Home Blog Page 13589

Perserosi Sumut Gelar Musprovlub

MEDAN- Pengprov Persatuan Olah Raga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Porserosi) Sumut memastikan gelaran Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) di Hotel Dharma Deli Medan hari ini, Sabtu (28/4). Sebelumnya, Musprovlub yang direncanakan sejak 6 bulan lalu ini beberapa kali tertunda. Rencananya Musprovlub dengan agenda pemilihan ketua umum periode 2012-2016 ini akan dihadiri langsung Ketua PB Porserosi S Bimbo Hardjito.

“Selain itu, unsur pengurus lainnya seperti Kabid Organisasi PB Porserosi Prof Dr R Benny Rianto SH MH dan wakilnya, Irchamni Chabiburachman SH MH juga akan hadir. Tentunya juga kehadiran Ketua Umum KONI Sumut H Gus Irawan Pasaribu dan perwakilan pengurus dari setiap Pengcab,” kata Ketua Panitia Pelaksana Musorprov Porserosi Sumut Abdul Rahman didampingi Sekretaris Bagindo Alfisyahrin dan Kordinator Acara Doli M Ja’far Dalimunthe kepada wartawan, kemarin.

Abdul Rahman mengatakan, penundaan Musprovlub dikarenakan pihaknya membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk membangun konsolidasi antar pecinta olahraga sepatu Roda. “Kita butuh waktu untuk membangun konsolidasi dan komunikasi untuk menjaring insan sepatu roda yang berkecimpung maupun hanya mendukung. Dari sini kita berharap perbaikan organisasi dan pembinaan sepatu roda yang lebih baik untuk empat tahun ke depan,” ujarnya.
Dalam upaya memperlebar sayap di tiap daerah se-Sumut, Porserosi juga mengundang seluruh KONI kabupaten/kota. Sampai saat ini sudah 10 yang sudah memastikan hadir antara lain KONI Medan, Binjai, Deliserdang, Tebingtinggi, Asahan, Pematangsiantar, Samosir, Dairi, Labuhanbatu dan Labuhanbatuutara.(mag-18)

Pemko 2 Bulan Tunggu Surat Balasan Mabes TNI AU

Formas: Jangan Permainkan Warga Sari Rejo

MEDAN- Sudah dua  bulan terhitung Maret lalu, Pemko Medan menunggu surat balasan dari TNI AU, terkait surat yang dilayangkan, untuk menyelesaikan lahan sengketa tanah seluas 260 hektar, yang selama ini ditempati masyarakat Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia.
“Suratnya kan sudah masuk, kami masih menunggu balasan surat dari TNI AU,” kata Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, usai melaksanakan safari Jumat di Masjid Al Hidayah Jalan Bromo, Gang Sahabat, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Area, Jumat (28/4) siang.

Dia menerangkan, ada beberapa hal yang ditawarkan oleh pihak TNI AU sembari menunggu balasan surat tersebut.
“Nanti kalau sudah ada balasannya akan diberitahukan,” bebernya tanpa membeberkan tawaran pihak TNI AU.

Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas), Riwayat Pakpahan mengharapkan Wali Kota Medan tetap memperjuangkan tanah warga Sari Rejo.
“Kami berharap kepada wali kota mendesak surat balasan dari pihak TNI AU.

Di samping itu, Wali Kota Medan juga menjanjikan kepada perwakilan warga Sari Rejo akan berangkat ke Jakarta. Namun hingga kini belum ada kabar,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia meminta kepada Pemko Medan agar jangan mempermainkan rakyat kecil.
“Kami sebagai rakyat kecil tolong jangan dipermainkan oleh penguasa, lagi pula permasalahan tanah Sari Rejo sudah berlarut karena sudah cukup lama,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemko Medan sudah menindaklanjuti surat yang telah dilayangkan ke Mabes TNI AU dengan menurunkan tim.
“Apalagi sekarang sudah bertambah Formas lainnya, tidak lagi Formas yang berjuang dari awal, sudah ada lagi Formas yang lain, itulah patokan kita makanya kita minta dituntaskan. Saya berharap suasana tetap kondusif sehingga bebas melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah itu,” ujarnya. (adl)

13 Warnet tak Berizin, Bebas Buka Situs Porno

MEDAN-Diskominfo Medan menertibkan warung internet (warnet) yang menyimpang dari perwal di tiga kecamatan di Kota Medan, Jumat (27/4). Hasilnya, di kecamatan Medan Kota, tim menemukan warnet tak memiliki izin Oke Net dan Jif Medan di Jalan Halat. Pemiliknya tak memiliki izin dan juga tidak memblokir situs porno.

Razia dilanjutkan ke Warnet Habalah di Jalan Halat. Tim juga mendapati warnet tidak memiliki izin. Pemiliknya meminta agar jaringan server miliknya tidak diputus dengan berjanji akan segera mengurus izin ke Diskominfo Medan.

Usai melaksanakan salat Jumat, tim melanjutkan penertiban di kecamatan Medan Johor, hasilnya tim menemukan 9 warnet tidak memiliki izin. Selain itu warnet tersebut juga tidak memblokir situs porno. Total ada 13 warnet yang tidak berizin.

“Razia warnet akan terus kita lakukan agar pengusaha warnet jera dan segera mengurus izin warnet,” kata Kadis Kominfo Medan, Zulkifli Sitepu yang langsung memimpin razia.

Selain itu, tim Diskominfo bekerjasama dengan Diknas Medan, polisi, Denpom dan Satpol PP juga mengamankan puluhan pelajar berseragaram sekolah bermain internet. (adl)

Swakelola Wujudkan Sekolah Aman

Jon Roi Tua Purba

Berita ruang kelas yang runtuh dan melukai siswa yang sedang belajar akhir-akhir ini sering kita dengar. Berita runtuh bukan karena dimakan usia, melainkan akibat proses rehabilitasi yang ceroboh. Padahal, biaya rehabilitasi bisa ratusan juta rupiah untuk setiap sekolah.

Untuk memastikan agar siswa aman dan tenang belajar, mulai tahun 2011 lalu pemerintah menerapkan mekanisme swakelola. Rehabilitasi tidak lagi melalui tender dan ditangani pemborong, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dan masyarakat.

Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan ditangani sekolah. Alasannya, sekolah yang paling tahu kebutuhannya. Hal ini memang ada baiknya, jadi kepala sekolah sebagai pemimpin diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Bantuan dana rehabilitasi dari pemerintah pusat, baik dari dana alokasi khusus (DAK) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, langsung masuk rekening sekolah.

Setelah menerima dana, diskusikan dengan masyarakat melalui komite sekolah dan konsultan bangunan. Dibahas mulai dari bahan yang akan dipakai, hingga siapa yang mengerjakan. Sebuah kepercayaan pemerintah terhadap kepala sekolah dan komite sekolah. Tentu saja harapannya dikerjakan dengan baik, sehingga sekolah nyaman benar-benar terwujud.

Dengan swakelola, seluruh bantuan dana pemerintah digunakan untuk rehabilitasi tanpa terpotong pajak dan keuntungan bisnis pemborong. Anggaran bisa hemat 25 hingga 30 persen. Proses pengerjaannya bisa dikontrol dan diawasi sehingga hasilnya sesuai dengan rencana. Tentu saja pengawasan dan pendampingan harus ketat. Maka dari itu pihak terkait harus benar memberikan kontribusi perhatian dan tidak melepas begitu saja.

Kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Mohammad Nuh. “Tim pendamping dan pengawas berasal dari pusat, kabupaten/kota, TNI, perguruan tinggi, dan anggota masyarakat lain. Harapannya, swakelola bisa mencegah penyimpangan.”

Kualitas bangunan sekolah harus menjadi prioritas meski harus dikerjakan dengan cepat, seperti pada sekolah-sekolah Inpres. Kondisi sekolah yang dibangun pada 1970-an itu kini rusak berat. Mulai tahun ini semua direhabilitasi. Tahap pertama dimulai dua bulan oktober 2011 lalu.
Menurut data sekolah rusak di tingkat SD, terdapat 110.598 ruangan kelas rusak berat dan 182.500 ruangan kelas rusak sedang. Di jenjang SMP terdapat 42.428 ruangan rusak berat dan 82.892 ruangan rusak sedang (kompas.com, 12/10/11).

Tahap pertama rehabilitasi diputuskan pemerintah harus selesai tiga bulan karena masuk dalam APBN-P. Yang direhabilitasi 3.020 sekolah, yaitu 2.419 SD dan 601 SMP. Sebanyak 193 SD (18 persen) dan 43 SMP (50 persen) mulai dibangun.

Sisa sekolah rusak akan direhabilitasi tahun ini dengan APBN 2012. Untuk merehabilitasi ruang kelas rusak berat di pendidikan dasar dibutuhkan anggaran Rp17,5 triliun ditambah kebutuhan mebel Rp2,9 triliun.
Fokus rehabilitasi tahun 2011 di Nusa Tenggara Timur, Lombok Utara, Banten, daerah bencana, Papua dan Papua Barat, serta daerah nelayan miskin. Kita berharap, urusan sekolah rusak bisa selesai tahun 2012 ini,  meski sekolah yang rusak akan selalu ada.

Diperlukan gerakan massal untuk merehabilitasi sekolah. Seperti pembangunan sekolah Inpres besar-besaran pada tahun 1970-an. Kualitas bangunan tentu harus diperhatikan. Apalagi bangunan sekolah kerap menjadi tempat berlindung dan penampungan warga masyarakat pada saat terjadi bencana.
Kualitas konstruksi bangunan sekolah sering kali buruk, terutama pada struktur dan sambungan kuda-kuda, ring balok tidak tersambung dengan baik, kolom dan fondasi tidak menggunakan pembesian, serta retakan di kolom. Kasus seperti ini sebaiknya tidak ditemukan lagi setelah semua dikerjakan. Upaya pemerintah memang harus didukung dengan seluruh lapisan masyarakat serta komite sekolah.

Selain itu, desain dan konstruksi bangunan sekolah di daerah rawan bencana harus berbeda dan lebih kokoh. Sebelumnya pemerintah harus membuat peta risiko bencana sehingga tergambar lebih jelas lokasi sekolah dan ancaman bencana yang dihadapi. Menentukan bangunan sekolah seperti apa yang dibutuhkan dan ruangan yang perlu ada. Seperti tempat berlindung saat bencana. Pemerintah memiliki desain gedung sekolah baru. Bentuknya sederhana, minimalis, dan kualitasnya bebas perawatan.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional, akibat bencana gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004 terdapat 750 sekolah rusak. Adapun akibat gempa di Yogyakarta (2006) terdapat 2.900 sekolah rusak, gempa di Padang (2009) menyebabkan 241 sekolah rusak, dan gempa di Mentawai (2010) menyebabkan tujuh sekolah rusak. Jadi memang sekolah nyaman perlu segera diwujudkan.

Dengan peta risiko bencana akan tergambar dengan jelas lokasi sekolah dan ancaman bencana yang dihadapi sehingga bisa ditentukan konstruksi bangunan sekolah yang dibutuhkan. Idealnya, kondisi bangunan sekolah yang berada di daerah rawan bencana harus lebih kokoh dibandingkan dengan sekolah di daerah non-rawan bencana.

Di daerah rawan bencana, konstruksi bangunan harus diperhatikan, misalnya Yogyakarta, Aceh, Padang, dan daerah lain yang rawan dengan gempa. Namun, belum ada desain sekolah di daerah bencana yang spesifik sesuai karakteristik ancaman bencananya. Nah, hal inilah yang harus diperhatikan. Sehingga program besar yang mengeluarkan dana besar ini tidak sia-sia dan tepat manfaatnya.

Berkaitan dengan sekolah nyaman, Pemerintah hanya mensyaratkan bentuk bangunan dengan banyak bukaan sehingga hemat listrik, ventilasi udara dioptimalkan, serta ada banyak pohon di sekitarnya sehingga suhu ruang kelas sejuk. Di setiap kelas juga harus ada sudut untuk membaca.

Desain pemerintah ternyata tak digunakan oleh sekolah-sekolah yang sedang direhabilitasi. Seperti di SDN Banyongbong, Kecamatan Pontang, Serang. Alasannya, desain dari pemerintah tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah yang panas dan berdebu pekat. Namun, desain itu memang sifatnya tawaran, untuk disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Jadi setiap sekolah harus melihat topografi sekolah.

Penuntasan rehabilitasi sekolah-sekolah rusak yang dicanangkan pemerintah bakal selesai tahun 2012 ini, harus diiringi komitmen untuk mewujudkan terciptanya sekolah aman di Indonesia.

Banyak bangunan sekolah-sekolah di Indonesia yang belum memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan sehingga mudah rusak, terutama saat bencana alam datang. Menwujudkan sekolah nyaman pada tahun 2012. Semoga. (*)

Penulis aktif di Campus Concern Medan (CC-Medan), tinggal di Pematangsiantar.

Pemko-PT KAI Bahas Parkir Kendaraan Bisa Nginap

Terkait Jalur Kereta Api Medan-Kualanamu

MEDAN-Pemko Medan bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), mempersiapkan lahan parkir untuk kendaraan pribadi bagi penumpang di Stasiun Besar KA Medan.

Kebijakan itu untuk menunjang akses jalur kereta api Medan-Kualanamu Deliserdang dan pembangunan City Airport Terminal (CAT) berupa Pos City Check In, yang ditargetkan akan rampung November 2012.

Wali Kota Medan, Rahudman Harahap mengaku, masalah utama yang terjadi selama ini adalah terbatasnya lahan parkir di Stasiun Besar KA Medann
Sehingga, tak heran ketika kereta api datang ataupun mau berangkat, maka parkir berlapis di depan stasiun pun tak terelakkan, karena terbatasnya lahan parkir. Kondisi ini juga yang dapat menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan lalulintas di kawasan tersebut.

Untuk itu, lanjut Rahudman, menunjang pembangunan akses jalur KA Medan-Kualanamu juga pembangunan City Airport Terminal atau Pos City Check In, makanya ketersediaan lahan parkir paling utama. Apalagi jika operasional Bandara Kualanamu sudah direalisasikan bisa saja masyarakat memakirkan kendaraan pribadinya di Stasiun Kereta Api dan berangkat menuju Bandara Kualanamu dengan KA lalu terbang ke luar negeri atau ke kota lain untuk beberapa hari.

Tak hanya itu, Rahudman juga mengatakan, Pemko Medan sudah melakukan rapat dengan Deputi Wapres dan Dirut PT KAI terkait operasional akses jalur KA Medan-Kuala Namu.

“Kita sudah menggelar rapat dengan Deputi Wapres bersama Dirut PT KAI, untuk pembangunan terminal stasiun serta beberapa pembangunan alternatif lainnya termasuk lahan parkir, dan sekarang pembangunan itu sedang kita persiapkan. Yang jelas pembangunan itu akan rampung sebelum opeasional Bandara Kualanamu bulan Mei 2013,” kata Rahudman.

Dengan dioperasionalkannya akses jalur KA dari Medan-Kualanamu Deliserdang, maka jalur tersebut membuat warga Medan tidak perlu lagi terjebak macet di tengah kota dan membutuhkan waktu lama untuk tiba ke Bandara Internasional Kualanamu. Soalnya, hanya butuh 30 menit untuk tiba di Kualanamu dari Medan.

Humas Divre I PT KAI Sumut-NAD, Hasri mengnatakan, pembangunan jalur baru kereta api tersebut saat ini sedang berlangsung sepanjang 4,8  km dengan biaya Rp10,7 miliar oleh PT Antaraksa asal Medan. Pelaksanaan pekerjaan sendiri sudah mulai dilakukan sejak 20 Maret 2012 lalu dan akan berlangsung selama 240 hari kerja hingga November 2012.

Calon penumpang pesawat, lanjutnya, akan melakukan check in keberangkatan secara langsung di Stasiun Besar Kereta Api Medan dengan disediakannya City Airport Terminal (CAT) dengan dua pos City Check In.

Dia mengatakan pembangunan CAT dilaksanakan oleh PT Cipta Usaha Nusa Gede asal Bandung. Pengerjaannya sendiri dimulai pada 19 Maret 2012 dengan 240 hari kerja dan selesai pada November 2012 dengan biaya Rp32,4 miliar. Secara teknis, fisik bangunan CAT akan terhubung pada bangunan lama Stasiun Besar Kereta Api.

“Nantinya, dari bangunan lama Stasiun Besar Kereta Api Medan lantai dasar akan terhubung dengan CAT pada Pos I dan Pos II City Check In. Jadi, penumpang yang menuju Bandara Kualanamu akan menyeberangi Sky Bridge atau jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menghubungkan lantai dasar Stasiun Besar Medan dengan CAT. Penumpang kereta api langsung melakukan check in keberangkatan dan berangkat menggunakan kereta api, lalu tiba di Bandara Kualanamu sudah langsung berangkat naik ke pesawat,” jelasnya.

Hasri juga mengakui untuk pembangunan ini, pihaknya masih terkendala terhadap lahan parkir, terutama untuk kendaraan pribadi yang menginap sampai berhari-hari lamanya di Stasiun Besar Kereta Api Medan, karena sang pemilik berangkat ke luar daerah atau keluar negeri dari Bandara Kualanamu.

“Termasuk sistem parkir menginap dan tarif parkirnya. Kita sedang membahasnya bersama Pemko Medan. Karena nantinya, dari pengelolaan parkir, kita juga akan bagi hasil dengan Pemko Medan,” tegasnya.

Di tempat terpisah, pengamat transportasi di Medan, Filianti Bangun mengatakan, agar transportasi di Medan terintegrasi dari darat, udara dan laut, maka fasilitas parkir di Statisun KA untuk kendaraan pribadi harus segera dipersiapkan. “Selama ini masyarakat masih merasa khawatir terhadap  untuk memarkirkan kendaraan pribadinya di stasiun KA karena selain lahan parkirnya yang minim juga jaminan keamanan kendaraannya yang belum ada. Sehingga, transportasi kita belum terintegrasi, makanya kalau mau sistem transportasi kita terintegrasi satu sama lainnya, solusinya adalah mempersiapkan lahan parkir yang layak dan aman di stasiun KA,” terang Filianti.(adl)

Entrepreneurship Solusi Pengangguran

Tingkat pengangguran di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, sejumlah perguruan tinggi hanya mampu mencetak para lulusannya menjadi pekerja tanpa ada insting atau kemampuan untuk berwirausaha. Nah, solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini? Berikut hasil wawancara wartawan Sumut Pos, Rahmat Sazaly Munthe dengan praktisi Ekonomi Sumut Jhon Tafbu Ritonga, Rabu (25/4)

Program apa yang bisa mengatasi masalah pengangguran, khususnya bisa diterapkan di perguruan tinggi?
Tentunya dengan berbagai program entrepreneurship atau kewirausahaan khususnya bagi mahasiswa. Ini sangat penting diterapkan sebagai solusi dalam mengatasi masalah pengangguran.

Apakah selama ini belum banyak diterapkan di berbagai perguruan tinggi?
Selama ini orientasi para lulusan perguruan tinggi memang hanya terkesan ingin bekerja sebagai pegawai negeri maupun swasta. Untuk itu melalui program pelatihan kewirausahaan, kita harapkan bisa menghapus pemikiran itu.

Apa output yang diharapkan dari program tersebut?
Sudah tentu lulusan perguruan tinggi yang tak hanya bisa jadi pencari kerja, tapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Mengapa kebijakan program kewirausahaan ini belakangan gencar diterapkan?
Karena bisnis entrepreneur digambarkan akan terus berkembang dan memiliki masa depan cemerlang. Saat ini dalam realitanya telah tumbuh entrepreneur baru, entrepreneur yang kaya akan pengalaman bisnis, dan masih berada dalam usia produktif.
Melihat kondisi ini, pembekalan dan penanaman jiwa entrepreneur pada mahasiswa diharapkan dapat memotivasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan kewirausahaan.

Apa harapan Anda kepada mahasiswa?
Pengalaman yang diperoleh di bangku kuliah diharapkan dapat dilanjutkan setelah lulus, sehingga memunculkan wirausahawan baru yang berhasil menciptakan kerja, sekaligus menyerap tenaga kerja.

Hal ini juga sudah menjadi langkah serius dari pemerintah untuk mengatasi pengangguran terdidik yang terus bertambah jumlahnya. Tentunya melalui pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. (*)

Gali Retribusi untuk Kemajuan Sergai

Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai

Tak hanya itu kabupaten yang mekar dari Deliserdang ini juga terus meningkatkan target pendapatan asli daerah (PAD). Ini semua demi menunjang kemampuan anggaran untuk belanja pembangunan setiap tahunnya.

Diantara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang digenjot untuk mendapatkan PAD adalah Dinas Perhubungan. SKPD yang berlamat di Jalan Negara Medan-Tebingtinggi Desa Suka Damai Km 70 ini, pada tahun 2012 ditarget hingga Rp1,2 miliar.

Angka ini tergolong besar meskipun pada tahun 2011 yang lalu SKPD yang dipimpin Drs OK Hendry MSi ini  mampu mengumpulkan PAD sebesar Rp827.962.600. Capaian itu sudah jauh dari yang ditargetkan yakni Rp850.000.000 atau naik  sekitar 97,41 persen.

OK Hendry menyebutkan, meski baru menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan sejak 5 Mei 2011, dia tidak patah semangat untuk menggapai target itu. Dengan semangat kebersamaan demi kemajuan, antar semua bidang yakni Bidang Perhubungan Darat, Bidang Teknik dan Manajemen Lalulintas, Bidang Perhubungan Laut, Bidang Telekomunikasi serta didukung dengan bagian Sekretariat yang handal, maka OK Hendry yakin target yang dibebankan kepada mereka akan bisa tercapai. Bahkan dia juga yakin dengan semangat  ini capaian PAD tahun 2012 ke depan akan bisa melebihi target. Intinya Dinas Perhubungan harus kaya dengan inovasi-inovasi untuk menggali sektor-sektor PAD secara maksimal. Soalnya dengan PAD besar maka pembangunan akan lancar.

“Mudah-mudahan target ini bisa tercapai, makanya saya sebagai kepala dinas tidak berharap dengan sektor retribusi yang ada selama ini. Selain mengoptimalkan PAD yang sudah ada, target berikutnya adalah menggali potensi-potensi PAD lain yang selama ini belum digarap secara maksimal,” ungkap OK Hendry kepada wartawan.

Salah satu potensi yang sedang digarap sambung OK Hendry adalah menggali potensi perparkiran khususnya yang ada di lokasi objek wisata (di luar objek wisata yang sudah membayar parkir sendiri). Sektor ini kata OK Hendry meskipun tidak sebanyak retribusi dari sektor telekomunikasi namun bisa menambah target PAD secara maksimal. Soalnya Sergai memiliki garis pantai yang panjang dan tentunya objek wisata yang manarik untuk dikunjungi wisatawan.

Dengan banyaknya wisatawan yang datang, maka dengan sendirinya target PAD dari sektor perparkiran juga akan meningkat. Diantar objek wisata yang menjadi sasaran itu adalah objek wisata batu nongol, pantai kuala putri, dan objek wisata lainnya. Ini belum lagi potensi perparkiran di  sekitar  tempat pelelangan ikan (TPI) dan tempat-tempat keramaian lainnya semisal jalan-jalan protokol dan lain sebagainya.

Itu baru dari sektor perparkiran kata OK Hendry. Di sektor pengujian kendaraan bermotor lanjut OK Hendry tidak kalah menariknya untuk meraih target PAD. Apalagi Sergai memiliki potensi daerah perkebunan yang luas. Hal ini tentunya berkaitan dengan pengurusan pengujian kendaraan yang beroperasi di perkebunan tersebut.

Dijelaskan OK Hendry langkah yang sudah mereka perbuat adalah melakukan sosialisasi ke seluruh perkebunan lewat manager unit kebun masing-masing agar menghimbau kepada seluruh pengusaha angkutan untuk menguji kendaraannya di tempat yang sudah disediakan. Soalnya pengujian kendaraan ini berlaku enam bulan sekali.

“Kita ingin semua kendaraan yang beroperasi di wilayah Sergai pengujian kendaraannya dilakukan Dinas Perhubungan Sergai. Pengujian itu baik yang bersifatnya periodik (numpang uji) maupun pengujian kendaraan baru,” tegas OK Hendry.

Bahkan bila perlu kata OK Hendry pengusaha angkutan mem-BBN-kan kendaraannya ke alamat Kabupaten Sergai. Dengan demikian PAD Sergai akan terus meningkat. Selain dari target-target PAD sambung OK Hendry, SKPD yang dipimpinya juga tidak kalah pentingnya melakukan fungsi pengawasan terhadap keselamatan pengguna kendaraan. Ini berkaitan dengan fungsi kontrol batas maksimal muatan yakni 8 ton. Selain menjaga keamanan pengendara, pembatasan ini juga bertujuan untuk memilihara jalan agar tetap terawat.

Lantas bagaimana dengan tindakan razia? Ditanya begitu OK Hendry menyebutkan untuk menyadarkan masyarakat sebagai pengguna jalan, tidak sepenuhnya melalui razia. Meskipun hal ini penting sebagai fungsi pengawasan agar muncul efek jera bagi pengusaha dan pengemudi angkutan yang melanggar aturan. Biasanya pelaksanaan razia ini juga selalu bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan terkadang melibatkan aparat dari TNI.

Namun yang paling penting lagi kata OK Hendry adalah bagaimana aparat kita bisa menyadarkan masyarakat terutama pengguna jalan akan kewajibannya terhadap retribusi yang telah ditetapkan. Jika ini bisa dilakukan maka pembangunan dari tahun ke tahun akan terus bertambah serta masyarakat pengguna jalan pun merasa nyaman dalam berkendara.

OK Hendry menambahkan di bidang perhubungan laut, SKPD yang dipimpinya juga terus menggali potensi PAD. Ini terkait dengan izin berlayar kapal-kapal jenis GT 8 dan sejenisnya meskipun selama ini retribusi di bidang ini belum berjalan. Saat ini pihaknya sedang mengumpulkan literatur-literatur peraturan pemerintah yang dapat mendukung terobosan tersebut.(dra)

Terapkan Pelayanan Maksimal

Retribusi menara telekomunikasi masih menjadi primadona untuk menunjang target PAD tahun 2012. Ini sama halnya dengan tahun sebelumnya (2011) dimana realisasi PAD mencapai Rp446.300.600 atau naik 446,30 persen dari target Rp100 juta.

Kata OK Hendry meskipun menjadi primadona, bukan berarti mereka tinggal diam dan tidak ada perubahan-perubahan yang dilakukan. Sistem pelayanan yang maksimal menjadi salah satu faktor kepuasan bagi pengusaha-pengusaha jasa telekomunikasi.

“Itu tadi Dinas Perhubungan Sergai sebagai aparat pemerintah harus memberikan pelayanan yang prima kepada semua masyarakat. Terlebih dari pelayanan itu, kita mengharapkan target-target PAD,” ungkap OK Hendry.

Dia menjelaskan meskipun pemungutan retribusi menara telekomunikasi ini melibatkan beberapa instansi pemerintah di lingkungan SKPD Kabupaten Sergai, tapi OK Hendry tetap mengingatkan kepada anggotanya untuk memberikan pelayanan yang maksimal.

“Di sini (Dinas Perhubungan Sergai) setiap pekerjaan sudah memiliki SOP (standar operasional pekerjaan). Jadi saya tinggal mengontrol SOP itu saja, dijalankan atau tidak,” tegasnya.

Untuk pendirian menara telekomunikasi ini pihaknya ikut mengeluarkan rekomendasi izin pendirian. Ini tentunya berkaitan dengan aturan-aturan yang ada, semisal aturan tata ruang, keselamatan penerbangan, arah mata angin  dan bahkan untuk penghitungannya mengacu kepada nilai jual objek pajak  (NJOP) atas tanah yang dibangun untuk menara telekomunikasi tersebut.

“Bayangkan saja untuk tahun 2011 lalu targetnya luar bis besara. Jadi logikanya tanpa pelayanan yang maksimal tidak akan mungkin target itu bisa tercapai dengan maksimal,” ujarnya.

Lantas apa yang dilakukan selama ini? Ditanya begitu OK Hendry menjawab memberikan pemahaman yang baik kepada seluruh anggota. Pemahaman ini sangat penting, agar mereka sadar akan tugas dan fungsinya masing-masing disamping mengeluarkan peraturan-peraturan yang sudah disepakati sebelumnya.

OK Hendry juga sadar baik dan buruknya SKPD yang dipimpinnya tidak terlepas dari peran anak buahnya.

“Jadi kuncinya bagaimana kita harus tetap menjaga kekompakan itu. Bekerja maksimal demi kemajuan Serdang Bedagai di kemudian hari,” tutur OK Hendry.
(dra)

Syarat Uji Kendaraan Bermotor

Kendaraan Baru

  1. Surat keterangan bebas uji berkala yang berlaku selama enam bulan sebagai pengganti buku uji.
  2. Didaftarkan pada pada pelaksana pengujian berkala sesuai domisili pemilik kendaraan bermotor
  3. Mengisi dan melengkapi formulir permohonan yang tersedia
  4. Memiliki buku lunas pembayaran biaya uji berkala
  5. BPKB (bukti pemilikan kendaraan bermotor), asli dan fotocopy.
  6. KTP pemilik asli dan fotocopy atau surat kuasa dari pemilik kendaraan jika yang bersangkutan tidak datang mengurus sendiri
  7. Sertifikat uji tipe asli dan fotocopy.

Pengujian Berkala Secara Periodik

  1. Mengisi dan melengkapi formulir permohonan yang tersedia
  2. Memiliki bukti lunas pembiayaan uji berkala
  3. BPKB (bukti pemilikan kendaraan bermotor), asli dan fotocopy
  4. STNK (surat tanda nomor kendaraan), dan fotocopy
  5. KTP pemilik asli dan fotocopy atau surat kuasa dari pemilik kendaraan jika yang bersangkutan tidak datang mengurus sendiri.

 

Realisasi PAD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2011

Jenis retribusi Target (Rp) Realisasi Persentase
Retribusi parkir di tepi jalan umum 500.000.000 246.855.000 49,37
Retribusi pengujian kendaraan bermotor 200.000.000 106.667.000 53,33
Retribusi pemakaian kekayaan daerah 18.600.000
Retribusi terminal 30.000.000 5.300.000 17,67
Retribusi izin trayek 20.000.000 4.240.000 21,20
Retribusi menara telekomunikasi 100.000.000 446.300.600 446,30
Jumlah 850.000.000 827.962.600 97,47

DPRD Buka Pengaduan Manipulasi Data Honorer

MEDAN-DPRD Medan berencana membuka kotak atau pos pengaduan, terkait manipulasi data penerimaan honorer yang dinyatakan lulus CPNS verifikasi I dari Badan Administrasi Kepegawaian Nasional (BAKN).

“Kami akan menindaklanjuti kisruh pengumuman itu dengan berbagai cara, termasuk membuka kotak pengaduan. Yang penting bagi kami persoalan ini bisa terungkap dengan jelas dan diketahui mengapa kisruh,” kata Wakil Ketua DPRD Medan, Ikrimah Hamidy.

Menurutnya, hal itu untuk mengetahui berbagai temuan-temuan tertulis yang bisa disampaikan oleh para tenaga honorer yang dinyatakan tidak lulus sebagai CPNS dalam pengumuman itu.  “Kami membutuhkan laporan tertulis itu dari para honorer.

Tidak apa-apa kalau tidak ada namanya dan dalam laporan tertulis yang dikirim ke pos pengaduan DPRD Medan,” ujar Ikrimah yang berharap persoalan ini bisa ditindaklanjuti oleh Komisi A yang membidangi pemerintahan dan hukum dengan sesegera mungkin.

Apalagi ia mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Komisi A, Burhanudin Sitepu mengenai hal ini. Namun jika Komisi A lamban, Ikrimah mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kisruh ini diusut melalui pembentukan panitia khusus (pansus) yang terdiri dari linta komisi di DPRD Medan.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP, Hasyim SE, menyatakan mendukung pernyataan Ikrimah Hamidy yang ingin persoalan ini ditelusuri sampai tuntas.
“Ada apa ini semua? Kok bisa begini? Ini perlu ditelusuri, dan itu dimulai dari BKD. Harus ada penjelasan dari BKD mengenai hal ini,” cetus Hasyim
Dikatakan Hasyim, pihaknya menuntut ada keterbukaan dalam kisruh pengumuman CPNS tersebut. Ia menyatakan bisa merasakan kesediahan para tenaga honorer yang tidak diumumkan lolos sebagai CPNS, walau sebenarnya berhak menjadi CPNS bila melihat tahun awal bekerja mereka.

“Jangan sampai ada unsur KKN dalam penelusuran itu. Bagi saya, tenaga honorer yang mamang berhak menjadi CPNS, harus bisa ditampung menjadi CPNS. Jangan dihalang-halangi hak mereka,” tegasnya.(adl)

SPAN Medan Jalin Kerjasama dengan Industri Penerbangan di Malaysia

SMK Penerbangan Angkasa Nasional (SPAN) Medan merupakan satu-satunya sekolah penerbangan di Kota Medan yang fokus dalam mendidik para taruna dan taruni untuk berdisiplin, cerdas, dan siap kerja.

Dalam studi banding yang dilakukan SPAN Medan beberapa waktu lalu ke industri perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara yang ada di Malaysia, terjalin kerjasama dengan industri penerbangan di negara jiran tersebut agar taruna dan taruni SPAN Medan mendapat kesempatan job training yang tentunya jika mereka mampu dan benar-benar meningkatkan diri sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku antara kedua negara.

“Beberapa waktu lalu, taruna dan taruni mengadakan studi banding ke industri perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara yang ada di Malaysia di antaranya PT Airod Sdn.Bhd di Subang Selangor, PT AirAsia Bhd, PT Malaysia Airlines System (MAS) serta kunjungan ke KBRI di Kuala Lumpur. Ini sangat bermanfaat dan memberikan wawasan luas kepada para peserta seperti yang diharapkan Komandan Lanud Medan Kolonel Pnb A. Rasyid Jauhari dan Kepala Dinas Pendidikan Medan Rajab Lubis saat pelepasan peserta di Polonia,” kata Ketua Yayasan SPAN Medan, Drs H Lamizar Yoena, SH MH, Jumat (27/4).

Kunjungan itu juga mendapat sambutan hangat dari Atase Pendidikan KBRI di Kuala Lumpur Prof Rusdi MA, PhD serta Atase Pertahanan Penerbangan Kolonel Fajar Satrio. “Para peserta studi banding mendapatkan pengetahuan nyata di lapangan yang jarang ditemui di sekolah. Mereka melihat dari dekat bagaimana para teknisi melakukan perbaikan serta pemeliharaan pesawat udara. Kita harap itu bisa menjadi perbandingan antara teori yang dipelajari di sekolah dengan di lapangan. Dari kunjungan itu, peserta khususnya taruna dan taruni diwajibkan membuat laporan setelah kembali ke tanah air,” sambungnya.

Diterangkannya, lapisan masyarakat harusnya memahami pengetahuan penerbangan kedirgantaraan, karena sesuai dengan perkembangan teknologi yang memacu pertumbuhan penggunaan pesawat udara. Pihaknya berharap pemerintah memberi perhatian lebih serius terhadap SPAN Medan untuk mewujudkan motto SMK itu bisa dan sesuai dengan program Dinas Pendidikan bahwa sekolah kejuruan harus imbang 70 persen dan 30 persen dari SMA.
SPAN Medan juga telah menjalin kerjasama dengan Pusat Pendidikan Penerbangan Angkatan Darat di Semarang, PT Dirgantara Indonesia di Bandung, Sekadron Teknik 21 Sena Puspenerbangan Pondok Cabe Jakarta, PT Aero Nusantara Indonesia (ANI) di Tangerang, Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan Garuda Maintenance Facility (GMF) Jakarta.

Sementara, Sekretaris Pelaksana SPAN Medan, Komariah ,SPsi menambahkan setiap tahunnya para lulusan SPAN Medan dapat diterima menjadi tenaga kerja yang siap dimanfaatkan oleh berbagai institusi penerbangan. Dengan begitu, SPAN Medan juga mendukung program pemerintah di bidang pendidikan nasional khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), bahwa tamatan sekolah SMK diharapkan mampu menjadi tenaga kerja yang siap bekerja.

“Sudah banyak lulusan SPAN Medan yang direkrut untuk bekerja di perusahaan penerbangan yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan lulusan SPAN Medan mampu bersaing dan ditempah untuk siap kerja,” urainya. (*)

Sumut Jalur Lintas Narkoba

Poldasu Musnahkan Narkoba Rp1,6 Miliar Lebih

MEDAN-Peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan ganja yang masuk dari Malaysia maupun Jakarta,  ternyata tersebar luas di Sumut. Hal itu membuktikan, Sumut merupakan ‘pasar empuk’ perlintasan barang-barang haram tersebut.  Buktinya, beberapa kali kasus di Jakarta yang  terungkap, nyata-nyata narkobanya berasal dari  Sumut.

“Fakta dari tangkapan, Sumut merupakan lintasan  peredaran narkoba, juga terlihat dari tersangka yang  ditangkap dan barang bukti yang disita, merupakan  kiriman dari Malaysia dan Jakarta,” ujar Direktur.

Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andjar  Dewanto, usai pemusnahan barang bukti narkoba  senilai Rp1,6 miliar lebih, di halaman Direktorat Narkoba, Jumat (27/4).

Saat itu, Andjar juga mengaku mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus narkoba yang lebih besar, karena kurang didukung dana.  “Sebagai  contoh, saat akan transaksi, mereka (bandar, Red) pasti  meminta supaya lebih dulu menunjukkan uang. Karena kita tidak mempunyai sesuai nilai yang  mereka minta, maka transaksi tersebut pasti batal,”  terangnya.  Dia menambahkan, memang dana untuk  pengungkapan ada, tapi hanya berkisar Rp700 juta dan sebatas transaksi di bawah 1 kg sabu-sabu masih bisa diupayakan tetapi jika harga yang disebutkan bandar lebih dari itu maka tidak bisa terpenuhi.

“Salah satu contoh di Tanjungbalai seminggu lalu saat akan transaksi 1 kg sabu-sabu. Saat itu kita hanya bisa menyiapkan dana Rp400 juta. Karena jauh di bawah harga yang disebutkan bandar, maka pertemuan itu gagal,” terangnya.

Disinggung kemungkinan penambahan anggaran, Andjar menyatakan setiap tahun memang selalu diajukan tapi pihaknya juga harus maklum kemampuan negara.

Barang bukti narkoba yang dimusnahkan merupakan hasil tangkapan Maret-April, berikut meringkus 35 tersangka.

“Secara keseluruhan yang disita dari para tersangka, sebanyak 8.900 gram ganja, 100 butir pil ekstasi dan 1.685,51 gram sabu,” jelasnya.
Sesuai data yang didapat, ke-35 tersangka tersebut  yakni AHP dengan barang bukti 8.900 gram ganja, Ar (100 gram sabu), Jo (100 butir pil ekstasi), Sur dan AJ (90,7 sabu), AA dan FRD (92,23 gram sabu), Naz, Sur dan Hus (99,90 gram sabu), Mus (47,4 gram sabu), AS, Af, HSS, ZS dan AY (102,4 gram sabu).

Selanjutnya, RD alias Fai (51,26 gram sabu), ZA alias Na dan UG (100,42 gram sabu), Zul dan JH (35,84 gram sabu), Suh, ZYS dan Sug (100,92 gram sabu), Is, DSN (51,5 gram sabu), B alias Pak Wa dan Mun (199,7 gram sabu), ZS dan Sah (100 gram sabu), Tug (50 gram sabu), KS (50 gram sabu), PA alias Pleni (65,86 gram sabu), MAI alias Ali (271 gram sabu) dan Im (76,38 gram sabu).

Pengedar Dibekuk

Sementara seorang pengedar sabu-sabu dibekuk polisi lalulintas di Jalan Sudirman, persisnya di persimpangan Jalan Wali Kota Medan, tak jauh dari rumah dinas Wali Kota dan rumah dinas Kapolda, Jumat (27/4) pagi.

Informasi yang dihimpun tersangka diketahui bernama Arman (30), warga Jalan Utama Medan. Saat itu Arman mengendari sepeda motor Yamaha Mio putih dengan plat polisi BK 2618 XZ melintas di Jalan Wali Kota, tiba di persimpang Jalan Sudirman, tersangka melihat ada petugas lalulintas. Pelaku menyadari dirinya tidak menggunakan helm menghentikan laju kendaraannya dan pelaku pun berpura-pura memarkirkan sepeda motor di serbang jalan.
Briptu Elya Ginting curiga dan langsung mendatangi pelaku. Pelaku gugup sehingga  polisi curiga dan menggeledah isi kantong celananya. dan mendapatkan lima paket kecil sabu-sabu siap pakai dan puluhan lembaran plastik kecil. Selanjutnya tersangka diboyong ke Malposekta Medan Baru untuk menjalani pemeriksaan. Petugas Lantas Briptu Elya Ginting mengatakan sudah mencurigai pelaku yang tiba-tiba berhenti..”Aku geledah dapat sabu-sabu dari pelaku,” ujarnya.

Kasat Lantas Polresta Medan, Kompol M Risya Mustario juga membenarkan penangkapan tersebut. Kini pelaku bersama barang bukti diamankan di Mapolsekta Medan Baru. (ari/gus)