PAKPAK BHARAT- Seluruh calon pemilih pemula yang berdomisili di Kabupaten Pakpak Bharat diharapkan untuk menumbuhkembangkan kesadaran berpolitiknya sejak dini dalam pemilihan umum mendatang. Hal itu ditegaskan salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pakpak Bharat Sonti Banurea, pada sosialisasi pemilu di Hotel Waris, Salak, Rabu (25/4).

Menurutnya, jumlah pemilih pemula diprediksi mencapai 20 persen dari total pemilih. Estimasi angka tersebut dinilai cukup besar dan berpengaruh signifikan untuk lahirnya dukungan dari kelompok dimaksud. Akan sangat disayangkan, jika hak pilih mereka tidak terakomodasi, sebagai akibat dari adanya kesalahan dan ketidaktahuan mereka dalam memberikan hak suaranya. Dicontohkan, hak pilih tidak bisa disalurkan seumpama mereka tidak terdaftar.   (mag-14)

LANGKAT- Sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di jajaran Pemkab Langkat mengeluhkan sikap badan keungan dan asset daerah (BKAD) setempat yang sampai kini belum juga menyalurkan anggaran 2012.

“Kami  heran, mengapa BKAD sampai saat ini di triwulan pertama dan kedua belum juga menyalurkan anggaran rutin maupun anggaran lainnya untuk tahun ini (2012) ke masing-masing SKPD. Makanya jangan heran kalau aktivitas di SKPD saat ini menjadi lemot (lambat),” kata  PNS di jajaran Pemkab Langkat, Rabu (25/4).

Kabag Humas Pemkab Langkat, H Syahrizal ketika dikonfirmasi membenarkan sampai triwulan kedua ini anggaran APBD tahun 2012 belum dapat dimanfaatkan SKPD. “Ya, tapi lebih jelasnya langsung ke BKAD saja,” sarannya. (mag-4)

PERBAUNGAN- Amnur Syahlita alias Nisa (18) warga Desa Melati, Kecamatan Perbaungan, Sergai, ditolak saat akan berobat di Puskesmas Perbaungan akibat jatuh dari sepeda motor yang dikemudikannya, Rabu (25/4) sekira pukul 11.00 WIB.

Penolakan itu terjadi pada saat Nisa mengalami luka bagian bibir akibat jatuh dari sepedamotor. Dengan wajah pucat dan dipenuhi darah, Nisa dilarikan ke Puskesmas Perbaungan.

Anehnya, setibanya di Puskesmas Plus Perbaungan, para perawat menolak Nisa berobat di Puskesmas dengan alasan Nisa luka parah dan Puskesmas tidak sanggup mengobati.
Selain itu, beberapa perawat menolak dengan alasan tidak ada yang mengangkat Nisa, sementara kereta sorong pasien tidak bisa digunakan.

Pengakuan Sari (15) rekan Nisa siang itu, mereka naik sepedamotor berbonceng tiga dengan Lisa dan Astri. Saat melintas di jalan umum pasar Bengkel, tiba-tiba sepedamotor mereka menabrak pohon, akibat tabrakan itu bibir Nisa belah dan giginya rontok.
Melihat kejadian itu, warga langsung mengevakuasi ketiganya ke Puskesmas Perbaungan. Dengan naik becak ketiganya meluncur ke Puskesmas Plus tersebut.

Terpisah, Kadis Kesehatan Sergai dgr Zaniar MAP menyesalkan penolakan yang dilakukan Puskesmas terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan baik itu akibat sakit maupun kecelakaan.

“Saya sangat kecewa terdapat penolakan itu, karena seorang dokter atau perawat harus tanggap, apapun penyakitnya beri pertolongan pertama kalau tidak mampu baru dirujuk,” ujar Zaniar.

Zaniar berjanji akan memanggil dokter dan perawat yang menolak pasien untuk berobat. ”Saya akan tindak lanjuti laporan itu,” janji Zaniar.(lik/smg)

BATUBARA- Oknum dokter Puskesmas yang yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka pencabulan oleh pihak kepolisian diduga mengalami gangguan jiwa.
Hal itu disebutkan Anto, tetangga pelaku (tersangka) yang juga sangat dekat dengan tersangka, saat ditemui METRO (grup Sumut Pos), Rabu (25/4) di Desa Perlanaan.

Dikatakan dia, tingkah laku dokter tersebut akhir-akhir ini tergolong sangat tidak sesuai seperti dengan biasanya. “Sepertinya pikirannya terganggu dan kacau. Memang dulu dokter ini pernah punya kekasih warga Padang yang cantik rupawan, namun dokter ini tidak mau menikahinya,” ucapnya.

Dia menambahkan, keluarga dekter ini tergolong orang berada dan memiliki abang seorang perwira tentara di Jakarta. (ck1/smg).

Oknum guru agama di salah satu SMA Negeri di Kota Tebingtinggi berinisial RH (40) warga Perumahan Kompleks Griya Asri Begelen, Jalan Abdul Hamid, Kota Tebingtinggi, nekad menjadi calo PNS.

Kali ini korbanya, Rahmawati (33) guru honorer di Sekolah MTs Guppi Kota Tebingtinggi, warga Jalan Cemara Ujung, Kelurahan Tebingtinggi, Kota Tebingtinggi. Diceritakan Rahmawati, dia menderita kerugian setelah menyetor uang senilai Rp5 juta sebagai uang pertama pengurusan berkas dan apabila nantinya lulus menjadi PNS dari pengangkatan honorer, korban harus menyetor uang sebanyak Rp50 juta lagi.

Ditemui di rumahnya, Ramahwati didampingi suaminya Kodirun mengaku, RH mengaku bisa mengangkat dirinya menjadi PNS di Pemkab Serdang Bedagai melalui bantuan saudaranya yang bertugas di BKD Sergai. Karena terpengaruh bujuk rayu RH, korban pun menurut dan menyetor uang senilai Rp5 juta untuk keperluan dimaksud.

“Sebenarnya saya jadi guru honorer mulai tahun 2006 lalu, karena mereka (pelaku dan keluarga) bisa menguruskan berkas itu di Pemkab Sergai kami hanya menurut saja,” kata Rahmawati.

Penyetoran uang Rp5 juta di atas kwitansi bermaterai dilaksanakan tanggal 6 Juni 2011 lalu, saat penjaringan untuk data base pegawai honorer yang bertugas di bawah tahun 2005, tetapi karena Surat Keputusan (SK) pengangkatan guru honorer itu di Kota Tebingtinggi, pihak BKD Pemkab Sergai langsung menolaknya.

“Sejak itu RH kembali membujuk untuk menjumpai Kepala BKD Kota Tebingtinggi, tetapi hingga sekarang saya tidak juga menjadi PNS, saat ditagih agar uang dikembalikan RH tetap menghindar dengan berbagai alasan,” ujarnya.

Sementara itu, RH ketika ditemui di seklah tempatnya bekerja di Jalan KL Yosudarso Kota Tebingtinggi mengaku, akan membayar hutangnya setelah mobil angkot (angkutan kota) atau rumahnya laku terjual. “Setelah rumah laku dikontrakan dan mobil laku dijual semua hutang akan saya bayar,” ujar RH yang menjadi guru agama selama 11 tahun disekolah tersebut.

Diakui RH, dia memang ada meluluskan satu orang menjadi PNS di Pemkab Sergai, tetapi untuk kali ini dua orang korban yang ditipunya tak kunjung menjadi PNS. Uang senilai Rp5 juta menurut RH dipergunakan sebagai biaya pengeluaran untuk mengurus berkas serta membeli pulsa, untuk uang penyetoran ke pihak BKD baru akan dilakukan setelah korban dinyatakan lulus menjadi PNS. “Tidak ada uang diberikan kepada pihak BKD Sergai, tetapi uang habis untuk membeli pulsa dan keperluan pengurusan berkas,” elak RH yang pandai berkelit.

Karena pihak korban akan mengadukan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian atas kasus penipuan, RH berjanji akan membayar hutangnya pada tanggal 5 Mei 2012 mendatang.(mag-3)

LUBUK PAKAM- Keberadaan tapal batas lahan HGU PT Sungai Wang (PT SW) seluas 500 hektar  yang berada di dua Desa Pematang Lalang, Kecamatan Percut Sei Tuan dan Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu tidak jelas. Diduga PT SW menyerobot areal Hutan Lindung atau jalur hijau.

Hal itu terungkap saat dilakukannya dengar pendapat antara Komisi A DPRD Deli Serdang, Rabu (25/4). Bahkan terjadi Ketidaksinkronan data antara Kabag Hukum Pemkab Deli Serdang dengan Dinas Kehutanan serta BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Akibat ketidaksinkronan data antara lembaga itu, maka disepakati akan dilakukan pengukuran ulang HGU PT SW. “Pekan depan kita (DPRD) bersama instansi terkait akan mendatangi lokasi serta melakukan pengukuran lahan yang dipermasalahkan warga itu,”  bilang pimpinan rapat Rakhmad Syah SH yang juga Sekretaris Komisi A itu.

Kabag Hukum Deliserdang Redwin SH mengatakan kawasan yang diberikan HGU itu sebagian besar merupakan kawasan hutan berdasarkan TGHK (Tata Guna Hukum Kesepakatan) yang dikeluarkan tahun 1982 dan dilanjutkan dengan SK 44 Tahun 2005. (btr)