MEDAN- Ini kabar gembira bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Soalnya Bank Sumut akan memberikan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR subsidi dengan bunga yang murah. Hal ini seiring dengan hasil MoU antara Bank Sumut dengan Kementerian Perumahan Rakyat.

Dirut PT Bank Sumut Gus Irawan Pasaribu melalui Pemimpin Bidang Pembiayaan Dana dan Jasa  Divisi Syariah Bank Sumut Kaswinata menyebutkan tindak lanjut dari MoU adalah penyusunan perjanjian kerjasama operasional (PKO). Dalam PKO itu lanjut Kaswinata siapa pun boleh mendapatkan FLPP ini asalkan memiliki penghasilan tetap dengan pendapatan maksimal Rp3,5 juta. Kredit yang akan disalurkan sesuai dengan kuota yang ditetapkan yakni  338 unit untuk bank konvensial dan 174 unit untuk bank syariah.

Dalam PKO itu disebutkan pembiayaan kredit yang akan disalurkan minimal pembelian rumah tipe 36 (setara dengan Rp70 juta). Kemudian kreditur membayar uang muka 10 persen dari harga rumah tersebut. Sisa pembayaran (Rp63juta) inilah kata Kaswinata yang akan difasilitasi Bank Sumut dan Kementerian Perumahan Rakyat.

“Jadi antara Bank Sumut dan Kementerian Perumahan Rakyat sharring dana, 50 persen Bank Sumut dan 50 persen lagi Kementerian Perumahan Rakyat,” ungkap Kaswinata. Jangka waktu pinjaman 10 hingga 15 tahun. Lantas apa yang menjadi kelebihan FLPP ini? Ditanya begitu Kaswinata menjawab bunga yang rendah.

“Tanpa bantuan  Kementerian Perumahan Rakyat kami tidak bisa memberikan bunga murah seperti ini yakni 7,25 persen per tahun,” katanya seraya menambahkan selain angsuran kreditur juga dibebankan biaya propisi 0,5 persen dan administrasi Rp250 ribu. Rencananya program ini akan dimulai pertengahan Mei ini.

Sebelumnya Kementerian Perumahan Rakyat telah melakukan MoU dengan 3 Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menyalurkan kebijakan FLPP atau KPR subsidi di Jakarta, Rabu (25/4). Sebelumnya ada juga 7 Bank BUMN yang sudah mengadakan MoU sebelumnya.

“Kita rangkul dalam MoU/kesepakatan bersama antara Kemenpera dan Asosiasi BPD (Asbanda) dengan 13 BPD, tujuannya tidak lain untuk membantu mewujudkan pelaksanaan program pengadaan rumah layak huni dan terjangkau yang difasilitasi KPR sejahtera dengan FLPP bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz.  Kesepakatan dengan 13 BPD ini berlangsung selama 5 (lima) tahun, tetapi bisa diperpanjang.

Apabila setelah lima tahun Mou tidak diperpanjang lagi tidak menggugurkan kewajiban bank untuk menyelesaikan segala kewajibannya dalam FLPP. Ke 13 BPD itu adalah BPD Sumatera Utara, BPD Nusa Tenggara Timur, BPD Kalimantan Selatan, BPD Jawa Tengah, BPD Kalteng , BPD Sumbel Babel, BPD Papua, BPD Jatim , BPD Yogyakarta, BPD Nagari, BPD Kaltim, BPD Riau Kepri, dan BPD Sulsel. (dra/net)

MEDAN- Kebijakan pemerintah yang akan membebaskan usaha mikro beromzet di bawah Rp300 juta per tahun dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disambut baik oleh pengusaha. Sebab, selama ini masih banyak pelaku usaha dikenakan pungutan pajak sehingga memberatkan untuk berkembang ke depannya.

Ketua UKM Center Denny Faisal Mirza, sangat mendukung kebijakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang membebaskan usaha mikro tidak dikenai pajak. Karena pertumbuhan usaha mikro terus berkembang sekitar 10 persen hingga 20 persen per tahun atau dari data tahun 2009 ada sekitar 3 juta orang pelaku usaha mikro terdapat di Sumut.

“Ini kebijakan yang positif dan kita dukung. Usaha kategori mikro ini harus didukung  pemerintah baik dalam hal legalitas, kemudahan, peluang pasar dan pajak,” ujarnya pada Rabu (25/4).

Namun, lanjutnya, kebijakan membebaskan pajak bagi usaha mikro ini harus benar-benar di dukung Pemda masing-maing karena sampai sekarang pungutan pajak masih diberlakukan. Ini terlihat Pemda tidak mendukung pertumbuhan usaha mikro dan pelaksanaannya jauh berbeda seperti yang diberlakukan pemerintah pusat. “Banyak cara Pemda mengutip pajak bagi usaha mikro kita, misalnya pajak penghasilan, NPWP dan legalitas lainnya. Saat pasang plang usaha, maka diberlakukan pajak plang dan banyak kutipan sebagainya,” kata Deni.

Menurutnya, usaha mikro ini paling banyak digeluti masyarakat karena merupakan wirausaha dadakan apalagi didukung dengan banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia. Untuk mengambil status sosial, maka pelaku usaha ini rata-rata beromzet dibawah Rp 300 juta pertahun. Sedangkan sektor usaha bergerak dibidang industri makanan dan minuman serta industri kreatif.

Sementara untuk usaha yang masuk katagori kecil dan menengah dipatok pengenaan PPh dan PPN nya sebesar 2 persen, dijelaskan Deni, mungkin saja sudah hal wajar karena sektor usaha tersebut yakni usaha kecil memiliki aset dengan rentang Rp50 juta-Rp500 juta dengan omzet sedikitnya Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar per tahun, dan yang masuk usaha menengah jika asetnya mencapai Rp500 juta-Rp10 miliar dengan omzet Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar per tahun.(ram)

MEDAN- Pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dinilai melanggar hak konsumen atas akses bahan bakar minyak (BBM) yang memadai.
Hal itu dikatakan, Direktur Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Farid Wajdi, kepada wartawan, Selasa (24/4).

Menurutnya, pelanggaran terhadap hak konsumen terkait pembatasan penggunaan BBM bersubsidi tersebut, karena tidak diiringi dengan kemampuan Pertamina untuk menyediakan Pertamax. Indikatornya, sampai saat ini Pertamina juga masih mengimpor Pertamax dari luar negeri. Ini justru akan mempersulit konsumen mendapatkan BBM.

Intinya, Persoalan utama pembatasan BBM bersubsidi ini adalah mempersulit akses masyarakat pada bahan bakar. “Hal ini akan memperparah kelangkaan bahan bakar yang sudah terjadi pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa,” ungkapnya.

Lanjut pria yang juga Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) tersebut, dengan kata lain,  pembatasan konsumsi BBM juga membutuhkan ketersediaan infrastruktur, tenaga Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengawasan yang semuanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Apalagi selama ini pengawasanpun, masih banyak kelemahan. Padahal pengawasan diperlukan agar pembatasan konsumsi BBM benar-benar diimplementasikan dengan baik.
Masalahnya, sambungnya, selama ini BBM tidak dibatasi seperti saat ini ketersediaan BBM di daerah sudah sangat mencemaskan. Apalagi jika stok dibatasi.

Lebih jauh lagi, kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi ini berpotensi saja akan menguntungkan SPBU asing. Sebab dengan perbedaan harga yang cukup besar antara SPBU nasional dengan asing, konsumen cenderung akan beralih ke SPBU asing yang harganya lebih murah.

Kemudian masalah utama dengan pembatasan BBM bersubsidi, kebijakan apa yang dipersiapkan oleh pemerintah sebagai pengganti kenaikan harga tersebut? Pada dasarnya, kinerja pemerintah selama ini kurang optimal baik penyediaan fasilitas publik maupun jasa. Sempitnya infrastruktur dan lemahnya kualitas jalan raya dapat dijumpai di sepanjang pulau Jawa.

Jasa keamanan kepolisian yang diharapkan mampu melindungi kepentingan publik justru seringkali berpihak kepada mereka yang kaya. Keadilan yang seharusnya dapat ditegakkan dan tidak pandang bulu, semakin sulit diharapkan. Apakah batasan konsumsi BBM bersubsidi akan mampu meningkatkan kenyamanan fasilitas publik sekaligus layanannya.(ari)