28 C
Medan
Thursday, April 2, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1343

Chemours Luncurkan Program Antipemalsuan Produk di Asia Pasifik

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – The Chemours Company (“Chemours”) (NYSE: CC), perusahaan kimia global yang menguasai pangsa pasar di segmen Teknologi Titanium, Solusi Termal & Khusus (Thermal & Specialized Solutions), serta Bahan Baku Khusus (Advanced Performance Material), meluncurkan program antipemalsuan produk demi mempromosikan refrigeran yang asli di Indonesia. Sebagai pemilik merek dagang Freon™ dan Opteon™ di berbagai negara, Chemours aktif menjaga hak kekayaan intelektualnya dengan memantau dan memonitor penggunaan merek dagang, perlindungan paten, serta program antipemalsuan produk.

Penggunaan refrigeran palsu menimbulkan kinerja sistem yang di bawah standar, kerusakan peralatan, dan isu tentang keamanan produk.
“Prioritas pada keamanan produk menjadi salah satu prinsip utama kami. Maka, refrigeran palsu menjadi risiko besar bagi pihak distributor, kontraktor, dan pengguna akhir,” ujar Hardian Reza Dharmayanda, Country Leader, Chemours Indonesia.

Menurutnya, risiko besar yang ditimbulkan akibat penggunaan refrigeran palsu yakni, pihak distributor berpotensi menanggung kerugian yang tidak diketahui; kontraktor berpotensi menghadapi pembatalan proyek dan harus menghabiskan waktu untuk memperbaiki kerusakan sistem. Kemudian, konsumen berpotensi mengalami konsumsi energi yang lebih boros, kinerja sistem yang buruk, usia pakai peralatan yang lebih pendek, atau hal-hal lain yang lebih buruk lagi.

“Untuk itu, kami tidak hanya ingin mengedukasi pelanggan dan distributor tentang risiko tersebut, namun juga cara memastikan keaslian refrigeran yang dibeli dan digunakannya. Program ini merupakan salah satu langkah penting dari proses tersebut,” kata Hardian.

Chemours menjadi pemimpin pasar yang memproduksi refrigeran, serta menguasai keahlian dan pengetahuan sejak refrigeran Freon™ dilansir pertama kalinya pada 1930. Sebagai merek tepercaya selama lebih dari 90 tahun, refrigeran Freon™ telah banyak dipakai di seluruh dunia, mulai dari alat penyejuk udara (AC) di sektor otomotif, residensial, dan komersial hingga sistem pemanas (heat pump) dan pendingin. Berkat kinerja, reliabilitas, kualitas, nilai tambah, dan reputasi terbaik, refrigeran premium Freon™ kerap ditiru dan dipalsukan.

“Disadari atau tidak, produk bermutu buruk, produk imitasi atau produk palsu dapat menimbulkan kinerja sistem yang di bawah standar, kerusakan peralatan, dan isu keamanan produk. Demi menjamin keamanan konsumen, Chemours akan meluncurkan program edukasi publik di Indonesia. Tujuannya, mengedukasi pasar dan distributor tentang cara membedakan refrigeran Freon™ yang asli dan mencegah peredaran produk palsu,” beber Hardian.

Lebih lanjut dijelaskannya, Chemours telah memperoleh hak pemasaran atas produknya di Indonesia, namun tidak terbatas pada FREON dan juga produk lamanya yaitu SUVA. Chemours memiliki hak tunggal untuk mengizinkan pihak lain mendistribusikan produknya. “Anda dapat mempelajari informasi lebih lanjut tentang program jaminan merek Chemours,” pungkasnya. (adz)

BEM se-Asahan Audiensi ke Bupati

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan H. Surya, BSc menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Asahan di Ruang Kerjanya, Selasa (4/7). Turut hadir Asisten Administrasi Umum, Kadis Pendidikan Kabupaten Asahan, Kaban Kesbangpol Kabupaten Asahan, Kabag Protokol dan Kabag Hukum Setdakab Asahan.

Asay Pratama Sitorus mewakili BEM se-Kabupaten Asahan menyampaikan tujuan dari audiensi ini adalah silaturahmi sekaligus menyampaikan beberapa petisi kepada Bupati Asahan diantaranya meminta Bupati Asahan bersama Forkopimda untuk menindaktegas pelaku begal dan kriminal yang ada di Kabupaten Asahan, sehingga masyarakat Kabupaten Asahan merasa nyaman saat berada di luar rumah. Lebih lanjut, terkait kenakalan remaja, Asay meminta Bupati Asahan memberikan edukasi melalui Dinas terkait, tentang dampak negatif dari kenakalan remaja tersebut bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Asay juga meminta kepada Bupati Asahan untuk mendukung kegiatan social mapping, sehingga dapat memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang apa yang ingin disampaikan. Menanggapi audiensi tersebut Bupati Asahan mengucapkan terima kasih atas informasi dan program yang diberikan.

“Membangun Kabupaten Asahan bukan hanya tugas Bupati Asahan, tetapi tugas dan tanggungjawab seluruh masyarakat Kabupaten Asahan. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Asahan terkhusus Mahasiswa dapat menyampaikan informasi dan program yang dapat membangun Kabupaten Asahan”, ucapnya.

Terkait tentang tindak kriminalitas, Bupati Asahan mengatakan, Forkopimda Kabupaten Asahan akan bertindak tegas kepada pelaku yang membuat resah masyarakat.

Sedangkan untuk program social mapping, Bupati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan siap mendukung program tersebut, selama tidak menyalahi aturan yang berlaku. (dat/han)

Ditabrak, Dua Pengendara Sepeda Motor Luka Berat

EVAKUASI: Para Pegawai Deliserdang mengevakuasi kedua korban Lakalantas untuk mendapatkan perawatan.batara/sumut pos.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kecelakaan Lalu lintas (Lakalantas) terjadi di persimpangan empat antara lapangan Alun alun dengan Kantor Inspektorat dan Dinas Keuangan di Komplek Perkantoran Pemkab Deliserdang, Desa Tanjung Garbus, Kecamatan Lubukpakam, Selasa (4/7) sekira pukul 15.00 WIB.

Kecelaan itu terjadi antara sepeda motor Honda Vario BK 3634 AHR dengan Mobil Daihatsu Terios hitam BK 1881 GR. Mobil Terios dikemudikan Akbar (25) menuju ke arah Kantor Dinas Dukcapil Deliserdang. Sedangkan Honda Vario yang ditumpangi dua wanita (belum diketahui namanya) melaju ke arah kantor Bapeda Deliserdang atau arah Jalan Tanjung Garbus.

Disebutkan, kedua kendaran melaju kencang hingga tabrakan tak terelakkan. Akibatnya, kedua pengendara sepeda motor itu terlempar hingga masuk ke parit yang berada di depan Kantor Inspektorat Deliserdang.

Dua pengendara sepedamotor mengalami luka-luka dibagian kaki. Para pegawai yang melihat ada dari pegawai Dinas Kesehatan Deliserdang langsung menolong kedua korban, dengan memanggil dua unit ambulance milik Dinas Kesehatan Deliserdang.

Saat terjadi kecelakaan, Kepala Dinas Kesehatan dr.Asri Ludin dan Sekretaris dr. Tetty yang melintas, turun dari mobilnya dan menolong kedua korban.

Kadinkes dr Asri Luddin Tambunan pun menghubungi ambulance agar segera datang ke lokasi kecelakaan.

“ Cepat kau sikit mobil Ambulance, ini sudah parah lama kali Kelen, “bilang Asri Tambunan sambil menelpon pihak Ambulance milik Dinas Kesehatan Deliserdang.

Sementara itu Akbar selaku sopir Terios, meminta maaf atas kecelakaan tersebut.

“Kami mau ngurus surat kematian bang di Capil. Saya tidak kabur bang, itu ada ibu saya. Saya tinggal di Padangbulan Medan. Minta maaf saya ya bang, “ kata Akbar terlihat ketakutan.

Terpisah, Kanit Gakkum Satlantas Polresta Deliserdang Iptu Khairil Anwar saat dikonfirmasi akan segera menindaklanjuti kejadian Lakalantas tersebut.

“ Terima kasih infonya kami sebentar lagi ke lokasi kejadian. Ini masih olah TKP di Lakalantas lainnya, “ kata Khairil Anwar. (btr/han)

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di PRSU, 625 Rumah Warga di Sumut Diperbaiki

REHABILITASI: Sosialisasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang digelar di PRSU.- ISTIMEWA/Sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumut, akan melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), 14 Kabupaten/Kota. Dengan total 625 RTLH.

625 RTLH itu, tersebar Kota Binjai (50 unit), Kabupaten Asahan (25 unit), Kabupaten Batubara (75 unit), Kabupaten Humbang Hasundutan (50 unit), Kabupaten Labuhan Batu Selatan (50 unit), Kabupaten Labuhanbatu Utara (25 unit), Kabupaten Mandailing Natal 100 unit.

Kabupaten Simalungun (25 unit), Kabupaten Tapanuli Utara (50 unit), Kabupaten Tapanuli Tengah (50 unit), Kabupaten Toba (25 unit), Kabupaten Nias Utara (25 unit), Kabupaten Padanglawas (25 unit) dan Kabupaten Samosir (50 unit).

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Sumut, Khairul Anwar Pasaribu dalam kegiatan Sosialisasikan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Paviliun Pemprov Sumut, Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Selasa (4/7).

Khairul mengungkapkan, ratusan RTLH masih dalam proses pengerjaan pihaknya. Seluruh rumah direhabilitasi tersebut untuk kehidupan yang layak bagi masyarakat.

“Rehab rumah tidak layak huni tersebut saat ini masih on progress. Kita harapkan secepatnya bulan Agustus nanti bisa kelar,” ucap Khairul.

Dalam kesempatan itu, Dinas Perkim Sumut memberikan penyuluhan kepada pengunjung PRSU tentang rumah tidak layak huni, bagaimana kriteria untuk mendapatkan bantuannya, serta prosedur untuk mendapatkan bantuan bedah rumah.

Khairul menjelaskan bahwa pembangunan maupun rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah salah satu program Pemerintah Provsu dalam menangani kebutuhan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan melibatkan swadaya masyarakat.

“Bantuan tersebut diberikan berupa dana stimulan sebanyak Rp 30 juta untuk masing-masing rumah yang akan dibangun atau direhab,” kata Khairul.

Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui pemberian bahan bangunan sebagai stimulan kepada penerima manfaat.

Pemberian bahan bangunan disertai dengan pendampingan yang diharapkan membangkitkan motivasi dan prakarsa rumah tangga dalam meningkatkan fisik rumah.

Program ini dilaksanakan dua tahun sekali untuk setiap Kabupaten/Kota yang sudah pernah mendapatkan bantuan stimulan karena ini sifatnya bantuan sosial.

Untuk rehabilitasi maupun pembangunan lingkungan kumuh itu sendiri usulannya berdasarkan usulan dari Kabupaten/Kota masing-masing yang kemudian diverifikasi Perkim Provsu.

Selain bantuan untuk perumahan, Perkim Provsu juga bekerjasama dengan Kab/kota mengerjakan program peremajaan jalan dan drainase lingkungan.

Bedah rumah tidak layak huni ditujukan kepada masyarakat miskin, yakni mereka yang besaran pendapatannya di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

Adapun kewenangan untuk melakukan rehab rumah tidak layak huni, antara lain dilakukan kabupaten/kota, dengan luas wilayah di bawah 10 hektar. Selain itu, untuk kawasan yang memiliki luas 10-15 hektar akan menjadi kewenangan Dinas Perkim Sumut dan di atas 15 hektar akan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Persyaratan lain, masyarakat yang menjadi peserta bedah rumah tidak layak huni ini tentu saja didasari pada SK Kumuh, yang dikeluarkan oleh bupati maupun wali kota,” sebut Khairul Anwar.

Dijelaskannya juga, dari tahun 2018 hingga tahun 2023 ini ada 2.950 unit rumah yang sudah dilakukan rehab. Dimana khusus untuk tahun 2023 terdapat 625 rumah yang akan dibedah yang tersebar di 14 kabupaten/kota.

“Tahun 2022 ada sekitar 417 rumah yang menjadi sasaran rehab rumah tidak layak huni. Jumlah itu tersebar di 12 kabupaten/kota,”ujar Khairul Anwar.

Mengenai anggaran rehabilitasi rumah tidak layak huni ini, menurut Khairul, satu rumah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp30 juta. Dengan demikian, jika terdapat 625 rumah, maka akan menelan biaya sebesar Rp18.750.000.000.(gus/han)

Pj Wali Kota Minta OPD Monitor Perkembangan Harga dan Barang

SOPIAN/sumut pos PIMPIN: Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani ketika memimpin rapat kordinasi dengan Kemendagri masalah inflasi di daerah.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran, agar tetap memonitor perkembangan harga dari barang kebutuhan pokok masyarakat(sembako).

“Mohon untuk tetap memonitor perkembangan baik harga, suplai barang kebutuhan pokok. Kemudian segera belanjakan dan gunakan anggaran yang ada sebagai stimulus pergerakan ekonomi. Apalagi jika belanja dan program tersebut memang diperuntukkan untuk pengendalian inflasi,” jelas Syarmadani saat rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual di ruang Kerja Balai Kota, Jalan Sutomo, Kota Tebingtinggi, Selasa(4/7).

Diungkapkan Syarmadani, berbagai upaya telah dilakukan Pemko Tebingtinggi dalam upaya pengendalian inflasi. Mendorong dengan berbagai upaya seperti operasi pasar, penggunaan produk dalam negeri, hubungan transportasi. Semua yang ada program itu supaya disegerakan, dan tidak ditunda-tunda lagi.

Sebelumnya, dalam rakor pengendalian inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama enam kuartal berturut-turut mencapai di atas 5 persen.

“Ini sangat positif karena banyak negara yang di bawah 5 persen. Kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi kita tumbuh positif di enam bulan berikutnya di tahun 2023, untuk itu kita harus memperkuat konsumsi rumah tangga, memperbanyak uang beredar atau realisasi belanja APBD sesuai target, serta memberikan bantuan-bantuan sosial tunai maupun non tunai kepada masyarakat secara cepat dan tepat,” jelas Tito.

Sementara Deputi Bidang Statistik Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menyampaikan, tingkat inflasi Juni 2023 bervariasi antar wilayah. Inflasi tinggi didominasi oleh kota-kota di wilayah Timur.

“Namun, jika dilihat dari andilnya, komoditas dengan tingkat inflasi yang relatif lebih tinggi tersebut memiliki andil yang tidak begitu besar terhadap inflasi nasional. Merauke sebagai Kota dengan inflasi Juni (y-to-d) tertinggi memiliki andil sebesar 0,006 terhadap inflasi nasional,” urainya.

Sedangkan Kota dengan inflasi Juni (y-to-d) tertinggi terhadap inflasi nasional, sambungnya, adalah DKI Jakarta (0,26 persen), Bekasi (0,14 persen), Surabaya (0,10 persen), Depok (0,08 persen), dan Tangerang (0,07 persen).

Sebagaimana diketahui, inflasi Indonesia tahun ke tahun di bulan Juni 2023 terhadap Juni 2022 sebesar 3,52 persen sementara inflasi bulan ke bulan di bulan Juni 2023 terhadap bulan Mei 2023 sebesar 0,14 persen. Tampak hadir OPD dan Forkompinda Kota Tebingtinggi. (ian)

Peringatan Tiga Abad Kesultanan Serdang, Upaya Agar Generasi Muda Tak Lupa Adat Melayu

MENABUH GENDANG: Sultan Serdang IX, Paduka Sri Sultan Tuanku Drs Tengku Ahmad Thala’a Shariful Alamsyah dan SekdaKab Deliserdang Timor Tumanggor bersama undangan perwakilan kesultanan seluruh Indonesia menabuh alat musik Gendang.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Acara jamuan makan malam, Musyawarah Lembaga Adat Rumpun Melayu se- Sumatera, penampilan gelar mahakarya bangsawan rentak busana Negeri Serdang hasil karya Tengku Abdul Jabar dan pertunjukan seni kolosal “Dari Serdang Untuk Indonesia”, menjadi rangkaian kemeriahan Puncak Perayaan Tiga Abad Kesultanan Serdang di Convention Hall Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang, Jalan Negara, Kelurahan Petapahan Kecamatan Lubuk Pakam, Senin (3/7) malam.

Pagelaran acara ditandai dengan pemukulan Gendang Melayu itu, menjadi bukti komitmen Kesultanan Serdang untuk terus mempertahankan adat dan budaya di Nusantara.

“Insya Allah, inilah salah satu upaya agar anak cucu kita tidak melupakan nilai-nilai budaya yang telah diajarkan para pendahulu,” kata Sultan Serdang IX, Paduka Sri Sultan Tuanku Drs Tengku Ahmad Thala’a Shariful Alamsyah di acara itu.

Sultan Serdang memberi apresiasi kepada Pemkab Deliserdang yang selama ini terus memberi dukungan dan dorongan tidak hanya Kesultanan Serdang, tapi seluruh rakyat Indonesia di Deliserdang. “Motto Kabupaten Deliserdang yaitu bersatu dalam kebhinekaan yang menjadi salah satu modal membangun kabupaten ini,” jelasnya.

Peringatan Tiga Abad Kesultanan Serdang tersebut, kata pria yang karib disapa Tengku Ameck ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada generasi muda Deli Serdang dengan adat budaya Melayu.

“Dan juga berkaitan dengan Hari Jadi ke-77 Kabupaten Deli Serdang, generasi muda Deli Serdang harus tahu sebelum berdiri Kabupaten Deli Serdang terlebih dulu di wilayah ini berdiri Kesultanan Negeri Serdang. Saat ini, walaupun dalam bentuk berbeda, eksistensi kami masih terus terjaga dengan membentuk perangkat adat sampai level terendah, yaitu disebut dengan penghulu adat,” papar Tengku Ameck.

Diterangkannya lagi, Lesultanan bersama Pemkab Deli Serdang juga terus berupaya untul menghidupkan kembali akar budaya di tengah masyarakat. Karena diyakini, jika suatu daerah memiliki budaya yang maju, hidup rukun dan damai, maka daerah tersebut juga akan maju dan masyarakatnya hidup sejahtera.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Deli Serdang, menyampaikan kehadiran Sultan Serdang beserta kerapatan adat kesultanan dan zuriat sultan, Lembaga Adat Rumpun Melayu Jambi, Riau, Kepulauan riau, Bengkulu, Sumatera Barat, Aceh serta Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) di Sumatera Utara, khususnya di Deli Serdang, merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan.

Penyelenggaraan puncak Tiga Abad Kesultanan Serdang tersebut, sambung Sekda, diharapkan bisa mewujudkan tujuan mulia untuk memelihara, melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya Melayu.

Sekda menerangkan, Kabupaten Deli Serdang dianugerahi berbagai potensi dan keistimewaan yang diberikan Tuhan yang maha Esa, berupa nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat, terlebih Kabupaten Deli Serdang memiliki wilayah yang luas, populasi penduduk yang besar, keberagaman suku, agama dan budaya serta letak geografis sangat strategis. Potensi dan keistimewaan itu semua menjadikan Deli Serdang kaya akan sumber daya alam.

Secara historis, Kabupaten Deli Serdang juga memainkan peranan penting pada perjalanan sejarah Sumatera Utara dan Indonesia, pada umumnya. Para pakar sejarah dan berbagai studi menyampaikan keberadaan Kabupaten Deli Serdang tidak bisa dilepaskan dari beragam fakta sejarah, salah satunya adalah sejarah Kesultanan Serdang.

Dibuktikan dari sebagian wilayah administratif Kabupaten Deliserdang adalah wilayah Kesultanan Serdang masa lampau, dari pesisir hingga dataran tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Serdang akan terus berupaya untuk tetap menjaga dan melestarikan warisan Kesultanan Serdang.(btr/han)

RPJPD Dairi 2005-2025, Capaian Kinerja Dinilai Fluktuatif

PAPARAN: Tim Riset Fisipol UGM saat menyampaikan paparan evaluasi capaian kinerja RPJPD Kabupaten Dairi pada pertemuan di Ruang Rapat Kantor Bupati Dairi, Senin (3/7).

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Tingkat capaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi dalam kurun waktu 2005-2025 atau dalam 4 periode 5 tahunan, dinilai berada pada kondisi fluktuatif, ada positif dan juga negatif.

Hal itu disampaikan Tim Riset Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, saat berkunjung ke Kabupaten Dairi, Senin (3/7) lalu. Dan hasil riset tersebut, disampaikan Wakil Direktur Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK) Fisipol UGM, Arie Ruhyanto.

Rombongan Tim Riset Fisipol UGM diterima Staf Ahli Bupati Dairi Nitawati Sitohang, didampingi Kepala Bappeda Aryanto Tinambunan, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Dairi di Ruang Rapat Kantor Bupati Dairi. Adapun kunjungan tersebut untuk riset penyusunan evaluasi RPJPD Kabupaten Dairi Periode 2005-2025.

Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Bupati Dairi, Nitawati Sitohang mengatakan, hasil evaluasi RPJPD Dairi 2005-2025 itu, akan digunakan sebagai bahan penyusunan rencana awal RPJPD Dairi Periode 2025-2045.

“RPJPD memiliki acuan dasar pemecahan permasalahan daerah, melalui koordinasi antar-pelaku pembangunan, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar-fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat, partisipasi masyarakat, serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ungkap Nitawati.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Dairi, Aryanto Tinambunan menyampaikan, laju pertumbuhan ekonomi, angka stunting, indeks pembangunan manusia (IPM) pada 10-20 tahun ke belakang, merupakan hal sulit. Penyebabnya, kebijakan yang berubah-ubah serta kondisi yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, dan lainnya.

Sementara itu, Wakil Direktur PPKK Fisipol UGM, Arie Ruhyanto membeber hasil evaluasi yang dilakukan, tingkat capaian kinerja RPJPD Kabupaten Dairi, yang didasarkan pada sasaran pokok RPJPD, dan kondisi indikator makro.

“Pembangunan Dairi dibandingkan dengan capaian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov SUmut), serta evaluasi tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJPD, menunjukkan angka yang tidak tetap atau fluktuatif,” tuturnya.

“Kami sudah mendapat masukan dari perencanaan pembangunan Dairi sejak 20 tahun lalu. Namun kami ingin mengetahui lebih dalam lagi persoalan apa yang dihadapi. Sehingga dalam perencanaan pembangunan 20 tahun ke depan, kami mendapat data yang lebih akurat, target yang lebih jelas. Sehingga capaian juga bisa lebih terukur,” jelas Arie.

Arie juga mengatakan, secara teoritis dalam membuat perencanaan, dasarnya adalah problem based dan vision based, dan dari data sementara. Terdapat juga beberapa indikator yang capaiannya belum optimal dibandingkan dengan capaian pemprov maupun nasional.

“Karena itu, Pemkab Dairi masih perlu meningkatkan upaya untuk dapat mengoptimalkan capaiannya pada RPJPD periode berikutnya. Tim Riset Fisipol UGM akan melakukan diskusi secara berumpun dengan OPD terkait, untuk mendapatkan hasil maksimal. Kami berharap dukungan semua OPD,” pungkasnya. (rud/saz)

Jalan ke Desa Parbuluan 2 Rusak Parah

TERGENANG: Badan jalan yang menghubungkan Desa Parbuluan 3 dengan Desa Parbuluan 2, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, mengalami rusak parah. Saat hujan deras turun, ruas jalan akan seperti kubangan karena tergenang air, sehingga menyulitkan pengendara melintasi kawasan tersebut.Rudy Sitanggang/Sumut Pos.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Jalan penghubung dari Desa Parbuluan 3 ke Desa Parbuluan 2, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, kini dalam kondisi rusak parah. Akibatnya, pengendara sepeda motor serta mobil kesulitan jika melintasi ruas jalan dimaksud.

Amatan wartawan, Sabtu (1/7) lalu, saat melintasi kawasan itu, sepanjang jalan mulai dari perbatasan Desa Parbuluan 3 hingga menuju Desa Parbuluan 2, banyak ruas jalan yang berlubang. Saat hujan, jalan dipenuhi air mirip kubangan kerbau. Akibatnya, pengendara kewalahan saat melintas.

Seorang warga Desa Parbuluan 3, Patar Nainggolan (56), menyebutkan, jalan penghubung antardesa itu, memang sudah lama rusak. Dia menjelaskan, kerusakan jalan telah menyulitkan warga 2 desa.

“Ini menyebabkan harga jual komoditas pertanian ditawar rendah, ketika ditampung agen pengumpul komoditas. Mereka beralasan jalan rusak,” ungkap Patar.

Warga di 2 desa itu, pun berharap kepada Pemkab Dairi, agar segera memperbaiki ruas jalan tersebut. Kedua daerah itu, diketahui memiliki komoditas potensial di sektor pertanian, khususnya sayur mayur atau tanaman lainnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Dairi Masaraya Berutu, melalui Sekretaris Frianto Naibaho, mengatakan, untuk perbaikan jalan belum dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran (TA) 2023.

“Tapi akan kami lihat dulu urgensinya. Jika itu memang prioritas, anggaran untuk perbaikan akan dialokasikan pada P-APBD 2023 ini,” pungkasnya. (rud/saz)

MUI Langkat Polisikan Video Viral Pesantren Al-Khafiyah

BERSAMA: Unsur MUI Kabupaten Langkat, Polres Langkat, dan kejaksaan, diabadikan bersama pada pertemuan yang dilakukan terkait video viral di media sosial tentang Pesantren Al-Khafiyah.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Viralnya video seorang wanita yang menjadi imam dengan makmumnya pria terjadi di Kabupaten Langkat, menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat. Agar hal ini tidak berkembang hingga menimbulkan perspektif negatif, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat menggelar pertemuan di Kantor MUI Kabupaten Langkat, Jalan Diponegoro, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat. Pertemuan tersebut diikuti pihak terkait, mulai dari MUI, Polres, Kejari Langkat, hingga Pimpinan Padepokan Sendang Sejagat, Sunaryo alias Mas Karyo.

Setelah pertemuan, Ketua MUI Kabupaten Langkat Zulkifli Ahmad Dian, melaporkan video Pesantren Al-Khafiyah yang viral tersebut. Alasannya, video itu diduga mengandung ajaran yang menyimpang dari agama Islam. Hal tersebut tertuang dalam laporan bernomor: LP/B/344/VII/2023/SPKT/POLRES LANGKAT/POLDA SUMUT, pada Senin (3/7) lalu, dengan pasal yang dilaporkan tentang penistaan agama, dan terlapor dalam penyelidikan.

“Pada Senin (3/7) sekira pukul 14.15 WIB, saya didampingi Ustad Mansyur selaku Bendahara MUI Langkat, tiba di ruang SPKT Polres Langkat untuk melaksanakan konseling. Serta membuat laporan pengaduan terkait viralnya video Pesantren Al-Khafiyah yang diduga mengajarkan ajaran menyimpang dari ajaran agama Islam,” ungkap Zulkifli, Selasa (4/7).

Zulkifli mengatakan, keinginan pihaknya untuk melaporkan masalah video viral ini, karena isinya diduga sudah mengandung ajaran yang menyimpang dari agama Islam.

“Kami awalnya sudah memerintahkan Ketua MUI Kecamatan Secanggang untuk melakukan peninjauan langsung terkait video viral tersebut. Dan setelah mendapat hasil laporan, pada Minggu kemarin, kami sudah melaksanakan pertemuan di Kantor MUI Langkat, dengan menghadirkan pihak dari Padepokan Sendang Sejagat untuk melaksanakan klarifikasi,” jelasnya.

Dia pun menyayangkan Padepokan Sendang Sejagat yang membuat video menarasikan agama, tapi tidak melakukan koordinasi lebih dulu dengan MUI Kabupaten Langkat. Dengan adanya laporan ini, MUI Kabupaten Langkat berharap, aparat kepolisian dapat mengungkap kasus tersebut hingga ke akar-akarnya. Juga hal ini menjadi pembelajaran kepada para YouTuber lainnya yang akan membuat konten berkaitan dengan agama.

Terpisah, Kapolres Langkat, AKBP Faisal Rahmat Husein Simatupang, membenarkan adanya laporan tersebut.

“Kami akan menangani secara profesional terkait laporan Ketua MUI Langkat maupun laporan dari pihak Mas Karyo, selaku Pimpinan Padepokan Sendang Sejagat, soal pelaku pemotongan video,” ujarnya saat menggelar press release di Kantor MUI Kabupaten Langkat.

Setelah mendengar penjelasan dari Ketua MUI Kabupaten Langkat hingga klarifikasi dari pembuat konten dan dilakukan penelusuran di lapangan, menurut Faisal, dapat disimpulkan Pesantren Al-Khafiyah itu tidak ada. Bahkan, ini hanya sekadar ilustrasi dari konten yang dibuat oleh Padepokan Sendang Sejagat.

“Pesantren Al-Khafiyah hanya ilustrasi untuk kepentingan pembuatan konten, dan kegiatan dalam film tersebut hanya akting belaka,” bebernya, seraya berharap, masyarakat tidak terprovokasi terkait masalah ini, dan pihak kepolisian akan terus mendalami permasalahan ini.

Sementara, Pimpinan Padepokan Sendang Sejagat, Sunaryo alias Mas Karyo, kembali menegaskan, video viral tersebut hanya sebuah konten, hiburan, dan tidak nyata.

“Alur dari video yang kami buat adalah film sebagai edukasi ke masyarakat, agar jangan gampang percaya dengan pondok pesantren yang ajarannya sesat,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, dalam video yang dipotong ini, sebenarnya pihaknya membuat konsep film yang menceritakan sekolompok orang yang terkena ilmu gendam. Karena ingin membubarkan pondok pesantren yang ajarannya sesat, namun karena pihak lawan sakti, maka Sunaryo kena gendam.

“Kemudian tanpa kami sadari, kami melaksanakan salat dengan imam perempuan, sampai kami sadar dari gendam tersebut. Jadi Pesantren Al-Khafiyah tidak ada, hanya ilustrasi dari video konten kami,” jelas Su­naryo.

“Video kami tersebut diedit oleh akun lain, satu di antaranya akun MAULANA 11 di SnackVideo masuk ke TikTok,” imbuhnya.

Dia pun memohon maaf atas kericuhan yang sudah terjadi.

“Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran atas keteledoran kami. Kami mohon bimbingan dari MUI Langkat agar kami bisa mendapat ilmu agama yang lebih baik lagi,” pungkas Sunaryo. (ted/saz)

Jembatan Namu Ukur ‘Makan’ Korban, Ibu dan Anak Terjatuh ke Bawah

EVAKUASI: Korban kecelakaan saat dievakuasi dari lokasi kejadian.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) seakan tutup mata terhadap kondisi Jembatan Namu Ukur di Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, yang kondisinya kian memprihatinkan. Sebelum ada memakan korban, keberadaan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Langkat dengan Kota Binjai ini, dibiarkan saja dengan kondisi tak layak.

Pantauan wartawan belum lama ini, kondisi jalan pada jembatan besi tersebut, tampak memprihatinkan. Lubang besar yang menganga ha­nya ditutup menggunakan batu dengan penahan besi pada bagian bawahnya.

Meski kondisinya rusak parah dan butuh perbaikan, instansi terkait yang mengurusi hal tersebut, seakan tak peduli. Tak ayal, ibu dan anak yang tengah melintas pada jembatan terebut, terjatuh pada lubang yang menganga, Selasa (4/7).

Korban pun terjun bebas ke bawah yang terlihat banyak sekali beba­tuan. Adapun korban, yakni Anggi Puspa Sari (40) selaku ibu, dan anak­nya berinisial AP (9), warga Kampung Kolam, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat.

“Saya kebetulan lagi ada mengi­kuti kegiatan reses anggota DPR RI. Sementara pak camat ada rapat di Stabat,” ungkap Sekretaris Kecamatan Sei Bingai, Tuahta Gurusinga, ketika dikonfirmasi.

Tuahta pun membenarkan, ada­nya peristiwa pengendara sepeda motor yang merupakan ibu dan anak, terjun ke bawah dari lubang yang menga­nga pada jembatan tersebut. “Memang benar ada peristiwa itu, pas lagi ma­cet. Mungkin ibu itu gugup,” katanya.

Dia juga mengatakan, pihaknya sudah berulang kali menyampaikan usulan perbaikan untuk Jembatan Namu Ukur tersebut. Bahkan, perbaikan sudah masuk dalam Mu­syawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

“Perbaikan itu tanggung jawab provinsi, bukan Pemkab Langkat. Kami sudah usulkan berulang kali untuk diperbaiki,” ujar Tuahta.

Setelah perangkat kecamatan mengusulkan, menurut Tuahta, Pemkab Langkat yang harus menyampaikan ke Pemprov Sumut agar segera diperbaiki.

Terpisah, Kapolsek Sei Bingai, AKP Japaris Perangin-angin menjelaskan, pihaknya sudah melakukan evakuasi terhadap korban ke Puskesmas Namu Ukur, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham Binjai. “Korban merupakan ibu dan anak yang mengendarai sepeda motor. Ibunya yang mengalami luka parah, sementara anaknya tidak begitu (parah),” sebutnya.

Anggi mengalami luka pada rahang bagian bawah patah, tangan kiri terkilir, hidung mengeluarkan da­rah, dan luka gores pada bagian wa­jah. Sementara si anak, mengalami luka ri­ngan.

“Sebelum kejadian memang ada dilakukan pengaturan lalu lintas, karena jalan di jembatan itu sudah dalam keadaan berlubang. Namun korban memaksakan diri untuk masuk ke arah yang tidak semesti­nya, sehingga ban depan sepeda mo­tornya masuk ke lubang dan kor­ban jatuh ke sungai,” beber Japaris.

Jembatan Namu Ukur sudah dalam keadaan rusak berat dan parah sejak 2020 lalu. Sejak saat itu, perbaikan tak dilakukan hingga akhirnya memakan korban. (ted/saz)

1...1,3421,3431,344...15,664Page 1,343 of 15,664

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor