JAKARTA-Pemerintah yakin penyatuan zona waktu akan memicu produktivitas dan penghematan. Tetap butuh studi komprehensif sebelum dijalankan.

Bayangkan Anda tinggal atau sedang berada di Jayapura. Ada uang, katakanlah USD 1.000, yang butuh Anda tukarkan ke rupiah begitu bank mulai buka di ibu kota Papua tersebut pada pukul 08.00 WIT (Waktu Indonesia Timur).

Karena lebih cepat dua jam dari pusat pemerintahan di Jakarta yang masuk WIB (Waktu Indonesia Barat), otomatis bank-bank di Papua akan memakai kurs sehari sebelumnya. Padahal, dalam selisih waktu dua jam itu segala hal bisa terjadi yang dapat mempengaruhi nilai tukar.

Jadi, ketika pada pukul 08.00 di Papua, Anda hanya mendapat nilai tukar Rp9.300an untuk USD 1, dua jam kemudian saat Jakarta baru memasuki pukul 08.00, kursnya sudah bisa menembus Rp9.600an atau lebih. Anda yang rugi, dan bank yang repot.

Karena itulah, Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono sangat mendukung rencana pemerintah menyatukan zona waktu secara nasional. Pasalnya, penyatuan zona waktu yang direncanakan akan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2012 tersebut dinilai penghobi fotografi itu akan berdampak positif bagi bisnis perbankan di Tanah Air.

“Bagus kalau pasar uang valuta asing kita dibuka pada jam yang sama dengan Singapura dan Hong Kong. Jadi, kalau sampai terjadi persoalan likuiditas tidak akan terjadi perbedaan tajam soal nilai tukar,” ujarnya.

Pemerintah memang sangat sangat mengedepankan efektivitas dan koordinasi kerja birokrasi, kesinambungan dunia usaha dengan berbagai pusat bisnis sebagai alasan menyatukan zona waktu. “Misalnya di negara lain bursa buka lebih awal, eh kita baru buka, jadi kalau misalkan di sana ada sentimen negatif ya bursa kita ikut kebawa,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa.

Saat ini, pusat pemerintahan, politik, ekonomi yang berada di Jakarta masuk WIB (selama ini meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Red) atau GMT+7 ketinggalan satu jam dibanding waktu yang berlaku di kebanyakan negara Asia lain. Sedangkan Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur berada di zona Wita. Adapun Maluku, Papua, dan Papua Barat masuk WIT.

Dalam satu zona waktu nanti yang direncanakan dimulai 28 Oktober mendatang, akan dipakai Waktu Indonesia Tengah atau GMT +8. Konsekuensinya, segala aktivitas di wilayah barat, termasuk Jakarta, harus sudah dibuka sejam sebelumnya dibanding sekarang. (sof/wir/ttg)

JAKARTA- Gerhana bulan pada sebagian bulan akan terjadi, Senin ini (4/6). Gerhana bulan bisa disaksikan di seluruh wilayah Indonesia bila langit cerah.

Gerhana bulan sebagian ini akan terjadi pada pukul 17.00 WIB hingga 19.06 WIB. Akibatnya untuk Indonesia bagian barat, proses gerhana sudah terjadi saat bulan belum terbit.

Riset Astronomi Astrofisika Lapan, Profesor Thomas Jamaluddin, Minggu (3/6), menyatakan, bagi umat muslim yang ingin salat gerhana waktunya Magrib hingga Isya.

Menurutnya saat gerhana bulan sebagian terjadi sepertiga sisi purnama akan gelap karena terhalang bayangan bumi.”Bagian kanan purnama akan gelap sampai pukul 19.06 WIB,” katanya.

Sebelumnya pada, Senin (21/5) lalu, terjadi gerhana matahari pertama di tahun 2012 ini. Fenomena alam ini akan terjadi sejak matahari terbit mulai dari wilayah China hingga berakhir di Amerika Serikat. Gerhana matahari tidak akan terjadi secara penuh, namun yang terjadi adalah gerhana matahari cincin. (net)

PASURUAN – Untuk kali kesekian, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Surabaya di Raci, Bangil, Pasuruan, Jatim, dibobol penghuninya. Kemarin dini hari 15 imigran yang ditampung di tempat itu kabur dengan cara menggali terowongan di saluran air.

Menyusul kaburnya 15 imigran tersebut, kini penghuni rudenim tinggal 10 orang. Kaburnya para imigran itu nyaris tak terdeteksi petugas. Mereka menggali terowongan dengan rapi. Petugas baru tahu bahwa ada imigran yang kabur setelah ada keributan.

Kemarin siang rudenim terlihat sepi. Beberapa petugas melakukan pencarian, sementara petugas lain tetap menjaga galian terowongan yang tembus ke sisi timur bangunan rudenim itu. Petugas khawatir, imigran yang tersisa akan memanfaatkan terowongan tersebut untuk menyusul kabur.
Belum lama ini, tepatnya Sabtu (19/5) dan Minggu (20/5), 24 penghuni rudenim juga kabur dengan menggali terowongan. Keesokan harinya, 12 orang lagi kabur dengan cara melewati pagar tembok setinggi 5 meter. Lima orang di antara mereka bisa ditangkap lagi.

Kembali kaburnya para imigran dalam waktu yang relatif singkat tersebut memunculkan dugaan bahwa peristiwa itu hasil rekayasa petugas. Misalnya soal pembuatan terowongan yang sama sekali tidak diketahui petugas.

Namun, Kepala Rudenim Surabaya Iwan Rustiawan menampik dugaan tersebut. Dia menyatakan bahwa pihaknya sudah berusaha mencegah para imigran itu kabur. “Tapi, di luar rudenim, sempat terlihat mobil yang rupanya menunggu para detensi (imigran, Red). Artinya, rencana kabur telah disiapkan,” terang Iwan.

Hal sama diungkapkan Mashudi, Kakanwil Kemenkum HAM Jatim. Dihubungi secara terpisah, Mashudi menyebutkan bahwa dirinya belum menerima laporan atas kaburnya belasan imigran tersebut.

“Terus terang, memikirkan soal detensi itu, kami dibuat pening. Aksi kabur mereka terus dilakukan dan kami sinyalir itu terjadi akibat kekurangan petugas. Selain itu, ada sindikat yang sengaja ingin menjemput para detensi tersebut,” ujarnya.

Sindikat yang menjemput para mereka, lanjut Mashudi, bisa jadi adalah orang-orang yang pernah mengawal para imigran sebelum ditangkap. Ketika mereka ditangkap dan diamankan di rudenim, sindikat tersebut tetap bisa saling menghubungi.

Nah, sindikat itu kemudian memanfaatkan celah kelengahan petugas. Mashudi juga tidak hanya membeber kekurangan penjaga. Dia juga menyinggung fisik bangunan rudenim. “Mengapa terowongan mudah dibuat dengan waktu yang cepat pula” Itu disebabkan kontur tanah di rudenim gembur sehingga mudah digali,” bela Mashudi.

Soal kejadian itu, Mashudi menginstruksi petugasnya agar berani memolisikan imigran yang ditahan seandainya melawan petugas. “Petugas, baik yang PNS atau honorer, bisa melapor ke polisi jika saat mengamankan detensi mendapat penganiayaan. Kalau ada petugas yang tidak melapor, berarti dia salah,” tegas dia.

Hal sama disampaikan Iwan. Menurut dia, kontur tanah di rudenim memang lunak. Kondisi itu memudahkan para imigran untuk menggali terowongan. “Sebenarnya, rudenim sudah mendapat anggaran untuk membenahi bangunan (termasuk memperkeras tanah). Tapi, pelaksanaannya belum bisa kami lakukan,” terangnya. Penyebabnya, para imigran acap mengancam melakukan bunuh diri jika rencana itu dilaksanakan. (fun/aad/jpnn/c11/nw)