MEDAN-Diam-diam Pengadilan Negeri Medan menggelar sidang perdana perkara  kasus kelalaian yg dilakukan oleh Marini, guru TK Yayasan Bodhicitta, yg menabrak belasan muridnya secara sembunyi-sembunyi, Kamis (26/4).

Hakim menggelar di ruang perikanan lantai dua Pengadilan Negeri Medan. Padahal, seluruh  ruangan persidangan yang berada di lantai gedung Pengadilan Negeri Medan kosong. Sidang juga berlangsung singkat.

Ketua majelis hakim yang memimpin persidangan Wahidin SH mengaku, sidang memang digelar pada pagi hari karena selain terdakwa yang berstatus tahanan kota, Jaksa Penuntut Umum, Lyla Nasution, penasehat hukum terdakwa semua juga telah hadir.

Menurut Wahidin, Jaksa Lyla Nasution menutut terdakwa pasal 310 junto pasal 360 ayat 1 Undang-Undang Lalulintas, tentang kelalaian berkendaraan yang menyebabkan kecelakaan.

Setelah pembacaan dakwaan, sidang ditunda. Hakim menjadwalkan sidang selanjutnya akan berlangsung tanggal 1 Mei  mendatang dengan agenda eksepsi terdakwa.

Marini dikenakan tahanan kota dengan alasan depresi oleh Kajari Medan, tanpa ada surat keterangan dari kedokteran kehakiman.
Marini menabrak kerumunan siswa TK yang sedang senam di halaman sekolahnya di Jalan Selam. Saat itu dia berencana memindahkan mobil Toyota Avanza silver BK 1272 VQ  miliknya dari halaman yang juga dijadikan lokasi parkir. Saat dimundurkan mobil matik itu justru menabrak siswanya. (rud)

BELAWAN- Bisnis BBM (Bahan Bakar Minyak) ilegal yang memerlukan investasi rupiah, ternyata tak hanya menjanjikan untung besar. Banyak masalah rumit yang tak kunjung terselesaikan. Bagaikan sebuah lingkaran setan, pelanggaran yang terjadi saling terkait satu sama lain. Perjalanan BBM bersubsidi dari Instalasi Pengisian (Depot) menuju SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak) masih diwarnai budaya suap, sehingga kasus truk tangki ‘kencing’ di jalan pun tak pernah tuntas.

Pengusaha SPBU hanya bisa mengeluh dan takut membuka rahasia. Benarkah penyunatan volume pasokan truk tangki tidak hanya melibatkan oknum petugas pertamina, tapi ada oknum lain yang memberikan fasilitas untuk memodifikasi tera ukur yang terdapat di dalam truk tangki pengangkut jatah minyak rakyat tersebut.

Penelusuran Sumut Pos, Kamis (26/4) kemarin, dalam membongkar kasus truk tangki ‘kencing’ di jalan harus dimulai dari proses perjalanan BBM bersubsidi dari Instalasi (depo) Pengisian Pertamina Medan Group di Jalan KL Yos Sudarso Km 20 Medan Labuhan menuju SPBU. Dugaan yang cukup mengejutkan, praktik penyunatan BBM nekat dilakukan sopir truk tangki dengan memodifikasi alat pengukur minyak atau tera ukur (tera metrologi) yang terdapat di dalam tangki. Ini dilakukan untuk mengelabui pemeriksaan dari petugas pengawas SPBU.

Menurut pengakuan sopir tangki pertamina, untuk menutupi perbuatannya dan mengelabui petugas SPBU para sopir pun mencari cara dengan mengakali serta memodifikasi alat pengukur BBM yang ada dibagian bawah penutup tangki.

“Caranya gampang, tinggal nyetel jarum tera ukurnya saja yang ada di bawah tutup tangki (rantang) yang kita bawa. Karena, begitu sampai di SPBU yang diperiksakan jarum teranya pas atau tidak. Kalau jarum penunjuk teranya sudah cocok, kan tak ada masalah,” ungkap seorang sopir berinisial AR.
Sebelum memodifikasi alat pengukur BBM yang terdapat di truk tangki, biasanya para supir harus terlebih dulu mencari bahan materialnya ke UPTD Balai Metrologi
Disperindag Sumut di Persatuan STM Kampung Baru Medan.”Balai Metrologi itu dilibatkan dalam proses pengukuran kapasitas muatan tangki, biasanya truk tangki diharuskan pengukuran ulang pada setiap tahunnya,” sebut dia.
Setelah mendapat material sejenis kawat halus sebagai jarum penunjuk tera ukur dari oknum petugas metrologi, para pengemudi truk tangki pertamina mulai mengakali tera ukur di dalam tangki tersebut.
“Pada alat tera ukur di tangki truk pertamina itukan ada lobang kecil, dari situlah awal untuk mengakali alat pengukur minyak itu. Makanya sering diistilahkan oleh sopir ada jarum pengukur tera asli dan palsu. Tujuannya supaya SPBU terkecoh, meski BBM yang kami antar itu sebenarnya berkurang,” bebernya.

Meski dapat mengelabui petugas SPBU, sebut dia, tapi tak jarang pula petugas pengawas BBM di SPBU yang mendapat pasokan komplain karena jatah pesanannya berkurang. “Itupun terjadi kalau pengawas SPBU curiga, lalu BBM dimasukkan ke tangki timbun SPBU untuk diukur ulang dengan alat tera mereka. Tapi kalau mereka tidak tahu ya aman-aman saja,” ucapnya.

Dia menyebutkan, praktik kekurangan jatah BBM seperti ini diakuinya pernah ketahuan oleh petugas pengawas SPBU. Setelah dilakukan pengukuran ulang, ternyata hasilnya berbeda. Walaupun sudah ketahuan sopir biasanya tetap tak mengaku dan bersikukuh kalau ukuran tera di truk tangkinya sudah benar.

“Kalau ketahuan ya kita (sopir) pura-pura merasa benar saja, paling nanti SPBU komplain ke PT Elnusa, lalau diganti sama perusahaan tentang ke kurangan minyak tadi. Dan kalau kita diperiksa pengawas Elnusa, kita jawab saja kita tak ada ‘kencing’ sambil menunjukan jarum tera ukur di truk tangki tidak kurang. Soalnya pengawas perusahaan PT Elnusa pun tak tahu kalau tera ukurnya sudah kami olah,” ceplosnya.

Kendati ia mengakui perbuatannya tersebut melanggar hukum, namun menurut dia hal tersebut dilakukannya karena banyaknya tekanan dari oknum tertentu. Belum lagi maraknya aktivitas pungutan tak resmi yang terjadi di lingkungan depot pengisian milik pertamina.

Terpisah, Kepala Satuan Pengaman PT (Persero) Pertamina Upms I Medan, Parman, ketika dikonfirmasi terkait dugaan kelebihan muatan (tonase) terhadap truk tangki ketika melakukan pengisian di depot pertamina tidak membantah. Dia mengakui, adanya oknum petugas pengisian BBM dari PT Mesran dan permainan dari oknum petugas pertamina yang melakukan pengukuran muatan. (mag-17/ram)

MEDAN-Komunitas Air Mata Guru (KAMG) kembali menemukan kecurangan dalam pelaksanaan UN di Medan serta beberapa daerah lainnya seperti Sibolga, Humbahas, Perbaungan, Binjai Labuhan Batu dan daerah lainnya.

Selain banyaknya ditemukan kunci jawaban oleh sejumlah pengawas dari  murid, tim monitoring yang melakukan investigasi juga menemukan beredarnya kunci jawaban melalui SMS dan lainnya.

“Dalam pelaksanaan UN SMP selama dua hari ini, tim monitoring menemukan banyak kecurangan yang terjadi di Kota Medan, dan daerah lainnya. Setidaknya indikasi kecurangan terlihat ketika para siswa sudah mulai hadir di sekolah sejak pukul 05.00 WIB,”ungkap Ketua Investigasi UN KAMG, Benny Sinaga saat melakukan temu pers di Kantor KAMG, Jalan Sei Merah Medan, Rabu (25/4). Bahkan, bilang Benny, kebocoran soal IPA juga telah beredar melalui pesan singkat dari salah satu siswa SMP di Kota Medan.

Ironisnya, kunci jawaban tersebut beredar sehari sebelum pelaksanaan ujian yakni Selasa malam(24/4) sekitar pukul 23.00 WIB.
“Yang sangat disayangkan ketika kita coba menanyakan kepada siswa siapa yang memberikan kunci jawabannya, mereka tidak mau menyebutkannya,”aku Benny.

Sementara itu pembina KAMG, Resta Lubis menilai, kecurangan UN terjadi karena kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Menurutnya, pelaksanaan UN baik SMA dan SMP cacat hukum karena MA dengan tegas menolak kasasi pemerintah terkait gugatan warga negara pada 2009 lalu.
“Dalam amanat putusan MA, sebelum melaksanakan UN pemerintah harus meningkatkan kualitas guru dan kelengkapan sarana dan prasarana sekolah serta akses lainnya. Selain itu pengadilan memerintahkan pemerintah untuk mengambil langkah kongkret mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik dalam usia anak akibat penyelenggaraan UN. Serta meninjau kembali sistem pendidikan Nasional,”terangnya. Hanya saja menurut Resta, pemerintah tidak peduli dengan kondisi tersebut, dan lebih mementingkan sebuah kebijakan yang menguntungkan.

“Sehingga untuk mengejar nilai standar dan mencapai 100 persen kelulusan membuat sekolah, siswa dan guru terpaksa melakukan kecurangan untuk bisa lulus. Mungkin bisa disebut dengan istilah Abang Curang Adik Ikut-Ikutan,”ucapnya. (uma)

Kantor Kejatisu Dilempar Telur Busuk

MEDAN-Dua gelombang unjuk rasa menggeruduk kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, di Jalan AH Nasution Medan. Kedua gelombang aksi unjukrasa masing-masing menuntut pengusutan dugaan korupsi di instansi pemerintah di Sumatera Utara. Salah satu elemen sempat melakukan aksi pelemparan telur busuk ke halaman kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yang dijaga aparat kepolisian dan staf korps Adhyaksa tersebut.

Aksi unjukrasa tersebut pertama kali dilakukan dari Forum Mahasiswa Berantas Korupsi (Formabek). Kedatangan massa meminta pertanggunjawaban atas penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan Kejatisu di Dinas Kesehatan Sumatera Utara.

“Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera melakukan penyelidikan atas penggunaan anggaran tahun 2011 dan 2012 di Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara,” teriak kordinator aksi, Riki dengan menggunakan pengeras suara di depan pagar besi pintu masuk Kejatisu.
Dalam orasi, Riki mensiyalir bahwa Dinkes Sumut telah melakukan penyimpangan dan penyelewengan anggaran yang dilakukan oknum-oknum pejabat di Dinkes Sumut, pada program perbaikan gizi masyarakat senilai Rp 4,25 miliar.

“Bukan itu saja dugaan penyimpangan juga terjadi Rumah Sakit Kusta Sicanang senilai Rp8 miliar, dengan biaya belanja penguburan Rp17. 250.000 dalam setiap tahun, penyimpangan anggaran pada honor PTT Rp 649.800.000 per tahun,” ujar Riki.

Begitu juga aksi unjukrasa yang dilakukan mahasiswa Universitas Nusantara (UMN). Massa menuntut agar Kejatisu mengusut dugaan korupsi di Dinas Perhubungan Sumut, bahkan aksi itu diwarnai lemparan telur busuk ke kantor Kejatisu dan membakar ban di depan gerbang masuk kantor tersebut yang dilakukan oleh sekelompok Mahasiswa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Alwasliyah Medan, di Jalan AH Nasution Medan.

Massa dalam orasinya mendesak Kejatisu untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di Dinas Perhubungan Sumut, yang diduga melibatkan Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Rajali SSos dengan total kerugian negara sebesar Rp106.455.000.000.

Sementara, aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat Bersatu Sumatera Utara (LSM BMB SU) di depan pintu masuk kantor Wali Kota Medan, berakhir ricuh dengan petugas Satpol PP yang mencoba menahan masa masuk ke dalam kantor.

Dalam aksinya, masa meminta kepada Wali Kota Medan Rahudman Harahap segera mencopot Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (Kadis TRTB) Medan dan oknum lainnya yang diduga melakukan konspirasi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) terhadap pengembang bangunan.

Selain itu masa juga meminta agar membatalkan proyek renovasi rumah dinas Wali Kota Medan, karena dinilai menmghamburkan anggaran sebesar Rp2,55 miliar, yang ditampung dalam APBD 2012 dan dibagi menjadi 3 paket. Sementara masyarakat di kota Medan masih banyak yang membutuhkan dana tersebut.(rud/adl)

Korlantas Polri Sidak Sat Lantas Polresta Medan

MEDAN-Korps Lalulintas Mabes Polri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Lalulintas (Sat Lantas) Polresta Medan, di Jalan Adinegoro, Kamis (26/4) siang.

Dalam kunjungan itu,  rombongan dari Mabes Polri melihat langsung pelayanan yang diberikan Sat Lantas Polresta  Medan. Kasubdit Gakum Korlantas Mabes Polri, Kombes Indrajit yang memimpin rombongan sesaat akan meninggalkan Sat Lantas Polresta menuturkan, kedatangan mereka ke Medan dalam rangka penilaian terhadap pelayanan  publik yang dilakukan Sat Lantas, khususnya dalam mekanisme penerbitan SIM (Surat Izin Mengemudi). “Ya, penilaian aja, penilaian pelayanan,” ujarnya.

Indrajit mengatakan, penilaian tak hanya dilakukan di Sat Lantas Polresta Medan. Ia mengatakan, selain di Medan, penilaian juga mereka lakukan di sembilan Sat PAS (Satuan Penerbitan dan Administrasi SIM) di Indonesia. Setelah dilakukan penilaian, hasilnya akan dievaluasi Korlantas Mabes Polri.
Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Medan, Kompol Risya Mustario mengatakan, kedatangan rombongan Mabes Polri tersebut meninjau proses layanan penerbitan SIM di Sat Lantas. Saat Ditanya tentang kekurangan Sat Lantas saat ini, Risya mengatakan, Sat Lantas selama ini sering kesulitan dalam memenuhi kebutuhan material pembuatan SIM. (gus)