kemampuan dan kesejahteraan karyawan karena mereka merupakan aspek penting bagi pertumbuhan perusahaan,” ujarnya.

HR Asia Awards adalah penghargaan bergengsi tahunan yang diselenggarakan oleh Business Media International dan HR Asia. Penilaian dilakukan melalui survey kepada karyawan, presentasi, wawancara dengan leader, dan audit. Indosat memenangkan penghargaan ‘Best Place to Work For’ karena nilai yang jauh lebih tinggi dari rata-rata perusahaan lainnya di hampir semua aspek. Sementara ‘Digital Transformation Award’ merupakan apresiasi bagi perusahaan-perusahaan di Asia yang memiliki kinerja terbaik di bidang SDM terutama dalam usahanya untuk terus meningkatkan mutu pengalaman kerja melalui platform digital yang interaktif dan sesuai dengan kebutuhan karyawannya.

“Indosat berkomitmen untuk terus memberikan pengalaman yang mengesankan, bukan hanya untuk pelanggan kami, tetapi juga untuk karyawan kami. Pemanfaatan teknologi digital yang interaktif akan memaksimalkan kinerja karyawan untuk terus mendukung perusahaan menjalankan misinya dalam menghadirkan pengalaman digital kelas dunia, menguhungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia,” tutup Irsyad. (rel/ram)

Arcandra Tahar Terbitkan Buku “Public Interest in Energy Sector”

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Arcandra Tahar Ph.D, Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) merilis buku berjudul “Public Interest in Energy Sector”, Rabu (5/7/2023).

Buku ini merupakan rangkuman dan penyempurnaan dari tulisan-tulisan pria yang akrba disapa AT ini yang membahas berbagai aspek kebijakan, inovasi teknologi, kendaraan listrik dan isu-isu energi di Indonesia dan dunia yang ditulis melalui akun media sosial pribadinya yaitu Instragram dan Facebook @arcandra.tahar sejak enam tahun lalu.

Acara peluncuran buku Arcandra Tahar yang diselenggarakan di Nusantara Ballroom, Hotel Darmawangsa ini juga diramaikan dengan diskusi energi dan bedah buku yang menghadirkan tokoh-tokoh energi nasional yaitu Prof Ir Purnomo Yusgiantoro MSc, M.A., PH.D (Menteri ESDM 2000-2009), DR (HC) Ignasisus Jonan S.E., M.A, (Menteri ESDM 2016-2019) dan Darmawan Prasodjo, Ph.D (Direktur Utama PLN).

Hadir dalam acara ini Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, sejumlah menteri di kabinet Indonesia Kerja periode 2014-2019, tokoh-tokoh nasional, pejabat ESDM dan SKK Migas, juga jurnalis dari berbagai media nasional.

Arcandra mengatakan, berbagai tulisan dalam buku ini merupakan bagian dari pengalamannya sewaktu mendapat amanah sebagai menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) periode tahun 2016 dan Wakil Menteri ESDM periode 2016-2019. Demikian juga pengetahuannya ketika belajar dan bekerja selama lebih dari 20 tahun di industri migas dunia, khususnya di Amerika Serikat.

“Terima kasih kepada para follower dan pembaca yang terus menyemangati dan memberikan masukan mengenai tulisan-tulisan kami. Karena banyaknya keinginan dari pembaca juga, kami akhirnya menyusun rangkaian tulisan tersebut menjadi sebuah buku. Harapan kami buku ini bisa dibaca secara lebih luas, terutama kepada generasi muda agar dapat memahami berbagai aspek mengenai energi,” katanya.

Buku “Public Interest in Energy Sector” terdiri dari 101 tulisan dan dikelompokkan menjadi tujuh bagian tulisan, yaitu Pengelolaan Sektor Hulu Migas (Bagian I); Pengelolaan Sektor Hilir Migas (Bagian II); Pengembangan Teknologi dan SDM di Sektor Energi (Bagian III); Bisnis dan Tata Niaga Energi (Bagian IV); Bagaimana Dunia Mengelola Energi (Bagian V); Baterai, Kendaraan Listrik dan Energi Terbarukan (Bagian VI); dan Strategi Dunia Pasca-Covid-19 (Bagian VII).

Sambutan Presiden Jokowi

Dalam kata sambutannya di buku ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa sebagai negara dengan populasi penduduk yang besar dan ekonomi yang tumbuh positif, kebutuhan energi Indonesia akan terus meningkat. Untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi, diperlukan peningkatan investasi di sektor minyak dan gas. Untuk itu pemerintah telah melakukan transformasi penyederhanaan perizinan dan memberikan kepastian hukum melalui UU Cipta Kerja.

Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memerlukan keterlibatan, dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menjawab berbagai tantangan transisi energi baru terbarukan dan rendah karbon yang adi; dan merata serta menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Buku ini memuat pengalaman, keahlian, ide dan gagasan otentik dari sdr Arcandra Tahar sebagai seorang ahli di sektor energi. Tidak hanya menjabarkan berbagai tindakan, praktik-praktik baik dan insiatif kebijakan yang telah dilakukan, namun juga memuat langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk menjawab tantangan masa depan. Dengan berbagai inisiatif dan inovasi tersebut, harapannya ketahanan energi nasional dapat terwujud secara berkelanjutan serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap sumber energi tertentu,” kata Presiden.

Ignasius Jonan, dalam tulisan pengantar buku ini mengatakan; Sebagai patner ketika memimpin Kementerian ESDM periode 2016-2019, dimana saya mendapat amanah sebagai menteri dan pak AT sebagai wakil menteri, secara bersama kami berusahaa untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong pengelolaan energi dan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain menjadi amanat UUD 1945 pasal 33, komitmen tersebut juga menjadi prioritas kebijakan Presiden Joko Widodo. Itulah sebabnya, serangkaian kebijakan di sektor energi ditujukan bagi kepentingan rakyat. Contohnya adalah Kebijakan BBM Satu Harga di seluruh wilayah Indonesia.

Selama periode 2016-2019 banyak kebijakan Kementrian ESDM yang berhasil membuktikan kemampuan bangsa ini untuk mengelola sumber daya alamnya. Seperti pengelolaan Blok Migas Rokan oleh Pertamina, Pengambilalihan 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh PT Mind ID serta keberhasilan program B30 yang membuat kebutuhan solar nasional tidak perlu lagi diimpor.

“Berbagai aspek kebijakan kementerian ESDM tadi ditulis kembali secara runtut oleh pak AT dalam bukunya ini. Selain tentunya banyak isu-isu lain yang patut untuk dibaca dan dipahami.

Seperti bagaimana pemerintah menghitung formula harga BBM di dalam negeri, isu nikel dan industri mobil listrik nasional serta isu-isu terkini mengenai krisis energi di Eropa sebagai dampak perang Rusia-Ukraina dan pulihnya ekonomi global pasca pandemi Covid 19.”

“Selamat membaca dan memahami berbagai isu-isu menarik terkait energi dan sumber daya alam yang ditulis dengan apik dan epik oleh pak AT. Terima kasih,” tulis Ignasius Jonan. (rel/ram)

30% LPJU Kota Medan Ditargetkan Gunakan Sistem Meterisasi

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis S.SiT MT (Markus Pasaribu)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan memperkuat kolaborasi dengan PT PLN dalam meningkatkan pelayanan kepada warga Kota Medan di bidang penerangan jalan. Salah satunya, dengan menambah jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dengan sistem meterisasi.

Sebab sampai saat ini, mayoritas LPJU di Kota Medan belum menggunakan meteran penggunaan daya listrik atau belum menggunakan sistem meterisasi. Akan tetapi, kebanyakan LPJU di Kota Medan masih menggunakan sistem ‘jam nyala’.

“Tadi kita (Dishub Medan) baru saja melakukan pertemuan dengan teman-teman dari PLN UP3 Medan. Hasilnya, kita sepakat untuk membenahi sistem LPJU di Kota Medan dengan memasang meteran daya listrik pada LPJU-LPJU yang belum memiliki meteran. Sebab kedepan, secara bertahap seluruh LPJU di Kota Medan akan menggunakan sistem meterisasi,” ucap Kadishub Kota Medan, Iswar Lubis kepada Sumut Pos, Kamis (6/7/2023).

Dikatakan Iswar, dengan menggunakan sistem meterisasi, maka penggunaan daya listrik akan dapat dilihat secara objektif. Kemudian, efisiensi penggunaan daya listrik juga lebih dapat dimaksimalkan.

Tak hanya itu, sambung Iswar, kolaborasi antara Pemko Medan dengan PLN juga akan dilakukan untuk memastikan kesiapan daya listrik untuk kembali menerangi LPJU-LPJU yang tidak menyala atau padam.

“Sesuai instruksi Pak Wali, kita di Dishub Medan terus berfokus untuk meningkatkan pelayanan di bidang penerangan jalan. Hal itu memang sangat penting, terutama untuk mengantisipasi aksi-aksi kejahatan. Untuk itu kita butuh support dari pihak PLN,” ujarnya.

Terpisah, Manager UP3 Medan, Ricki Yakop, mengaku siap mendukung Pemko Medan dalam meningkatkan pelayanan penerangan jalan melalui penggunaan sistem meterisasi LPJU di Kota Medan.

“Selama ini, LPJU di Kota Medan kebanyakan masih menggunakan sistem ‘jam nyala’. Biasanya setiap harinya, LPJU akan menyala selama 12 jam pada jam yang sudah ditentukan. Kedepan, seluruh LPJU yang masih menggunakan sistem ini akan diubah dengan sistem meterisasi,” katanya.

Dijelaskan Ricki, berdasarkan data terakhir yang mereka miliki, total jumlah LPJU di Kota Medan sekitar 93 ribu unit. Kemudian dari jumlah itu, baru sekitar 10 persen yang telah menggunakan sistem meterisasi. Sementara sekitar 90 persen lainnya, masih menggunakan sistem non meterisasi (jam nyala).

“Yang sekitar 90 persen lagi juga akan kita terapkan sistem meterisasi, tentunya secara bertahap,” jelasnya.

Khusus di tahun 2023 ini, sambung Ricki, pihaknya menargetkan penambahan 20 persen untuk LPJU yang menggunakan sistem meterisasi.

“Kita berharap di tahun 2023 ini, 20 persen LPJU yang belum menggunakan sistem meterisasi akan diubah ke sistem meterisasi. Artinya dengan 10 persen yang ada saat ini, kita menargetkan 30 persen LPJU di Kota Medan akan memiliki meteran di tahun ini,” sambungnya.

Kemudian, dengan sistem KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) yang diterapkan Pemko Medan dalam penyediaan infrastruktur penerangan jalan, diharapkan dapat mempercepat proses meterisasi seluruh LPJU di Kota Medan.

“Setidaknya, kita kejar dulu target total 30 persen LPJU di Kota Medan dengan sistem meterisasi hingga akhir tahun ini,” tuturnya.

Untuk merealisasikan target itu, Ricki menerangkan bahwa saat ini pihak PLN tengah melakukan pendataan ulang dan verifikasi terhadap seluruh LPJU di Kota Medan.

“Sekarang kita sedang melakukan pendataan ulang dan verifikasi. Selanjutnya, kita akan memasang meteran pada LPJU-LPJU yang belum menggunakan sistem meterisasi,” pungkasnya.(map)

Jumat, Lampu Pocong Jalan Suprapto Dibongkar

BERDIRI: Lampu pocong masih berdiri tegak di Jalan Sudirman Kota Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah dinyatakan proyek gagal atau total loss, para kontraktor pengerjaan proyek lampu pocong diminta untuk mengembalikan uang yang digunakan dari APBD Kota Medan sebesar Rp21 Miliar. Selain itu, para kontraktor pun diminta untuk segera melakukan pembongkaran.

Dari total 8 ruas jalan di Kota Medan yang telah dibangun lampu pocong, satu diantaranya akan dibongkar pada Jumat (7/7/203), yakni yang berada di Jalan Suprapto. Hal itu dilakukan, lantaran pembayaran pengembalian proyek pengerjaan lampu pocong di Jalan Suprapto sudah dilunasi oleh pihak kontraktor ke Pemko Medan melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK).

“Rencananya besok kami (SDABMBK) berkolaborasi dengan Satpol PP, Dishub Kota Medan dan pihak kontraktor akan melakukan pembongkaran (lampu pocong) yang di Jalan Suprapto,” ucap Sekretaris Dinas SDABMBK Kota Medan, Willy Irawan saat dikonfirmasi, Kamis (6/7/23).

Dijelaskan Willy, saat ini lampu pocong yang sudah pasti akan dibongkar hanya di Jalan Suprapto saja. Sementara, lampu pocong di 7 lokasi lainnya masih menunggu.

“Yang lain tentu akan menyusul (untuk dibongkar), sebab Pak Wali juga sudah memerintahkan agar segera dilakukan pembongkaran terhadap lampu-lampu pocong yang ada,” ujarnya.

Saat disinggung bagaimana dengan kondisi beberapa ruas jalan, salah satunya di kawasan Jalan Juanda yang gelap akibat tidak menyalanya lampu pocong, Willy menyebut akan berkordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Medan.

“Untuk penanganan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) ada di Dishub, nanti akan segera kita kordinasikan. Sebab memang untuk penerangan sebelumnya menggunakan lampu pocong, namun karena lampunya sudah mati makanya menjadi gelap,” tutupnya.

Seperti diketahui, kawasan Jalan Juanda menjadi gelap gulita dan viral di media sosial (medsos). Kondisi ini pin dikhawatirkan akan menjadi lokasi para bandit jalanan seperti begal dan genk motor melancarkan aksinya.

Menurut informasi dari sumber yang enggan menyebutkan namanya, gelapnya kawasan Jalan Juanda diakibatkan bola lampu yang ada di lampu pocong sudah mati.

“Setelah dinyalakan total loss, bola lampu di lampu pocong tentu mati. Dan saat pengerjaan lampu pocong, bola lampu di LPJU dicabut pihak kontraktor. Jadi ketika lampu pocong mati, tentu penerangan sudah tidak ada lagi,” ucap sumber.

Dikatakannya, bila ingin LPJU hidup di Jalan Juanda, tentu harusnya pihak kontraktor lampu pocong yang memasangnya kembali.

“Sebenarnya itu permasalahannya,” pungkasnya. (map/ram)

Komisi IV Tetap Nilai Keberadaan TPS di Kawasan Taman Teladan Tidak Layak

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Kota Medan, kembali menyoroti keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) yang berada di sekitar Taman Teladan Kota Medan. Pasalnya, keberadaan TPS tersebut dinilai tidak sejalan dengan upaya Pemko Medan dalam membenahi perwajahan Kota Medan, khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Meskipun dibersihkan setiap hari dan dilakukan penyemprotan ecoenzim, TPS di kawasan Taman Teladan tetap dinilai tidak representatif untuk dipertahankan. Mengingat, Taman Teladan juga merupakan RTH bagi masyarakat yang berdomisili ataupun melintas di kawasan tersebut.

“Masyarakat Kota Medan sangat mendambakan ruang terbuka publik yang nyaman. Sebab, lokasi tersebut kerap dijadikan tempat berkumpul bersama teman, keluarga maupun lokasi untuk berolahraga. Bahkan di kota-kota besar seperti Surabaya dan Bandung, taman tidak hanya untuk tempat berkumpul dan olahraga, tapi juga sebagai wadah anak-anak muda untuk menyalurkan bakatnya. Kita berharap Kota Medan bisa seperti itu,” ucap Rudiawan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan, Rudiawan Sitorus, Kamis (6/7/2023).

Mengenai TPS yang ada di Taman Teladan, sebut politisi PKS itu, di dalam peraturan daerah sudah diatur tentang tempat-tempat yang diperbolehkan mendirikan TPS berikut cara pengelolaan sampahnya. Ia pun mengaku sangat menyayangkan apabila Pemko Medan melalui dinas terkait mengabaikan hal itu. Apalagi, apabila hanya dikarenakan tidak memiliki tempat untuk merelokasi TPS tersebut.

“Taman Teladan ini kan tempat berkumpul masyarakat untuk mencari udara segar dengan berolahraga. Sangat disayangkan saat kita mau mencari udara yang fresh, tapi kita disuguhkan aroma bau yang ditimbulkan TPS,” ujarnya.

Rudiawan berharap, Pemko Medan mencarikan solusi yang tepat agar TPS Teladan bisa dipindahkan dari kawasan Taman Teladan. Kondisi ini diharapkan dapat membuat masyarakat yang memanfaatkan ruang terbuka hijau tersebut menjadi nyaman.

“Kalaupun ada tong-tong sampah disana, sifatnya bukan permanen, melainkan sementara dan tertutup. Kemudian, sampah-sampah itu tinggal diangkut dengan menggunakan truk sampah dan dibawa ke TPA Terjun,” pungkasnya. (map/ram)

Banjir Promo bjb DIGI di Jakcloth Summerfest Reload x Outfest 2023

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Jakcloth Summerfest Reload x Outfest 2023 resmi dibuka pada Rabu, 5 Juli 2023, di Parkir Timur Senayan, Jakarta. Event tahunan ini tak hanya dimeriahkan penampilan musik sejumlah artis nasional, tetapi juga banjir diskon dari berbagai tenant.

Digelar hingga Minggu, 9 Juli 2023, Jakcloth Summerfest Reload x Outfest merupakan salah satu acara festival kolaborasi terbesar yang menggabungkan kegiatan bazaar fashion, musik, seni, kuliner, dan industri kreatif lainnya. Event ini membidik target 30.000 pengunjung selama lima hari.

Sebagai bentuk dukungan terhadap para pelaku industri kreatif dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berpartisipasi dalam acara ini, bank bjb hadir sebagai official bank partner yang menangani seluruh digital payment dan sistem pembayaran untuk mempermudah transaksi pengunjung dan tenant.

bank bjb lewat layanan DIGI/DigiCash juga memberikan banyak promo menarik selama event Jakcloth Summerfest Reload x Outfest 2023. Ada promo potongan harga tiket senilai Rp10.000 bagi pengunjung yang melakukan scan QRIS tiket melalui layanan DIGI/DigiCash dan melakukan top up saldo DigiCash minimal Rp50.000.

Promo ini hanya berlaku untuk 800 transaksi pertama per hari dan tidak berlaku kelipatan. Promo potongan harga tiket juga hanya berlaku untuk satu orang user DigiCash setiap harinya.

“Promo dari layanan DIGI/DigiCash ini berlaku selama event berlangsung dari 5 Juli hingga 9 Juli mendatang,” ujar Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto.

Untuk penggemar clothing dan apparel lokal, bank bjb juga menghadirkan promo diskon merchant apparel sebesar Rp25.000 bagi pengunjung yang melakukan top up saldo DigiCash minimal Rp100.000. Transaksi belanja harus menggunakan QRIS bank bjb melalui layanan DIGI/DigiCash.

Promo diskon ini berlaku untuk satu kali transaksi per hari per user dan tidak berlaku kelipatan. Promo juga hanya berlaku untuk 800 transaksi pertama per hari.

Promo selanjutnya yang disediakan bank bjb adalah promo food & beverage sebesar Rp5.000, khusus bagi pengguna baru aplikasi DIGI/DigiCash. Promo ini berlaku jika pengunjung melakukan top up saldo DigiCash minimal Rp30.000.

Promo food & beverage berlaku untuk satu kali transaksi per hari per user dan tidak berlaku kelipatan. Promo juga hanya berlaku untuk 800 transaksi pertama per hari.

Berikutnya ada promo free fresh drink, khusus untuk pengguna baru aplikasi DIGI/DigiCash. Promo ini berlaku untuk satu kali aktivasi per user.

bank bjb juga memiliki program racing tenant untuk merchant yang mengimplementasikan QRIS bank bjb pada booth-nya. Program ini sangat menarik karena akan memberikan rewards bagi merchant yang memiliki volume transaksi terbanyak.

Jumlah transaksi yang harus dicapai merchant selama periode program berlangsung sebanyak minimal 200 transaksi dengan minimal sales volume sebesar Rp20 juta. Tiga pemenang terpilih akan mendapat rewards berupa saldo DigiCash senilai jutaan rupiah.

Selama acara berlangsung, pengunjung masih bisa membeli tiket Jakcloth Summerfest Reload x Outfest 2023 secara offline atau online di website jakcloth.co.id. Pengguna yang membeli tiket via DIGI/DigiCash, akan mendapat diskon dari bank bjb.(rel)

PON XXI 2024, Sumut Lebih Siap dari Aceh

KETERANGAN: Staff Khusus Panitia Besar PON XXI 2024 Aceh-Sumut, Cucu Somantri, saat menyampaikan keterangan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Staff Khusus Panitia Besar (PB) PON XXI 2024 Aceh-Sumut, Cucu Somantri menilai, Sumut lebih siap dalam persiapan event tersebut, dibandingkan Aceh. Karena menurutnya, Sumut terus menunjukkan progres yang baik dalam segi persiapan.

“Saya menilai, Sumut itu lebih siap dibanding dengan tetangga kita (Aceh). Baik dari sarana dan prasarana, ataupun kesiapan lainnya,” ungkap Cucu.

Mantan Pangdam I Bukit Barisan itu, juga menjelaskan, persiapan fisik maupun non-fisik terus digenjot oleh Sumut. Termasuk persiapan venue-venue dan atletnya yang bertarung pada PON mendatang. “Master plan utuk yang bakal dilakukan itu sudah ready. Kemudian venue-venue, juga sudah siap. Artinya, Pak Gubernur (Sumut) sudah membuat suatu keputusan di mana saja venue-venue pelaksanaan kegiatan,” jelas Cucu.

“Sampai saat ini, sudah berjalan baik, baik (venue) baru dibangun, maupun yang renovasi, untuk cabang olahraga (cabor) yang diperlombakan di Sumut,” jelasnya.

Cucu mengatakan, PB PON wilayah Sumut yang diketuai Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, berkoordinasi sangat baik dengan pemerintah pusat dan KONI pusat. Dia optimistis, pelaksanaan PON di Sumut berjalan dengan sukses dan meriah.

“Saya lihat dukungan Pak Gubernur ke KONI (Sumut) itu sudah luar biasa. Tinggal KONI, bagaimana melaksanakan teknisnya di lapangan, untuk kesiapan penyelenggaraan. Boleh dikatakan, sebetulnya sudah sangat siap, tinggal memperhalus saja,” sebutnya.

Dalam catatannya, PB PON dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, terlihat kurang mempublikasikan segala persiapan terkait event ini. Jadi, banyak yang tidak mengetahui perkembangan persiapan PON ini.
“Mungkin ekspose yang harus ditingkatkan, dengan melibatkan teman-teman media. Ini menjadi satu evaluasi. Nanti akan ditugaskan, bagaimana agar setiap pekan bisa melakukan ekspose dari tahapan ke tahapan,” jelas Cucu.

Cucu pun mengklaim, untuk persiapan PON wilayah Sumut, tidak ada kendala. Karena, perencanaan hingga eksekusi persiapan dilakukan dengan baik secara bertahap. “Sebenarnya untuk Sumut, kalau kendala yang prinsip itu tidak ada ya. Karena, memang lebih siap kalau dibanding dengan Aceh. Malah Aceh yang sedikit ada hambatan, berkaitan dengan sarana prasarana,” bebernya.

Untuk diketahui, progres persiapan penyelenggaraan PON XXI 2024 wilayah Sumut, sudah mencapai 44 persen, baik fisik maupun non-fisik. Keseluruhan persiapan tersebut, baik venue maupun atlet, paling lambat akan rampung pada awal September 2024 mendatang, termasuk stadion.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengatakan, bagian yang benar-benar sudah selesai adalah dokumen dan rencana penganggaran. “Semua dokumen telah selesai, yang harus dianggarkan di 2024 juga sudah. Dengan kata lain, perencanaan sudah selesai, anggaran tinggal menunggu ketok DPRD,” ujarnya.

Terkait stadion utama, menurutnya, saat ini dalam proses tender dan ditargetkan bakal selesai pada Juni 2024. Sedangkan untuk stadion atletik, akan rampung pada tahun ini, begitu juga dengan beberapa venue lainnya. (gus/saz)

Berikan Manfaat Nyata, Pebarindo Sumut Gelar Kegiatan Praktik Analisis Kredit Berbasis Kinerja

Pebarindo Sumut Gelar Kegiatan Praktik Analisis Kredit Berbasis Kinerja.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPD Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat (PERBARINDO) Sumatera Utara melaksanakan kegiatan praktik analisis kredit berbasis kinerja dan resiko, debitur pegawai serta bisnis UMKM dengan metode skoring.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan POJK nomor 33/POJK03/2017. Diharapakan kemampauan SDM Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meningkat dan mampu menggarap potensi ekonomi dan kesejehteraan rakyat.

Kegiatan ini akan berlangsung mulai dari 6-7 Juli 2023 di Hotel Swiss Bellin, Jalan Gajah Mada, Medan. Kegiatan ini menghadirkan pemateri, Dr. Tatang S Herisman,S.E., M.M., AK.,CA., cRBIA., CMT.dari Bandung, yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Kepala OJK Regional 5 Sumbagut, Bambang Mukti Riyadi yang didampingi Mangasi Yusliani Gurning selaku Deputi Direktur Pengawasan LJK (Lembaga Jasa Keuangan) 1 OJK Ktr Reg 5 Sumbagut.

Ketua DPD Pebarindo Sumut, Hardey Sabar Silaban,berharap dengan pelatihan ini dapat memberikan manfaat yang nyata untuk para peserta dan dapat diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari.

“Pelatihan ini akan meningkatkan kualitas aset dari kredit yang kita berikan. Sehingga aktivitas produktis BPR tetap terjaga dengan baik, yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian laba yang baik dan Bank yang sehat,” kata Hardey dalam sambutannya, Hotel Swis Bellin, Kamis (6/7).

Sekretaris DPD Perbarindo Sumut Mery Sulianty Sitanggang mengatakan bahwa pelatihan selama dua hari ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kompetensi karyawan/ti BPR dalam melakukan Analisis Kredit Berbasis Kinerja dan Risiko Bisnis UMKM dengan Metode Skoring.

Menurutnya, setelah dibekali dengan 6 (enam) sub tema pelatihan yaitu: Lingkup analisis kredit basis kinerja dan risiko sesuai UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan POJK 33/POJK 3/2017 tentang Pembentukan PPAP dan Kualitas Aset; Profil dan karakteristik bisnis UMKM; Risiko dan jenis risiko dalam kegiatan bisnis UMKM.

“Profil risiko bisnis UMKM berdasarkan sektor ekonomi; Evaluasi aset kredit sesuai POJK No. 33/POJK 3/2017; Evaluasi data permohonan kredit menjadi informasi; yang diakhiri dengan Melakukan praktik dengan dilengkapi suatu sofware Perlengkapan Analisis Kredit,” kata Mery.

Sementara itu, Kepala OJK Regional 5 Sumbagut, Bambang Mukti Riyadi mengatakan, bahwa, OJK akan menerbitkan penyempurnaan ketentuan tentang Pengembangan Kualitas SDM BPR/S agar BPR/S dapat mempertahankan eksistensinya dengan meningkatkan kualitas, integritas, kompetensi, profesionalitas, dan daya saing SDM BPR/S.

Bambang menyebutkan, saat ini juga perlu penyelarasan peraturan sehingga BPR/S mampu membangun SDM berwawasan digital di tengah perkembangan teknologi di sektor keuangan. Pengaturan tersebut mencakup.

“Penyesuaian batasan minimal dana pengembangan kualitas SDM BPR/S, memberikan kewenangan OJK melakukan tindakan tertentu, untuk memberikan fleksibilitas tindakan pengawasan,” kata Bambang.

Ia mengatakan, dalam rangka penguatan SDM pada fungsi yang kritikal atau memerlukan pengembangan seperti kompetensi di bidang teknologi informasi, perluasan jenis dan penambahan metode pelaksanaan pengembangan kualitas SDM.

“Kita dari OJK sangat apresiasi kepada pengurus Perbarindo sekarang, ini harus dilakukan secara rutin kearena peningkatan kompetensi SDM BPR, itu merupakan kunci untuk menghadapi tantangan kedepan untuk bisa survive dan mengembangkan diri,” ungkapnya.

“Tentunya keuntungan bukan OJK tapi bari PBR sendiri, dan ini yang terus kita dorong untuk ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya,” sambungnya.

Dengan demikian, Bambang berharap adanya peningkatan kemampuan SDM BPR dalam menyalurkan kredit secara sehat, juga meningkatkan kemampuan BPR menggarap potensi ekonomi dan potensi pengembangan kesjehteraan masyarakat.

“Jadi BPR semakin dirasakan manfaatnya tidak hanya dari aspek bisnis tapi juga dari kesejahteraan masyarakat. OJK terus mendorong Parbarindo melakukan kegiatan seperti ini. Supaya terus semangat mendorong kemajuan BPR di Sumut,” pungkasnya.

Berdasarkan keterangan Ka.Biro Pendidikan dan SDM DPD Perbarindo Sumut, Hisar Sitanggang Pelatihan ini diikuti sebanyak 72 peserta yang berasal dari 27 BPR Se-Sumatera Utara. Turut hadir pada saat Pembukaan tersebut Pengurus DPD Perbarindo Sumut Mateus M Manik, Hamonangan Gultom, Hosrilan Sianipar, dan Pengurus Komisariat Perbarindo Tapanuli Sekitarnya: Obertina Girsang, Budi L Gaol dan Muhammad Ras Muis.(rel)