Home Blog Page 13648

CCTV Amiruddin Beredar, Dewan Resah

MEDAN-Anggota DPRD Medan resah. Rekaman CCTV sang Ketua DPRD Medan, Amiruddin, yang bersitegang dengan seorang sekuriti Bandara Polonia berdar. Anggota dewan pun menganggap lembaga wakil rakyat itu pun dilecehkan.

“Kami sangat menyayangkan beredarnya rekaman CCTV tersebut, dalam permasalahan ini DPRD secara lembaga dilecehkan,” ungkap Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Arif.Pada CCTV itu memang tergambar Amiruddin yang saling dorong dengan petugas sekuriti di Terminal.

Keberangkatan Bandara Polonia belum lama ini. Karena itu, Ahmad Arif menyarankan DPRD Medan mengambil sikap. “Terkait masalah beredarnya CCTV kejadian di Bandara Polonia yang melibatkan Ketua DPRD, saya menyarankan agar DPRD melalui Komisi C untuk menindaklanjuti permasalahan ini dengan memanggil PT AP (Angkasa Pura) II,” kata Arif saat memberikan padangan umum di rapat Paripurna DPRD Medan, Senin (16/4).

Ditempat terpisah, Ketua Komisi C DPRD Medan, Ahie, menyatakan siap menindaklanjuti. Namun, sampai saat ini pihaknya belum ada menerima surat rekomendasi dari Ketua DPRD Medan, Amiruddin. “Seharusnya yang bersangkutan (Ketua DPRD Medan, Amiruddin) harus membuat surat ke kita (Komisi C). Bila ada surat pasti akan kita tindak lanjuti karena sudah melecehkan lembaga,” ucap Ahie.

Dikatakannya, sampai saat ini Komisi C belum ada menerima surat untuk melakukan pemanggilan PT Angkasa Pura II. “Sesuatu itu tidak akan ditindak lanjuti bila tidak ada bukti resmi surat. Kalau pemanggilannya memakai undangan biasa tidak perlu buru-buru,” ujarnya.

Dijelaskannya, Komisi C tidak akan ada campur tangan dalam permasalahan ini. Dimana pihaknya bekerja sesuai dengan prosedur. “Biarkanlah mereka menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak ada bukti surat rekomendasi masuk akan dilakukan pemangilan biasa, tetapi kan nggak enak kalau seperti itu. Kita bekerja sesuai dengan prosedur,” jelasnya.

Sementara itu, Amiruddin dan pihak sekuriti telah saling bertemu di Ruang Opal Lantai 26, Grand Swiss Bell Hotel, Senin (16/4) malam. “Saya merasa bangga dengan yang dilakukan oleh pihak sekuriti Bandara Polonia Medan. Saya sebelumnya sudah minta maaf dengan petugas sekuriti, Fahru Rozi Nasution, Selasa (10/4) kemarin. Itu hanya misskomunikasi saja,” katanya yang duduk bersama dengan Fahru Rozi Nasution, GM Angkasa Pura II Bandara Polonia Medan Kol PNB Bram Bharoto, Humas Angkasa Pura II Bandara Polonia Medan Firdaus, dan Kepala Divisi Pelayanan Angkasa Pura II Bandara Polonia Medan Yohanes.

Amiruddin mengaku khilaf dan merasa semua permasalahan sudah selesai. “Tak perlu diperpanjang lagi karena saya sudah meminta maaf. Saya sendiri meminta maaf kepada Fahru Rozi Nasution terkait saling dorong-mendorong di tempat itu,” ucapnya.

Fahru Rozi mengaku, saat memeriksa tanpa sengaja mengenai alat vital Amiruddin. “ Saya juga meminta maaf kepada bapak Amiruddin atas peristiwa tersebut saat ini ditempat ini,” ujarnya.

GM Angkasa Pura II Bandara Polonia Medan Kol PNB Bram Bharoto juga menyatakan dan meminta kasus tersebut sudah selesai. “Kasus ini sudah selesai sampai disini dan sudah saling memaafkan di antara keduanya,” ungkapnya. (adl/jon)

Video Pemukulan Pegawai Bandara oleh Ketua DPRD Kota Medan

Pemerataan Pendidikan dalam Perspektif Otda

Oleh:
Janpatar Simamora, SH, MH

Dalam rangka pengembangan potensi diri, maka pendidikan menjadi sarana tepat bagi manusia. Di sisi lain, tingkat kemajuan dan kesejahteraan rakyat suatu negara juga tidak bisa dilepaskan dari seberapa besar tingkat kualitas pendidikan dari negara dimaksud.

Oleh karena itu, maka pendidikan menjadi salah satu sarana yang begitu urgen untuk membangun dan mewujudkan negara yang sejahtera. Hal itu kian dikuatkan dengan semangat reformasi yang menghendaki agar pendidikan benar-benar dapat diselenggarakan secara merata di seluruh wilayah tanah air.

Semangat reformasi dalam bidang pendidikan di tanah air telah dibuktikan seiring dengan perubahan keempat tahun 2002 UUD 1945. Bahkan masalah pendidikan telah diatur dalam Bab tersendiri, yaitu Bab XIII UUD 1945. Hal ini menunjukkan bagaimana kuatnya arus dukungan dalam rangka membangun dunia pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.

Guna menguatkan semangat dalam membangun pendidikan yang lebih baik, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seluruh regulasi ini diharapkan mampu memayungi tindakan pemerintah dalam rangka membangun pendidikan sebagai pranata sosial yang memikili kekuatan serta wibawa guna mengembangkan manusia Indonesia menjadi manusia yang berkualitas serta berdaya guna, baik bagi pribadi, keluarga, bangsa dan negara terlebih di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas  sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Kemudian dalam rangka mencapai visi dimaksud, maka digariskanlah beberapa misi pendidikan nasional, diantaranya mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, pendidikan nasional juga mengemban misi untuk membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak  bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas  proses  pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi

Selanjutnya, dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga mengamanatkan beberapa strategi, diantaranya:  pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan; penyediaan sarana belajar yang mendidik; pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan; penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; pelaksanaan wajib belajar; pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; pemberdayaan peran masyarakat; pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Secara umum, apa yang telah digariskan dalam konstitusi maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, mulai dari arah pendidikan nasional, visi, misi dan strategi pembaharuannya sudah cukup menggambarkan akan arah dan sasaran pendidikan nasional di masa yang akan datang. Yang menjadi persoalan kemudian adalah bagaimana dengan problem yang ada dalam bidang pendidikan saat ini? Apakah sudah terangkum dan terjawab dalam tataran implementasi?

Sampai saat ini harus diakui bahwa salah satu persoalan mendasar dalam bidang pendidikan adalah bahwa pemerataan pendidikan secara nasional belum berjalan dengan baik.

Selama ini ada kecenderungan bahwa prioritas peningkatan mutu dan kualitas pendidikan hanya fokus pada daerah perkotaan. Sementara nasib pendidikan di daerah pedesaan justru kerap terabaikan dan bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa masih ada sebagian wilayah, khususnya di daerah pelosok yang masih jauh dari jangkauan teknologi belum tersentuh dengan program-program pendidikan berkualitas.

Memaksimalkan Peran Pemda

Dalam perspektif otonomi daerah, persoalan ini memang lebih dipahami oleh daerah masing-masing. Oleh karenanya, maka semangat otonomi daerah semestinya digandeng dengan semangat reformasi pendidikan demi membangun pendidikan yang lebih berkualitas.

Tidak terjangkaunya persoalan dalam bidang pendidikan, khussusnya di daerah pedesaan oleh pemerintah pusat tentunya tidak terlepas dari keterbatasan yang dimiliki. Kendati semangat pemerintah pusat begitu berapi-api dalam rangka membangun pendidikan yang lebih mapan di tanah air, namun proses pendeteksian persoalan yang ada akan tetap terasa sulit tanpa bantuan pemerintah daerah sebagai pihak yang paling mengetahui secara menyeluruh akan ragam persoalan pendidikan yang muncul di daerahnya.

Dalam rangka mengurai persoalan dan menembus batas keterjangkauan pemerintah pusat dalam bidang pendidikan, maka setidaknya perlu dilakukan beberapa langkah konkret. Pertama, pentingnya kerjasama dan komunikasi yang intensif antara pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah harus benar-benar dilibatkan dalam proses pendeteksian seluruh persoalan yang ada, termasuk berbagai alternatif penyelesaiannya. Alternatif penyelesaian dimaksud bisa saja dengan mengusung kearifan dan budaya lokal di daerah masing-masing. Jadi sangat dimungkinkan munculnya alternatif penyelesaian persoalan yang berbeda-beda antara daerah, tergantung daripada tingkatan persoalan yang dihadapi.

Kedua, pemerintah daerah harus benar-benar memaknai amanat konstitusi, khususnya Pasal 31 ayat (4) yang menghendaki agar anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20 persen dari APBD masing-masing daerah. Bahkan bila memang dibutuhkan, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran lebih dari angka itu. Sebab, konstitusi mengamanatkan bahwa angka 20 persen adalah merupakan angka minimal. Artinya dimungkinkan pengalokasian anggaran melebihi dari angka 20 persen. Demi hasil maksimal, maka besaran anggaran yang dikucurkan untuk bidang pendidikan di daerah semestinya bisa juga dimaksimalkan. Dengan langkah yang demikian, maka sangat diyakini bahwa persoalan ketidakterjangkauan pemerintah dalam bidang pendidikan akan teratasi dengan baik yang dengan sendirinya akan menuntaskan masalah pemerataan pendidikan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. (*)

Penulis Adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan; Alumnus Program Pascasarjana
UGM Yogyakarta.

Konsumsi Beras Menurun, Ketersedian Beras Meningkat

MEDAN- Badan Ketahanan Pangan (BKP) Sumatera Utara terus menggalakkan program diversifikasi pangan. Hasilnya, tingkat konsumsi beras di Sumatera Utara  dalam beberapa tahun terakhir, mengalami penurunan sekitar 1,89 persen per tahun.

Kepala BKP Sumut Ir Setyo Purwadi, saat menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi B DPRD Sumut, di Ruang Komisi B Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol mengatakan dengan berkurangnya konsumsi beras di masyarakat, maka ketahanan pangan akan terwujud.
“Satu di antara program prioritas kami adalah menurunkan konsumsi beras dan ini upaya peningkatan ketersediaan bahan pangan melalui kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi pengembangan cadangan pangan dan diversifikasi bahan pangan,” katanya.

Purwadi menguraikan, konsumsi beras masyarakat Sumut tahun 2009 berkisar 139,50 kilo per kapita per tahun.

Di tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 136,85 kilo per kapita per tahun.  Berdasarkan analisis situasi pangan, di tahun 2011 kembali menunjukkan penurunan dengan kisaran 134,24 kilo per kapita per tahun.

Lanjutnya, untuk mendapatkan kembali penurunan konsumsi beras di tahun ini, pihaknya melakukan upaya sosialisasi peningkatan konsumsi bahan pangan non beras serta membangkitkan kearifan lokal di Sumut.

Seperti konsumsi umbi-umbian sebelum makan nasi, dengan sebutan manggadong (memakan ubi-red), kentang, sayuran dan bahan pangan lainnya.
“Tepatnya di tahun 2013, diharapkan pola pangan harapan di Sumut bisa meningkat menjadi 93 dari kondisi tahun 2010 sebesar 78,7. Upaya yang dilakukan antara lain melalui percepatan penganekaragaman konsumsi pangan,” lanjutnya.

Langkah lainnya yang dilakukan BKP Sumut, sambung Purwadi, ketersediaan beras di Sumut juga mengalami peningkatan, yakni dari 2,063 juta ton pada tahun 2010 menjadi 3,085 juta ton pada tahun 2012.

Kondisi ini juga memberi dampak positif pada peningkatan cadangan beras di Sumut dalam upaya mempertahankan surplus beras.(ari)

Memasak Itu Mudah

Demo Masak Sumut Pos Bersama Chef Ranu Visudha

Kehadiran Chef Ranu Visudha di Medan dalam acara Masak Yuk !!! Bersama Sumut Pos mendapat sambutan hangat dari para peserta.  Dengan gayanya yang khas dan kocak,  chef asal Surabaya ini berbagi resep dan tip cara membuat makanan yang praktis hanya dengan menggunakan bahan yang sederhana.

Pada demo masak yang diselenggarakan Sumut Pos di Merica Food Center Millennium Plaza, Jalan Kapten Muslim  Helvetia Medan, Sabtu (14/4)  chef Ranu  mendemokan  beberapa resep masakan. Yakni,  nasi bakar praktis, iga bakar madu sambal mangga muda, ayam goreng crispy, sup singkong sehat dan susu sari kedelai.

‘’Disini kita sharing bagaimana membuat makanan hanya dengan modal sedikit dan bahan yang sederhana hasilnya mampu menggoda siapa saja dan dapat dibisniskan,” kata chef Ranu yang telah mengeluarkan lebih dari 200 resep masakan ini.

Selain itu, bagi para pengunjung yang ingin berbisnis kuliner,  chef Ranu juga berbagi tip. “Kemampuan membuat makanan lezat tidak menjamin keberhasilan dalam usaha kuliner. Karena mengetahui cara membuat makanan dengan mengelola bisnis sama sekali berbeda. Untuk itu, kita harus menguasai keduanya,” terang chef Ranu yang dalam kesempatan ini hadir bersama Maspion Group.

Salah satu menu  praktis  yang disajikan  chef Ranu  adalah membuat sari kedelai dalam tempo 20 menit siap saji dengan menggunakan soya bean milk maker produk Maspion. “Cara membuatnya sangat gampang dan cepat. Sari kedelai, merupakan pilihan para vegetarian atau pelaku diet. Bagi mereka yang ingin diet, susu kedelai bagus karena mengandung lesitin. Susu kedelai merupakan salah satu sumber protein nabati terbaik,” bebernya. Acara ini sendiri didukung oleh Maspion, Plaza Millennium, Merica Food Center Plaza Millennium, Tropical, ForVITA , Sonia FM dan Kecap Sempurna.  (mag -11)

 

 

Sandra Dewi Semangat Jualan Kartu e-Tol

KEMACETAN di jalanan Jakarta, bahkan di pintu-pintu tol, sudah akrab menemani warga ibu kota, termasuk Sandra Dewi. Aktris sekaligus presenter kelahiran Pangkalpinang, Pulau Bangka, 8 Agustus 1983, itu menyatakan, sudah tak terhitung banyaknya waktu yang terbuang ketika harus mengantre di pintu tol.  “Aku paling stres kalau ada kemacetan panjang akibat antrean di pintu tol. Apalagi pas mau buru-buru,” ujarnya.

Karena itu, Sandra mengaku sangat bersemangat ketika diajak Bank Mandiri dan Jasa Marga memasarkan e-toll card yang bisa menjadi solusi mengatasi antrean panjang di pintu tol. “Maka, tadi aku bela-belain bangun pagi. Apalagi, ada Pak Dahlan (Dahlan Iskan, menteri BUMN) juga, jadi tambah semangat,” katanya, lantas tertawa.

Meski bersimbah peluh, dara berpostur setinggi 168 cm dengan berat 48 kg tersebut antusias menawarkan kartu e-tol kepada para pengendara yang melewati gerbang tol Cililitan, Jakarta Timur, kemarin siang. “Ayo, ayo Pak, beli kartunya supaya jalan tolnya lebih lancar,” kata Sandra kepada para pengendara mobil.

Sandra mengakui, sebelumnya dirinya tidak mengetahui adanya e-toll card. “Karena itu, promosi besar-besaran sangat penting,” katanya. (owi/c11/ttg/jpnn)

Telkom Raih Dua Penghargaan Sekaligus

MEDAN- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) berhasil meraih dua penghargaan internasional sekaligus. Masing-masing sebagai The Best Environmental Responsibility dan The Best Investor Relations Professional. Penghargaan diberikan oleh Majalah Corporate Governance Asia yang berkedudukan di Hong Kong dalam ajang 2nd Asian Excellence Recognition  Award 2012 di Hong Kong, baru-baru ini.

Menurut Head of Corporate Communication and Affair Telkom Eddy Kurnia, penghargaan bertaraf internasional ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri yang menunjukkan keberhasilan Telkom dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG).

“Penghargaan dari Majalah Corporate Governance Asia menunjukkan bahwa implementasi GCG di tengah-tengah iklim bisnis yang sangat kompetitif mendapatkan perhatian dan apresiasi dari publik,” kata Eddy Kurnia.

Ditambahkan Eddy Kurnia, sebagai perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki publik, Telkom dituntut memiliki pengelolaan investor berstandar internasional yang menjamin keterbukaan dan transparansi kepada pemegang saham sehingga terbentuk kepercayaan dan dukungan kepada perusahaan dalam mengembangkan bisnis.

Predikat terbaik di Indonesia diberikan berdasarkan survey yang dilakukan media berbasis di Hong Kong itu kepada sekitar 11.000 korporasi dari 14 negara Asia selama kurun waktu Maret-September 2011.

Adapun korporasi yang menjadi responden adalah fund managers, investment funds, serta korporasi-korporasi besar lain di Asia. Kriteria yang menjadi penilaian mencakup aksi-aksi korporasi perusahaan dan kinerja perusahaan dalam satu tahun terakhir.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Agus Murdiyatno selaku VP Investor Relations Telkom yang terpilih sebagai The Best Investor Relations Professional. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen Investor Relations Telkom menjadi yang terbaik dan menyisihkan sekitar 40 korporasi domestik yang hampir seluruhnya berstatus perusahaan terbuka.   Eddy Kurnia mengatakan, perusahaan menyadari tanpa adanya transparansi informasi yang cepat dan akurat dalam setiap proses bisnis, investor sulit mengukur kapabilitas Telkom dalam mengeksekusi rencana bisnis ke depan. (ila)

Petani Keluhkan Harga Kemenyan

PAKPAK BHARAT- Petani kemenyan di Pakpak Bharat mengeluhkan harga yang terlalu rendah. Hal ini disebabkan oleh ulah tengkulak.
Saat ini untuk kemenyan kualitas ekstra Rp120 ribu per kilo. Kemudian kualitas kedua Rp92 ribu per kilo, kualitas ketiga Rp65 ribu per kilo, kualitas keempat Rp40 ribu per kilo dan kualitas terendah Rp25 ribu per kilo.

Ringgas Berutu petani kemenyan di daerah Salak, Senin (16/4) mengatakan rendahnya harga kemenyan ini disebabkan ulah tengkulak. Para tengkulak yang yang mayoritas berasal dari luar daerah Pakpak Bharat itu membuat harga sesuka hati.

Padahal, permintaan pasar semakin meningkat. Hal inilah yang menyebabkan para petani kemenyan semakin menjerit untuk dinaikkan harganya. Lantas kenapa tidak agen lokal saja yang membeli kemenyan petani? Ditanya begitu Ringgas Berutu menjawab agen lokal tidak memiliki modal yang cukup.
“Jika agen lokal ada modal, kemungkinan harga beli kemenyan bisa meningkat,” katanya.

“Saya berharap Pemkab Pakpak Bharat bisa memberikan pinjaman untuk modal usaha, dan membantu petani kemenyan. Saya yakin dengan adanya bantuan modal, petani bisa langsung menjual ke Semarang agar harganya lebih tinggi,” ujarnya.

Rata-rata produksi kemenyan untuk satu wilayah, seperti di Desa Lae Langge Namuseng mencapai 800 kilo per Minggu dengan kualitas terbaik dan kedua.  (mag-14)

Harga Jagung Harus Diawasi

MEDAN- Petani Sumatera Utara meminta pemerintah segera membentuk tim monitoring untuk mengawasi harga jagung dan bantuan bibit jagung yang disalurkan ke petani.

Hal itu ditegaskan Ketua Himpunan Petani Jagung Indonesia (Hipajagin) Sumatera Utara, Jemat Sebayang bersama Ketua Hipajagin Kabupaten Langkat, Agustan Sitepu, Wakil Ketua Hipajagin Kabupaten Karo Sejahtera Ginting, Wakil Ketua Hipajagin Kabupaten Deliserdang, Syahri, baru-baru ini.
Jemat Sebayang mengatakan, pihaknya sudah mengadukan hal ini ke DPRD Sumut, tapi tak ada satupun anggota DPRD Sumut yang menanggapi keluhan para petani jagung tersebut.

Sebayang juga mengatakan, para petani sudah melakukan beberapa komunikasi kepada pemerintah, seperti menyurati pemerintah bahkan melakukan aksi agar segera membentuk tim tersebut. Namun, katanya, hingga kini pemerintah seperti tak merespons dan memperhatikan nasib petani jagung.

“Dikhawatirkan dengan adanya panen raya jagung pada Juli mendatang, maka harga jagung akan anjlok ditambah lagi dengan adanya jagung impor. Ini jelas merugikan para petani. Untuk itu kita meminta agar pemerintah segera membentuk tim tersebut dan menghentikan impor jagung,” tegasnya.

Ketua Hipajagin Kabupaten Langkat, Agustan Sitepu juga mengatakan saat ini harga jagung pipil di tingkat petani berkisar Rp2.500 per kg. Harga ini, sebutnya, belum dirasakan mensejahterakan para petani dan masih dianggap merugikan petani. Menurutnya, harga jagung yang ideal di tingkat petani Rp3.000 per kg dan ini sudah dianggap memberikan keuntungan para petani. (ram)

Agar Pengajuan KPR Diloloskan

Pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke bank belum tentu akan dikabulkan, mengingat bank sangat selektif menyeleksi calon pemohon KPR. Alasannya, agar tidak menanggung kerugian, maka bank menuntut pengguna KPR mengikuti tata cara dan penyiapan dokumen. Agar pengajuan KPR Anda lolos proses seleksi, berikut ini beberapa strategi yang perlu disimak:

Mempersiapkan dokumen

Dokumen pengajuan KPR sangat penting bagi perbankan sebagai langkah awal penilaian seseorang dinyatakan layak atau tidak mendapatkan kredit. Misalnya Anda seorang wiraswasta, maka dokumen yang dipersiapkan adalah:

  • Daftar pemasok jika usahanya bergerak di bidang perdagangan
  • Bukti transfer dengan pelanggan
  • Catatan rekening bank minimum tiga bulan terakhir
  • NPWP
  • Surat izin usaha perdagangan, jika usahanya bergerak di bidang perdagangan
  • Tanda daftar perusahaan (TDP).

Sementara itu, bila Anda seorang profesional atau praktisi, dokumen yang perlu disiapkan antara lain:

  • Bukti transaksi dengan pelanggan
  • Catatan rekening bank minimum tiga bulan terakhir
  • NPWP
  • Surat izin praktik beberapa profesi tertentu

Memperbaiki penampilan keuangan

Bank biasanya meminta catatan rekening untuk membuktikan jumlah uang sesuai dengan slip gaji. Apabila mendapatkan gaji secara tunai, segera mungkin memasukkannya ke dalam rekening bank sebelum menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Dari sinilah bank dapat menilai, bahwa Anda sebagai pemohon memiliki penghasilan rutin. Usahakan agar catatan rekening bank menunjukkan adanya pemasukan sekitar tiga bulan terakhir dari penghasilan.

Proporsional saat mencicil

Bank dapat menolak permohonan KPR Anda apabila cicilan hutang mencapai 33% dari penghasilan rutin. Bank dapat menganalisis dan mempunyai cara tersendiri untuk memperkirakan kondisi keuangan pemohon KPR, salah satunya dengan membaca pembayaran tagihan. Karena itu, pertimbangkan hutang Anda lainnya, dan segera dilunasi.

Menjaga kepercayaan bank

Bank adalah partner Anda dalam berinvestasi, sehingga penting artinya untuk menjaga kepercayaan mereka. Sekali Anda melanggar, maka kemungkinan rekam jejak Anda akan menyebar ke bank lainnya.

Untuk menjaga kepercayaan, maka setiap kali jatuh tempo segera bayar cicilan pinjaman Anda. Jangan pernah terlambat, karena keterlambatan akan mempengaruhi penilaian bank. (net)

Parit di Jalan Bilal Tersumbat

082364709xxx

Masalah parit di Jalan Bilal, bagaimana ini Pak wali kota? Sudah bertahun-tahun tidak juga dikerok itu parit, dan kami masyarakat sudah capek dibohongi terus sama anggota Bapak. Buat Pak wali coba juga sekali-sekali terjun ke lokasi di Jalan Bilal Kecamatan Medan Timur yang mana sepanjang Jalan Bilal yang berbatas dengan Medan Barat itu. Namanya parit kalau hujan meluap ke jalan. 1 hal lagi, coba Bapak tegur itu Lurah Medan Timur serta Kepling Lingkungan I Pulo Brayan Darat. Ngertinya cuma uang saja.

Sudah Saya Sampaikan

Parit dimaksud sudah dikeruk mulai Jalan Mustapa sampai ke Krakatau dan dari Jalan Mustapa sampai batas Medan Barat belum dan ini sudah bolak-balik kita usulkan baik dalam Musrembang maupun ke UPT.PU Bina Marga.

Tadi juga saya sampaikan sama Kadis PU Bina Marga di Hotel Dharma Deli Medan, Januari ada yang mau mengeruk paret dan kita sudah surati masyarakat supaya membantu. Itu sudah pernah digotongroyongkan dan hasilnya tidak maksimal. Terima kasih.

Drs Parulian Pasaribu
Camat Medan Timur

1...13,64713,64813,649...15,780Page 13,648 of 15,780